Dasco Wapres: Skenario All President's Men dan Risiko Digergaji Koalisi Sendiri
Partai-partai koalisi pemerintah kompak menyerahkan kursi wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka kepada kader Partai Gerindra. Nama Sufmi Dasco Ahmad melesat sebagai kandidat terkuat, memicu skenario sentralisasi kekuasaan di bawah Presiden Prabowo Subianto.
Dasco bukan nama baru. Ia Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Harian DPP Gerindra. Jika ia ditarik ke Istana, Gerindra diprediksi menguasai pucuk eksekutif dan legislatif sekaligus. Pimpinan MPR RI sudah dipegang elite Gerindra, Ahmad Muzani.
Baca juga: Muhaimin Usulkan Kader Gerindra Jadi Cawapres Prabowo, Bukan dari PKB
Dukungan mengalir dari bawah. Juru Bicara Gerindra, Sugiat Santoso, mengklaim gelombang aspirasi itu muncul tanpa komando terpusat. "Kemarin hari Minggu kita mendapat informasi hampir seluruh DPD provinsi se-Indonesia, bahkan juga DPC-DPC itu tanpa diperintah, tanpa diberi arahan, inisiatif sendiri itu memberikan statement di media mengusulkan nama Bang Dasco," ujar Sugiat, Senin (16/11/2026).
Di tingkat elite, kesepakatan sudah bulat. Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menyatakan para ketua umum parpol koalisi—Gerindra, Golkar, PAN, dan Demokrat—sepakat tidak menyodorkan kader eksternal. "Kemarin sudah saya sampaikan, PAN tidak mengusulkan calon. Kita akan mendukung calon dari Gerindra. Nah, kemarin sudah dipanggil Pak Presiden, kita sudah sepakat," ujar Zulhas usai mendampingi Prabowo di Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu (14/11/2026).
Kronologi dan Kesepakatan Koalisi
Dorongan terhadap Dasco bukan gerakan semalam. Sugiat menyebut informasi soal aspirasi daerah itu diterima pada Minggu, sehari sebelum pernyataannya. Hampir seluruh DPD provinsi dan DPC disebut bersuara di media tanpa instruksi pusat.
Zulhas menegaskan, semua parpol koalisi menyerahkan kursi wapres sepenuhnya kepada Presiden Prabowo untuk memilih figur dari kader Gerindra. "Hampir semua ketum parpol tidak mengajukan kadernya. Kita sepakat dari Gerindra. Dan serahkan sepenuhnya kepada Pak Presiden, siapa yang beliau nyaman, siapa yang beliau setuju, itu kita serahkan sepenuhnya kepada Pak Presiden," tambah Zulhas.
Baca juga: NasDem Purwakarta Tutup HUT ke-15 dengan Senam Bugar dan Pentas Seni Budaya
Dari luar koalisi, PDIP tidak mengajukan nama. Ketua DPP PDIP Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul menegaskan pengusulan dua nama kandidat sepenuhnya kewenangan konstitusional Presiden. "Wah, lah itu tanya Pak Presiden itu. Kalau nggak dimasukkan... Pak Presiden kan harus mengajukan dua nama. Kalau dua nama itu nggak dimasukkan (Puan) oleh Presiden, ya nggak bisa dipilih. Jadi kata kunci di Presiden," kata Bambang Pacul.
Pernyataan itu menutup ruang bagi manuver partai lain. Kursi wapres tidak lagi diperebutkan lewat lobi antarpartai, melainkan menunggu keputusan Prabowo. Mekanisme konstitusional memang memberi presiden hak mengajukan nama ke parleks. Nama yang tidak masuk daftar presiden tidak akan pernah dipilih.
Dari arus bawah hingga pucuk pimpinan, arahnya satu: Dasco. Namun kesepakatan elite belum tentu menutup semua celah. Koalisi yang kompak di permukaan bisa menyimpan kalkulasi masing-masing.
Peta Kekuasaan: Gerindra di Eksekutif dan Legislatif
Jika Dasco resmi ditarik ke Istana, Gerindra menghadapi konsekuensi langsung di Senayan. Kursi Wakil Ketua DPR RI yang ia tinggalkan harus segera diisi. Posisi itu memegang kendali koordinasi bidang politik dan keamanan (Korpolkam) di parlemen.
Penunjukan pengganti Dasco akan menjadi ujian loyalitas internal. Gerindra harus mencari figur yang setara, bukan sekadar pelengkap. Sebab, posisi Korpolkam bersinggungan langsung dengan isu keamanan dan politik yang sensitif.
Di sisi lain, pimpinan tertinggi MPR RI sudah dijabat Ahmad Muzani, elite sentral Gerindra. Duet kepemimpinan legislatif dan eksekutif yang dikuasai lingkaran inti partai berlogo kepala garuda itu menyiratkan tegaknya poros tunggal komando politik di bawah Prabowo.
Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M Jamiluddin Ritonga, menilai penunjukan kader Gerindra memberi keuntungan besar bagi Prabowo. Dari sisi loyalitas, kehadiran kader internal meminimalisir kemunculan "matahari kembar" di pemerintahan. Pemerintahan diprediksi lebih stabil dan minim konflik.
Namun Jamiluddin mengingatkan sejumlah risiko. Pertama, keputusan itu berpotensi mengurangi kekuatan Gerindra di parlemen. Sejumlah tokoh partai, seperti Dasco dan Ahmad Muzani, saat ini memegang posisi strategis di lembaga legislatif. Jika Dasco menjadi wapres, Gerindra harus mencari figur yang setara untuk mengisi posisinya di DPR.
Kedua, kekecewaan partai koalisi. Dominasi jabatan presiden dan wakil presiden oleh satu partai berisiko membuat mitra koalisi merasa kurang terwakili. "Kondisi ini bahkan dapat memunculkan dukungan semu dari partai-partai pendukung pemerintah, hal ini tentu berbahaya bagi Prabowo untuk menyukseskan terwujudnya program strategisnya," jelas Jamiluddin, dalam keterangan persnya, Minggu (15/11/2026).
Risiko Digergaji dari Dalam dan Luar Koalisi
Ancaman tidak hanya datang dari mitra koalisi. Jamiluddin menyebut wakil presiden dari Gerindra berpotensi menjadi sasaran kritik loyalis Gibran. "Loyalis Gibran dan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) berpotensi mengarahkan serangan politik kepada Prabowo. Situasi ini dapat mengganggu stabilitas politik hingga 2029," papar Jamiluddin.
Ia juga mengingatkan, penunjukan kader dari partai yang sama tidak akan memperluas basis dukungan elektoral Prabowo. "Presiden juga bakal kehilangan peluang merangkul kelompok dan partai politik lain untuk memperkuat dukungan menjelang Pilpres 2029," tegasnya.
Risiko-risiko itu bisa diurai dalam daftar sederhana:
- Kekuatan Gerindra di parlemen berkurang karena kehilangan figur senior di posisi strategis.
- Mitra koalisi merasa tidak terwakili dan hanya memberi dukungan semu.
- Loyalis Gibran dan pendukung Jokowi berpotensi menyerang Prabowo.
- Basis dukungan elektoral tidak meluas menjelang Pilpres 2029.
Direktur Eksekutif Cyrus Network, Hafizhul Mizan Piliang, melihat persoalan dari sisi lain. Ia menilai pemerintahan Prabowo membutuhkan wakil presiden yang bukan sekadar ban serep, melainkan eksekutor tangguh. Sosok itu harus berani mengawal implementasi kebijakan sekaligus mengonsolidasikan stabilitas politik menjelang 2029.
Dasco, menurut para pengamat, punya kapabilitas manajerial dan jam terbang tinggi dalam menjembatani komunikasi lintas faksi. Pengalaman itu menjadi modal di parlemen yang kerap panas.
Namun, modal itu tetap menghadapi ujian. Koalisi yang menyerahkan segalanya kepada Prabowo bisa berubah sikap jika kepentingan mereka tidak terakomodasi. Dukungan yang lahir dari kesepakatan elite tidak selalu identik dengan dukungan akar rumput partai.
Hingga kini, keputusan final tetap di tangan Prabowo. Ia harus memilih dua nama untuk diajukan ke parlemen. Nama yang tidak masuk tidak akan pernah dipilih, seperti kata Bambang Pacul.
Bagi Gerindra, menarik Dasco ke Istana berarti menyiapkan pengganti di DPR. Bagi koalisi, itu berarti menguji seberapa tulus mereka menyerahkan kursi wapres. Bagi Prabowo, itu berarti memilih antara loyalitas dan perluasan dukungan.
Langkah Selanjutnya dan Ujian bagi Prabowo
Sejumlah agenda menanti. MPR disebut telah mengundur pemilihan wapres pengganti Gibran. Informasi dari laman berita terkait menyebut penundaan itu dilakukan dengan alasan tertentu, dan koalisi sepakat calon berasal dari Gerindra. Delapan nama kandidat disebut beredar.
PKB juga menyatakan tidak mengajukan kader sendiri dan menilai Dasco sosok yang tepat. PKS, yang bukan partai pengusung, ogah menyodorkan nama cawapres pengganti Gibran dan menyebut itu kewenangan Prabowo.
Di sisi lain, dorongan agar Dasco menjadi wapres kian masif. Berbagai pihak menilai ia punya bekal kuat menggantikan Gibran. Arus dukungan itu mengalir dari daerah ke pusat, dari DPC ke DPP.
Prabowo kini memegang kunci. Ia bisa memilih kader internal untuk stabilitas dan loyalitas, atau membuka ruang bagi figur lain untuk memperluas dukungan. Setiap pilihan punya konsekuensi politik hingga 2029.
Yang jelas, skenario All President's Men bukan tanpa harga. Kekuasaan yang terkonsentrasi di satu partai memang powerful. Tetapi ia juga rawan digergaji dari dalam koalisi sendiri.
Analisis Redaksi
Kesepakatan koalisi menyerahkan kursi wapres kepada Gerindra terdengar seperti kemenangan telak bagi Prabowo. Di permukaan, tidak ada perlawanan. Semua ketua umum parpol kompak menyatakan mendukung kader Gerindra dan menyerahkan keputusan kepada Presiden.
Tetapi kompaknya elite justru menyimpan pertanyaan. Dalam politik, dukungan yang diberikan tanpa syarat sering kali lahir dari perhitungan, bukan ketulusan. Ketika mitra koalisi tidak mendapatkan posisi wapres, mereka kehilangan akses langsung ke pusat kekuasaan. Kompensasinya hanya bisa ditebak: kursi menteri, proyek, atau dukungan pada Pilpres 2029.
Risiko yang diingatkan Jamiluddin bukan isapan jempol. Gerindra yang menguasai presiden, wapres, pimpinan MPR, dan pos strategis DPR menciptakan poros tunggal. Dalam jangka pendek, itu mempercepat konsolidasi. Dalam jangka panjang, ia melemahkan fungsi kontrol parlemen terhadap eksekutif. Koalisi yang terlalu kuat membuat oposisi kehilangan gigi.
Prabowo perlu mempertimbangkan satu hal: legitimasi tidak hanya dibangun dari kursi, tetapi juga dari luasnya dukungan. Memilih Dasco berarti memilih stabilitas internal. Namun stabilitas itu bisa rapuh jika loyalis Gibran dan pendukung Jokowi merasa tersingkir. Mereka adalah kekuatan elektoral yang tidak bisa diabaikan menjelang 2029.
Keputusan akhir tetap di tangan Prabowo. Ia harus menimbang antara loyalitas dan perluasan basis. Dasco adalah pilihan aman bagi mesin partai. Tetapi keamanan internal belum tentu menjamin kemenangan elektoral. Di sinilah ujian sesungguhnya bagi Presiden yang ingin menguasai total pemerintahan.
Sumber: afu.id, antaranews.com
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0