Women's March Dihadang dan Diserang: Kebebasan Berpendapat Dipertanyakan
Aksi Women's March kembali menyita perhatian setelah peserta tidak hanya dihadang aparat, tetapi juga menjadi korban penyerangan yang diduga dilakukan kelompok anti-queer. Peristiwa itu memunculkan pertanyaan serius soal jaminan kebebasan berpendapat di Indonesia.
Informasi yang dihimpun Hukumonline menyebut dua bentuk tekanan terjadi dalam aksi tersebut: penghadangan oleh aparat dan penyerangan terhadap peserta. Keduanya menjadi sorotan karena berlangsung di ruang publik yang seharusnya dilindungi hukum.
Baca juga: Penyadapan di Indonesia Dinilai Langgar Prinsip Siracusa, Ini Sebabnya
Dua Bentuk Tekanan dalam Aksi Women's March
Women's March merupakan gerakan global yang rutin digelar untuk menyuarakan isu kesetaraan gender, hak perempuan, dan keadilan sosial. Di Indonesia, aksi serupa beberapa kali digelar di ruang publik dengan izin maupun pemberitahuan sesuai ketentuan yang berlaku.
Dalam peristiwa yang dilaporkan Hukumonline, peserta aksi menghadapi dua tekanan sekaligus. Pertama, penghadangan yang dilakukan aparat. Kedua, penyerangan yang diduga dilakukan kelompok anti-queer terhadap peserta.
Dua peristiwa itu tidak berdiri sendiri. Penghadangan dan penyerangan sama-sama berpotensi menutup ruang partisipasi publik bagi kelompok yang menyuarakan pandangan berbeda dari arus utama.
Hukumonline menyoroti peristiwa ini sebagai persoalan serius bagi jaminan kebebasan berpendapat. Sebab, aksi damai semestinya mendapat perlindungan, bukan hambatan maupun kekerasan.
Baca juga: RUU Penyadapan Masuk Rapat DPR: Komisi III Panggil Baintelkam Polri
Jaminan Konstitusi dan UU yang Diuji di Lapangan
Kebebasan berpendapat bukan hak yang diberikan negara secara sepihak. Hak itu melekat dan dijamin konstitusi. Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 menyatakan setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.
Jaminan serupa juga tercantum dalam Pasal 28F UUD 1945 tentang hak berkomunikasi dan memperoleh informasi. Selain itu, Pasal 19 International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) yang telah diratifikasi Indonesia melalui UU No. 12 Tahun 2005 menegaskan hak menyatakan pendapat tanpa campur tangan.
Di level undang-undang, kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum diatur dalam UU No. 9 Tahun 1998. Regulasi itu mengatur tata cara penyampaian pendapat, termasuk kewajiban pemberitahuan kepada kepolisian, sekaligus menegaskan bahwa penyampaian pendapat dilindungi hukum.
Namun, jaminan normatif itu kerap berbenturan dengan praktik di lapangan. Penghadangan aparat dan penyerangan oleh kelompok lain menunjukkan ada jarak antara teks hukum dan perlindungan nyata bagi peserta aksi.
Pasal 18 UU No. 9 Tahun 1998 juga mengatur bahwa aparat negara wajib melindungi penyampaian pendapat di muka umum. Ketika perlindungan itu tidak berjalan, pertanyaan tentang akuntabilitas aparat pun muncul.
Mengapa Penyerangan oleh Kelompok Warga Menjadi Persoalan Hukum
Penyerangan terhadap peserta aksi bukan sekadar insiden kerusuhan. Perbuatan itu berpotensi masuk ranah pidana, mulai dari penganiayaan hingga perusakan, tergantung dampak yang ditimbulkan.
KUHP mengatur sejumlah pasal yang relevan, antara lain Pasal 351 tentang penganiayaan dan Pasal 170 tentang kekerasan secara bersama-sama terhadap orang atau barang. Jika penyerangan mengganggu aksi yang dilindungi negara, ancaman hukumnya bisa lebih berat.
Yang juga penting, negara punya kewajiban positif untuk mencegah kekerasan oleh pihak swasta terhadap peserta aksi damai. Kegagalan mencegah dapat dibaca sebagai kelalaian perlindungan.
Hukumonline mencatat bahwa penyerangan diduga dilakukan kelompok anti-queer. Motif kebencian berbasis identitas semacam ini menambah dimensi serius, karena menyasar kelompok yang justru ingin dilindungi dari diskriminasi.
Dampak pada Ruang Partisipasi Publik
Insiden semacam ini meninggalkan efek jera. Kelompok yang pernah menjadi korban kekerasan cenderung berpikir ulang sebelum turun ke jalan lagi.
Efek itu tidak berhenti pada satu aksi. Ketika peserta merasa negara tidak hadir melindungi, ruang partisipasi publik menyempit, dan suara kelompok marginal makin sulit terdengar.
Ada beberapa dampak yang biasanya muncul setelah peristiwa serupa:
- Peserta aksi kehilangan rasa aman saat menyampaikan pendapat di ruang publik.
- Kelompok rentan makin enggan tampil terbuka karena takut menjadi sasaran kekerasan.
- Kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum menurun ketika pelaku penyerangan tidak ditindak.
- Diskursus publik soal isu gender dan hak kelompok minoritas makin terbatas.
Dampak-dampak itu tidak bisa diukur hanya dari jumlah korban. Yang lebih sulit dipulihkan adalah rasa percaya bahwa negara akan melindungi warga yang bersuara.
Langkah Selanjutnya: Penegakan Hukum dan Perlindungan Aksi Damai
Setelah peristiwa ini mencuat, perhatian publik mengarah pada dua hal: penegakan hukum terhadap pelaku penyerangan dan evaluasi terhadap kinerja aparat yang menghadang peserta.
Penegakan hukum menjadi kunci. Tanpa proses hukum yang jelas, insiden serupa berisiko terulang dan makin melemahkan jaminan kebebasan berpendapat.
Evaluasi terhadap aparat juga tak kalah penting. Penghadangan terhadap aksi damai perlu diuji apakah sesuai dengan prosedur yang diatur UU No. 9 Tahun 1998 atau justru melampaui kewenangan.
Organisasi masyarakat sipil yang bekerja pada isu kebebasan berekspresi, seperti Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), berulang kali menekankan pentingnya perlindungan negara terhadap aksi damai. Rujukan prinsipnya dapat dibaca pada dokumentasi KontraS soal kebebasan berekspresi.
Tanpa langkah konkret, peristiwa Women's March hanya akan menjadi catatan kelam lain dalam daftar aksi damai yang berakhir dengan tekanan.
Analisis Redaksi
Peristiwa ini memperlihatkan bahwa jaminan kebebasan berpendapat di Indonesia masih rapuh di tingkat implementasi. Di atas kertas, hak itu dijamin berlapis-lapis: konstitusi, undang-undang, hingga ratifikasi instrumen internasional. Di lapangan, peserta aksi masih harus menghadapi penghadangan dan penyerangan sekaligus.
Yang paling mengganggu adalah kombinasi dua bentuk tekanan itu. Ketika aparat menghadang dan kelompok warga menyerang, negara seolah kehilangan peran sebagai pelindung. Padahal UU No. 9 Tahun 1998 justru menempatkan aparat sebagai penjamin keamanan penyampaian pendapat.
Penegakan hukum terhadap pelaku penyerangan akan menjadi ujian pertama. Jika prosesnya berjalan lambat atau berhenti di tengah jalan, sinyal yang dikirim jelas: menyuarakan pandangan berbeda tetap berisiko. Sebaliknya, penindakan yang tegas bisa memulihkan sedikit kepercayaan bahwa ruang publik benar-benar terbuka untuk semua.
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0