TNI AD Minta Maaf Prajurit Aniaya Santri di Pangandaran, Serda HCB Diserahkan ke Denpom
TNI Angkatan Darat menyampaikan permohonan maaf atas dugaan penganiayaan terhadap santri Pondok Pesantren Nurul Bayyan di Pangandaran, Jawa Barat, yang diduga dilakukan prajurit berinisial Serda HCB. Prajurit dari Yonif TP 336/MS itu telah diserahkan ke aparat Polisi Militer untuk menjalani proses hukum.
Kronologi Kasus Penganiayaan Santri Pangandaran
Kasus ini mencuat setelah laporan resmi diterima oleh satuan TNI AD. Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat (Kadispenad) Brigjen TNI Donny Pramono mengungkapkan bahwa pada Kamis (12/11), Serda HCB bersama pengasuh Pondok Pesantren Nurul Bayyan mendatangi Makodim 0625/Pangandaran untuk melaporkan kejadian tersebut.
“Pada Kamis, 12 November 2026, yang bersangkutan, Serda HCB, bersama Pengasuh Pondok Pesantren Nurul Bayyan mendatangi Makodim 0625/Pangandaran untuk melaporkan kejadian tersebut. Laporan itu langsung ditindaklanjuti oleh satuan dengan melakukan pemeriksaan awal terhadap yang bersangkutan,” kata Donny kepada wartawan, Minggu (15/11).
Sehari setelahnya, Jumat (13/11), pihak Yonif TP 336/MS menyerahkan Serda HCB kepada Subdenpom III/2-4 Banjar untuk menjalani proses hukum. Donny menyebut prajurit tersebut selanjutnya diserahkan ke Denpom Garut guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut.
“Selanjutnya, yang bersangkutan telah diserahkan ke Denpom Garut guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut,” ucap dia.
Dugaan penganiayaan ini sendiri terjadi di Pangandaran, sebuah kabupaten di pesisir selatan Jawa Barat. Namun detail waktu kejadian belum diungkap secara rinci oleh pihak TNI AD. Yang jelas, korban adalah santri dari Pondok Pesantren Nurul Bayyan, dan pelaku diduga kuat adalah Serda HCB, anggota Yonif TP 336/MS.
Baca juga: Kuasa Hukum Luruskan Pemeriksaan KPK terhadap Bupati Sorsel: Bukan Kasus Korupsi
Pernyataan Kadispenad dan Permintaan Maaf TNI AD
Dalam keterangan persnya, Brigjen TNI Donny Pramono menyatakan keprihatinan mendalam atas insiden tersebut. Permohonan maaf disampaikan kepada korban, keluarga, pihak pesantren, hingga masyarakat Pangandaran.
“Kami juga menyampaikan keprihatinan dan permohonan maaf atas kejadian ini, khususnya kepada korban, keluarga korban serta keluarga besar Pondok Pesantren Nurul Bayyan dan masyarakat Pangandaran,” kata Donny.
Donny juga mengungkap informasi awal mengenai kondisi Serda HCB saat kejadian. Menurutnya, prajurit itu diduga melakukan tindakan kekerasan setelah mengonsumsi minuman keras. Meski demikian, ia menegaskan dugaan tersebut masih menjadi materi pendalaman aparat yang berwenang.
“Berdasarkan informasi awal, tindakan tersebut diduga dipengaruhi oleh kondisi yang bersangkutan setelah mengonsumsi minuman keras. Namun demikian, hal ini tetap menjadi bagian dari materi pendalaman dan pemeriksaan oleh aparat yang berwenang,” jelasnya.
Lebih lanjut, Donny menegaskan bahwa TNI AD tidak memberikan toleransi terhadap tindakan kekerasan maupun pelanggaran hukum yang dilakukan anggotanya. Apabila terbukti bersalah, Serda HCB akan dijatuhi sanksi sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
“Kami menegaskan bahwa TNI AD tidak membenarkan dan tidak mentoleransi segala bentuk tindakan kekerasan maupun pelanggaran hukum yang dilakukan oleh prajurit. Apabila terbukti bersalah, yang bersangkutan akan diproses dan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,” tutur dia.
TNI AD juga meminta masyarakat tetap tenang dan mempercayakan penanganan perkara tersebut kepada aparat penegak hukum. Donny memastikan proses pemeriksaan akan dilakukan secara profesional, transparan, dan tuntas.
“Kami berharap masyarakat tetap tenang dan memberikan kepercayaan kepada aparat penegak hukum untuk menangani perkara ini secara profesional, transparan dan tuntas,” ujar Donny.
Latar Belakang: Disiplin Prajurit dan Konsumsi Miras
Kasus ini bukan yang pertama kali mencuat di lingkungan TNI AD. Dugaan keterlibatan prajurit dalam tindak kekerasan, apalagi yang dipicu konsumsi minuman keras, menjadi sorotan tersendiri. Sebelumnya, berbagai insiden serupa pernah terjadi di sejumlah daerah, meski tidak selalu mencuat ke publik.
Dalam konteks ini, pernyataan Kadispenad yang menyebut dugaan pengaruh minuman keras menjadi penting. Sebab, jika terbukti, hal itu tidak hanya soal pelanggaran hukum pidana, tetapi juga pelanggaran disiplin militer. TNI AD memiliki aturan ketat terkait konsumsi minuman beralkohol bagi prajurit, sebagaimana diatur dalam berbagai peraturan internal.
Pengamat militer menilai kasus seperti ini menguji konsistensi penegakan hukum di internal TNI. “Penanganan cepat dan transparan akan menjadi ukuran apakah TNI AD serius memberantas oknum yang mencoreng institusi,” kata seorang pengamat yang meminta identitasnya tidak disebutkan.
Selain itu, hubungan antara TNI dan pesantren di Jawa Barat selama ini dikenal cukup erat. Pondok pesantren memiliki peran sosial yang kuat di masyarakat Pangandaran. Karena itu, insiden yang melibatkan santri dan prajurit berpotensi menimbulkan gesekan sosial jika tidak ditangani dengan baik.
Pangandaran sendiri merupakan daerah yang relatif kondusif. Kasus ini menjadi perhatian karena melibatkan institusi militer dan lembaga pendidikan keagamaan, dua entitas yang seharusnya menjadi teladan di masyarakat.
Dampak dan Reaksi Masyarakat
Permintaan maaf TNI AD mendapat beragam respons. Sebagian masyarakat menyambut baik langkah cepat institusi tersebut, namun sebagian lainnya menuntut agar kasus ini diusut tuntas hingga ke pengadilan militer.
Pihak Pondok Pesantren Nurul Bayyan belum memberikan pernyataan resmi tambahan selain yang disampaikan saat melapor ke Makodim. Namun, keluarga korban berharap proses hukum berjalan adil dan transparan.
Di media sosial, tagar terkait kasus ini sempat ramai diperbincangkan. Warganet menyoroti pentingnya pengawasan terhadap perilaku prajurit di lapangan, terutama yang bertugas di daerah. Banyak yang menuntut agar TNI AD tidak hanya memberikan sanksi administratif, tetapi juga memproses secara pidana jika terbukti.
Dari sisi institusi, TNI AD menyatakan akan meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap seluruh prajurit. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan setiap anggota tetap memegang teguh disiplin, hukum, serta nilai-nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas.
“Kami akan meningkatkan pembinaan dan pengawasan,” ujar Donny singkat.
Meski demikian, publik menunggu implementasi konkret dari janji tersebut. Sebab, pembinaan internal sering kali dianggap belum menyentuh akar masalah, terutama terkait pengawasan di tingkat satuan.
Proses Hukum dan Langkah Selanjutnya
Serda HCB kini berada di Denpom Garut untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Proses hukum militer akan menentukan apakah ia terbukti melanggar hukum pidana militer atau hanya pelanggaran disiplin.
Jika terbukti melakukan penganiayaan, ia dapat dijerat dengan Pasal 351 KUHP juncto Pasal 89 KUHPM tentang penganiayaan yang dilakukan oleh militer. Ancaman hukumannya bisa mencapai lima tahun penjara. Namun, jika hanya pelanggaran disiplin, sanksinya bisa berupa penahanan ringan atau tindakan administratif lainnya.
Penyidik Denpom akan mengumpulkan bukti, memeriksa saksi-saksi, termasuk pengasuh pesantren dan korban, serta meminta keterangan ahli. Proses ini bisa memakan waktu beberapa minggu hingga bulan.
Selain itu, TNI AD juga akan melakukan pemeriksaan terhadap dugaan konsumsi minuman keras. Jika terbukti, hal itu akan memberatkan posisi Serda HCB.
Kadispenad memastikan proses hukum akan berjalan profesional dan transparan. “Kami berharap masyarakat tetap tenang dan memberikan kepercayaan kepada aparat penegak hukum,” pungkasnya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada informasi lebih lanjut mengenai kondisi korban. Pihak pesantren juga belum memberikan keterangan detail terkait kronologi penganiayaan.
Analisis Redaksi: Ujian Konsistensi Penegakan Hukum di Tubuh TNI AD
Kasus dugaan penganiayaan santri oleh oknum prajurit di Pangandaran kembali menguji komitmen TNI AD dalam menegakkan hukum di internalnya. Permintaan maaf yang disampaikan Kadispenad memang langkah awal yang baik. Namun, publik tidak akan puas dengan permintaan maaf saja. Yang ditunggu adalah tindakan nyata: apakah Serda HCB benar-benar diproses hingga ke pengadilan militer, atau hanya diberi sanksi ringan lalu menghilang dari pemberitaan?
Sejarah mencatat, kasus serupa sering kali berakhir dengan hukuman yang tidak sebanding dengan perbuatan. Misalnya, beberapa kasus kekerasan oleh prajurit terhadap warga sipil berujung pada hukuman disiplin ringan, bukan pidana. Jika pola ini terulang, kepercayaan masyarakat terhadap TNI AD akan semakin tergerus.
Selain itu, dugaan pengaruh minuman keras menjadi catatan merah. Bagaimana mungkin seorang prajurit yang seharusnya menjaga disiplin justru mengonsumsi miras saat bertugas? Ini menunjukkan lemahnya pengawasan di tingkat satuan. Pembinaan yang dijanjikan harus dimulai dari hal-hal mendasar: pengawasan melekat, penegakan aturan, dan keteladanan pimpinan.
Di sisi lain, kasus ini juga menyoroti relasi TNI dengan pesantren. Pangandaran memiliki banyak pesantren yang menjadi pilar sosial. Insiden ini bisa merusak hubungan baik yang telah terbangun. Karena itu, pendekatan hukum harus disertai pendekatan sosial, misalnya dengan melibatkan tokoh pesantren dalam proses penyelesaian.
Yang paling penting, TNI AD harus memastikan proses hukum berjalan transparan. Jangan sampai ada kesan menutupi atau melindungi pelaku. Setiap perkembangan harus diumumkan ke publik. Dengan begitu, masyarakat bisa menilai sendiri apakah institusi ini benar-benar serius atau hanya beretorika.
Pada akhirnya, kasus ini bukan sekadar soal satu prajurit dan satu santri. Ini tentang bagaimana negara memperlakukan warganya, termasuk yang berada di bawah institusi bersenjata. Jika hukum ditegakkan secara adil, kepercayaan publik akan pulih. Jika tidak, luka lama akan kembali terbuka.
Sumber: cnnindonesia.com, hukumonline.com
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0