Dekan FH UB Tawarkan Konsep LEGIS untuk Batasi Kekuasaan Autokrasi
Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya menawarkan konsep LEGIS sebagai jalan membatasi kekuasaan autokrasi. Gagasan ini dibangun lewat pengintegrasian tiga tahap pembentukan regulasi: prapembentukan, pembentukan, dan pascapembentukan.
Penawaran itu disampaikan saat ia dikukuhkan sebagai guru besar. Melalui LEGIS, ketiga tahapan tersebut dihubungkan menjadi satu rangkaian utuh, bukan proses yang berjalan terpisah-pisah seperti praktik pembentukan regulasi selama ini.
Baca juga: Mahasiswa UINSA Soroti Celah Regulasi Air Pusat Data AI di AICIS+ 2026
Apa Itu Konsep LEGIS dan Tiga Tahapannya
Inti konsep LEGIS terletak pada upaya merangkai proses pembentukan regulasi dalam satu alur yang menyambung. Dalam pemaparan yang dikutip dari Hukumonline, ketiga tahapan itu dihubungkan menjadi satu kesatuan.
Rinciannya sebagai berikut:
- Prapembentukan — tahap ketika gagasan dan rancangan regulasi disiapkan sebelum masuk ke meja pembahasan resmi.
- Pembentukan — tahap pembahasan dan penetapan aturan oleh lembaga yang berwenang.
- Pascapembentukan — tahap setelah aturan lahir, termasuk bagaimana regulasi dijalankan dan dievaluasi.
Dengan merangkai ketiganya, LEGIS menempatkan pembentukan regulasi sebagai proses berkelanjutan. Setiap tahap tidak berdiri sendiri, melainkan terikat pada tahap sebelumnya dan sesudahnya.
Mengapa Kekuasaan Autokrasi Perlu Dibatasi Lewat Regulasi
Judul pemaparan yang dibawa sang dekan menyebut secara eksplisit soal pembatasan kekuasaan autokrasi. Ini menempatkan gagasan LEGIS bukan sekadar soal teknis penyusunan aturan, tetapi soal bagaimana kekuasaan dijaga agar tetap berada dalam koridor hukum.
Baca juga: Bupati Kupang Yosef Lede Respons Laporan Dugaan Kekerasan Seksual: Saya Hormati Proses Hukum
Dalam kajian hukum tata negara yang umum dikenal, autokrasi menggambarkan pemusatan kekuasaan pada satu tangan dengan ruang kontrol yang sempit. Regulasi yang disusun secara longgar, tanpa tahapan yang jelas, bisa menjadi pintu bagi perluasan kekuasaan semacam itu.
Karena itu, konsep yang menekankan integrasi tahapan pembentukan regulasi menyasar titik paling dasar: bagaimana aturan dibuat. Bila prosesnya terukur dan terbuka di setiap tahap, ruang bagi kekuasaan untuk bergerak tanpa kendali menjadi lebih sempit.
Posisi Akademik di Balik Gagasan LEGIS
Gagasan ini lahir dari forum pengukuhan guru besar, jabatan akademik tertinggi di lingkungan perguruan tinggi. Pemaparan semacam ini biasanya merangkum perjalanan kajian seorang akademikus sekaligus menawarkan sumbangan pemikiran bagi pembaruan hukum nasional.
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya sendiri merupakan salah satu lembaga pendidikan hukum yang dikenal di Indonesia. Kontribusi pemikiran dari lingkungan kampus seperti ini menjadi bagian dari tradisi perguruan tinggi hukum di Tanah Air dalam menyumbang gagasan bagi pembentukan regulasi.
Yang ditawarkan lewat LEGIS adalah kerangka berpikir. Ia tidak berhenti pada kritik terhadap praktik yang ada, tetapi mengajukan susunan tahapan yang bisa dijadikan rujukan dalam merancang aturan.
Dampak Bila LEGIS Diterapkan dalam Praktik
Penerapan konsep ini berpotensi mengubah cara kerja pembentukan regulasi. Tahap prapembentukan yang diperhatikan berarti gagasan dan naskah awal tidak lagi luput dari pengawasan. Tahap pembentukan yang terhubung menjaga agar pembahasan tidak melompat dari rancangan ke penetapan tanpa jejak yang jelas.
Sementara tahap pascapembentukan memastikan aturan yang sudah lahir tetap dipantau. Dengan begitu, regulasi tidak berhenti sebagai dokumen, tetapi hidup dalam pelaksanaan dan evaluasi.
Bagi publik, rangkaian seperti ini membuka peluang partisipasi yang lebih jelas di tiap tahap. Bagi pembuat kebijakan, ia menjadi pengingat bahwa setiap langkah memiliki konsekuensi yang harus dipertanggungjawabkan.
Langkah Selanjutnya bagi Gagasan Ini
Sejauh ini, LEGIS baru berupa tawaran konseptual dari forum akademik. Belum ada keterangan bahwa gagasan ini telah dibahas bersama lembaga pembentuk regulasi atau masuk ke dalam rancangan kebijakan tertentu.
Jalan berikutnya bagi gagasan semacam ini biasanya melewati diskusi lanjutan di kalangan akademisi, kajian yang lebih rinci, hingga kemungkinan diadopsi dalam penyusunan aturan. Seberapa jauh LEGIS diterima akan bergantung pada seberapa kuat kerangka itu menjawab persoalan nyata dalam praktik pembentukan regulasi di Indonesia.
Informasi lebih lanjut mengenai pemaparan tersebut dapat ditelusuri melalui pemberitaan Hukumonline.
Analisis Redaksi
Yang menarik dari tawaran LEGIS bukanlah istilahnya, melainkan titik serangnya. Selama ini perdebatan soal pembatasan kekuasaan sering berhenti pada sosok atau lembaga. LEGIS memindahkan perhatian ke proses: bagaimana aturan dibuat, siapa yang terlibat di tiap tahap, dan bagaimana aturan itu dijaga setelah lahir.
Pendekatan ini masuk akal. Kekuasaan yang meluas biasanya tidak muncul lewat satu lompatan besar, tetapi melalui aturan-aturan yang disusun longgar, dibahas tergesa-gesa, lalu dibiarkan tanpa evaluasi. Memperketat integrasi tiga tahapan berarti menutup celah-celah kecil yang sering luput diperhatikan.
Tantangannya ada pada pelaksanaan. Kerangka sebagus apa pun akan bergantung pada kemauan politik dan kapasitas lembaga untuk menjalankannya. Tanpa itu, LEGIS berisiko berhenti sebagai gagasan akademik yang rapi di atas kertas. Karena itu, ujian sesungguhnya bukan pada saat dipaparkan di forum pengukuhan, melainkan ketika gagasan ini harus berhadapan dengan kepentingan nyata dalam pembentukan regulasi.
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0