Cawapres Pengganti Gibran Harus Bersih, Pengamat Ingatkan Risiko Gugatan Hukum

Nov 16, 2026 - 12:50
 0  2
Cawapres Pengganti Gibran Harus Bersih, Pengamat Ingatkan Risiko Gugatan Hukum

Pengamat politik Guntur Wijaya Putra menilai cawapres pengganti Gibran Rakabuming Raka wajib bebas dari persoalan pribadi, keluarga, dan isu miring. Ia memperingatkan figur yang punya celah hukum berisiko kembali digugat dan membuat pemerintahan tersandera polemik.

Ad
Ad

Pernyataan itu disampaikan Guntur kepada Mediakarya di Jakarta, Senin (16/11/2026), di tengah pembahasan nama calon wakil presiden pengganti Gibran di internal Koalisi Indonesia Maju (KIM). Menurut dia, publik berhak mengetahui standar integritas dan rekam jejak setiap kandidat, meski mekanisme pencalonan berjalan melalui usulan partai ke MPR.

Baca juga: Operasi Zebra Agung 2026: Kapolda Bali Tegaskan WNA Tak Kebal Hukum

Guntur Wijaya Putra Soroti Standar Integritas Kandidat

Guntur menempatkan persoalan integritas sebagai syarat utama, bukan pelengkap. Ia menyebut pengalaman polemik pada proses pencalonan sebelumnya sebagai pelajaran yang tidak boleh terulang.

"Jangan sampai Cawapres pengganti Gibran justru memiliki celah yang sama dan kembali digugat lantaran pribadi maupun keluarganya memiliki rekam jejak yang tidak baik," tegas Guntur kepada Mediakarya di Jakarta, Senin (16/11/2026).

Ia merinci sejumlah kategori yang menurutnya langsung mendiskualifikasi seorang kandidat secara etik. Di antaranya pernah melakukan tindakan asusila, tersangkut dugaan korupsi, atau terlibat tindakan tercela lain yang melanggar hukum.

"Jika ada celah seperti itu, maka sejak awal sudah bermasalah. Jangan sampai kita memilih figur yang sejak hari pertama sudah digugat legitimasi moral dan hukumnya," ujar Guntur.

Baca juga: Hukum Pidana Siber di UMY: Tantangan KUHP Baru dan UU ITE Jadi Sorotan

Bagi Guntur, persoalan ini bukan sekadar soal citra. Kandidat dan keluarganya yang bersih dari masalah hukum maupun isu etika disebut dapat meminimalkan risiko konflik kepentingan, nepotisme, dan penyalahgunaan wewenang, baik saat menjabat maupun ketika menduduki jabatan sebelumnya.

Ia juga menyinggung efek elektoral dari figur yang tersandung isu miring. Kandidat semacam itu dinilai lebih sulit membangun legitimasi dan kepercayaan publik, sehingga pemerintahan berjalan tidak efektif karena terus diganggu polemik masa lalu.

"Pemerintahan tidak bisa berjalan efektif jika setiap minggu publik disuguhi polemik soal masa lalu Wapresnya. Legitimasi itu mahal, jangan dirusak sejak awal," kata Guntur.

UU Pemilu Hanya Syarat Minimal, Bukan Standar Akhir

Dalam konteks regulasi, Guntur merujuk Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Aturan itu memuat syarat administratif, termasuk tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atas tindak pidana tertentu.

Namun ia menegaskan syarat administratif tersebut adalah batas minimal. Di atasnya, menurut Guntur, ada tuntutan etik dan integritas yang jauh lebih menentukan, yakni rekam jejak yang bersih, tidak bermasalah, dan tidak menimbulkan keraguan publik.

"UU Pemilu itu baru syarat minimal. Yang kita tuntut adalah standar moral dan integritas yang maksimal. Jangan hanya lolos administrasi, tapi gagal di mata publik," tegasnya.

Pandangan ini menyoroti celah yang kerap muncul dalam proses pencalonan: lolos verifikasi dokumen tidak otomatis berarti lolos uji moral. Guntur ingin agar pembahasan di internal koalisi tidak berhenti pada kelengkapan berkas, tetapi juga menimbang potensi gugatan yang bisa muncul kemudian.

Ia mengingatkan, polemik yang menyertai proses pencalonan sebelumnya jangan sampai terulang. Jika figur yang diusung kembali dipersoalkan, pemerintahan akan tersandera oleh perdebatan yang tidak produktif.

Nama Sufmi Dasco Ahmad Mengerucut dari Gerindra

Guntur menyampaikan informasi yang berkembang di internal koalisi. Menurut dia, partai yang tergabung dalam KIM tidak mengajukan nama selain dari Partai Gerindra.

Dari sejumlah nama yang beredar, ia menyebut Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad sebagai calon terkuat dari Partai Gerindra. Nama itu disebut mengerucut dalam pembahasan koalisi.

Kendati demikian, Guntur berharap figur yang dicalonkan Gerindra tidak memiliki celah hukum untuk digugat, seperti yang terjadi pada capres sebelumnya yang dipersoalkan legalitas administrasinya, yakni terkait ijazah yang dinilai tidak sah.

"Kami berharap figur dari Gerindra ini benar-benar bersih. Jangan ada lagi celah ijazah, celah administrasi, celah hukum, yang bisa dijadikan bahan gugatan. Itu akan sangat melelahkan bangsa ini," ujar Guntur.

Ia menilai polemik administrasi yang berlarut-larut menguras energi publik. Menurut Guntur, bangsa ini terancam mengalami kemunduran jika hanya sibuk memperdebatkan soal administrasi yang seharusnya sudah tuntas sejak awal pencalonan presiden maupun wakil presiden.

"Bangsa ini akan mundur jika kita hanya sibuk memperdebatkan soal administrasi yang seharusnya sudah tuntas dari awal pencalonan. Energi bangsa habis untuk polemik, bukan untuk pembangunan," pungkas Guntur.

Dampak Figur Bermasalah bagi Stabilitas Pemerintahan

Peringatan Guntur menyentuh dua lapis risiko. Pertama, risiko hukum berupa gugatan yang bisa menyeret legitimasi wakil presiden ke ranah peradilan. Kedua, risiko politik berupa melemahnya modal kepercayaan publik terhadap pemerintahan yang sedang berjalan.

Dalam kerangka UU Pemilu, syarat administratif memang dirancang sebagai penyaring awal. Tetapi proses politik di koalisi menentukan siapa yang akhirnya diusulkan, dan di titik itulah pertimbangan rekam jejak menjadi krusial.

Guntur menempatkan legitimasi sebagai aset yang mahal. Sekali rusak oleh polemik masa lalu, kata dia, efektivitas pemerintahan ikut terganggu karena publik terus menyoroti persoalan yang sama.

Ia juga menyoroti pentingnya keterbukaan koalisi. Publik, menurut Guntur, perlu mengetahui standar integritas yang dipakai KIM dalam menyaring nama sebelum diajukan ke MPR, bukan hanya menerima hasil akhir tanpa penjelasan.

Beberapa poin yang menurut Guntur perlu menjadi perhatian dalam penyaringan kandidat:

  • Bebas dari persoalan pribadi dan keluarga yang berpotensi menjadi bahan gugatan.
  • Tidak memiliki rekam jejak tindakan asusila, dugaan korupsi, atau tindakan tercela lain.
  • Lolos bukan hanya syarat administratif UU Pemilu, tetapi juga uji moral dan integritas.
  • Mampu membangun legitimasi publik sejak hari pertama pencalonan.
  • Meminimalkan risiko konflik kepentingan, nepotisme, dan penyalahgunaan wewenang.

Pembahasan nama cawapres pengganti Gibran sendiri masih berlangsung di internal KIM. Sejumlah pemberitaan terkait juga menyoroti arah dukungan koalisi, seperti laporan tentang usulan cawapres yang diserahkan ke Gerindra agar presiden merasa nyaman.

Di sisi lain, dinamika politik nasional menjelang penetapan juga diwarnai berbagai pernyataan publik. Salah satunya tanggapan santai dari Kaesang soal isu Solo bukan Gibran yang turut mewarnai pemberitaan politik terkini.

Langkah Selanjutnya Menuju Penetapan di MPR

Guntur tidak merinci kapan pembahasan internal KIM akan tuntas. Ia hanya menekankan agar proses penyaringan berjalan ketat sejak awal, sebelum nama resmi diajukan.

Menurut dia, hasil akhir proses ini akan menentukan kualitas pemerintahan ke depan. Kandidat yang bersih, kata Guntur, memberi ruang bagi pemerintahan untuk fokus pada program, bukan pada pembelaan atas polemik masa lalu.

Ia menutup dengan penekanan pada standar maksimal, bukan sekadar kepatuhan administratif. "Jangan hanya lolos administrasi, tapi gagal di mata publik," tegasnya.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari Partai Gerindra maupun KIM mengenai nama final cawapres pengganti Gibran. Publik menunggu apakah penyaringan internal akan memakai standar integritas yang dituntut Guntur.

Analisis Redaksi

Peringatan Guntur Wijaya Putra bukan tanpa dasar. Dalam beberapa tahun terakhir, politik Indonesia berulang kali disibukkan oleh gugatan yang berakar pada persoalan administrasi dan rekam jejak kandidat. Setiap polemik semacam itu menyita waktu, energi, dan perhatian publik yang seharusnya dialihkan ke persoalan ekonomi dan pelayanan dasar.

Yang menarik dari pernyataan Guntur adalah penegasannya bahwa UU Pemilu hanyalah syarat minimal. Ini kritik yang tepat sasaran. Verifikasi dokumen memang penting, tetapi tidak pernah cukup untuk mengukur integritas. Koalisi yang menguasai mayoritas kursi justru punya keleluasaan lebih besar untuk memasang standar etik yang lebih tinggi, bukan sekadar memenuhi ambang legal.

Namun ada satu hal yang perlu dicermati. Seruan agar kandidat bebas celah hukum kerap muncul setelah polemik terjadi, bukan sebelum nama beredar. Jika KIM benar-benar ingin menghindari pengulangan, mekanisme penyaringan dan kriterianya sebaiknya dibuka ke publik sejak awal. Transparansi semacam itu lebih murah daripada menghadapi gugatan yang melelahkan setelah penetapan.

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Angry Angry 0
Sad Sad 0
Wow Wow 0
admin As a passionate news reporter, I am fueled by an insatiable curiosity and an unwavering commitment to truth. With a keen eye for detail and a relentless pursuit of stories, I strive to deliver timely and accurate information that empowers and engages readers.
Ad
Ad