Siti Yuniarti Bahas AI dan Blockchain di Seminar Hukum Perdata UNIB
Dosen hukum dan teknologi Siti Yuniarti menjadi salah satu narasumber pada Seminar Nasional yang diselenggarakan oleh Universitas Bengkulu (UNIB) pada tanggal 15 Oktober 2026. Seminar bertema “Rekonstruksi Hukum Perdata Nasional di Era Transformasi Digital: Tantangan dan Arah Pembaruan Hukum” itu juga menghadirkan dua guru besar sebagai pembicara.
Dalam paparannya yang berjudul “Dinamika Hukum dan Teknologi Dalam Ranah Perdata”, Siti Yuniarti menyoroti bagaimana teknologi mengubah cara manusia bertransaksi dan bagaimana hukum perdata harus meresponsnya. Fokus utama yang ia angkat adalah artificial intelligence (AI) dan blockchain.
Baca juga: Klaim Tanah 6,1 Hektare oleh Hakim Aktif Dipersoalkan di PN Kotamobagu
Kronologi dan Penyelenggaraan Seminar Nasional UNIB
Seminar Nasional digelar Universitas Bengkulu pada 15 Oktober 2026. Tema besar yang diusung menyoroti kebutuhan merekonstruksi hukum perdata nasional di tengah transformasi digital. Panitia mengundang tiga pembicara dari latar belakang berbeda.
Selain Siti Yuniarti, hadir Prof. Dr. Emmy Latifah, S.H., M.H., AIIArb., FCIArb., Guru Besar Hukum Perdagangan Internasional Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta. Emmy membahas arah pembaruan hukum kontrak di era digital.
Pembicara ketiga adalah Prof. Dr. Candra Irawan, S.H., M.Hum., Guru Besar Hukum Ekonomi dan Bisnis, Kekayaan Intelektual (HKI), dan Ketua Bagian Hukum Perdata dan Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Bengkulu. Ketiganya dijadwalkan mengisi sesi materi yang saling melengkapi.
Seminar ini menjadi forum akademik untuk memetakan persoalan hukum perdata yang muncul akibat digitalisasi. Topik yang dibahas tidak berhenti pada teori, tetapi menyentuh kebutuhan praktis pembaruan regulasi.
Baca juga: Kuasa Hukum Jokowi Buka Pintu Uji Forensik Ulang Ijazah, Tantang Roy Suryo Buktikan Metode ELA
Paparan Siti Yuniarti: AI dan Blockchain dalam Hukum Perdata
Melalui topik paparan “Dinamika Hukum dan Teknologi Dalam Ranah Perdata”, Siti Yuniarti memaparkan peran dan dampak teknologi pada manusia dan bidang hukum perdata. Ia menyoroti secara khusus artificial intelligence dan blockchain.
Menurut Siti, transformasi digital pada aspek kehidupan manusia berdampak pada pemaknaan mengenai subjek transaksi, objek transaksi, hubungan digital, termasuk pula alat bukti digital. Persoalan ini menyentuh fondasi hukum perdata yang selama ini dibangun di atas relasi manusia dan benda konvensional.
Siti juga menyoroti otomatisasi yang menjadi karakteristik AI. Otomatisasi tersebut memberikan tantangan tersendiri yang perlu direspons oleh hukum. Pelindungan data pribadi turut menjadi bagian dari dampak perkembangan teknologi terhadap hukum.
Paparan itu menegaskan bahwa pembaruan hukum perdata tidak bisa lagi menunda isu teknologi. AI dan blockchain bukan sekadar alat baru, melainkan mengubah cara transaksi, pembuktian, dan pertanggungjawaban hukum dilakukan.
Pembaruan Hukum Kontrak dan Peran Guru Besar
Prof. Emmy Latifah membahas arah pembaruan hukum kontrak di era digital. Topik ini relevan dengan makin maraknya kontrak elektronik dan transaksi lintas batas yang tidak lagi mengenal batas negara.
Sementara itu, Prof. Candra Irawan membawa perspektif hukum ekonomi, bisnis, dan kekayaan intelektual. Sebagai Ketua Bagian Hukum Perdata dan Ekonomi Fakultas Hukum UNIB, ia berada di posisi yang dekat dengan isu-isu praktis di lapangan.
Kombinasi tiga pembicara ini memperlihatkan bahwa rekonstruksi hukum perdata menuntut pendekatan lintas bidang. Hukum kontrak, hukum ekonomi, kekayaan intelektual, dan hukum teknologi tidak bisa berjalan sendiri-sendiri.
Seminar Nasional UNIB menjadi wadah mempertemukan pandangan akademisi dengan kebutuhan pembaruan regulasi. Diskusi seperti ini penting untuk memetakan celah hukum yang ada.
Dampak Transformasi Digital pada Subjek dan Alat Bukti
Dalam paparannya, Siti Yuniarti menyebut transformasi digital mengubah pemaknaan subjek transaksi. AI dan sistem otomatis memunculkan pertanyaan tentang siapa yang bertanggung jawab ketika transaksi dilakukan mesin.
Objek transaksi juga bergeser. Aset digital dan data menjadi komoditas yang diperdagangkan, sementara hukum perdata masih berpegang pada kategori benda yang lama.
Hubungan digital dan alat bukti digital menjadi persoalan berikutnya. Bukti elektronik menuntut standar keabsahan dan autentikasi yang jelas agar dapat diterima dalam sengketa perdata.
Pelindungan data pribadi muncul sebagai konsekuensi langsung. Data yang menjadi bahan bakar AI harus dilindungi tanpa menghambat inovasi. Di sinilah hukum perdata bertemu dengan hukum teknologi dan regulasi sektoral.
Langkah Selanjutnya dan Arah Pembaruan Hukum
Seminar Nasional ini menghasilkan pemetaan awal tantangan hukum perdata di era digital. Rekonstruksi hukum perdata nasional membutuhkan respons terhadap AI, blockchain, dan pelindungan data pribadi.
Arah pembaruan yang dibahas mencakup hukum kontrak, alat bukti digital, dan tanggung jawab hukum atas otomatisasi. Pembahasan ini menjadi masukan bagi akademisi dan pembentuk kebijakan.
Universitas Bengkulu melalui Fakultas Hukum menjadi tuan rumah diskusi. Kolaborasi dengan pembicara dari UNS Surakarta dan praktisi hukum teknologi memperluas cakupan pandangan.
Ke depan, isu AI dan blockchain akan terus menekan hukum perdata untuk beradaptasi. Forum akademik seperti ini menjadi titik awal penting sebelum perubahan regulasi dirumuskan.
Analisis Redaksi
Paparan Siti Yuniarti menyentuh titik paling rapuh hukum perdata Indonesia: kesenjangan antara kecepatan teknologi dan lambatnya pembaruan norma. AI dan blockchain bukan lagi wacana masa depan, melainkan sudah masuk ke transaksi sehari-hari. Ketika subjek, objek, dan alat bukti berubah bentuk, hukum perdata tidak bisa bertahan dengan kategori lama.
Yang menarik, seminar ini tidak berhenti pada seruan agar hukum “menyesuaikan diri”. Ada penekanan pada otomatisasi AI yang menuntut kejelasan pertanggungjawaban. Pertanyaan siapa yang bertanggung jawab ketika mesin mengambil keputusan adalah persoalan hukum, bukan sekadar teknis. Di sini pelindungan data pribadi menjadi kunci karena data adalah bahan bakar utama AI.
Namun, diskusi akademik perlu berujung pada langkah konkret. Rekonstruksi hukum perdata nasional membutuhkan kajian yang menghubungkan hukum kontrak, kekayaan intelektual, dan hukum teknologi. Seminar UNIB adalah awal yang baik, tetapi tanpa tindak lanjut ke arah perumusan regulasi, pembahasan ini berisiko berhenti sebagai wacana. Sumber: Business Law BINUS dan Universitas Bengkulu.
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0