Fakultas Hukum Universitas Mulia Dorong Pendampingan Hukum Klien Pemasyarakatan

Nov 16, 2026 - 14:10
 0  1
Fakultas Hukum Universitas Mulia Dorong Pendampingan Hukum Klien Pemasyarakatan

Fakultas Hukum Universitas Mulia mendorong penyuluhan hukum, penelitian, dan pendampingan bagi klien pemasyarakatan. Dekan Fakultas Hukum Universitas Mulia, Budiarsih, menyebut kerja sama dengan Bapas Balikpapan jadi jalur konkret untuk mendukung reintegrasi sosial.

Ad
Ad

Fakultas Hukum Universitas Mulia dan Bapas Balikpapan Jalin Kerja Sama

Fakultas Hukum Universitas Mulia (FH UM) mengambil langkah nyata dalam mendukung proses reintegrasi sosial klien pemasyarakatan. Langkah itu diwujudkan melalui kerja sama dengan Balai Pemasyarakatan (Bapas) Balikpapan, yang selama ini menangani pembimbingan klien di wilayah Kalimantan Timur.

Baca juga: Mendagri Tunggu Proses Hukum Kasus Bupati Kupang Diduga Perkosa Mahasiswi

Dekan Fakultas Hukum Universitas Mulia, Budiarsih, menyampaikan bahwa fakultasnya tidak ingin berhenti pada kegiatan akademik di ruang kelas. Menurutnya, keilmuan hukum perlu memberi manfaat langsung bagi kelompok yang sedang menjalani proses kembali ke masyarakat.

"Kami mendorong penyuluhan hukum, penelitian, dan pendampingan untuk mendukung reintegrasi sosial klien pemasyarakatan," kata Budiarsih, dikutip dari situs resmi Universitas Mulia.

Pernyataan itu menegaskan posisi fakultas hukum sebagai mitra kerja Bapas. Pendampingan hukum dinilai penting karena klien pemasyarakatan kerap menghadapi persoalan administratif, sosial, dan hukum saat kembali ke tengah masyarakat.

Tiga Bentuk Dukungan: Penyuluhan, Penelitian, dan Pendampingan

Kerja sama ini menekankan tiga bentuk dukungan yang saling melengkapi. Pertama, penyuluhan hukum bagi klien pemasyarakatan agar mereka memahami hak dan kewajiban selama menjalani masa bimbingan.

Baca juga: HUT ke-81 Brimob, Kapolri Ingatkan Penegakan Hukum Sia-sia Tanpa Etika

Kedua, penelitian akademik yang bisa menjadi dasar kebijakan. Fakultas hukum memiliki kapasitas untuk mengkaji persoalan reintegrasi sosial secara ilmiah, termasuk hambatan yang dihadapi klien saat mencari pekerjaan atau berurusan dengan dokumen kependudukan.

Ketiga, pendampingan hukum langsung. Dosen dan mahasiswa dapat terlibat membantu klien memahami proses hukum yang masih berjalan, termasuk saat berhadapan dengan aparat penegak hukum.

Budiarsih menempatkan ketiga hal itu sebagai satu paket pengabdian. "Penyuluhan hukum, penelitian, dan pendampingan" bukan program terpisah, melainkan bagian dari tanggung jawab sosial fakultas hukum kepada masyarakat.

  • Penyuluhan hukum: memberi pemahaman hak dan kewajiban kepada klien pemasyarakatan.
  • Penelitian: mengkaji persoalan reintegrasi sosial sebagai dasar rekomendasi kebijakan.
  • Pendampingan: membantu klien menghadapi persoalan hukum dan administratif.

Peran Bapas Balikpapan dalam Reintegrasi Sosial

Bapas Balikpapan menjalankan fungsi pembimbingan terhadap klien pemasyarakatan, mulai dari pembimbing kemasyarakatan hingga pengawasan pelaksanaan pidana bersyarat. Lembaga ini berada di bawah naungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Tugas Bapas tidak ringan. Setiap klien yang dibebaskan bersyarat, menjalani pidana percobaan, atau mendapat asimilasi harus dibimbing agar tidak kembali berhadapan dengan hukum. Beban kerja pembimbing kemasyarakatan di daerah cukup tinggi karena jumlah klien tidak sebanding dengan jumlah petugas.

Kehadiran fakultas hukum diharapkan meringankan sebagian beban itu. Dukungan akademik memberi perspektif baru, terutama saat klien menghadapi sengketa hukum perdata atau masalah administrasi yang tidak selalu menjadi ranah pembimbing kemasyarakatan.

Kolaborasi semacam ini juga sejalan dengan kebijakan pemasyarakatan yang menempatkan reintegrasi sebagai tujuan akhir pembinaan. Klien tidak hanya dipulangkan, tetapi disiapkan agar bisa kembali berfungsi di masyarakat.

Kenapa Pendampingan Hukum Penting bagi Klien Pemasyarakatan

Klien pemasyarakatan sering menghadapi stigma setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan. Stigma itu berdampak pada akses pekerjaan, layanan publik, dan penerimaan sosial. Tanpa pendampingan, risiko kembali berkonflik dengan hukum meningkat.

Pendampingan hukum memberi klien pemahaman tentang batas-batas yang harus dijaga selama masa bimbingan. Misalnya, konsekuensi jika melanggar syarat pidana bersyarat atau tidak memenuhi kewajiban lapor kepada pembimbing kemasyarakatan.

Selain itu, banyak klien tidak memahami cara mengurus dokumen seperti kartu tanda penduduk, surat keterangan catatan kepolisian, atau akta kelahiran. Persoalan administratif yang tampak sederhana bisa menjadi penghalang besar saat mereka mencari kerja.

Di sinilah mahasiswa hukum bisa berperan. Mereka memperoleh pengalaman praktik nyata, sementara klien mendapat bantuan yang selama ini sulit diakses. Dosen bertindak sebagai pengawas agar pendampingan tetap sesuai kaidah profesional.

Langkah Selanjutnya dan Harapan Fakultas Hukum

Setelah kerja sama ini dibangun, tahap berikutnya adalah menyusun program yang terukur. Penyuluhan hukum bisa dijadwalkan secara berkala, sementara penelitian membutuhkan data dari Bapas Balikpapan.

Fakultas Hukum Universitas Mulia juga memiliki jejaring alumni yang bisa dilibatkan. Dalam pemberitaan lain di situs Universitas Mulia, fakultas ini aktif mengajak alumni ikut membangun lembaga, termasuk dalam pengembangan program pengabdian masyarakat.

Budiarsih menempatkan kolaborasi dengan Bapas sebagai bagian dari arah pengembangan fakultas. "Pendampingan untuk mendukung reintegrasi sosial klien pemasyarakatan" menjadi penanda bahwa luaran akademik diarahkan pada persoalan yang dekat dengan masyarakat.

Ke depan, keberhasilan kerja sama ini akan diukur dari seberapa banyak klien yang benar-benar kembali ke masyarakat tanpa kembali berurusan dengan hukum. Indikator itu tidak bisa diraih fakultas hukum sendirian, tetapi butuh dukungan Bapas, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Analisis Redaksi

Gagasan Fakultas Hukum Universitas Mulia mendekatkan keilmuan hukum ke klien pemasyarakatan layak diapresiasi, tetapi jangan berhenti pada seremoni kerja sama. Persoalan reintegrasi di Indonesia bukan soal pemahaman hukum semata. Ada persoalan struktural: lapangan kerja terbatas, stigma sosial yang mengakar, dan kapasitas Bapas yang tidak sebanding dengan jumlah klien.

Karena itu, program penyuluhan dan pendampingan perlu dirancang dengan target yang jelas. Berapa klien yang didampingi, apa jenis perkara yang ditangani, dan bagaimana hasilnya diukur. Tanpa indikator, kerja sama semacam ini mudah berubah menjadi kegiatan seremonial yang berulang setiap tahun.

Pelibatan mahasiswa juga perlu dijaga agar tidak menjadi eksploitasi akademik. Mereka butuh bimbingan, bukan sekadar dijadikan tenaga tambahan. Jika dikelola serius, kolaborasi ini bisa menjadi model bagi fakultas hukum lain di daerah: ilmu hukum tidak berhenti di ruang sidang, tetapi hadir bagi mereka yang paling membutuhkan.

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Angry Angry 0
Sad Sad 0
Wow Wow 0
admin As a passionate news reporter, I am fueled by an insatiable curiosity and an unwavering commitment to truth. With a keen eye for detail and a relentless pursuit of stories, I strive to deliver timely and accurate information that empowers and engages readers.
Ad
Ad