RUU Penyadapan Masuk DPR: Komisi III Panggil Baintelkam Polri

Nov 16, 2026 - 12:50
 0  1
RUU Penyadapan Masuk DPR: Komisi III Panggil Baintelkam Polri

Komisi III DPR RI resmi membuka pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Penyadapan. Rapat dengar pendapat perdana di kompleks parlemen, Senin (16/11/2026), menghadirkan Badan Intelijen dan Keamanan (Baintelkam) Polri sebagai pemapar awal.

Ad
Ad

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyatakan rapat ini digelar untuk menjaring masukan sebelum RUU dibahas lebih jauh. Ia menyebut perhatian publik belakangan kembali tersedot pada kasus penyadapan ilegal terhadap kepala negara oleh oknum aparat penegak hukum.

Baca juga: Operasi Zebra Agung 2026: Kapolda Bali Tegaskan WNA Tak Kebal Hukum

"Oleh sebab itu, Komisi III DPR RI memberikan perhatian khusus terkait dengan pengaturan tentang penyadapan," kata Habiburokhman di kompleks parlemen, Jakarta, Senin, seperti dikutip dari ANTARA News Sultra.

Kronologi dan Alasan RUU Penyadapan Dibahas

Rapat dengar pendapat ini menandai langkah awal DPR memasukkan RUU Penyadapan ke dalam agenda legislasi. Komisi III memilih Baintelkam Polri sebagai pihak pertama yang didengar karena institusi itu memiliki kewenangan intelijen dan keamanan yang bersinggungan langsung dengan praktik penyadapan.

Habiburokhman mengaitkan pembahasan ini dengan dinamika yang terjadi pada sistem penyelenggaraan penyadapan yang dimiliki dan dilaksanakan oleh institusi berwenang. Menurut dia, persoalan bukan hanya pada ada atau tidaknya kewenangan, tetapi pada cara kewenangan itu dijalankan.

Ia menjelaskan penyadapan pada prinsipnya dipakai untuk kepentingan hukum dan keamanan, sebagai alat pencegah dan pendeteksi kejahatan. Kewenangan itu diberikan secara terbatas, bukan tanpa batas.

Baca juga: Hukum Pidana Siber di UMY: Tantangan KUHP Baru dan UU ITE Jadi Sorotan

Namun di sisi lain, penyalahgunaan kewenangan penyadapan bisa berubah menjadi alat invasi negara atau pihak tertentu terhadap masyarakat dan kelompok lain. Dua sisi inilah yang membuat DPR menilai perlu ada undang-undang khusus.

Dalam rapat tersebut, Habiburokhman tidak merinci kasus penyadapan ilegal yang dimaksud. Ia hanya menyebut peristiwa itu menyangkut kepala negara dan dilakukan oleh oknum aparat penegak hukum. Pernyataan itu menjadi pintu masuk bagi Komisi III untuk mendorong pengaturan yang lebih tegas.

Pihak yang Terlibat dan Pernyataan Habiburokhman

Pihak yang paling vokal dalam rapat ini adalah Habiburokhman. Sebagai Ketua Komisi III, ia memaparkan sejumlah pertimbangan konstitusional yang mendasari perlunya RUU Penyadapan.

Ia menegaskan penyadapan berkaitan erat dengan hak konstitusional warga negara yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Penyadapan merupakan kegiatan yang membatasi hak asasi manusia, khususnya hak privasi.

Rujukan yang dipakai adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-VIII/2010. Putusan itu, kata Habiburokhman, menyatakan hak privasi sebagai hak yang tidak dapat dikurangi atau non-derogable rights.

"Sehingga penyadapan maupun perekaman membutuhkan pengaturan mengenai syarat dan tata cara tersendiri tentang penyadapan atau perekaman untuk menghindari atau mencegah penyalahgunaan kewenangan," ujarnya.

Dari sisi mitra rapat, Baintelkam Polri hadir sebagai institusi yang dimintai masukan. Artikel sumber tidak memuat pernyataan pejabat Baintelkam secara rinci, sehingga posisi mereka dalam rapat ini masih sebatas pihak yang didengar pandangannya.

Habiburokhman juga menyoroti bahwa pengaturan penyadapan saat ini tersebar di banyak undang-undang. Ia menyebut KUHAP, Undang-Undang KPK, Undang-Undang Intelijen, Undang-Undang Polri, Undang-Undang Kejaksaan, Undang-Undang Narkotika, dan sejumlah undang-undang terkait lainnya.

Latar Belakang: Kewenangan Penyadapan yang Tersebar dan Tidak Seragam

Masalah utama yang diangkat dalam rapat adalah fragmentasi aturan. Menurut Habiburokhman, pengaturan penyadapan dalam sejumlah undang-undang itu tidak mengatur penyadapan secara rinci. Prosedurnya pun masih beragam.

Ada aturan yang mewajibkan izin pengadilan sebelum penyadapan dilakukan. Ada pula yang membolehkan penyadapan langsung tanpa izin. Sebagian undang-undang bahkan belum mengatur soal jangka waktu penyadapan.

"Belum ada mekanisme yang jelas dan tegas sehingga belum terdapat batasan-batasan konstitusional untuk menjamin perlindungan hak konstitusional seperti data dan informasi pribadi," kata Habiburokhman.

Keragaman itu menciptakan celah. Aparat di satu institusi bisa bekerja dengan prosedur berbeda dari institusi lain, meski sama-sama melakukan penyadapan. Dalam praktiknya, perbedaan prosedur menyulitkan pengawasan dan membuka ruang penyalahgunaan.

DPR menilai pengaturan khusus akan memperjelas mekanisme atau prosedur tata cara penyadapan. Harapannya, kegiatan itu dilakukan secara profesional dan akuntabel, tidak diskriminatif, serta tetap bermanfaat bagi penegakan hukum.

Pada saat yang sama, pengaturan itu dimaksudkan menjamin perlindungan hak asasi manusia atau hak konstitusional warga negara. Dua kepentingan itu, penegakan hukum dan perlindungan privasi, harus berjalan seiring.

Beberapa hal yang belum seragam dalam aturan penyadapan saat ini:

  • Syarat izin pengadilan: sebagian undang-undang mewajibkan, sebagian tidak.
  • Jangka waktu penyadapan: belum diatur jelas di banyak peraturan.
  • Mekanisme pengawasan: belum ada standar tunggal lintas institusi.
  • Perlindungan data dan informasi pribadi: belum dijamin secara konstitusional dalam prosedur penyadapan.

Dampak yang Ingin Dicegah: Penyadapan Ilegal dan Invasi Privasi

Habiburokhman menempatkan kasus penyadapan ilegal terhadap kepala negara sebagai contoh konkret dari lemahnya pengaturan. Ia menyebut peristiwa itu melibatkan oknum aparat penegak hukum, pihak yang seharusnya menjadi penjaga hukum.

"Kita tidak ingin kasus penyadapan ilegal pada kepala negara dan tokoh-tokoh bangsa terulang kembali di masa yang akan datang. Jangan sampai keamanan negara dan hak asasi warga negara terancam dengan adanya penyadapan di luar hukum," kata dia.

Pernyataan itu menegaskan dua risiko yang ingin ditutup RUU. Pertama, risiko keamanan negara ketika penyadapan dilakukan tanpa kendali. Kedua, risiko hak asasi warga negara ketika penyadapan dipakai untuk menginvasi privasi.

Bagi masyarakat, dampak yang paling langsung adalah kepastian hukum. Tanpa aturan yang rinci, warga sulit mengetahui kapan penyadapan terhadap dirinya sah dan kapan tidak. Mekanisme keberatan atau pengawasan publik pun tidak punya pijakan tunggal.

Bagi institusi penegak hukum, RUU ini berpotensi memberi rambu yang sama bagi semua pihak. Penyadapan yang dilakukan dengan prosedur jelas lebih sulit dibantah di pengadilan dan lebih tahan terhadap uji akuntabilitas.

Bagi DPR sendiri, pembahasan ini menjadi ujian konsistensi. Komisi III menyatakan memberi perhatian khusus, tetapi hasil akhirnya bergantung pada seberapa rinci norma yang disepakati nanti.

Langkah Selanjutnya: Menunggu Masukan dan Pembahasan Berikutnya

Rapat dengar pendapat bersama Baintelkam Polri adalah titik awal, bukan akhir. Komisi III masih membuka ruang masukan dari berbagai pihak sebelum RUU Penyadapan dibahas lebih jauh.

Sejumlah pertanyaan kunci belum terjawab dalam rapat ini. Apakah RUU akan mewajibkan izin pengadilan untuk semua bentuk penyadapan? Bagaimana batas jangka waktu penyadapan ditetapkan? Siapa yang mengawasi pelaksanaannya?

Habiburokhman hanya menegaskan arah umum: pengaturan harus memperjelas mekanisme, mencegah penyalahgunaan, dan menjamin perlindungan hak konstitusional. Rincian norma akan ditentukan pada pembahasan berikutnya.

Publik masih menunggu daftar pihak yang akan diundang Komisi III selanjutnya. Selain Baintelkam Polri, lembaga lain yang memiliki kewenangan penyadapan seperti KPK, Kejaksaan, dan BIN juga relevan memberi masukan.

Yang juga dinanti adalah sikap pemerintah. RUU Penyadapan membutuhkan pembahasan bersama eksekutif, dan arah kebijakan pemerintah akan menentukan apakah norma perlindungan privasi dibuat ketat atau longgar.

Untuk sementara, yang tercatat adalah komitmen Komisi III membuka pembahasan secara terbuka melalui rapat dengar pendapat. Referensi resmi mengenai putusan MK dapat dibaca di situs Mahkamah Konstitusi.

Analisis Redaksi

Yang menarik dari rapat ini bukan hanya soal penyadapan, tetapi soal pengakuan bahwa aturan yang ada sekarang memang tidak seragam. Habiburokhman menyebut sendiri bahwa ada undang-undang yang mewajibkan izin pengadilan, ada yang tidak, dan jangka waktu penyadapan belum diatur. Pengakuan itu penting karena menunjukkan RUU ini lahir dari celah nyata, bukan sekadar keinginan menambah undang-undang.

Namun, DPR perlu berhati-hati. RUU yang mengatur penyadapan bisa menjadi pedang bermata dua. Jika norma izin dan pengawasan dibuat longgar, undang-undang ini justru bisa melegalkan penyadapan yang sebelumnya abu-abu. Sebaliknya, jika dibuat ketat, ia bisa menjadi tameng bagi privasi warga. Arahnya bergantung pada detail pasal, bukan pada retorika pembukaan.

Kasus penyadapan ilegal terhadap kepala negara yang disebut dalam rapat ini seharusnya menjadi pelajaran. Penyadapan oleh oknum aparat terjadi justru ketika pengaturan tidak tegas. Karena itu, ukuran keberhasilan RUU ini sederhana: apakah ia membuat penyadapan ilegal lebih sulit dilakukan dan lebih mudah diawasi. Jika tidak, pembahasan ini hanya berpindah dari satu rapat ke rapat lain tanpa menyelesaikan masalah.

Sumber: mkri.id

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Angry Angry 0
Sad Sad 0
Wow Wow 0
admin As a passionate news reporter, I am fueled by an insatiable curiosity and an unwavering commitment to truth. With a keen eye for detail and a relentless pursuit of stories, I strive to deliver timely and accurate information that empowers and engages readers.
Ad
Ad