Firli Bahuri Masih Tersangka 3 Tahun, Pemeriksaan Mandek dan Polisi Turun Tangan
- Kronologi: Dari Penetapan Tersangka hingga Polisi Mendatangi GOR
- Alasan Penyidik Butuh Kehadiran Firli untuk Melengkapi Berkas
- Sanksi Etik dan Tiga Kali Praperadilan Firli Bahuri
- Dampak: Perkara Berlarut dan Bayangan Impunitas
- Langkah Selanjutnya: Menunggu Jadwal Pemeriksaan Firli
- Analisis Redaksi: Tiga Tahun Tanpa Ujung, Ujian bagi Penegakan Hukum
Hampir tiga tahun Firli Bahuri menyandang status tersangka dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo. Berkas perkara di Polda Metro Jaya masih tertahan di tahap pemberkasan, dan penyidik kini mendatangi eks Ketua KPK itu ke sebuah GOR bulu tangkis setelah dua kali mangkir dari panggilan pemeriksaan.
Kronologi: Dari Penetapan Tersangka hingga Polisi Mendatangi GOR
Perkara ini bermula dari dugaan pemerasan yang dilakukan Firli terhadap Syahrul Yasin Limpo ketika SYL masih menjabat Menteri Pertanian. Polda Metro Jaya menetapkan Firli sebagai tersangka pada 22 November 2023, setelah penyidik melakukan penyelidikan, memeriksa saksi, dan mengumpulkan sejumlah alat bukti.
Baca juga: Mahasiswa UINSA Soroti Celah Regulasi Air Pusat Data AI di AICIS+ 2026
Dalam perkara itu, Firli disangkakan melanggar Pasal 12 huruf e, Pasal 12B, atau Pasal 11 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penyidik juga menjeratnya dengan Pasal 36 juncto Pasal 65 Undang-Undang KPK terkait larangan pimpinan KPK bertemu langsung dengan pihak yang sedang berperkara.
Hampir tiga tahun berjalan, berkas perkara belum juga rampung. Berkas sempat dikembalikan kejaksaan kepada penyidik karena dinilai belum lengkap, atau berstatus P19. Penyidik lalu melakukan sejumlah pelengkapan untuk memenuhi petunjuk jaksa sebelum berkas kembali diserahkan.
Puncaknya terjadi pada Selasa (10/11/2026) malam. Personel Ditreskrimsus Polda Metro Jaya mendatangi Firli di sebuah gelanggang olahraga bulu tangkis. Kedatangan itu sempat memunculkan kabar bahwa Firli telah ditangkap.
Polda Metro Jaya membantah informasi tersebut. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto menegaskan tidak ada penangkapan maupun pengamanan terhadap Firli. "Enggak ada yang diamankan," kata Budi saat dikonfirmasi pada Rabu (11/11/2026).
Baca juga: Bupati Kupang Yosef Lede Respons Laporan Dugaan Kekerasan Seksual: Saya Hormati Proses Hukum
Alasan Penyidik Butuh Kehadiran Firli untuk Melengkapi Berkas
Menurut Budi, kedatangan penyidik ke lokasi Firli bukan untuk melakukan penangkapan, melainkan menindaklanjuti ketidakhadirannya dalam pemeriksaan. Dalam pertemuan itu, Firli disebut menyampaikan kesediaannya untuk hadir memenuhi panggilan pemeriksaan berikutnya.
Penyidik kini masih menunggu kepastian jadwal kehadiran Firli melalui tim penasihat hukumnya. Sampai Senin (16/11/2026), berkas perkara dugaan pemerasan terhadap SYL masih dalam proses pelengkapan sesuai petunjuk jaksa penuntut umum.
Budi menjelaskan, pemeriksaan Firli menjadi salah satu bagian yang diperlukan penyidik untuk melengkapi berkas. "Memang beberapa waktu ada beberapa kendala terkait tentang pemenuhan berkas perkara yang P19 oleh kejaksaan. Setelah itu dilengkapi oleh teman-teman penyidik dari Krimsus dan ini dikirim kembali. Makanya untuk pemenuhan berkas perkara perlu kehadiran saudara FB," kata Budi.
Dalam proses hukum pidana, status P19 berarti berkas perkara dikembalikan jaksa kepada penyidik karena belum memenuhi syarat formil maupun materiil. Penyidik wajib melengkapi petunjuk jaksa sebelum berkas diajukan kembali. Jika jaksa menyatakan berkas lengkap atau P21, proses dapat berlanjut ke tahap II, yakni penyerahan tersangka dan barang bukti kepada kejaksaan.
Karena itu, kehadiran Firli sebagai tersangka menjadi syarat yang tidak bisa dilewati. Tanpa pemeriksaan itu, berkas sulit dinyatakan lengkap, dan perkara yang sudah berjalan hampir tiga tahun belum bisa masuk ke persidangan.
Sanksi Etik dan Tiga Kali Praperadilan Firli Bahuri
Kasus ini menjadi perhatian publik karena Firli merupakan pimpinan lembaga yang memiliki mandat memberantas tindak pidana korupsi. Firli juga diberhentikan dari jabatannya sebagai Ketua KPK setelah Dewan Pengawas KPK menjatuhkan sanksi etik berat terkait pertemuannya dengan SYL.
Di jalur hukum, Firli beberapa kali menempuh upaya praperadilan untuk menggugat penetapan status tersangkanya. Tercatat, ia telah tiga kali mengajukan praperadilan. Gugatan terbarunya didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 12 Maret 2025, tetapi permohonan tersebut kemudian dicabut.
Selain perkara dugaan pemerasan terhadap SYL, Firli juga dilaporkan dalam perkara lain, yakni dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Laporan itu turut menyangkut dugaan pelanggaran Pasal 36 juncto Pasal 65 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019.
Ketentuan tersebut mengatur larangan pimpinan KPK mengadakan hubungan langsung maupun tidak langsung dengan tersangka atau pihak yang berkaitan dengan perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani KPK. Aturan itu menjadi dasar penting dalam perkara yang menjerat Firli.
Dampak: Perkara Berlarut dan Bayangan Impunitas
Hampir tiga tahun tanpa persidangan menimbulkan sejumlah dampak yang terasa hingga kini. Perkara yang melibatkan mantan pimpinan lembaga antirasuah itu belum memberi kepastian hukum bagi kedua pihak, baik Firli maupun SYL sebagai pihak yang diduga menjadi korban pemerasan.
Bagi publik, status tersangka yang bertahan lama tanpa pemeriksaan tuntas memunculkan pertanyaan tentang kecepatan penanganan perkara. Apalagi Firli dikenal sebagai pejabat yang sebelumnya memimpin lembaga dengan mandat pemberantasan korupsi.
Di sisi lain, penyidik menghadapi kendala teknis berupa pemenuhan berkas perkara. Berkas yang sempat P19 harus dilengkapi, dan pemeriksaan tersangka menjadi bagian yang belum terpenuhi. Situasi ini membuat perkara berputar di tahap pemberkasan.
Sejumlah hal yang masih menjadi pekerjaan rumah penyidik:
- Memastikan kehadiran Firli dalam pemeriksaan sebagai tersangka.
- Melengkapi seluruh petunjuk jaksa agar berkas bisa dinyatakan P21.
- Menyiapkan tahap II, yaitu penyerahan tersangka dan barang bukti ke kejaksaan.
- Menuntaskan perkara lain, termasuk dugaan TPPU yang juga menjerat Firli.
Selama poin-poin itu belum tuntas, perkara dugaan pemerasan terhadap SYL tetap belum bisa disidangkan.
Langkah Selanjutnya: Menunggu Jadwal Pemeriksaan Firli
Polda Metro Jaya menyatakan masih berkoordinasi dengan tim penasihat hukum Firli untuk menentukan waktu pemeriksaan. Firli disebut telah menyampaikan kesediaan untuk memenuhi panggilan berikutnya, meski jadwal pastinya belum ditetapkan.
Jika pemeriksaan berjalan dan seluruh petunjuk jaksa terpenuhi, berkas perkara dapat dinyatakan lengkap. Setelah itu, penyidik bisa melimpahkan perkara ke kejaksaan dan proses hukum masuk ke tahap penuntutan.
Namun bila Firli kembali tidak hadir, penyidik menghadapi pilihan sulit. Upaya mendatangi secara langsung sudah dilakukan sekali, dan polisi menegaskan langkah itu bukan penangkapan. Kepastian jadwal melalui penasihat hukum menjadi jalur yang kini ditempuh.
Perkembangan terakhir juga menunjukkan perkara lain, yakni dugaan TPPU, masih berjalan di luar perkara pemerasan SYL. Dua jalur hukum ini berjalan bersamaan dan menambah panjang daftar persoalan yang harus diselesaikan Firli.
Hingga Senin (16/11/2026), belum ada keterangan resmi soal tanggal pemeriksaan Firli. Polda Metro Jaya memastikan proses pemberkasan terus berjalan sesuai petunjuk jaksa.
Analisis Redaksi: Tiga Tahun Tanpa Ujung, Ujian bagi Penegakan Hukum
Tiga tahun adalah waktu yang terlampau panjang untuk sebuah perkara yang sudah menetapkan tersangka. Dalam kasus Firli, persoalannya bukan sekadar ketidakhadiran satu orang, melainkan bagaimana sistem pemberkasan dan koordinasi antara penyidik dan jaksa bekerja. Berkas yang bolak-balik antara P19 dan pelengkapan menunjukkan proses yang tidak pernah tuntas.
Yang paling mencolok adalah posisi Firli. Ia pernah memimpin lembaga yang tugasnya memberantas korupsi, lalu diberhentikan karena sanksi etik berat. Kini ia berstatus tersangka dalam perkara yang berkaitan langsung dengan larangan bagi pimpinan KPK bertemu pihak berperkara. Publik tentu menunggu apakah proses hukum berjalan secepat retorika antikorupsi yang pernah disuarakan.
Penyidik punya alasan teknis: pemeriksaan tersangka dibutuhkan untuk melengkapi berkas. Tetapi alasan itu tidak bisa menjadi pembenaran bagi perkara yang menggantung tanpa batas. Kepastian jadwal pemeriksaan, transparansi progres berkas, dan ketegasan terhadap tersangka yang berkali-kali mangkir adalah ukuran sederhana bagi kredibilitas penegakan hukum. Tanpa itu, perkara ini hanya akan menjadi catatan panjang tentang janji yang tertunda.
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0