Tiga Tokoh Gerindra Berpeluang Isi Kursi Wapres, Keputusan di Tangan Prabowo

Nov 16, 2026 - 08:10
 0  1
Tiga Tokoh Gerindra Berpeluang Isi Kursi Wapres, Keputusan di Tangan Prabowo

Tiga tokoh elite Partai Gerindra—Sufmi Dasco Ahmad, Sugiono, dan Ahmad Muzani—mencuat dalam bursa calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka. Partai koalisi pemerintah sepakat tidak mengusulkan kader sendiri dan menyerahkan keputusan akhir kepada Presiden Prabowo Subianto.

Ad
Ad

Siapa Tiga Tokoh Gerindra yang Disebut Berpeluang

Nama ketiganya pertama kali disampaikan Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia. Dasco kini menjabat Ketua Harian DPP Gerindra. Sugiono memegang posisi Sekretaris Jenderal. Sementara Muzani adalah Ketua Dewan Kehormatan Gerindra.

Baca juga: PKS Ogah Usulkan Cawapres Pengganti Gibran: Itu Kewenangan Prabowo

Ketiganya bukan nama baru di lingkaran inti partai. Dasco dan Muzani lama duduk di kursi legislatif, sementara Sugiono dikenal sebagai salah satu tokoh yang dekat dengan kebijakan pertahanan dan luar negeri.

Doli juga menyebut sejumlah nama dari partai lain dalam bursa yang sama. Ada Puan Maharani dari PDI Perjuangan, Bahlil Lahadalia dari Golkar, Muhaimin Iskandar dari PKB, Zulkifli Hasan dari PAN, dan Agus Harimurti Yudhoyono dari Partai Demokrat.

Daftar itu menunjukkan bahwa bursa cawapres tidak tunggal. Namun perhatian utama justru mengarah ke internal Gerindra karena partai koalisi menyerahkan kursi wapres kepada kader partai pemenang.

Kesepakatan Koalisi: Tak Ada Kader Sendiri yang Diusulkan

Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan, mengungkapkan bahwa partai-partai koalisi telah sepakat tidak mengusulkan kader masing-masing. Mereka menyerahkan penentuan figur pengganti Gibran kepada Presiden Prabowo.

Baca juga: Cawapres Pengganti Gibran: Posisi 7 Partai Pendukung Prabowo

"Partai koalisi menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden," kata Zulkifli dalam keterangannya, seperti dikutip dari Possindo.com.

Pernyataan itu disampaikan Zulkifli setelah mendampingi Prabowo dalam pembukaan Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu (14/11/2026). Menurutnya, koalisi memberi waktu sekitar satu pekan kepada para pimpinan partai untuk membahas satu nama yang akan diusulkan.

Tenggat satu pekan itu menjadi sinyal bahwa pembahasan sedang berjalan di tingkat elite. Tidak ada pemungutan suara terbuka, tidak ada mekanisme konvensi. Semua dibahas di ruang tertutup antar pimpinan partai.

Pola ini menegaskan karakter koalisi yang lebih mengutamakan musyawarah pimpinan ketimbang proses terbuka. Keputusan politik berada di tangan segelintir orang, sementara publik menunggu hasil akhirnya.

Prabowo Pemegang Keputusan Akhir

Meski sejumlah nama telah beredar, keputusan akhir tetap berada di tangan Presiden Prabowo. Hal serupa ditegaskan Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono.

AHY menyatakan partainya tidak akan mengajukan kandidat. Demokrat menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada Presiden setelah berkonsultasi dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono.

Sikap Demokrat melengkapi posisi partai koalisi lain yang juga memilih mundur dari bursa. Artinya, tidak ada tarik-menarik terbuka antar partai untuk memperebutkan kursi wapres.

Konsultasi dengan SBY menunjukkan bahwa keputusan Demokrat tidak dibuat mendadak. Ada jalur komunikasi internal yang ditempuh sebelum partai itu menyatakan sikap resminya.

Bagi Prabowo, posisi ini memberi keleluasaan penuh. Ia bisa memilih kader Gerindra untuk memperkuat konsolidasi internal, atau mengambil figur dari luar partai untuk memperluas basis dukungan.

Mekanisme Konstitusi: Dua Nama ke MPR

Sesuai mekanisme konstitusi, Presiden Prabowo nantinya akan mengusulkan dua nama calon wakil presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Pemilihan dilakukan melalui sidang paripurna.

Wakil presiden terpilih akan mengisi jabatan tersebut hingga akhir masa jabatan pemerintahan periode 2024–2029. Artinya, sosok yang dipilih nanti akan mendampingi Prabowo selama sisa periode, bukan hanya mengisi kekosongan sementara.

Proses ini berbeda dari pemilihan wapres melalui pemilu langsung. Karena kursi kosong di tengah periode, konstitusi memberi jalur melalui MPR dengan dua nama yang diajukan presiden.

Alur yang akan ditempuh kurang lebih sebagai berikut:

  • Presiden Prabowo menyelesaikan pembahasan internal koalisi dan menerima usulan nama.
  • Presiden mengajukan dua nama calon wakil presiden kepada MPR.
  • MPR menggelar sidang paripurna untuk memilih satu dari dua nama tersebut.
  • Wapres terpilih dilantik dan menjabat hingga akhir periode 2024–2029.

Karena hanya dua nama yang diajukan, peluang masing-masing kandidat bergantung penuh pada keputusan presiden. Tidak ada jalur pencalonan independen dalam mekanisme ini.

Posisi Dasco, Sugiono, dan Muzani Masih Tahap Penjajakan

Dengan demikian, Dasco, Sugiono, dan Muzani masih berada dalam tahap penjajakan politik. Belum ada keputusan resmi mengenai dua nama yang akan diajukan Presiden kepada MPR.

Ketiganya memiliki latar belakang berbeda. Dasco dikenal sebagai pengelola harian partai dan sering menjadi juru bicara politik Gerindra. Sugiono lebih banyak bergerak di isu pemerintahan dan kebijakan strategis. Muzani punya rekam jejak panjang di parlemen.

Kombinasi latar belakang itu memberi Prabowo pilihan sesuai kebutuhan politik. Jika ingin memperkuat mesin partai, Dasco atau Muzani masuk hitungan. Jika ingin menonjolkan sisi pemerintahan, Sugiono bisa jadi opsi.

Namun semua masih sebatas penjajakan. Sampai berita ini diturunkan, belum ada pengumuman resmi soal dua nama yang akan dibawa ke MPR. Informasi lebih lengkap soal dinamika politik nasional bisa dipantau melalui pemberitaan CNN Indonesia.

Analisis Redaksi

Keputusan koalisi menyerahkan kursi wapres kepada kader Gerindra adalah pilihan yang logis secara politik. Partai pemenang pemilu mendapat prioritas mengisi posisi yang kosong, sementara partai lain menahan diri agar tidak memicu gesekan. Namun logika itu juga menyisakan satu pertanyaan: seberapa besar ruang publik untuk ikut menilai?

Mekanisme melalui MPR memang sah secara konstitusi. Tapi prosesnya tertutup. Nama-nama beredar lewat pernyataan elite, bukan melalui tahapan yang bisa diikuti publik secara transparan. Dalam situasi seperti ini, kualitas komunikasi politik menjadi penentu. Jika publik merasa hanya diberi tahu di menit terakhir, legitimasi politik sosok terpilih bisa terganggu meski prosesnya legal.

Prabowo punya peluang menunjukkan standar baru. Membuka kriteria penilaian, menjelaskan alasan pemilihan, dan memberi ruang bagi partai koalisi untuk menyampaikan pertimbangan akan jauh lebih baik daripada sekadar mengumumkan dua nama. Tiga tokoh Gerindra yang kini disebut berpeluang belum tentu yang akhirnya dipilih. Tapi cara presiden mengelola prosesnya akan dikenang lebih lama daripada nama yang akhirnya duduk di kursi wapres.

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Angry Angry 0
Sad Sad 0
Wow Wow 0
admin As a passionate news reporter, I am fueled by an insatiable curiosity and an unwavering commitment to truth. With a keen eye for detail and a relentless pursuit of stories, I strive to deliver timely and accurate information that empowers and engages readers.
Ad
Ad