Baintelkam Polri Dukung RUU Penyadapan: Kepastian Hukum untuk Intelijen
Kepala Badan Intelijen dan Keamanan (Baintelkam) Polri menyatakan dukungan terhadap pembentukan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyadapan oleh DPR. Menurutnya, regulasi itu dibutuhkan agar Polri punya kepastian hukum saat melakukan penyadapan untuk kepentingan keamanan dan intelijen.
Dukungan itu disampaikan lewat pernyataan resmi yang dikutip dari pemberitaan Kompas.com pada 16 November 2026. Intinya jelas: Baintelkam ingin payung hukum yang tegas sebelum aparat menyalakan alat sadap.
Baca juga: Operasi Zebra Telabang 2026 Digelar di Gunung Mas, Kapolres Tekankan Hukum Humanis
Mengapa Baintelkam Mendorong RUU Penyadapan
Penyadapan bukan pekerjaan baru bagi Polri. Dalam menjalankan fungsi intelijen keamanan, Baintelkam kerap membutuhkan informasi dari komunikasi yang diduga berkaitan dengan ancaman. Masalahnya, dasar hukum untuk tindakan itu masih tersebar di beberapa aturan dan belum terkonsolidasi dalam satu undang-undang khusus.
Kondisi tersebut menimbulkan risiko bagi aparat. Tanpa prosedur yang baku, penyadapan bisa dipersoalkan secara hukum, mulai dari soal izin, durasi, hingga penggunaan hasil sadapan sebagai alat bukti. Di sisi lain, masyarakat juga membutuhkan jaminan bahwa penyadapan tidak dipakai untuk kepentingan lain di luar keamanan.
Karena itu, Baintelkam menempatkan RUU Penyadapan sebagai kebutuhan dua arah. Bagi institusi, regulasi memberi legitimasi dan batas kerja yang jelas. Bagi publik, aturan itu menjadi pengunci agar kewenangan negara tidak melebar tanpa kontrol.
"Demi kepastian hukum bagi Polri untuk kepentingan keamanan dan intelijen," demikian inti pernyataan yang disampaikan Kepala Baintelkam, seperti dikutip dari pemberitaan tersebut.
Baca juga: Kasasi Nurhadi Ditolak: KPK Segera Eksekusi Eks Sekretaris MA
Peta Aturan Penyadapan yang Kini Tersebar
Sampai sekarang, penyadapan di Indonesia diatur dalam sejumlah undang-undang sektoral, bukan satu regulasi payung. Kewenangan itu muncul antara lain di UU Informasi dan Transaksi Elektronik, UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU Narkotika, UU Terorisme, serta UU Intelijen.
Akibatnya, standar prosedur bisa berbeda antarinstitusi. Ada yang mensyaratkan izin pengadilan, ada yang cukup melalui mekanisme internal. Tidak semua aturan juga mengatur secara rinci soal penyimpanan data, penghapusan hasil sadapan, atau pengawasan terhadap pelaksanaannya.
- Dasar hukum tersebar di banyak undang-undang sektoral.
- Mekanisme perizinan dan pengawasan belum seragam.
- Tidak ada satu lembaga pengawas yang mengikat semua institusi.
- Perlindungan data hasil sadapan belum diatur menyeluruh.
Wacana RUU Penyadapan sebenarnya bukan hal baru. Pembahasannya sudah beberapa kali muncul di ruang publik, terutama setelah kasus-kasus besar yang mempertanyakan batas kewenangan aparat. Namun, hingga kini belum ada undang-undang khusus yang tuntas mengaturnya.
Sorotan Terhadap Pengawasan dan Hak Privasi
Dukungan Baintelkam tidak otomatis menutup perdebatan. Penyadapan selalu bersinggungan langsung dengan hak privasi warga negara, yang dijamin konstitusi. Setiap kewenangan baru mesti disertai mekanisme kontrol yang setara, bukan hanya prosedur internal institusi.
Organisasi masyarakat sipil yang bergerak di bidang kebebasan berekspresi dan perlindungan data, seperti lembaga pemantau kebijakan digital, berulang kali menekankan pentingnya syarat ketat. Di antaranya izin pengadilan, pembatasan jenis kejahatan yang boleh disadap, durasi yang terukur, serta kewajiban audit berkala.
Pembanding di sejumlah negara menunjukkan pola serupa. Kewenangan penyadapan biasanya dibatasi pada ancaman serius, dengan otorisasi dari hakim atau lembaga independen. Hasil sadapan yang tidak relevan wajib dimusnahkan, dan pihak yang disadap tanpa dasar berhak menempuh jalur hukum. Rujukan umum soal praktik ini bisa dilihat pada penjelasan lembaga internasional seperti OHCHR mengenai hak privasi dalam pengawasan komunikasi.
Tanpa rambu seperti itu, RUU Penyadapan berisiko menjadi legitimasi kewenangan tanpa pengawasan. Sebaliknya, dengan rambu yang jelas, Polri justru mendapat perlindungan kerja sekaligus kepercayaan publik.
Langkah Berikutnya di Meja DPR
Pernyataan Baintelkam menempatkan bola di tangan DPR. Sebagai pembentuk undang-undang, DPR menentukan apakah RUU Penyadapan masuk program legislasi prioritas dan seberapa cepat pembahasannya bergulir.
Prosesnya tidak singkat. RUU harus melewati tahap pengusulan, pembahasan antarfraksi, hingga pengambilan keputusan di rapat paripurna. Partisipasi publik yang bermakna menjadi penentu apakah aturan ini diterima luas atau justru menuai resistensi.
Yang perlu diawasi berikutnya adalah arah pembahasan. Jika RUU hanya menambah kewenangan tanpa memperkuat pengawasan, publik berhak mempertanyakannya. Sebaliknya, jika DPR dan pemerintah serius merancang mekanisme izin, audit, dan perlindungan data, kepastian hukum yang diminta Baintelkam bisa terwujud tanpa mengorbankan hak warga.
Analisis Redaksi
Permintaan kepastian hukum dari Baintelkam masuk akal. Aparat yang bekerja di wilayah abu-abu selalu berisiko: hari ini dianggap melindungi negara, besok dipersoalkan karena dianggap melanggar hak orang. Regulasi yang jelas seharusnya menyelesaikan dilema itu, bukan menambahnya.
Namun, kepastian hukum bagi aparat tidak boleh berhenti pada pasal yang memberi izin. Substansi RUU Penyadapan mesti memuat pembatasan yang tegas: kejahatan apa yang boleh disadap, siapa yang berwenang memberi izin, berapa lama hasil sadapan disimpan, dan siapa yang mengawasi. Tanpa itu, undang-undang hanya memindahkan ketidakpastian dari aparat ke masyarakat.
Publik perlu menagih dua hal sekaligus. Pertama, agar DPR segera memasukkan RUU ini ke prioritas dan membuka ruang partisipasi yang sungguh-sungguh, bukan formalitas. Kedua, agar isi aturan tidak berhenti pada penambahan kewenangan. Kepastian hukum yang sehat selalu datang berpasangan dengan pengawasan yang kuat.
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0