Partai Buruh: Danantara Paling Cocok Kelola Dana Pesangon, Ini Alasannya
Presiden Partai Buruh Said Iqbal mendorong pemerintah menunjuk BPI Danantara sebagai pengelola dana cadangan pesangon buruh yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Menurutnya, Danantara adalah opsi paling cepat dieksekusi karena tak perlu revisi undang-undang.
Dalam konferensi pers daring, Senin (16/11/2026), Said memaparkan tiga opsi lembaga yang berpotensi mengelola dana jumbo tersebut: Danantara, BPJS Ketenagakerjaan, atau membentuk lembaga pengelola baru. Dari ketiganya, ia menilai Danantara sebagai pilihan paling realistis.
Baca juga: PKB Sebut Dasco Paling Cocok Gantikan Gibran: Pengakuan Partai Cak Imin
"Kalau teman-teman tanya saya sebagai Presiden Serikat Buruh dan Partai Buruh memang lebih cenderung pengelola jaminan dana cadangan pesangon itu adalah sebaiknya yang sudah ada tanpa merubah undang-undang. Ya paling mungkin Danantara," ujar Said.
Namun, Said menegaskan hingga kini Presiden Prabowo Subianto belum mengambil keputusan resmi terkait lembaga mana yang akan ditunjuk. Ia juga membantah kabar yang beredar bahwa pemerintah telah menetapkan Danantara sebagai pengelola tunggal.
Mengapa Danantara Dianggap Paling Realistis
Said menjelaskan, pengelolaan melalui BPJS Ketenagakerjaan sebenarnya memungkinkan, tetapi tergolong berat karena pemerintah dan DPR harus merevisi Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) serta Undang-Undang BPJS. Program jaminan sosial yang dikelola BPJS Ketenagakerjaan saat ini terbatas pada lima program utama, sementara dana cadangan pesangon merupakan kewajiban pengusaha yang membutuhkan skema iuran baru di luar pembukuan perusahaan.
"Kalau lewat BPJS Ketenagakerjaan, harus ada revisi UU SJSN dan UU BPJS. Itu prosesnya panjang," kata Said.
Baca juga: Parpol Koalisi Tak Usulkan Cawapres: Sinyal Loyalitas kepada Prabowo
Sementara opsi membentuk lembaga pengelola baru dinilai tidak efisien karena memakan biaya operasional dan waktu yang besar. Menurutnya, pembentukan lembaga baru membutuhkan anggaran awal yang jumbo serta rekrutmen sumber daya manusia hingga ke tingkat kabupaten dan kota.
"Cuma kalau bikin yang baru butuh anggaran awalnya berapa, kemudian jumlah manusianya sampai ke tingkat kabupaten/kota, udah kayak BPJS. Butuh anggaran, mendingan yang sudah ada," katanya.
Danantara, yang resmi dibentuk pada awal 2025, disebut memiliki infrastruktur keuangan dan tata kelola investasi yang mumpuni. Namun, hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari Danantara terkait wacana ini.
Latar Belakang UU Pelindungan Ketenagakerjaan
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan disahkan pada awal Oktober 2026. Regulasi ini mewajibkan pengusaha menyetor dana cadangan pesangon ke pemerintah, yang kemudian dikelola oleh lembaga yang ditunjuk presiden. Tujuannya untuk menjamin hak pesangon pekerja tetap terpenuhi meskipun perusahaan mengalami kesulitan keuangan atau pailit.
Sebelumnya, pesangon menjadi kewajiban langsung pengusaha yang dibayarkan saat terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK). Namun, praktik di lapangan seringkali pesangon tidak dibayar lunas, terutama saat perusahaan bangkrut. UU ini hadir untuk memberikan kepastian.
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli dalam beberapa kesempatan menyatakan bahwa dana cadangan pesangon akan dikelola secara profesional dan transparan. Namun, ia belum memastikan lembaga mana yang akan ditunjuk.
"Kami masih mengkaji berbagai opsi, termasuk Danantara, BPJS Ketenagakerjaan, atau lembaga baru. Yang jelas, pengelolaannya harus akuntabel," ujar Yassierli dalam keterangan terpisah, seperti dikutip dari CNN Indonesia.
Hingga kini, besaran iuran dan mekanisme penyetoran dana cadangan pesangon masih dalam pembahasan tim antar-kementerian. Pemerintah menargetkan aturan turunan selesai pada kuartal pertama 2027.
Respons Buruh dan Pengusaha
Partai Buruh dan KSPI menyambut baik keberadaan UU ini, tetapi menyoroti pentingnya lembaga pengelola yang kredibel. Said Iqbal menegaskan bahwa negara harus menjadi penjamin utama. "Ketika terjadi sesuatu di prinsip jaminan sosial, maka negara, Presiden atas nama negara yang bertanggung jawab. Jadi kalau negara yang menyelenggarakan melalui Danantara, enggak usah khawatir. Yang penting negara, jangan swasta, jangan BUMN," pungkasnya.
Di sisi pengusaha, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) meminta pemerintah mempertimbangkan dampak tambahan beban iuran bagi dunia usaha. Ketua Apindo Shinta Kamdani sebelumnya mengatakan bahwa pihaknya mendukung perlindungan pekerja, tetapi skema iuran harus dihitung secara cermat agar tidak memicu gelombang PHK.
"Kami berharap pemerintah melakukan dialog sosial yang luas sebelum menetapkan besaran iuran dan lembaga pengelola," kata Shinta dalam pernyataan tertulis, seperti dikutip dari Antara News.
Pengamat kebijakan publik dari Universitas Indonesia, Yuli Indrawati, menilai penunjukan Danantara bisa menjadi solusi cepat, tetapi tetap memerlukan pengawasan ketat. "Danantara punya kapasitas investasi, tetapi dana pesangon adalah dana publik yang harus dikelola dengan prinsip kehati-hatian. Pengawasan dari DPR dan BPK mutlak," ujarnya.
Dampak bagi Pekerja dan Dunia Usaha
Jika Danantara ditunjuk, dana cadangan pesangon dari puluhan juta pekerja formal akan terkumpul dalam jumlah besar. Potensi dana ini bisa mencapai ratusan triliun rupiah per tahun, tergantung besaran iuran yang disepakati. Dana tersebut nantinya diinvestasikan pada instrumen berisiko rendah untuk menjaga likuiditas.
Bagi pekerja, kepastian pesangon menjadi kabar baik. Selama ini, banyak pekerja yang harus berjuang bertahun-tahun untuk mendapatkan haknya saat PHK. Dengan adanya dana cadangan, pembayaran pesangon bisa lebih cepat dan tidak bergantung pada kondisi keuangan perusahaan.
Namun, bagi pengusaha, kewajiban menyetor dana cadangan akan menambah biaya operasional. Apindo memperkirakan kenaikan biaya tenaga kerja bisa mencapai 5-10 persen, yang berpotensi mengurangi daya saing industri padat karya. Pemerintah diminta memberikan insentif bagi perusahaan yang tertib.
Langkah Selanjutnya: Menunggu Keputusan Presiden
Said Iqbal menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada keputusan resmi dari Presiden Prabowo. "Saya disclaimer ya, belum ada keputusan pemerintah dan belum ada keputusan Presiden lembaga pengelola dana cadangan pesangon yang jumbo ini, belum ada siapa yang ditunjuk oleh Presiden. Tapi saya berpendapat dengan tiga kemungkinan tadi yang paling cepat itu ya Danantara," ucapnya.
Pemerintah diperkirakan akan mengumumkan lembaga pengelola pada akhir tahun ini atau paling lambat awal 2027, bersamaan dengan terbitnya peraturan pemerintah (PP) sebagai aturan turunan UU. DPR juga akan dilibatkan dalam pembahasan PP tersebut.
Partai Buruh berencana terus mengawal proses ini. Said menyatakan akan menggelar aksi jika pemerintah menunjuk lembaga yang tidak sesuai dengan aspirasi buruh. "Kami akan kawal sampai tuntas. Jangan sampai dana pesangon dikelola oleh pihak yang tidak bertanggung jawab," tegasnya.
Analisis Redaksi
Wacana penunjukan Danantara sebagai pengelola dana cadangan pesangon memang terlihat pragmatis. Alasannya sederhana: tidak perlu revisi undang-undang, tidak perlu membentuk lembaga baru, dan Danantara sudah ada. Namun, pragmatisme ini menyimpan sejumlah pertanyaan mendasar yang belum terjawab.
Pertama, soal tata kelola. Danantara adalah badan pengelola investasi yang dibentuk untuk mengoptimalkan aset negara. Mengelola dana pesangon—yang merupakan hak pekerja—memerlukan prinsip yang berbeda: bukan sekadar imbal hasil tinggi, tetapi keamanan dan likuiditas. Jangan sampai dana pesangon dipakai untuk investasi berisiko tinggi yang bisa merugikan pekerja.
Kedua, soal pengawasan. Jika Danantara ditunjuk, siapa yang mengawasi? Apakah DPR dan BPK memiliki akses penuh terhadap pengelolaan dana? Transparansi menjadi kunci agar tidak terjadi penyimpangan. Publik perlu tahu ke mana dana itu diinvestasikan dan bagaimana laporannya.
Ketiga, soal kepastian hukum. UU Pelindungan Ketenagakerjaan sudah mengamanatkan pembentukan lembaga pengelola, tetapi belum jelas apakah Danantara bisa langsung ditunjuk tanpa payung hukum yang memadai. Diperlukan peraturan pemerintah yang mengatur secara rinci mekanisme, iuran, dan sanksi.
Di sisi lain, penolakan terhadap Danantara juga bukan tanpa alasan. Sebagian kalangan menilai BPJS Ketenagakerjaan lebih tepat karena sudah berpengalaman mengelola dana sosial. Namun, revisi UU SJSN dan UU BPJS bukan perkara mudah dan bisa memakan waktu bertahun-tahun.
Yang paling penting, apa pun lembaga yang dipilih, kepentingan pekerja harus menjadi prioritas. Jangan sampai dana pesangon yang dikumpulkan dari keringat pekerja justru menjadi beban baru atau ajang investasi yang merugikan. Negara wajib hadir sebagai penjamin utama, seperti kata Said Iqbal. Dan itu berarti transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan yang ketat.
Keputusan Presiden Prabowo nanti akan menjadi ujian bagi komitmen pemerintah terhadap perlindungan pekerja. Jika salah memilih, bukan hanya buruh yang dirugikan, tetapi juga iklim investasi dan kepercayaan publik.
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0