RUU Penyadapan Masuk Rapat DPR: Komisi III Panggil Baintelkam Polri
Komisi III DPR RI mulai menggelar rapat dengar pendapat (RDP) soal Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyadapan dengan mengundang Badan Intelijen dan Keamanan (Baintelkam) Polri di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (16/11/2026). Ketua Komisi III Habiburokhman menyoroti kembali kasus penyadapan ilegal terhadap kepala negara oleh oknum aparat penegak hukum.
Kronologi dan Alasan RUU Penyadapan Dibahas
Rapat di kompleks parlemen itu menjadi langkah awal Komisi III DPR untuk menjaring masukan sebelum masuk ke pembahasan lebih dalam. Baintelkam Polri hadir sebagai pihak pertama yang dimintai pandangan karena memiliki kewenangan intelijen dan keamanan, termasuk dalam praktik penyadapan.
Baca juga: Penyadapan di Indonesia Dinilai Langgar Prinsip Siracusa, Ini Sebabnya
Habiburokhman mengatakan perhatian masyarakat belakangan kembali tertuju pada persoalan penyadapan ilegal terhadap kepala negara yang dilakukan oleh oknum aparat penegak hukum. Menurut dia, kasus itu merupakan dinamika dalam sistem penyelenggaraan penyadapan yang dimiliki dan dilaksanakan institusi berwenang.
“Oleh sebab itu, Komisi III DPR RI memberikan perhatian khusus terkait dengan pengaturan tentang penyadapan,” kata Habiburokhman di kompleks parlemen, Jakarta, Senin.
Pernyataan itu menandakan RUU Penyadapan tidak hanya dibahas sebagai produk legislasi biasa. Ada tekanan politik dan publik setelah muncul kasus penyadapan yang melibatkan oknum aparat, sehingga DPR merasa perlu mempercepat pembahasan aturan payung.
RDP bersama Baintelkam Polri juga memberi sinyal bahwa DPR ingin mendengar langsung dari institusi yang selama ini beroperasi di ranah intelijen. Masukan itu akan menjadi bahan awal sebelum Komisi III mengundang kementerian, lembaga, dan organisasi masyarakat sipil lain.
Baca juga: Women's March Dihadang dan Diserang: Kebebasan Berpendapat Dipertanyakan
Pihak yang Terlibat dan Pernyataan Habiburokhman
Selain Habiburokhman, rapat ini melibatkan perwakilan Baintelkam Polri. Dalam pemberitaan ANTARA, nama pejabat Baintelkam yang hadir tidak disebutkan secara rinci. Namun kehadiran lembaga itu penting karena Polri selama ini menjadi salah satu institusi yang memiliki kewenangan penyadapan dalam batas undang-undang.
Habiburokhman menegaskan penyadapan pada prinsipnya digunakan untuk kepentingan hukum dan keamanan. Kewenangannya diberikan secara terbatas sebagai alat pencegah dan pendeteksi kejahatan.
Namun ia mengingatkan sisi lain: penyalahgunaan kewenangan penyadapan bisa menjadi alat invasi negara atau pihak tertentu terhadap masyarakat dan kelompok lain. Karena itu, pengaturan yang ketat dinilai mendesak.
“Kita tidak ingin kasus penyadapan ilegal pada kepala negara dan tokoh-tokoh bangsa terulang kembali di masa yang akan datang. Jangan sampai keamanan negara dan hak asasi warga negara terancam dengan adanya penyadapan di luar hukum,” ujar dia.
Pernyataan itu menempatkan RUU Penyadapan sebagai instrumen perlindungan ganda: melindungi negara dari ancaman kejahatan sekaligus melindungi warga dari kesewenangan aparat.
Latar Belakang Konstitusional dan Putusan MK
Habiburokhman menjelaskan penyadapan sangat berkaitan dengan hak konstitusional warga negara yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Penyadapan merupakan kewenangan atau kegiatan yang membatasi hak asasi manusia, khususnya hak privasi.
Ia merujuk Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-VIII/2010 yang menyatakan hak privasi adalah hak yang tidak dapat dikurangi atau non-derogable rights. Putusan itu menjadi pijakan penting bahwa pembatasan privasi hanya boleh dilakukan dengan syarat dan tata cara yang jelas.
“Sehingga penyadapan maupun perekaman membutuhkan pengaturan mengenai syarat dan tata cara tersendiri tentang penyadapan atau perekaman untuk menghindari atau mencegah penyalahgunaan kewenangan,” kata Habiburokhman.
Dalam konteks itu, RUU Penyadapan diposisikan sebagai payung hukum yang mengisi kekosongan pengaturan prosedural. Tanpa aturan rinci, praktik penyadapan berisiko bergantung pada tafsir masing-masing institusi.
Putusan MK 5/PUU-VIII/2010 sendiri lahir dari pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. MK saat itu menegaskan perlindungan atas hak privasi dan pentingnya pembatasan yang proporsional.
Fragmentasi Aturan Penyadapan di Berbagai Undang-Undang
Saat ini pengaturan kewenangan penyadapan tersebar di berbagai undang-undang. Habiburokhman menyebut KUHAP, Undang-Undang KPK, Undang-Undang Intelijen, Undang-Undang Polri, Undang-Undang Kejaksaan, Undang-Undang Narkotika, dan sejumlah aturan terkait lainnya.
Masalahnya, aturan-aturan itu tidak mengatur penyadapan secara rinci. Prosedurnya masih beragam: ada yang memerlukan izin pengadilan, ada pula yang berlangsung langsung tanpa izin. Jangka waktu penyadapan juga belum diatur seragam.
“Belum ada mekanisme yang jelas dan tegas sehingga belum terdapat batasan-batasan konstitusional untuk menjamin perlindungan hak konstitusional seperti data dan informasi pribadi,” kata dia.
Berikut sejumlah persoalan yang disorot dalam rapat itu:
- Prosedur izin penyadapan berbeda-beda antar undang-undang.
- Ada penyadapan yang berjalan tanpa izin pengadilan.
- Jangka waktu penyadapan belum diatur jelas.
- Perlindungan data dan informasi pribadi belum terjamin.
- Pengawasan terhadap pelaksanaan penyadapan masih lemah.
Fragmentasi itu membuat masyarakat sulit mengukur apakah suatu penyadapan sah atau tidak. Di sisi lain, aparat juga menghadapi ketidakpastian karena setiap institusi punya pedoman internal berbeda. RUU Penyadapan dimaksudkan untuk menyatukan standar tersebut.
Dampak dan Langkah Selanjutnya
Jika RUU Penyadapan rampung, mekanisme penyadapan diharapkan menjadi lebih profesional dan akuntabel. Habiburokhman menegaskan pengaturan khusus akan memperjelas prosedur yang harus dijalankan, tidak diskriminatif, serta bermanfaat bagi penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia.
Dampaknya bisa terasa pada beberapa hal. Pertama, masyarakat memperoleh kepastian hukum ketika hak privasinya bersinggungan dengan penyadapan. Kedua, aparat penegak hukum punya pedoman baku sehingga tidak mudah dituding menyalahgunakan kewenangan. Ketiga, pengawasan terhadap penyadapan bisa dilakukan lebih terukur.
RDP bersama Baintelkam Polri baru langkah awal. Komisi III DPR masih akan menggelar serangkaian rapat dengar pendapat dengan pemangku kepentingan lain, termasuk kementerian terkait, lembaga negara, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil. Masukan itu akan menjadi bahan penyusunan daftar inventarisasi masalah (DIM).
Publik perlu mencermati apakah RUU ini benar-benar mengatur syarat, prosedur, durasi, dan pengawasan penyadapan secara rinci. Tanpa itu, risiko penyalahgunaan kewenangan tetap terbuka. Informasi lebih lanjut soal jadwal rapat berikutnya belum diumumkan dalam pemberitaan ANTARA.
Sebagai perbandingan, sejumlah organisasi masyarakat sipil yang bergerak di isu privasi dan kebebasan berekspresi, seperti Human Rights Watch, lama mendorong pengaturan penyadapan yang ketat dan berbasis hak asasi manusia. DPR disebut akan membuka ruang partisipasi publik dalam pembahasan RUU ini.
Analisis Redaksi
RUU Penyadapan ibarat pedang bermata dua. Di satu sisi, ia dibutuhkan untuk memberi dasar hukum yang tegas bagi aparat dalam membongkar kejahatan serius. Di sisi lain, ia bisa menjadi legitimasi bagi perluasan kekuasaan negara atas privasi warga jika syarat dan pengawasannya lemah. Pernyataan Habiburokhman yang menyoroti kasus penyadapan ilegal kepala negara menunjukkan DPR sadar betul titik rawan itu.
Namun, perhatian publik patut diarahkan pada detail. Seberapa ketat syarat izin penyadapan? Apakah izin pengadilan menjadi kewajiban untuk semua jenis penyadapan? Berapa lama penyadapan boleh berlangsung? Siapa yang mengawasi, dan bagaimana mekanisme pertanggungjawabannya? Tanpa jawaban rinci atas pertanyaan-pertanyaan itu, RUU ini berisiko hanya menjadi kompilasi pasal tanpa gigi.
Yang juga krusial adalah pengawasan eksternal. Jika penyadapan hanya diawasi secara internal oleh institusi yang melakukannya, potensi penyalahgunaan tetap besar. DPR perlu memastikan ada mekanisme pengawasan independen, transparansi laporan, dan sanksi tegas bagi pelanggar. Kasus penyadapan ilegal terhadap kepala negara seharusnya menjadi cambuk, bukan sekadar alasan retoris untuk mempercepat pembahasan.
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0