Penyadapan di Indonesia Dinilai Langgar Prinsip Siracusa, Ini Sebabnya
Pengaturan penyadapan di Indonesia yang tersebar dalam berbagai regulasi dinilai berpotensi melanggar Prinsip Siracusa. Sebab, aturan yang tidak terpadu itu menimbulkan ketidakpastian hukum dan membuka celah penyalahgunaan.
Penilaian itu merujuk pada laporan yang dipublikasikan Hukumonline. Dalam laporan tersebut, penyadapan yang diatur secara sektoral dinilai sebagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia (HAM) karena tidak memberikan jaminan kepastian hukum.
Baca juga: Women's March Dihadang dan Diserang: Kebebasan Berpendapat Dipertanyakan
Prinsip Siracusa sendiri merupakan panduan interpretasi atas pembatasan hak-hak sipil dan politik yang diadopsi oleh Dewan Ekonomi dan Sosial Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 1984. Prinsip ini menekankan bahwa setiap pembatasan hak, termasuk penyadapan, harus diatur dengan undang-undang, memiliki tujuan yang sah, dan proporsional.
Apa Itu Prinsip Siracusa dan Mengapa Relevan bagi Penyadapan?
Prinsip Siracusa lahir sebagai respons terhadap kebutuhan standar internasional dalam membatasi hak asasi manusia. Dokumen ini memberikan pedoman bagi negara-negara untuk memastikan bahwa pembatasan hak, seperti penyadapan, tidak dilakukan secara sewenang-wenang.
Dalam konteks penyadapan, Prinsip Siracusa menuntut adanya dasar hukum yang jelas, pengawasan independen, serta mekanisme pertanggungjawaban. Tanpa itu, penyadapan berisiko menjadi alat represi atau pelanggaran privasi.
Indonesia sendiri belum memiliki undang-undang khusus yang mengatur penyadapan secara komprehensif. Aturan mengenai penyadapan tersebar di berbagai produk hukum, mulai dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Undang-Undang Narkotika, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, hingga Undang-Undang Terorisme.
Baca juga: RUU Penyadapan Masuk Rapat DPR: Komisi III Panggil Baintelkam Polri
Selain itu, ada pula aturan di tingkat peraturan menteri dan kepolisian yang mengatur teknis penyadapan. Kondisi ini menciptakan fragmentasi regulasi yang menyulitkan pengawasan dan penegakan hukum.
Fragmentasi Regulasi Penyadapan di Berbagai Sektor
Laporan Hukumonline menyoroti bahwa penyadapan di Indonesia diatur secara sektoral. Artinya, setiap lembaga memiliki dasar hukumnya sendiri-sendiri. Misalnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memiliki kewenangan penyadapan berdasarkan UU KPK, sementara Badan Narkotika Nasional (BNN) mengacu pada UU Narkotika.
Polri juga memiliki kewenangan penyadapan dalam penanganan tindak pidana tertentu, seperti terorisme dan narkotika. Namun, mekanisme pengawasan dan akuntabilitasnya berbeda-beda.
Perbedaan ini menimbulkan pertanyaan tentang standar perlindungan hak tersangka. Dalam beberapa kasus, penyadapan dilakukan tanpa izin pengadilan, sehingga berpotensi melanggar hak privasi.
Hukumonline mencatat bahwa ketidakpastian hukum ini juga menyulitkan masyarakat untuk mengajukan keberatan jika merasa haknya dilanggar. Tidak ada satu pun lembaga yang secara khusus mengawasi penyadapan.
Dampak Ketidakpastian Hukum dan Penyalahgunaan
Ketidakpastian hukum dalam penyadapan membuka ruang penyalahgunaan wewenang. Laporan tersebut menyebut bahwa penyadapan bisa digunakan untuk kepentingan politik atau bisnis, bukan semata-mata penegakan hukum.
Selain itu, tidak adanya mekanisme pengawasan yang ketat membuat penyadapan sulit dipertanggungjawabkan. Masyarakat pun tidak memiliki saluran untuk mengadu jika merasa menjadi korban penyadapan ilegal.
Dalam perspektif HAM, penyadapan yang tidak diatur secara jelas melanggar hak privasi yang dijamin oleh Konstitusi dan berbagai instrumen internasional. Prinsip Siracusa menegaskan bahwa pembatasan hak harus dilakukan dengan undang-undang dan memiliki tujuan yang sah.
Oleh karena itu, laporan Hukumonline menyimpulkan bahwa pengaturan penyadapan yang tersebar dalam berbagai regulasi merupakan bentuk pelanggaran HAM. Hal ini karena tidak memenuhi syarat kepastian hukum dan proporsionalitas.
Langkah Selanjutnya: Mendorong Undang-Undang Penyadapan
Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan undang-undang khusus yang mengatur penyadapan secara komprehensif. Regulasi tersebut harus mencakup definisi, ruang lingkup, mekanisme perizinan, pengawasan, dan pertanggungjawaban.
Selain itu, perlu ada lembaga pengawas independen yang mengawasi pelaksanaan penyadapan. Lembaga ini bertugas memastikan bahwa penyadapan dilakukan sesuai dengan hukum dan tidak melanggar HAM.
Hukumonline juga menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam penyusunan regulasi. Masyarakat sipil harus dilibatkan untuk memastikan bahwa hak privasi dilindungi.
Informasi lebih lanjut mengenai prinsip-prinsip HAM dalam pembatasan hak dapat dilihat di situs OHCHR.
Analisis Redaksi
Fragmentasi regulasi penyadapan di Indonesia bukan sekadar persoalan teknis. Ia adalah cermin lemahnya komitmen negara dalam melindungi hak privasi. Prinsip Siracusa memberikan rambu yang jelas: pembatasan hak harus diatur dengan undang-undang, memiliki tujuan yang sah, dan proporsional.
Selama penyadapan diatur secara sektoral, potensi penyalahgunaan akan terus ada. Setiap lembaga memiliki tafsir sendiri tentang kewenangan dan prosedur, sehingga akuntabilitas menjadi kabur. Dalam situasi seperti ini, masyarakat berada di posisi rentan.
Pembentukan undang-undang penyadapan yang komprehensif menjadi keniscayaan. Namun, yang tak kalah penting adalah pengawasan yang kuat dan independen. Tanpa pengawasan, undang-undang sebagus apa pun hanya akan menjadi macan kertas.
Negara harus hadir untuk memastikan bahwa penyadapan tidak menjadi alat kekuasaan, melainkan sarana penegakan hukum yang menghormati HAM. Jika tidak, prinsip Siracusa akan terus menjadi pengingat bahwa Indonesia masih jauh dari standar perlindungan hak asasi yang memadai.
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0