Hukum Pidana Siber di UMY: Tantangan KUHP Baru dan UU ITE Jadi Sorotan
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (FH UMY) menggelar pembahasan soal hukum pidana siber di Yogyakarta. Forum itu menyoroti tantangan penerapan KUHP baru dan UU ITE dalam menghadapi perubahan pola interaksi masyarakat digital.
Dikutip dari laporan GerbangPatriot.com, agenda ini berangkat dari kenyataan bahwa perkembangan teknologi digital menghadirkan tantangan baru bagi penegakan hukum pidana di Indonesia. Perubahan pola interaksi masyarakat dan munculnya beragam modus kejahatan berbasis teknologi menjadi pemicu utama diskusi.
Baca juga: Operasi Zebra Agung 2026: Kapolda Bali Tegaskan WNA Tak Kebal Hukum
Mengapa Hukum Pidana Siber Jadi Persoalan Mendesak
Hukum pidana siber berbicara soal bagaimana negara merumuskan perbuatan terlarang, membuktikannya, dan menjatuhkan sanksi ketika kejahatan terjadi di ruang digital. Persoalannya, ruang digital bergerak lebih cepat daripada teks undang-undang.
Pola interaksi masyarakat berubah. Transaksi, komunikasi, hingga penyebaran informasi berpindah ke platform daring. Dari perubahan itu lahir modus-modus baru yang tidak selalu terbayang saat sebuah pasal dirumuskan.
Dalam konteks Indonesia, ada dua instrumen yang paling sering bersinggungan dengan persoalan ini: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Keduanya menjadi rujukan utama, sekaligus sumber perdebatan.
FH UMY memilih membahas keduanya dalam satu forum. Pilihan itu masuk akal. Sebab, banyak perkara siber di Indonesia justru lahir dari persinggungan antara pasal-pasal UU ITE dan ketentuan pidana umum.
Baca juga: Cawapres Pengganti Gibran Harus Bersih, Pengamat Ingatkan Risiko Gugatan Hukum
KUHP Baru dan UU ITE: Dua Rezim yang Harus Saling Menyesuaikan
KUHP baru merupakan hasil pembaruan besar terhadap kitab pidana warisan kolonial. Salah satu perubahan pentingnya adalah pengaturan tindak pidana yang menyentuh ruang digital, termasuk pengaturan soal penyebaran informasi dan pencemaran nama baik.
Sementara itu, UU ITE sejak awal dirancang sebagai payung hukum bagi aktivitas elektronik. Sejumlah pasalnya, terutama yang berkaitan dengan pencemaran nama baik dan penyebaran informasi bohong, kerap menjadi pintu masuk penegakan hukum di ruang digital.
Ketika dua rezim hukum ini berjalan bersamaan, muncul pertanyaan teknis yang tidak sederhana:
- Pasal mana yang dipakai ketika satu perbuatan di ruang digital bisa dijerat oleh dua aturan sekaligus?
- Bagaimana memastikan rumusan delik tidak tumpang tindih dan menimbulkan ketidakpastian?
- Siapa yang berwenang menilai apakah suatu unggahan masuk kategori pidana atau ekspresi yang dilindungi?
- Bagaimana penyidik membuktikan unsur perbuatan dalam lalu lintas data yang bergerak cepat?
Pertanyaan-pertanyaan itulah yang membuat diskusi soal hukum pidana siber tidak pernah selesai di ruang kelas. Ia menyentuh langsung hak warga negara, kebebasan berekspresi, dan kepastian hukum bagi pelaku usaha digital.
Perubahan Pola Interaksi dan Modus Kejahatan yang Terus Berkembang
Bagian lain yang disorot dalam pembahasan FH UMY adalah pergeseran modus kejahatan. Jika dulu kejahatan umumnya terjadi secara fisik, kini banyak di antaranya berlangsung tanpa tatap muka, melintasi batas wilayah, dan meninggalkan jejak digital yang tersebar.
Penipuan daring, penyebaran konten yang merugikan, hingga gangguan terhadap sistem elektronik adalah contoh yang sudah akrab di telinga publik. Namun, hukum tidak cukup hanya mengenali jenis kejahatannya. Ia harus mampu menjawab siapa yang bertanggung jawab dan bagaimana pertanggungjawaban itu dibuktikan.
Di sinilah tantangan penegakan hukum bekerja. Aparat penegak hukum dituntut memahami teknologi, sementara korban dituntut memahami jalur pelaporan. Keduanya belum selalu berjalan seiring.
Pembahasan di lingkungan akademik seperti FH UMY menjadi penting karena memberi ruang untuk menguji rumusan pasal sebelum ia diuji di ruang sidang. Kampus berperan sebagai tempat gagasan hukum dipertajam, bukan sekadar dihafalkan.
Dampak bagi Masyarakat dan Arah Pembaruan Hukum
Ketidakjelasan dalam penerapan hukum pidana siber punya dampak nyata. Masyarakat bisa ragu melapor karena tidak yakin perkaranya masuk ranah pidana. Sebaliknya, ada pula kekhawatiran bahwa pasal-pasal tertentu dipakai secara berlebihan dan menekan kebebasan berekspresi.
Bagi dunia usaha, kepastian hukum menentukan iklim investasi digital. Platform, penyedia layanan, dan pelaku ekonomi kreatif membutuhkan aturan yang jelas soal batas tanggung jawab atas konten yang beredar di layanan mereka.
Pembaruan KUHP sendiri merupakan proses panjang yang melibatkan kajian akademik, pembahasan legislatif, dan masukan masyarakat. UU ITE juga telah beberapa kali mengalami revisi sebagai respons terhadap kritik publik. Dua jalur pembaruan itu menunjukkan satu hal: hukum pidana siber bukan sekali jadi.
Untuk memperluas gambaran soal kerangka hukum digital di Indonesia, rujukan resmi bisa dilihat pada Badan Pembinaan Hukum Nasional yang mengelola dokumentasi dan pengembangan hukum nasional.
Langkah Selanjutnya Setelah Diskusi di Kampus
Forum seperti yang digelar FH UMY biasanya menghasilkan rekomendasi akademik, bukan putusan yang mengikat. Namun, rekomendasi semacam itu kerap menjadi bahan masukan bagi penyusunan kebijakan dan pendidikan calon praktisi hukum.
Yang jelas, agenda hukum pidana siber akan terus relevan. Setiap kali teknologi berubah, rumusan delik dan metode pembuktiannya ikut diuji. Kampus, pembentuk undang-undang, dan aparat penegak hukum berada dalam satu rangkaian yang sama.
Pembahasan FH UMY menempatkan persoalan ini pada tempatnya: sebagai pekerjaan yang belum selesai, bukan perkara yang sudah tuntas dengan lahirnya sebuah undang-undang.
Analisis Redaksi
Diskusi soal KUHP baru dan UU ITE sering berhenti pada perdebatan pasal. Padahal masalah sebenarnya lebih mendasar: kesenjangan antara kecepatan teknologi dan kecepatan hukum. Undang-undang butuh bertahun-tahun untuk dirumuskan dan direvisi, sementara modus kejahatan digital berubah dalam hitungan bulan.
Karena itu, agenda yang diangkat FH UMY sebaiknya tidak berhenti sebagai seminar. Ada tiga hal yang layak didorong. Pertama, kejelasan hierarki pasal ketika satu perbuatan bisa dijerat dua aturan sekaligus. Kedua, peningkatan kapasitas penyidik dalam memahami bukti digital. Ketiga, pedoman penafsiran yang konsisten agar pasal tidak dipakai secara elastis sesuai selera penegak hukum.
Tanpa ketiga hal itu, pembaruan hukum pidana hanya akan menghasilkan teks baru dengan persoalan lama. Hukum pidana siber yang baik bukan yang paling banyak memidana, melainkan yang paling jelas batasnya—bagi pelaku, bagi korban, dan bagi negara yang menjalankannya.
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0