MUI Sebut Hukum Vape Haram, Rokok Masih Khilaf: Ini Alasannya
Majelis Ulama Indonesia (MUI) menjelaskan alasan hukum vape haram berbeda dengan rokok konvensional. Rokok tembakau masih menyisakan khilaf antara makruh dan haram, sedangkan seluruh rantai vape diharamkan lewat Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026.
Penjelasan itu disampaikan Ketua MUI Bidang Fatwa, Prof KH Asrorun Ni'am Sholeh, menanggapi banyaknya pertanyaan seragam di media sosial yang membandingkan hukum kedua jenis produk. Menurutnya, fakta ilmiah di balik rokok tembakau dan rokok elektrik sangat berbeda.
Baca juga: Kajari Pradhana Dorong Satlinmas Kota Tangerang Jadi Garda Terdepan Lingkungan Bersih
"Pada rokok elektrik tidak lagi tersisa ruang khilaf di kalangan ulama karena terbukti secara ilmiah mendatangkan mudarat yang masif serta membahayakan kesehatan," kata Prof Ni'am dikutip dari pemberitaan detikHikmah, Senin (16/11/2026).
Mengapa Rokok Konvensional Masih Khilaf, Vape Tidak
Perbedaan pertama terletak pada ruang ijtihad. Untuk rokok tembakau, ulama masih berbeda pendapat antara yang memakruhkan dan yang mengharamkan. Perbedaan itu lahir dari cara pandang terhadap kadar mudarat yang ditimbulkan.
Pada vape, Prof Ni'am menilai ruang perbedaan itu sudah tertutup. Bukti ilmiah soal bahaya kesehatan dianggap cukup kuat untuk menempatkan vape pada kategori haram secara tegas, tanpa sisa pilihan makruh.
Guru Besar Bidang Ilmu Fikih UIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu menyoroti pola pertanyaan warganet yang nyaris seragam. Banyak yang mempertanyakan mengapa vape dihukum haram sementara rokok biasa tidak. Jawabannya, kata dia, kembali pada perbedaan fakta ilmiah, bukan pada perbedaan perlakuan semata.
Baca juga: Palu Etik Jenderal Tertinggi: Siapa Berwenang Periksa Jenderal Bintang Empat?
MUI sendiri telah lama membahas persoalan rokok tembakau. Fatwa yang ada menempatkan rokok pada posisi yang tidak serta-merta haram, dengan catatan khilaf di kalangan ulama. Posisi itu berbeda dengan vape yang dinilai sudah memenuhi syarat untuk diharamkan secara utuh.
Yang ditekankan Prof Ni'am adalah bahwa pengharaman vape tidak berhenti pada aktivitas mengisapnya. Seluruh rantai yang menyertainya ikut terdampak, dari produksi, distribusi, hingga peredaran. Inilah yang membuat Fatwa Nomor 131 Tahun 2026 disebut mengharamkan vape secara menyeluruh.
Argumen Cukai Vape Rp2,8 Triliun Dibantah
Selain aspek kesehatan, MUI meluruskan anggapan bahwa vape layak dipertahankan karena menyumbang pemasukan negara. Berdasarkan koordinasi dengan Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan, pengenaan cukai tinggi pada vape tidak ditujukan untuk mencari pendapatan.
"Dengan cukai yang ada, otomatis harganya bisa jauh lebih tinggi, sehingga aksesibilitas terhadap vape ini menjadi terbatas," jelas Prof Ni'am.
Ia menganalogikan kebijakan cukai itu dengan ketentuan denda dalam transaksi keuangan syariah ketika terjadi wanprestasi. Tujuannya bukan memperkaya lembaga, melainkan instrumen disiplin demi kemaslahatan bersama.
Angka yang disebut MUI cukup gamblang. Pemasukan cukai vape berkisar Rp2,7 triliun hingga Rp2,8 triliun per tahun. Jumlah itu dinilai tidak sebanding dengan beban biaya negara untuk memulihkan kesehatan masyarakat akibat dampak vape, mulai dari gangguan pernapasan kronis hingga penyakit jantung.
Dengan logika tersebut, cukai tinggi justru dibaca sebagai alat pembatas akses, bukan sumber penerimaan yang perlu dijaga. Semakin mahal harga vape, semakin kecil peluang masyarakat, terutama anak muda, menjangkaunya.
Saddu Dzar'i dan Temuan Vape sebagai Media Narkotika Cair
Alasan krusial lain datang dari temuan di lapangan. Berdasarkan data penegakan hukum, perangkat rokok elektrik kerap dimanfaatkan sebagai satu-satunya media untuk peredaran narkotika cair.
Dari situ, Komisi Fatwa MUI menerapkan kaidah fikih saddu dzar'i, yakni menutup jalan keburukan. Kaidah ini dilengkapi kaidah umum li al-wasa'il hukm al-maqasid, yang berarti hukum sarana mengikuti hukum tujuannya.
Konsekuensinya, segala sarana yang mengarah pada hal haram wajib ditutup rapat. Vape, dalam pandangan MUI, masuk kategori sarana yang membuka pintu keburukan, baik dari sisi kesehatan maupun penyalahgunaan sebagai media narkotika.
Penerapan dua kaidah ini menjelaskan mengapa fatwa bersikap keras. MUI tidak hanya menilai dampak langsung bagi pengguna, tetapi juga risiko sosial yang menyertai peredaran perangkat tersebut.
Imbauan Berhenti dan Bantahan soal Vape Lebih Aman
Pengasuh Pondok Pesantren An-Nahdlah ini mengimbau masyarakat, khususnya generasi muda dan pengguna aktif, agar segera berhenti mengisap vape. Imbauan itu disampaikan langsung menyusul penetapan fatwa.
Prof Ni'am juga meluruskan anggapan keliru yang menyebut vape lebih aman atau bisa menjadi alat bantu berhenti merokok. Menurutnya, cairan vape tetap mengandung nikotin tinggi yang memicu kecanduan dan merusak sistem saraf.
"Melalui penerbitan fatwa ini, MUI berharap umat Islam dapat senantiasa menjaga kesehatan jasmani, melindungi diri dari ancaman narkoba, serta senantiasa mematuhi tuntunan hukum Islam secara kafah," pungkasnya.
Fatwa ini menambah daftar panjang produk yang dinilai MUI membawa mudarat. Bagi publik, yang paling terasa adalah perubahan cara pandang: vape tidak lagi bisa diposisikan sebagai alternatif yang lebih ringan dibanding rokok tembakau.
Dampak Fatwa bagi Pengguna dan Peredaran Vape
Bagi umat Islam yang aktif menggunakan vape, fatwa ini menutup ruang pembenaran. Bila sebelumnya ada yang berpegang pada anggapan vape lebih aman, dasar itu kini dibantah langsung oleh lembaga fatwa.
Dampaknya tidak berhenti pada konsumen. Fatwa yang mengharamkan seluruh rantai membuat produksi dan distribusi vape berada dalam posisi yang sama. Pelaku usaha yang berorientasi pada kepatuhan hukum Islam perlu mempertimbangkan ulang lini produknya.
Pemerintah, dalam hal ini Bea Cukai, disebut telah berkoordinasi dengan MUI soal kebijakan cukai. Namun fatwa tetap berada pada ranah tuntunan keagamaan, sementara kebijakan fiskal berjalan menurut logikanya sendiri.
Yang jelas, MUI menempatkan persoalan ini sebagai isu kesehatan publik dan perlindungan dari narkoba, bukan sekadar perdebatan fikih. Data penegakan hukum soal vape sebagai media narkotika cair menjadi salah satu pijakan utama.
- Rokok konvensional: masih ada khilaf antara makruh dan haram.
- Vape: haram secara tegas melalui Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026, mencakup seluruh rantai.
- Dasar pengharaman: mudarat kesehatan masif, potensi penyalahgunaan sebagai media narkotika cair, serta kaidah saddu dzar'i.
- Cukai vape Rp2,7–2,8 triliun per tahun dinilai tidak sebanding dengan biaya pemulihan kesehatan.
Analisis Redaksi
Keputusan MUI membedakan vape dari rokok tembakau bukan tanpa risiko wacana. Di satu sisi, logikanya jelas: bukti ilmiah soal bahaya vape dianggap sudah cukup untuk menutup ruang khilaf. Di sisi lain, publik bisa membaca ini sebagai standar ganda, sebab rokok konvensional yang jelas membunuh jutaan orang setiap tahun masih dibiarkan berada di wilayah makruh.
Prof Ni'am sebenarnya sudah menyiapkan jawabannya. Perbedaan itu bukan soal selera, melainkan soal fakta ilmiah dan konteks peredaran. Temuan vape sebagai media narkotika cair adalah alasan yang tidak dimiliki rokok tembakau. Kaidah saddu dzar'i dipakai justru karena risiko penyalahgunaan itu nyata di lapangan, bukan sekadar potensi.
Namun ada pekerjaan rumah yang tersisa. Fatwa hanya mengikat secara moral bagi umat Islam, sementara peredaran vape berjalan di pasar yang jauh lebih luas. Tanpa penegakan hukum yang konsisten dan edukasi yang berkelanjutan, pengharaman di atas kertas mudah kehilangan gigi. Argumen cukai sebagai alat pembatas akses juga baru bermakna bila pengawasan peredaran ilegal ikut diperkuat. MUI telah menutup jalan keburukan lewat fatwa; kini giliran otoritas memastikan jalan itu benar-benar tertutup.
Sumber: mui.or.id
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0