PHK Ngadino Batal Demi Hukum: Advokat Suhairi Soroti Pelanggaran UU Ketenagakerjaan

Nov 16, 2026 - 08:50
 0  4
PHK Ngadino Batal Demi Hukum: Advokat Suhairi Soroti Pelanggaran UU Ketenagakerjaan

PHK yang dilakukan Direktur Utama PT. Perkebunan Sumatera Utara (Perseroda) terhadap Ngadino, Kepala Tata Usaha (KTU) Kebun Tanjung Kasau-Sei Kari, dinyatakan batal demi hukum. Advokat Suhairi, S.Sos., S.H., ASP., CLA., menilai pemutusan hubungan kerja pada 3 November 2026 itu dilakukan secara sepihak dan melanggar hukum.

Ad
Ad

Karena statusnya batal demi hukum, PHK tersebut dianggap tidak pernah ada. Konsekuensinya, PT. Perkebunan Sumatera Utara (Perseroda) wajib mempekerjakan kembali Ngadino seperti biasa.

Baca juga: Siti Yuniarti Bahas AI dan Blockchain di Seminar Hukum Perdata UNIB

"PHK yang diputuskan secara sepihak tanpa melalui mekanisme Bipartit dan tanpa adanya persetujuan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial adalah batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum memaksa atau mengikat," kata Suhairi kepada sejumlah awak media di Medan, Senin (16/11/2026).

Kronologi PHK Ngadino dan Dasar Keputusan Perusahaan

Menurut Suhairi, PHK terhadap kliennya tertuang dalam Surat Keputusan Nomor: 90/DIR/SKpts/2026 yang ditandatangani Direktur Utama PT. Perkebunan Sumatera Utara (Perseroda) pada 3 November 2026. Alasan yang dicantumkan adalah penyalahgunaan wewenang yang dikategorikan sebagai kesalahan berat.

Dasar itu yang menjadi titik sengketa. Suhairi menjelaskan, karena PHK baru diputuskan secara resmi pada 3 November 2026, maka dasar hukumnya wajib berpedoman pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. UU tersebut telah sah berlaku sejak 28 Oktober 2026.

"PHK terhadap kliennya tidak dibenarkan lagi secara mutlak mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021," tegas Suhairi.

Baca juga: Klaim Tanah 6,1 Hektare oleh Hakim Aktif Dipersoalkan di PN Kotamobagu

Ia merujuk ketentuan Pasal 228 ayat (7) UU No 27 Tahun 2026 yang mensyaratkan PHK harus dibicarakan lebih dahulu dalam forum Bipartit. Jika salah satu pihak keberatan, PHK baru bisa dilakukan setelah ada putusan berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

Dalam kasus Ngadino, menurut Suhairi, dua syarat itu tidak dipenuhi. Tidak ada forum Bipartit, tidak ada putusan lembaga penyelesaian perselisihan. Karena itu, ia menyimpulkan keputusan PHK cacat hukum sejak awal.

UU 27 Tahun 2026 Hapus Istilah Kesalahan Berat

Suhairi memaparkan perubahan penting dalam UU No 27 Tahun 2026. Regulasi baru itu menghapus terminologi pelanggaran mendesak atau kesalahan berat yang selama ini menjadi dasar pengusaha melakukan PHK serta-merta.

"Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 yang selama ini menjadi momok menakutkan bagi para pekerja/buruh karena membolehkan pengusaha melakukan PHK secara serta merta telah sirna seiring diberlakukannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026," ujarnya.

Dalam UU baru, proses PHK semakin diperketat. Pekerja atau buruh yang melanggar peraturan perusahaan, perjanjian kerja, atau perjanjian kerja bersama (PKB) tidak boleh langsung di-PHK. Harus ada tahapan surat peringatan (SP) 1, SP 2, dan SP 3 lebih dulu.

Setelah tahapan itu, barulah masalah putusan PHK dibicarakan dalam forum Bipartit. Alur berjenjang ini, kata Suhairi, memberi ruang bagi pekerja untuk membela diri dan mencari penyelesaian.

Perubahan tersebut mengubah lanskap hubungan industrial. Pengusaha tidak lagi bisa menjadikan "kesalahan berat" sebagai jalan pintas untuk memutus hubungan kerja. Setiap keputusan PHK harus melewati prosedur yang ditentukan undang-undang.

Pihak yang Terlibat dan Tuntutan Kuasa Hukum

Dalam perkara ini, pihak yang bersengketa adalah Ngadino selaku KTU Kebun Tanjung Kasau-Sei Kari melawan Direktur Utama PT. Perkebunan Sumatera Utara (Perseroda). Ngadino didampingi Advokat Suhairi sebagai kuasa hukum.

Suhairi mendesak Direktur Utama PT. Perkebunan Sumatera Utara (Perseroda) segera mempekerjakan kembali Ngadino seperti biasa. Ia juga meminta nama baik kliennya dipulihkan.

"Nama baiknya telah tercoreng di mata masyarakat akibat keputusan PHK yang salah dari pihak PT. Perkebunan Sumatera Utara (Perseroda)," kata Suhairi.

Selain itu, ia meminta manajemen perseroan mematuhi peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB). Rujukannya adalah Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari Direktur Utama PT. Perkebunan Sumatera Utara (Perseroda) terkait tuntutan tersebut. Sikap perusahaan akan menentukan apakah perkara ini selesai di meja bipartit atau berlanjut ke lembaga penyelesaian perselisihan.

Dampak Hukum bagi Perusahaan dan Pekerja

Status batal demi hukum membawa konsekuensi berat bagi perusahaan. Keputusan PHK dianggap tidak pernah ada, sehingga hubungan kerja antara Ngadino dan PT. Perkebunan Sumatera Utara (Perseroda) secara hukum masih berjalan.

Artinya, perusahaan memiliki kewajiban mempekerjakan kembali Ngadino pada posisi semula. Jika tidak dijalankan, perusahaan berpotensi menghadapi gugatan baru.

Bagi pekerja, putusan ini menjadi preseden penting. PHK tidak bisa lagi diputuskan sepihak hanya dengan label kesalahan berat. Prosedur bipartit dan mekanisme penyelesaian perselisihan wajib dilalui lebih dulu.

Suhairi menegaskan, tanpa melalui mekanisme itu, PHK tidak memiliki kekuatan hukum memaksa atau mengikat. Pernyataan ini menegaskan posisi hukum pekerja dalam sengketa dengan perusahaan milik daerah.

  • PHK tertuang dalam SK Nomor 90/DIR/SKpts/2026 tertanggal 3 November 2026.
  • Dasar hukum yang dirujuk: UU No 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan, berlaku sejak 28 Oktober 2026.
  • Pasal 228 ayat (7) mewajibkan bipartit dan putusan inkracht sebelum PHK.
  • Tuntutan: pekerjakan kembali Ngadino dan pulihkan nama baiknya.

Langkah Selanjutnya dan Rujukan Regulasi

Langkah pertama yang wajar ditempuh adalah membuka forum bipartit antara Ngadino dan manajemen PT. Perkebunan Sumatera Utara (Perseroda). Forum ini menjadi pintu masuk penyelesaian sebelum perkara dibawa ke lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

Jika bipartit gagal, pihak yang keberatan dapat menempuh jalur mediasi atau membawa perkara ke lembaga penyelesaian perselisihan. Putusan lembaga itulah yang nantinya menjadi dasar sah atau tidaknya PHK.

Suhairi menegaskan pentingnya perusahaan mengikuti asas-asas umum pemerintahan yang baik. Sebagai perseroan daerah, PT. Perkebunan Sumatera Utara (Perseroda) terikat pada prinsip kepatuhan hukum dalam setiap keputusan administrasi.

Perkembangan kasus ini akan menjadi ujian pertama penerapan UU No 27 Tahun 2026 di lingkungan badan usaha milik daerah. Praktik PHK sepihak dengan label kesalahan berat kini menghadapi tembok prosedural yang lebih tinggi.

Untuk konteks regulasi, pembaca dapat merujuk basis data peraturan perundang-undangan dan situs resmi Kementerian Ketenagakerjaan guna menelusuri ketentuan PHK dan mekanisme bipartit.

Analisis Redaksi

Kasus Ngadino memperlihatkan celah lama dalam praktik hubungan industrial di perusahaan daerah. Selama bertahun-tahun, label "kesalahan berat" dipakai sebagai jalan pintas untuk mengakhiri hubungan kerja tanpa prosedur. UU No 27 Tahun 2026 menutup pintu itu, tetapi penerapannya bergantung pada keberanian pekerja menuntut haknya.

Yang menarik, sengketa ini bukan soal benar atau salahnya tuduhan penyalahgunaan wewenang. Persoalannya murni prosedural: apakah bipartit dijalankan, apakah ada putusan inkracht sebelum PHK. Jika dua syarat itu tidak dipenuhi, sebagaimana dijelaskan Suhairi, maka keputusan sekuat apa pun alasannya tetap cacat.

Bagi PT. Perkebunan Sumatera Utara (Perseroda), langkah paling rasional adalah membuka dialog dan menempuh mekanisme yang diatur undang-undang. Menunda atau mengabaikan tuntutan hanya akan memperpanjang sengketa dan menggerus kepercayaan publik terhadap tata kelola perseroan. Perusahaan daerah seharusnya menjadi contoh kepatuhan hukum, bukan sebaliknya.

Sumber: tabloidpolmaspoldasu.id

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Angry Angry 0
Sad Sad 0
Wow Wow 0
admin As a passionate news reporter, I am fueled by an insatiable curiosity and an unwavering commitment to truth. With a keen eye for detail and a relentless pursuit of stories, I strive to deliver timely and accurate information that empowers and engages readers.
Ad
Ad