Kemendagri Latih 31 Aparatur Jadi Legislative Drafter, Regulasi Wajib Sesuai Kewenangan
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) membekali 31 aparaturnya melalui In House Training Pelatihan dan Sertifikasi Legislative Drafter pada 16-19 November 2026. Pelatihan ini digelar bersama Justitia Training Center agar regulasi yang dihasilkan sesuai kewenangan dan ketentuan hukum.
Kegiatan yang berlangsung empat hari itu diikuti peserta dari berbagai unit kerja di lingkungan Kemendagri dan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN). Mereka berasal dari latar belakang jabatan beragam, mulai dari Perancang Peraturan Perundang-undangan, Analis Hukum, Analis Kebijakan, hingga Analis Sumber Daya Manusia Aparatur.
Baca juga: I Dewa Gede Wirajana, Pendekar Hukum di Bumi Lancang Kuning
Direktur Hubungan Kerja Sama Justitia Training Center, Ojak Situmeang, menyampaikan bahwa keberagaman latar belakang peserta menjadi modal penting untuk mempertemukan perspektif hukum, kebijakan, dan praktik penyelenggaraan pemerintahan dalam satu ruang pembelajaran.
Kronologi Pelatihan dan Sertifikasi Legislative Drafter
In House Training (IHT) ini diselenggarakan oleh Justitia Training Center bekerja sama dengan Biro Sumber Daya Manusia Kemendagri. Rangkaian kegiatan berlangsung pada 16 s.d. 19 November 2026, dengan jumlah peserta 31 orang.
Pelatihan ini menjadi bagian dari upaya pengembangan kapasitas sumber daya manusia di lingkungan Kemendagri. Tujuannya meningkatkan kompetensi aparatur dalam penyusunan peraturan perundang-undangan serta mendukung terwujudnya regulasi yang berkualitas.
Materi yang diberikan mencakup prinsip dan teknik pembentukan peraturan perundang-undangan, analisis dan evaluasi regulasi, perumusan norma, serta praktik penyusunan rancangan peraturan. Pembelajaran didukung narasumber yang memiliki latar belakang dan pengalaman di bidang legislative drafting.
Baca juga: 5 Lansia Berhadapan dengan Hukum karena Perkara Kecil: Kayu Jati hingga Lima Permen Cokelat
Setelah pembekalan materi, peserta mengikuti uji sertifikasi kompetensi Legislative Drafter melalui Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) berlisensi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Tahapan ini menjadi bagian dari upaya memastikan kemampuan peserta berdasarkan standar kompetensi yang berlaku.
Dengan demikian, pelatihan tidak berhenti pada penyampaian teori. Peserta diuji untuk memperoleh pengakuan kompetensi resmi di bidang perancangan peraturan perundang-undangan.
Pihak yang Terlibat dan Pernyataan Ojak Situmeang
Ojak Situmeang, S.H., M.H., CLA., CLi., CTLC., CMLC., C.Med., selaku Direktur Hubungan Kerja Sama Justitia Training Center, menyampaikan sambutan dalam pembukaan kegiatan. Ia menegaskan posisi strategis Kemendagri dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Menurutnya, Kemendagri memiliki fungsi pembinaan, pengawasan, fasilitasi, dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam konteks itu, kemampuan pembentukan regulasi menjadi salah satu kompetensi penting yang perlu dimiliki aparatur.
“Kualitas regulasi tidak hanya ditentukan oleh kesesuaiannya dengan peraturan yang lebih tinggi, tetapi juga oleh ketepatan pembagian kewenangan, kejelasan rumusan norma, serta kemampuan menjawab kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan,” ujar Ojak.
Ia juga menegaskan bahwa kemampuan legislative drafting tidak sebatas keterampilan teknis menyusun pasal. Seorang legislative drafter dituntut mampu menerjemahkan kebijakan menjadi norma hukum yang sistematis, harmonis, dan implementatif.
“Legislative drafting ini tidak semata-mata merupakan keterampilan teknis menyusun pasal, melainkan kemampuan menerjemahkan kebijakan menjadi norma hukum yang sistematis, harmonis, dan implementatif,” jelasnya.
Dalam sambutannya, Ojak juga menyebut nama Presiden Direktur Justitia Training Center, Andriansyah Tiawarman K., S.H., M.H., CCD., CTLC., CMLC., CLA., C.Med., CLi., ACIArb., yang turut hadir dalam kegiatan tersebut.
Latar Belakang dan Konteks Pentingnya Legislative Drafter
Kompetensi legislative drafting diperlukan dalam berbagai aspek pekerjaan di lingkungan Kemendagri. Tidak hanya untuk penyusunan regulasi internal kementerian, tetapi juga untuk pelaksanaan fungsi pembinaan dan evaluasi produk hukum daerah.
Untuk itu, aparatur perlu memiliki kemampuan mengidentifikasi persoalan hukum, menganalisis materi muatan, menguji konsistensi norma, serta memahami batas-batas kewenangan dalam pembentukan peraturan.
Ojak menjelaskan bahwa kualitas regulasi tidak hanya soal kesesuaian dengan peraturan yang lebih tinggi. Ketepatan pembagian kewenangan dan kejelasan rumusan norma juga menentukan apakah sebuah regulasi dapat dijalankan.
Dalam praktiknya, regulasi yang tidak jelas dapat menimbulkan multitafsir, tumpang tindih kewenangan, hingga potensi sengketa. Karena itu, kemampuan menerjemahkan kebijakan menjadi norma hukum yang sistematis menjadi kunci.
Pelatihan ini juga relevan dengan kebutuhan Kemendagri dalam mengawal produk hukum daerah. Fungsi evaluasi terhadap peraturan daerah membutuhkan pemahaman teknis yang kuat agar tidak terjadi pelanggaran kewenangan.
Selain itu, peserta berasal dari beragam unit kerja, sehingga pembelajaran dapat mempertemukan perspektif hukum, kebijakan, dan praktik pemerintahan. Ojak menilai keberagaman itu sebagai modal penting dalam satu ruang pembelajaran.
Dampak Pelatihan bagi Aparatur dan Kualitas Regulasi
Pelatihan ini diharapkan meningkatkan profesionalisme aparatur Kemendagri. Dengan begitu, regulasi yang dihasilkan dapat memberikan kepastian hukum serta mendukung tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel.
Bagi peserta, sertifikasi dari LSP berlisensi BNSP menjadi pengakuan kompetensi yang dapat memperkuat kredibilitas dalam menjalankan tugas. Sertifikat itu juga menjadi bukti bahwa kemampuan mereka telah diuji sesuai standar.
Dampak jangka panjangnya terletak pada kualitas produk hukum. Regulasi yang sistematis dan harmonis akan lebih mudah diimplementasikan, sehingga tidak menimbulkan kebingungan di tingkat daerah.
Ojak berharap seluruh peserta mengikuti rangkaian kegiatan dengan aktif. Ia juga mendorong mereka memanfaatkan kesempatan berdiskusi bersama para narasumber untuk memperdalam pemahaman dan keterampilan di bidang legislative drafting.
Justitia Training Center berharap dapat berkontribusi dalam meningkatkan profesionalisme aparatur Kemendagri. Fokusnya adalah menghasilkan regulasi yang memberikan kepastian hukum serta mendukung tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel.
Pelatihan ini juga menjadi bagian dari upaya pengembangan kapasitas sumber daya manusia di lingkungan Kemendagri. Peserta dari IPDN menunjukkan bahwa pembekalan tidak hanya menyasar pegawai di unit pusat, tetapi juga institusi pendidikan pemerintahan.
Langkah Selanjutnya dan Penutup
Setelah pelatihan dan uji sertifikasi, peserta diharapkan menerapkan kompetensi yang diperoleh dalam tugas sehari-hari. Mereka akan terlibat dalam penyusunan regulasi internal maupun evaluasi produk hukum daerah.
Ke depan, kebutuhan akan legislative drafter yang kompeten diperkirakan terus meningkat. Sebab, setiap kebijakan yang dituangkan dalam peraturan menuntut kejelasan norma dan kepastian kewenangan.
Justitia Training Center menyatakan komitmennya untuk terus mendukung peningkatan kapasitas aparatur. Kerja sama dengan Biro Sumber Daya Manusia Kemendagri menjadi salah satu bentuk kontribusi tersebut.
Bagi Kemendagri, pelatihan ini menjadi investasi dalam memperkuat fungsi pembinaan dan pengawasan. Regulasi yang berkualitas akan memudahkan koordinasi antara pusat dan daerah.
Informasi lebih lanjut mengenai kegiatan ini dapat dilihat di Media Justitia. Referensi mengenai standar kompetensi dapat merujuk pada BNSP.
Analisis Redaksi
Pelatihan legislative drafter bagi aparatur Kemendagri bukan sekadar kegiatan rutin pengembangan SDM. Ada persoalan mendasar yang ingin dijawab: banyak regulasi lahir tanpa kejelasan kewenangan dan rumusan norma yang tegas.
Dalam konteks pemerintahan daerah, produk hukum yang tidak harmonis sering menjadi sumber masalah. Mulai dari tumpang tindih aturan hingga sengketa kewenangan antara pusat dan daerah. Karena itu, kemampuan menerjemahkan kebijakan menjadi norma hukum yang sistematis menjadi kebutuhan mendesak.
Namun, pelatihan empat hari dan sertifikasi belum cukup jika tidak diikuti perubahan budaya kerja. Regulasi yang baik lahir dari proses yang teliti, bukan dari kejar tayang. Kompetensi legislative drafter harus didukung ruang kerja yang memadai dan koordinasi lintas sektor yang kuat.
Yang juga krusial, sertifikasi jangan berhenti menjadi simbol. Ia harus menjadi pintu masuk bagi penempatan aparatur pada posisi yang tepat. Dengan begitu, investasi pelatihan benar-benar berdampak pada kualitas regulasi, bukan hanya pada lembar sertifikat.
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0