Wapres di Atas Partai: Ujian Politik Prabowo Setelah Gibran Mundur

Nov 16, 2026 - 12:10
 0  1
Wapres di Atas Partai: Ujian Politik Prabowo Setelah Gibran Mundur

Pengisian jabatan Wakil Presiden pascapengunduran diri Gibran Rakabuming Raka bukan sekadar mencari figur pengganti. Ini ujian politik bagi Presiden Prabowo Subianto dalam menjaga keseimbangan kekuasaan, soliditas koalisi, dan efektivitas pemerintahan hingga 2029.

Ad
Ad

Dalam catatan Abdul Rohman Sukardi yang diterbitkan WawaNews, persoalan utamanya bukan soal siapa yang layak, melainkan bagaimana keputusan itu memengaruhi peta kekuatan partai politik. Jika kursi Wapres diberikan kepada representasi salah satu partai, keputusan itu berpotensi membuka kompetisi baru di dalam koalisi.

Baca juga: NasDem Purwakarta Tutup HUT ke-15 dengan Senam Bugar dan Pentas Seni Budaya

Alih-alih memperkuat persatuan, langkah tersebut justru dapat memunculkan kecemburuan dan resistensi politik. Berikut ulasan lengkapnya.

Kronologi dan Konteks Pengunduran Diri Gibran

Gibran Rakabuming Raka resmi mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden. Pengunduran diri ini memicu pertanyaan besar: siapa yang akan mengisi kursi kosong tersebut, dan bagaimana mekanisme politiknya?

Menurut UUD 1945, jika Wakil Presiden berhenti di tengah masa jabatan, Presiden mengajukan dua calon kepada DPR untuk dipilih. Proses ini melibatkan musyawarah dalam Sidang Paripurna DPR. Namun, dalam praktik politik Indonesia, keputusan akhir sering kali dipengaruhi oleh dinamika koalisi.

Abdul Rohman Sukardi menulis bahwa pengisian jabatan Wapres bukan sekadar soal figur, tetapi soal keseimbangan kekuasaan. "Ini merupakan ujian politik bagi Presiden Prabowo Subianto dalam menjaga keseimbangan kekuasaan, soliditas koalisi, dan efektivitas pemerintahan hingga 2029," tulisnya.

Baca juga: Polemik 17 Kursi PPP: Arif Winarko Tegaskan Itu Potensi, Bukan Hasil Resmi KPU

Kursi Wapres menjadi taruhan besar karena akan menentukan arah pemerintahan lima tahun ke depan. Apalagi, Pemilu 2029 sudah mulai terbayang dalam perhitungan politik partai-partai besar.

Peta Kekuatan Partai dan Daya Tawar di DPR

Hasil Pemilu 2024 menunjukkan komposisi kursi DPR yang signifikan. PDIP memperoleh 110 kursi, Golkar 102, Gerindra 86, PKB 68, dan Demokrat 44 kursi. Angka-angka ini menunjukkan bahwa setiap partai besar memiliki daya tawar yang tidak bisa diabaikan.

Jika kader Gerindra yang dipilih, partai ini berisiko dipersepsikan semakin mendominasi kekuasaan eksekutif. Partai pendukung lain bisa merasa hanya menjadi pelengkap. Pemerintahan pun berpotensi dicitrakan sebagai rezim winner takes all, bukan pemerintahan kolaboratif.

Jika kader Demokrat yang maju, jejaring politik PDIP dan Jokowi berpotensi mengambil jarak atau melakukan manuver. Hal serupa dapat terjadi apabila kader Golkar dipilih. Kekuatan elektoral Golkar tidak otomatis menjamin penerimaan seluruh kekuatan politik di luar koalisi.

Apabila kader PDIP yang dipilih, resistensi bisa muncul dari Demokrat, Gerindra, maupun jejaring Jokowi. Jika Ketua PKB atau kadernya yang maju, persoalan representasi juga tidak sederhana. PKB tidak otomatis mewakili seluruh kekuatan Nahdlatul Ulama maupun umat Islam. Keputusan tersebut bahkan dapat memunculkan kompetisi baru di antara partai-partai Islam atau elemen internal NU.

Setiap pilihan membawa konsekuensi politik. Tidak ada figur partai yang benar-benar netral di mata semua kekuatan.

Risiko Dominasi dan Kecemburuan dalam Koalisi

Memilih representasi partai berarti membuka kembali negosiasi distribusi kekuasaan. Kabinet yang seharusnya fokus bekerja justru berpotensi terseret dalam kompetisi pengaruh.

Menurut analisis Sukardi, ketenangan politik pemerintahan mungkin hanya bertahan satu tahun. Sebelum tarik-menarik kepentingan menuju Pemilu 2029 semakin menguat.

Koalisi besar yang dibangun Prabowo memang kuat secara angka, tetapi rapuh secara psikologis. Partai-partai pendukung memiliki ekspektasi masing-masing. Jika salah satu merasa tidak diakomodasi, stabilitas bisa terganggu.

Selain itu, publik juga akan menilai apakah keputusan pengisian Wapres mencerminkan kepentingan nasional atau sekadar bagi-bagi kekuasaan. Citra pemerintah dipertaruhkan.

Alternatif Figur Nonpartisan dan Teori Politik

Persoalan ini dapat dihindari apabila Presiden Prabowo mempertimbangkan figur nonpartisan. Figur yang relatif netral dan dapat diterima lintas kekuatan politik.

Wakil Presiden tidak harus menjadi representasi kepentingan partai tertentu. Ia justru dapat ditempatkan sebagai representasi kepentingan nasional sekaligus penjaga keseimbangan pemerintahan.

Gagasan ini relevan dengan teori coalition management dalam sistem presidensial multipartai. Scott Mainwaring menjelaskan bahwa sistem presidensial dengan banyak partai menghadapi tantangan dalam membangun dan mempertahankan dukungan politik.

Sementara itu, teori consociational democracy Arend Lijphart menekankan pentingnya akomodasi dan pembagian ruang kekuasaan untuk menjaga stabilitas. Kerja sama antarelite dan kesediaan setiap kelompok politik untuk saling berbagi pengaruh merupakan kunci mencegah dominasi satu kekuatan.

Dalam konteks Indonesia, figur netral dapat menjadi jembatan antarkekuatan politik. Ia tidak membawa beban kemenangan satu partai dan dapat membantu meredam kompetisi antarelite.

Dampak bagi Stabilitas Pemerintahan hingga 2029

Keuntungan strategisnya, Presiden Prabowo berpeluang memperoleh masa konsolidasi pemerintahan yang lebih panjang. Setidaknya hingga tiga tahun ke depan. Ketika partai-partai mulai menghitung ulang posisi menuju 2029, Wakil Presiden dapat berperan sebagai jangkar stabilitas kabinet.

Namun, memilih figur nonpartisan juga bukan tanpa risiko. Figur nonpartisan mungkin tidak memiliki basis dukungan politik yang kuat di DPR. Ia bisa kesulitan mendapatkan legitimasi jika tidak didukung partai-partai besar.

Selain itu, partai-partai yang selama ini mendukung Prabowo mungkin merasa tidak diakomodasi jika kursi Wapres diberikan kepada orang luar. Ini bisa memicu kekecewaan yang berujung pada pengurangan dukungan di parlemen.

Prabowo harus mampu meyakinkan semua pihak bahwa keputusan yang diambil adalah yang terbaik bagi bangsa, bukan hanya bagi satu kelompok.

Langkah Selanjutnya: Menanti Keputusan Prabowo

Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari Istana mengenai calon Wakil Presiden pengganti Gibran. Namun, tekanan politik terus menguat.

DPR akan menunggu pengajuan dua calon dari Presiden. Prosesnya bisa memakan waktu berminggu-minggu, tergantung pada kesepakatan koalisi.

Publik akan mencermati siapa yang akhirnya dipilih. Apakah Prabowo memilih kader partai untuk memperkuat koalisi, atau figur nonpartisan untuk menjaga netralitas?

Yang jelas, kata Sukardi, "Prabowo membutuhkan Wakil Presiden yang bukan sekadar mitra kekuasaan. Melainkan penjaga keseimbangan politik."

Keputusan ini akan menjadi penanda arah pemerintahan Prabowo. Apakah ia akan mengedepankan stabilitas jangka panjang atau terjebak dalam bagi-bagi kekuasaan jangka pendek.

Analisis Redaksi

Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari kursi Wapres memang meninggalkan lubang besar. Bukan hanya soal siapa penggantinya, tetapi soal bagaimana Prabowo mengelola koalisi yang gemuk namun rawan pecah. Artikel Sukardi di WawaNews menyoroti dilema klasik: pilih kader partai atau figur nonpartisan. Keduanya punya konsekuensi.

Jika Prabowo memilih kader partai, ia harus siap menghadapi kecemburuan partai lain. Koalisi besar memang memberikan legitimasi, tetapi juga menciptakan ekspektasi. Setiap partai merasa berhak atas kursi Wapres. Jika salah satu dipilih, yang lain bisa meradang. Ini bukan skenario yang sehat untuk pemerintahan yang ingin fokus bekerja.

Sebaliknya, memilih figur nonpartisan memang terdengar ideal. Namun, tanpa dukungan partai, figur tersebut bisa menjadi lemah secara politik. Ia mungkin kesulitan menjalankan tugas, terutama jika berhadapan dengan DPR yang dikuasai partai-partai besar. Jadi, pilihan ini juga tidak mudah.

Yang sering dilupakan, kursi Wapres bukan sekadar posisi simbolik. Ia adalah bagian dari eksekutif yang memiliki peran konstitusional. Dalam sistem presidensial, Wakil Presiden bisa menjadi penentu jika Presiden berhalangan. Maka, memilih Wakil Presiden tidak boleh hanya berdasarkan bagi-bagi kekuasaan, tetapi juga kompetensi dan integritas.

Prabowo harus berani keluar dari zona nyaman. Ia perlu memilih figur yang mampu menjadi penyeimbang, bukan hanya pelengkap. Publik akan menilai apakah keputusan ini mencerminkan kepemimpinan yang visioner atau sekadar transaksi politik.

Waktu terus berjalan. Semakin lama kursi Wapres kosong, semakin besar ketidakpastian. Prabowo harus segera mengambil keputusan. Dan keputusan itu akan menjadi cermin arah pemerintahannya.

Sumber: dpr.go.id

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Angry Angry 0
Sad Sad 0
Wow Wow 0
admin As a passionate news reporter, I am fueled by an insatiable curiosity and an unwavering commitment to truth. With a keen eye for detail and a relentless pursuit of stories, I strive to deliver timely and accurate information that empowers and engages readers.
Ad
Ad