PHK Ngadino Batal Demi Hukum, Advokat Suhairi Soroti UU 27/2026
Advokat Suhairi, S.Sos., S.H., ASP., CLA., menegaskan PHK yang dilakukan Direktur Utama PT Perkebunan Sumatera Utara (Perseroda) terhadap Ngadino, Kepala Tata Usaha Kebun Tanjung Kasau-Sei Kari, batal demi hukum. Menurut Suhairi, PHK sepihak itu melanggar UU No. 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan yang berlaku sejak 28 Oktober 2026.
Pernyataan itu disampaikan Suhairi kepada sejumlah awak media di Medan, Senin (16/11/2026). Ia menegaskan, karena batal demi hukum, PHK tersebut dianggap tidak pernah ada sehingga PT Perkebunan Sumatera Utara (Perseroda) wajib mempekerjakan kembali Ngadino seperti biasa.
Kronologi PHK Ngadino dan Dasar Hukumnya
PHK terhadap Ngadino diputuskan Direktur Utama PT Perkebunan Sumatera Utara (Perseroda) pada 3 November 2026. Keputusan itu tertuang dalam Surat Keputusan Nomor: 90/DIR/SKpts/2026. Alasan yang dicantumkan adalah menyalahgunakan wewenang sehingga dikategorikan sebagai kesalahan berat.
Suhairi menjelaskan, karena PHK baru diputuskan secara resmi pada 3 November 2026, dasar hukumnya wajib mengacu pada UU No. 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Undang-undang itu telah sah berlaku sejak 28 Oktober 2026, beberapa hari sebelum surat keputusan PHK diterbitkan.
“PHK yang diputuskan secara sepihak tanpa melalui mekanisme Bipartit dan tanpa adanya persetujuan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial adalah batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum memaksa atau mengikat,” ucap Suhairi di hadapan awak media.
Menurut Suhairi, PHK terhadap kliennya tidak lagi bisa mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021. Ia merujuk pada Pasal 228 ayat (7) UU No. 27 Tahun 2026 yang mensyaratkan PHK harus dibicarakan lebih dahulu dalam forum Bipartit. Jika salah satu pihak keberatan, PHK baru dapat dilakukan setelah ada putusan berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
Baca juga: TNI AD Minta Maaf Prajurit Aniaya Santri di Pangandaran, Serda HCB Diserahkan ke Denpom
Dalam kasus Ngadino, Suhairi menilai tidak ada bukti bahwa mekanisme Bipartit telah dijalankan. Tidak ada pula putusan dari lembaga penyelesaian perselisihan yang mengesahkan PHK tersebut. Karena itu, ia menyimpulkan keputusan itu cacat hukum sejak awal.
UU 27/2026 Hapus Istilah Pelanggaran Mendesak dan Kesalahan Berat
Suhairi menyoroti pergeseran besar dalam aturan ketenagakerjaan. PP No. 35 Tahun 2021, yang selama ini dianggap momok bagi pekerja karena membolehkan PHK serta-merta terhadap pekerja yang dinilai melakukan kesalahan berat atau pelanggaran mendesak, telah digantikan oleh UU No. 27 Tahun 2026.
Dalam UU Pelindungan Ketenagakerjaan yang baru, terminologi pelanggaran mendesak atau kesalahan berat telah dihapus. Proses PHK juga semakin diperketat sehingga tidak bisa lagi dilakukan sewenang-wenang oleh pengusaha.
Suhairi menjelaskan, salah satu ketentuan PHK dalam UU No. 27 Tahun 2026 mengatur pekerja yang melanggar peraturan perusahaan, perjanjian kerja, atau perjanjian kerja bersama (PKB). Pekerja tersebut tidak boleh langsung di-PHK. Prosesnya harus didahului pemberian Surat Peringatan (SP) 1, SP2, dan SP3, baru kemudian dibicarakan dalam forum Bipartit mengenai masalah putusan PHK-nya.
“Tidak ada lagi istilah pelanggaran mendesak atau kesalahan berat,” kata Suhairi, seperti dikutip dari Redaksisatu.Id.
Dengan kerangka itu, alasan “menyalahgunakan wewenang” yang dipakai PT Perkebunan Sumatera Utara (Perseroda) tidak otomatis dapat dijadikan dasar PHK. Pengusaha tetap harus menempuh prosedur berjenjang dan membuka ruang dialog dua arah sebelum mengambil keputusan paling berat.
Perubahan ini menempatkan posisi pekerja lebih terlindungi. Namun, penerapannya menuntut pemahaman baru dari manajemen perusahaan, termasuk badan usaha milik daerah seperti PT Perkebunan Sumatera Utara (Perseroda).
Permintaan Pemulihan Nama Baik dan Pekerjaan Kembali
Sebagai kuasa hukum Ngadino, Suhairi mendesak Direktur Utama PT Perkebunan Sumatera Utara (Perseroda) segera mempekerjakan kembali kliennya seperti biasa. Ia juga meminta nama baik Ngadino dipulihkan karena telah tercoreng di mata masyarakat akibat keputusan PHK yang dinilai salah.
“Karena statusnya batal demi hukum, maka PHK tersebut dianggap tidak ada sehingga PT Perkebunan Sumatera Utara (Perseroda) wajib mempekerjakan kembali Bapak Ngadino seperti biasa,” tegas Suhairi.
Permintaan itu bukan tanpa dasar. Dalam hukum administrasi, keputusan yang batal demi hukum dianggap tidak pernah ada. Konsekuensinya, segala akibat hukum yang timbul dari keputusan tersebut, termasuk pemberhentian dari jabatan Kepala Tata Usaha Kebun Tanjung Kasau-Sei Kari, ikut gugur.
Suhairi juga meminta Direktur Utama PT Perkebunan Sumatera Utara (Perseroda) menjalankan perseroan dengan mematuhi peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB). Ia merujuk pada Pasal 8 ayat (2) UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari manajemen PT Perkebunan Sumatera Utara (Perseroda) mengenai permintaan tersebut. Sikap perusahaan akan menentukan apakah kasus ini selesai di tingkat internal atau berlanjut ke ranah perselisihan hubungan industrial.
Dampak bagi Pekerja dan Perusahaan
Kasus Ngadino menjadi ujian pertama penerapan UU No. 27 Tahun 2026 di lingkungan badan usaha milik daerah di Sumatera Utara. Jika PHK tetap dipertahankan, perusahaan berisiko menghadapi gugatan di Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
Bagi pekerja, putusan batal demi hukum memberi kepastian bahwa PHK tidak bisa lagi diputuskan lewat surat keputusan sepihak. Prosedur Bipartit dan penerbitan SP berjenjang menjadi syarat mutlak yang harus dipenuhi pengusaha.
Bagi perusahaan, kepatuhan pada prosedur bukan sekadar formalitas. Keputusan yang cacat prosedur dapat membatalkan seluruh proses PHK dan memunculkan kewajiban mempekerjakan kembali pekerja, termasuk membayar hak-hak yang tertunda.
Kasus ini juga menyoroti pentingnya pemahaman manajemen atas transisi dari PP No. 35 Tahun 2021 ke UU No. 27 Tahun 2026. Perbedaan mendasar pada definisi pelanggaran dan mekanisme PHK membuat praktik lama tidak lagi bisa diterapkan begitu saja.
Langkah Selanjutnya yang Dinanti
Suhairi menegaskan pihaknya akan mengawal permintaan pemulihan hak Ngadino. Ia membuka kemungkinan menempuh jalur hukum jika perusahaan tidak merespons dalam waktu wajar.
“Kami minta kepada Direktur Utama PT Perkebunan Sumatera Utara (Perseroda) agar dalam menjalankan perseroan tetap mematuhi peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik,” ujarnya.
Langkah pertama yang dinanti adalah respons manajemen PT Perkebunan Sumatera Utara (Perseroda). Jika tidak ada itikad mempekerjakan kembali, sengketa akan bergulir ke meja Bipartit, lalu berpotensi berlanjut ke Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
Di sisi lain, kasus ini menjadi sinyal bagi perusahaan lain di Sumatera Utara. UU No. 27 Tahun 2026 mengubah cara pandang terhadap PHK: bukan lagi keputusan sepihak, melainkan hasil dari proses yang wajib menghormati hak pekerja.
Analisis Redaksi
Kasus Ngadino membuka mata bahwa perubahan regulasi ketenagakerjaan bukan sekadar pergantian nomor undang-undang. Ada pergeseran filosofi: dari PHK yang mudah dan serta-merta menuju proses yang berjenjang dan berbasis dialog. Sayangnya, banyak perusahaan, termasuk badan usaha milik daerah, belum menyesuaikan prosedur internal mereka.
Alasan “menyalahgunakan wewenang” yang dipakai PT Perkebunan Sumatera Utara (Perseroda) terdengar serius. Namun, dalam UU No. 27 Tahun 2026, label itu tidak lagi cukup untuk melewati mekanisme Bipartit dan penerbitan SP. Jika perusahaan mengabaikan hal ini, keputusan mereka rentan dibatalkan, seperti yang terjadi pada Ngadino.
Yang paling dirugikan dalam kasus seperti ini bukan hanya pekerja, tetapi juga institusi. Nama baik perusahaan tercoreng, energi manajemen tersedot ke sengketa, dan kepercayaan publik terhadap tata kelola BUMD ikut tergerus. Kepatuhan pada prosedur adalah jalan terpendek untuk menghindari semua itu.
Sumber: peraturan.go.id
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0