MPR Terima Surat Prabowo: Nama Dasco Kembali Menggema di Bursa Calon Wapres
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI telah menerima surat dari Presiden Prabowo Subianto mengenai pengisian posisi Wakil Presiden yang ditinggalkan Gibran Rakabuming Raka. Nama Sufmi Dasco Ahmad kembali mencuat sebagai calon kuat, sementara partai-partai koalisi memilih tidak mengajukan kader dan menyerahkan keputusan kepada Presiden.
Surat tersebut diterima pada Senin (16/11/2026) sekitar pukul 11.10 WIB dan akan dibahas dalam rapat gabungan pimpinan MPR bersama perwakilan fraksi partai politik pada pukul 15.00 WIB. Sidang paripurna pemilihan Wakil Presiden dijadwalkan pada 2 Desember 2026.
Baca juga: Kader NasDem Desak PAW Ketua DPRD Sultra: Naik ke Meja, Ultimatum Sekwan
Kronologi Penerimaan Surat Presiden
Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengungkapkan bahwa surat dari Presiden diterima pihaknya sekitar pukul 11.10 WIB. "Nanti akan kita bahas di ragab (rapat gabungan)," kata Muzani di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (16/11/2026).
Muzani belum bersedia mengungkapkan isi surat tersebut, termasuk memastikan apakah di dalamnya sudah tercantum nama-nama calon Wakil Presiden. Menurutnya, seluruh isi dan hasil pembahasan baru akan disampaikan setelah rapat gabungan selesai. "Apa hasilnya, segala macam tunggu sebentar, sabar, karena kami akan bicarakan di ragab ya," ujarnya.
Rapat gabungan tersebut dijadwalkan berlangsung pukul 15.00 WIB dengan dihadiri pimpinan MPR dan perwakilan lintas fraksi partai politik. Agenda ini menjadi langkah awal sebelum MPR menggelar sidang paripurna untuk memilih dan mengesahkan Wakil Presiden baru.
Sebelumnya, Prabowo juga telah bertemu dengan sejumlah pimpinan partai politik koalisi di Istana Bogor pada Jumat (13/11/2026). Pertemuan itu menjadi bagian dari konsultasi mengenai pengisian jabatan Wakil Presiden.
Baca juga: Tujuh PK Golkar Madina Deklarasi Dukungan Indah Annisa Jelang Musda VII
Nama Sufmi Dasco Ahmad Kembali Mencuat
Di tengah proses pengajuan calon pengganti Gibran, nama Sufmi Dasco Ahmad kembali menjadi salah satu figur yang paling banyak diperbincangkan. Dasco merupakan Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Harian DPP Partai Gerindra.
Kedekatannya dengan Prabowo dan posisinya dalam struktur partai membuat namanya masuk dalam pembicaraan mengenai calon pendamping Presiden. Dukungan terhadap Dasco juga muncul dari sejumlah struktur Partai Gerindra di daerah. Gerindra Jawa Timur, misalnya, menyebut loyalitas dan kesinambungan kepemimpinan sebagai pertimbangan dalam mendukung Dasco. Gerindra Banten juga menyampaikan pandangan serupa.
Nama Dasco turut disebut Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia ketika memetakan sejumlah figur yang berpotensi menjadi pengganti Gibran. Selain Dasco, terdapat nama Sekjen Gerindra yang juga menjabat Menko PMK, Sugiono, serta Ketua MPR Ahmad Muzani. Dengan demikian, pembicaraan mengenai calon pengganti Gibran tidak hanya mengarah pada satu nama, meskipun Dasco kembali mendapat perhatian dari kalangan Gerindra.
Dukungan dari DPD Gerindra menunjukkan bahwa mesin partai mulai bergerak. Namun, hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari DPP Gerindra mengenai pencalonan Dasco.
Partai Koalisi Kompak Tidak Ajukan Kader
Sikap partai-partai koalisi menjadi salah satu hal menarik dalam proses pencarian pengganti Gibran. Alih-alih mengajukan kader masing-masing, sejumlah partai memilih menyerahkan kewenangan tersebut kepada Prabowo.
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) secara tegas menyatakan partainya tidak mengajukan nama untuk mengisi posisi Wakil Presiden. Menurutnya, mekanisme konstitusi sudah memberikan kewenangan kepada Presiden untuk mengusulkan dua calon Wakil Presiden kepada MPR.
Sikap serupa disampaikan Partai Amanat Nasional (PAN). Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan mengatakan partainya tidak mengajukan kader untuk posisi tersebut. Zulhas bahkan menyebut terdapat kesepahaman di antara pimpinan partai koalisi agar calon pengganti Gibran berasal dari Partai Gerindra. "Hampir semua ketum parpol tidak mengajukan kadernya. Kita sepakat (wapres) dari Gerindra," ujar Zulhas.
Partai Golkar juga belum menyodorkan nama. Sekjen Golkar Sarmuji mengatakan partainya masih mempertimbangkan sikap terkait pengusulan calon. Sementara itu, Partai NasDem menyatakan kewenangan pengusulan berada di tangan Presiden. NasDem hanya menyampaikan kriteria figur yang dinilai sesuai, yakni mampu bekerja sama dengan Presiden, memiliki wawasan global, serta bisa mengayomi masyarakat yang majemuk.
PKB juga membantah telah mengusulkan Ketua Umumnya, Muhaimin Iskandar, sebagai pengganti Gibran. Sikap tersebut memperlihatkan bahwa partai-partai koalisi tidak sedang berlomba secara terbuka untuk merebut posisi Wakil Presiden melalui pengajuan kader masing-masing.
Dasar Konstitusional Pengusulan Calon Wapres
Ada alasan konstitusional di balik sikap partai-partai koalisi tersebut. Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa apabila Wakil Presiden berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, MPR memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.
Artinya, kewenangan mengusulkan dua nama berada pada Presiden, bukan partai politik. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD sebelumnya juga menjelaskan bahwa Prabowo memiliki kewenangan menentukan dua nama calon pengganti Gibran untuk kemudian dipilih oleh MPR.
Menko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra juga menyampaikan bahwa Presiden dapat berkonsultasi dengan partai-partai koalisi sebelum menentukan nama yang akan diajukan. Dengan mekanisme tersebut, partai politik dapat memberikan masukan, tetapi keputusan pengusulan dua kandidat tetap berada di tangan Presiden.
Mekanisme ini menegaskan bahwa proses pengisian jabatan Wakil Presiden tidak melalui pemilihan umum atau konvensi partai, melainkan melalui mekanisme konstitusional yang melibatkan Presiden dan MPR.
Jadwal Sidang Paripurna dan Langkah Selanjutnya
Proses pengisian jabatan Wakil Presiden juga telah memiliki jadwal yang disiapkan MPR. Berdasarkan hasil rapat gabungan sebelumnya, sidang paripurna untuk pemilihan, pelantikan, dan pengesahan Wakil Presiden baru dijadwalkan berlangsung pada 2 Desember 2026.
Namun, dalam perkembangan terbaru, DPD RI menyetujui sidang paripurna MPR bahas penetapan Wapres diundur menjadi 9 Desember karena bentrok dengan jadwal kunjungan kerja. Keputusan ini diambil dalam rapat gabungan yang membahas surat Presiden.
Dengan demikian, tahapan yang akan dilalui adalah:
- Rapat gabungan pimpinan MPR dan fraksi pada 16 November 2026 pukul 15.00 WIB.
- Pembahasan internal MPR mengenai surat Presiden.
- Sidang paripurna pemilihan dan pengesahan Wakil Presiden pada 2 Desember 2026, yang kemudian diundur menjadi 9 Desember 2026.
- Pelantikan Wakil Presiden terpilih.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada konfirmasi resmi mengenai nama-nama yang akan diajukan Presiden. MPR akan mengumumkan hasil rapat gabungan setelah selesai.
Analisis Redaksi
Kompaknya partai koalisi tidak mengajukan kader menunjukkan bahwa Prabowo memegang kendali penuh dalam penentuan calon Wakil Presiden. Ini adalah konsekuensi konstitusional yang jarang terlihat dalam sejarah politik Indonesia, di mana biasanya partai-partai berebut untuk menempatkan kadernya di kursi kekuasaan.
Namun, sikap tersebut juga menimbulkan pertanyaan tentang sejauh mana partai koalisi benar-benar legowo atau hanya menghindari konflik terbuka. Pernyataan Zulhas bahwa "hampir semua ketum parpol tidak mengajukan kadernya" dan "kita sepakat dari Gerindra" mengindikasikan adanya kesepakatan politik di balik layar. Jika benar, maka posisi Wakil Presiden akan kembali diisi oleh kader Gerindra, partai yang juga menaungi Prabowo.
Nama Dasco yang kembali menguat menunjukkan bahwa faktor kedekatan dengan Presiden dan loyalitas partai masih menjadi pertimbangan utama. Namun, munculnya nama Sugiono dan Muzani dalam pembicaraan menunjukkan bahwa Prabowo memiliki beberapa opsi. Keputusan akhir akan sangat bergantung pada kalkulasi politik Prabowo untuk memastikan stabilitas pemerintahan dan menjaga koalisi tetap solid.
Yang perlu dicermati adalah bagaimana MPR akan menjalankan perannya. Meskipun konstitusi memberikan kewenangan kepada Presiden untuk mengusulkan dua nama, MPR tetap memiliki ruang untuk melakukan uji kelayakan dan kepatutan. Proses ini akan menjadi ujian bagi parlemen untuk menunjukkan bahwa mereka tidak sekadar menjadi rubber stamp.
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0