Dukungan Dasco Jadi Wapres Menguat: Point Indonesia Bilang Satu Partai dengan Prabowo Tak Masalah
Dukungan kepada Sufmi Dasco Ahmad sebagai calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming terus mengalir. CEO Point Indonesia Karel Susetyo menilai Prabowo Subianto sah memilih wapres dari Gerindra, asalkan disepakati seluruh partai koalisi.
Nama Ketua Harian DPP Partai Gerindra itu kian menguat dalam bursa cawapres. Dukungan datang dari elite partai politik koalisi pemerintah, pimpinan DPD Partai Gerindra dari berbagai daerah, hingga relawan dan kelompok masyarakat lainnya.
Baca juga: To Lam, Thongloun Sisoulith, dan Hun Sen Sarapan Bersama di Phnom Penh Jelang KTT Francophone ke-20
Karel menegaskan, tidak ada aturan yang dilanggar bila presiden dan wakil presiden berasal dari partai yang sama. "Presiden bisa saja memilih cawapres dari figur partainya sendiri (Gerindra), dan hal itu tidak melanggar aturan yang ada," kata Karel kepada investortrust.id, Senin (16/11/2026).
Syarat utama: kesepakatan seluruh anggota koalisi
Bagi Karel, kebolehan secara aturan bukan satu-satunya pertimbangan. Pemilihan calon wapres mesti disepakati seluruh partai politik anggota koalisi. Tujuannya mencegah friksi di internal pendukung pemerintah.
"Namun, pemilihan itu harus didasari pada kesepakatan bersama anggota koalisi. Agar tidak menjadi sumber friksi di internal koalisi," ujarnya.
Peringatan itu masuk akal. Koalisi pemerintah saat ini menampung banyak partai dengan kepentingan masing-masing menjelang pemilu berikutnya. Satu nama yang dipaksakan tanpa musyawarah berpotensi memicu ketegangan yang terbawa ke kabinet.
Baca juga: Menerka Sebab Parpol Tak Ajukan Cawapres Pengganti Gibran
Karel lantas membandingkan dengan praktik di Amerika Serikat. Di sana, presiden dan wapres berasal dari satu partai adalah hal wajar. Tujuannya menjaga stabilitas dan kontinuitas pemerintahan.
Namun ia mengakui praktik serupa belum lazim di Indonesia. Sistem presidensial di Tanah Air bertemu dengan sistem multipartai ekstrem, dengan setidaknya sembilan fraksi di parlemen.
"Untuk itu dibutuhkan sebuah koalisi pemerintahan yang dimulai sejak pencalonan pasangan capres dan cawapres," papar Karel.
Belajar dari konflik Gus Dur dan Megawati
Karel menyodorkan pengalaman masa lalu sebagai pembanding. Menurut dia, tidak ada jaminan presiden dan wapres dari partai berbeda lantas akur sepanjang pemerintahan.
Ia merujuk era Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur dan Wapres Megawati Soekarnoputri. Keduanya berkonflik secara tertutup, dan berakhir dengan kejatuhan Gus Dur dari kursi presiden.
"Tidak ada jaminan apabila presiden dan wapres berbeda asal partai, lantas kemudian bisa akur. Terbukti itu terjadi di era Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur dan Wapres Megawati Soekarnoputri, di mana keduanya berkonflik secara tertutup. Dan berakhir dengan kejatuhan Presiden Abdurrahman Wahid," jelasnya.
Karena itu, ia menekankan pentingnya koalisi yang dibangun sejak awal pencalonan. Kesepakatan politik di hulu dianggap lebih efektif ketimbang perbaikan hubungan setelah pemerintahan berjalan.
Dalam konteks itu, posisi Dasco sebagai kader Gerindra justru dipandang menguntungkan. Presiden dan wapres berada dalam satu garis komando partai yang sama, sehingga komunikasi politik diyakini lebih ringkas.
Dasco dinilai bisa membuat institusi wapres lebih fungsional
Karel mengakui nama Dasco menjadi salah satu nama yang menguat jika Prabowo memilih wapres dari Gerindra. Ia menilai kehadiran Dasco membuat institusi wapres lebih fungsional dalam menyelesaikan berbagai masalah.
"Ibaratnya bisa melakukan \"de-bottlenecking\" dan menjadi wapres yang bukan sekedar formalitas politik dan ban serep belaka," kata Karel.
Penilaian itu bersandar pada rekam jejak Dasco di parlemen. Sebagai Ketua Harian DPP Gerindra, ia terbiasa berhadapan dengan fraksi-fraksi lain dan menjadi penghubung antara istana dan DPR.
Sejumlah kalangan menilai posisi wapres selama ini lebih banyak mengurusi hal-hal seremonial. Dengan figur yang punya akses langsung ke partai penguasa, beban kerja wapres dinilai bisa lebih terasa.
Di sisi lain, penguatan nama Dasco tidak lepas dari derasnya dukungan struktural. Puluhan DPD Partai Gerindra dari berbagai daerah disebut telah menyatakan dukungan, disusul relawan dan kelompok masyarakat.
Prabowo kumpulkan ketum koalisi di Istana Bogor
Prabowo bergerak cepat memilih dua nama calon wapres pengganti Gibran untuk disampaikan kepada MPR. Salah satu langkahnya, ia mengumpulkan para ketua umum dan pimpinan partai Koalisi Indonesia Maju di Istana Bogor, Jumat (13/11/2026).
Seusai pertemuan, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan atau Zulhas menyampaikan hasilnya. Hampir semua ketua umum partai tidak mengajukan diri atau mengusulkan kader partainya sebagai calon wapres.
Para ketum memberi keleluasaan kepada Prabowo menentukan figur yang paling sesuai menjadi pendampingnya.
"Kita sepakat dari Gerindra. Dan serahkan sepenuhnya kepada Pak Presiden, siapa yang beliau nyaman, siapa yang beliau setuju," ujar Zulkifli.
Pernyataan Zulhas itu memperlihatkan arah dukungan koalisi. Tidak ada partai yang memaksakan kadernya, sehingga ruang bagi Prabowo memilih figur dari Gerindra terbuka lebar.
Proses selanjutnya berada di tangan Prabowo dan MPR. Nama yang dipilih akan menentukan arah pemerintahan, termasuk cara koalisi menjaga soliditas hingga masa jabatan berakhir.
Risiko politik di balik wapres satu partai
Meski sah secara aturan, wapres dari partai yang sama menyimpan risiko. Partai koalisi lain bisa merasa dikesampingkan bila prosesnya tidak dibicarakan sejak awal.
Koalisi pemerintah saat ini menampung banyak partai dengan basis massa berbeda. Setiap keputusan penting, termasuk kursi wapres, biasanya menjadi bagian dari negosiasi politik yang panjang.
Karena itu, pernyataan Karel soal kesepakatan bersama layak dibaca sebagai peringatan dini. Bukan soal sah atau tidaknya, melainkan soal cara mengambil keputusan agar tidak menimbulkan gesekan.
Hal serupa berlaku bagi Dasco bila akhirnya dipilih. Ia harus meyakinkan partai-partai koalisi bahwa kehadirannya memperkuat pemerintahan, bukan mempersempit ruang partisipasi mereka.
Sejauh ini, dukungan yang mengalir menunjukkan nama Dasco masih yang terkuat. Namun keputusan akhir tetap ada di tangan Prabowo, dan itulah yang akan diuji dalam beberapa hari ke depan.
Analisis Redaksi
Argumen Karel Susetyo bahwa presiden dan wapres satu partai tidak melanggar aturan memang sulit dibantah secara konstitusional. Konstitusi tidak mengatur asal partai seorang wapres. Yang diatur adalah syarat menjadi pejabat negara dan mekanisme pemilihannya di MPR.
Masalahnya bukan pada legalitas, melainkan pada tata kelola koalisi. Koalisi Indonesia Maju dibangun dari banyak partai yang menaruh harapan pada kursi strategis. Bila kursi wapres diambil tanpa pembicaraan yang rapi, dampaknya bisa terasa pada dukungan legislatif terhadap program pemerintah.
Karena itu, pernyataan Zulhas soal keleluasaan bagi Prabowo perlu dibaca dengan hati-hati. Keleluasaan itu diberikan dalam sebuah pertemuan, bukan berarti setiap partai melepas seluruh klaim politiknya secara permanen.
Nama Dasco sendiri punya nilai tawar tinggi. Ia dikenal sebagai operator partai yang piawai menjaga komunikasi antarlembaga. Bila ia dipilih, ekspektasi publik tentu bukan sekadar wapres yang hadir di acara seremonial, melainkan figur yang benar-benar menyelesaikan sumbatan kebijakan.
Di sisi lain, pengalaman Gus Dur dan Megawati menjadi pelajaran mahal. Perbedaan partai bukan jaminan konflik, dan kesamaan partai bukan jaminan harmoni. Yang menentukan adalah kesepakatan politik yang jujur sejak awal, serta kesediaan semua pihak menghormatinya.
Ujian sesungguhnya bagi Prabowo bukan memilih nama, melainkan menjaga agar pilihan itu diterima seluruh mitra koalisi tanpa rasa dikalahkan. Di situlah kualitas kepemimpinan akan terlihat, jauh sebelum wapres baru dilantik.
Sumber: mpr.go.id
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0