Netanyahu Dituduh Perintahkan Sadap dan Tangkap Tokoh Partai Arab Ra'am

Nov 16, 2026 - 14:10
 0  1
Netanyahu Dituduh Perintahkan Sadap dan Tangkap Tokoh Partai Arab Ra'am

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dilaporkan memerintahkan para ajudan dan stafnya untuk menyadap dan menangkap tokoh Partai Arab United Arab List (Ra'am). Laporan investigasi Channel 12 menyebut penangkapan itu terjadi pada 27 Oktober, bertepatan dengan hari pemilu Israel.

Ad
Ad

Laporan yang dikutip Anadolu Agency itu menempatkan kantor perdana menteri sebagai titik awal rangkaian peristiwa yang berujung pada penggerebekan rumah tiga aktivis Ra'am. Sejumlah pejabat penegak hukum Israel menyebut informasi dari kantor Netanyahu menjadi dasar operasi polisi hari itu.

Baca juga: Kader NasDem Desak PAW Ketua DPRD Sultra: Naik ke Meja, Ultimatum Sekwan

Investigasi juga mengungkap permintaan terpisah untuk menyadap telepon lima anggota Knesset dari kalangan Arab. Permintaan itu datang dari kepala Shin Bet, David Zini, dan ditolak Jaksa Agung Gali Baharav-Miara di saat-saat terakhir.

Kronologi Malam Sebelum Pemilu Israel

Menurut penyelidikan Channel 12, kepala staf Netanyahu, Ido Norden, menghubungi kantor komisaris polisi pada malam menjelang pemilihan umum. Ia menyampaikan laporan mengenai aktivitas tiga aktivis Ra'am di Israel bagian selatan.

Norden tidak berhenti di situ. Ia mengarahkan polisi kepada seorang sumber intelijen yang menurutnya memiliki informasi relevan terkait kasus tersebut.

Hasil investigasi mengungkap identitas sumber itu: mantan pegawai Kantor Perdana Menteri yang memiliki kedekatan dengan Yossi Shelley, saat itu menjabat direktur jenderal di kantor tersebut. Informasi yang disampaikan sumber tersebut berisi tuduhan terhadap para aktivis yang belakangan terbukti tidak didukung bukti kuat.

Baca juga: Tujuh PK Golkar Madina Deklarasi Dukungan Indah Annisa Jelang Musda VII

Malam itu juga, polisi memasukkan informasi tersebut ke dalam sistem intelijen mereka. Laporan Channel 12 menyatakan informasi dan keluhan dari kantor Netanyahu itulah yang menjadi dasar penangkapan pada hari pemilihan umum.

Polisi menduga para aktivis membawa uang tunai dalam jumlah besar serta voucer Ra'am yang ditujukan untuk memengaruhi pemilih dan mengamankan dukungan dalam pemungutan suara. Tuduhan itu menjadi dasar operasi yang berlangsung di tengah proses pencoblosan.

Penggerebekan Tanpa Surat Perintah dan Peran Sayaf Abu Riash

Sekitar 14 petugas menggerebek rumah ketiga aktivis tersebut tanpa surat perintah penggeledahan. Penyelidikan juga menemukan penggerebekan dilakukan tanpa surat perintah penangkapan.

Salah satu tokoh yang ditangkap adalah Sayaf Abu Riash, aktivis Partai Ra'am sekaligus dokter di Israel. Namanya muncul dalam laporan sebagai bagian dari tiga aktivis yang rumahnya digerebek pada hari pemilu.

Absennya surat perintah menjadi salah satu temuan paling serius dalam investigasi ini. Prosedur penggeledahan dan penangkapan di Israel mensyaratkan dasar hukum yang jelas, terutama ketika operasi menyasar figur politik pada hari berlangsungnya pemungutan suara.

Channel 12 juga mencatat Netanyahu cepat memublikasikan tuduhan terhadap para aktivis dan terus mengulanginya sepanjang hari pemilihan. Pola itu menimbulkan kecurigaan bahwa kantornya turut memicu kasus yang kemudian dipakai mengobarkan kampanye dengan klaim pihak Arab sedang mencuri hasil pemilihan.

Permintaan Penyadapan Lima Anggota Knesset Arab

Secara terpisah, investigasi menemukan bahwa kepala Shin Bet David Zini meminta izin pada hari pemilihan untuk menyadap telepon lima anggota Knesset dari kalangan Arab. Zini beralasan terdapat dugaan campur tangan asing dalam pemilihan tersebut.

Jaksa Agung Gali Baharav-Miara menolak permintaan itu dan memblokirnya di saat-saat terakhir. Otoritas yudisial tidak menemukan bukti konkret mengenai campur tangan asing yang dapat mengancam integritas pemilihan.

Penolakan itu menjadi penanda bahwa permintaan penyadapan tidak melalui uji kelayakan yang memadai. Tanpa bukti konkret, penyadapan terhadap anggota parleksmen berpotensi melanggar hak konstitusional dan mengganggu proses demokrasi yang sedang berjalan.

Investigasi mengutip seorang pejabat senior penegak hukum yang mengetahui kasus ini. Pejabat tersebut memperingatkan praktik semacam itu dapat merusak pemilihan di masa depan.

Ia menyatakan peristiwa terkini membuatnya yakin "tidak akan ada lagi pemilihan yang adil di sini". Pernyataan itu merujuk pada penggunaan kepolisian dan Shin Bet, baik secara sadar maupun tidak, untuk melayani kepentingan politik.

Latar Belakang: Ra'am dan Politik Arab Israel

Ra'am adalah partai yang mewakili sebagian warga Arab Israel di Knesset. Posisinya kerap menjadi penentu dalam koalisi, terutama ketika blok politik utama bersaing ketat.

Dalam beberapa tahun terakhir, partai-partai Arab Israel menghadapi tekanan politik yang meningkat. Tuduhan mengenai manipulasi suara, uang tunai, dan voucer pemilih sering muncul menjelang hari pencoblosan.

Kasus 27 Oktober memperlihatkan bagaimana aparat penegak hukum dan lembaga intelijen dapat terseret ke dalam kontestasi politik. Tuduhan yang tidak terbukti tetap dapat memengaruhi persepsi publik ketika disebarkan berulang kali oleh pejabat tinggi pada hari pemilihan.

Sebelumnya, kasus serupa juga pernah mencuat di Israel, dengan kritik berulang dari organisasi hak sipil terhadap penggunaan alasan keamanan untuk membatasi aktivitas politik warga Arab. Laporan Channel 12 menambah daftar kekhawatiran itu dengan bukti internal dari lembaga penegak hukum sendiri.

Untuk konteks perbandingan, pemberitaan internasional mengenai dinamika politik Israel dapat ditelusuri melalui liputan Anadolu Agency yang menjadi sumber awal laporan ini.

Dampak pada Kepercayaan Publik dan Institusi Penegak Hukum

Temuan investigasi ini menempatkan tiga lembaga sekaligus dalam sorotan: Kantor Perdana Menteri, Kepolisian Israel, dan Shin Bet. Masing-masing disebut berperan dalam rangkaian peristiwa yang bermuara pada penangkapan aktivis Ra'am.

Yang paling terdampak adalah kepercayaan publik terhadap netralitas aparat. Ketika informasi dari kantor politik menjadi dasar operasi kepolisian pada hari pemilu, batas antara penegakan hukum dan kepentingan elektoral menjadi kabur.

Pejabat senior penegak hukum yang dikutip Channel 12 bahkan menyimpulkan pemilihan yang adil sulit diharapkan lagi. Pernyataan itu bukan kritik ringan, melainkan sinyal bahwa masalahnya bersifat struktural, bukan sekadar insiden tunggal.

Bagi warga Arab Israel, kasus ini memperkuat kekhawatiran bahwa partisipasi politik mereka menghadapi hambatan institusional. Penggerebekan tanpa surat perintah pada hari pencoblosan mengirim pesan yang sulit diabaikan.

Langkah Selanjutnya: Apa yang Menanti Netanyahu dan Ajudannya

Hingga laporan ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari Kantor Perdana Menteri Israel mengenai temuan Channel 12. Begitu pula Kepolisian Israel dan Shin Bet belum memberikan tanggapan terbuka atas tuduhan tersebut.

Sejumlah langkah yang kemungkinan menyusul antara lain:

  • Permintaan klarifikasi dari Kantor Perdana Menteri mengenai peran Ido Norden dan Yossi Shelley.
  • Peninjauan ulang prosedur penggerebekan tanpa surat perintah terhadap tiga aktivis Ra'am.
  • Pemeriksaan internal di Shin Bet atas permintaan penyadapan lima anggota Knesset Arab.
  • Dorongan di Knesset untuk membentuk komisi penyelidikan atas dugaan penyalahgunaan aparat.

Tekanan politik diperkirakan datang dari partai-partai Arab dan organisasi hak sipil. Mereka memiliki bukti awal berupa laporan investigasi yang menyebut keterlibatan langsung staf senior Netanyahu.

Partai Ra'am sendiri belum mengumumkan langkah hukum. Namun, temuan bahwa penangkapan terjadi tanpa surat perintah membuka peluang gugatan terhadap prosedur yang digunakan polisi.

Analisis Redaksi

Laporan Channel 12 bukan sekadar bocoran biasa. Isinya menyambung tiga peristiwa dalam satu hari: laporan dari kantor perdana menteri, penggerebekan tanpa surat perintah, dan permintaan penyadapan yang diblokir jaksa agung. Ketiganya mengarah pada satu pola, yakni aparat negara dipakai untuk merespons lawan politik tepat saat rakyat mencoblos.

Yang paling mengganggu adalah peran sumber informasi. Seorang mantan pegawai Kantor Perdana Menteri yang dekat dengan direktur jenderal saat itu disebut memasok tuduhan yang belakangan tidak didukung bukti kuat. Jika benar, maka sistem intelijen polisi sempat menerima bahan mentah dari lingkaran politik tanpa verifikasi memadai. Penolakan Jaksa Agung Gali Baharav-Miara atas permintaan penyadapan justru menunjukkan bahwa sebagian pejabat menyadari bahaya tersebut.

Pernyataan pejabat penegak hukum bahwa "tidak akan ada lagi pemilihan yang adil di sini" layak dibaca sebagai peringatan, bukan retorika. Demokrasi tidak runtuh hanya karena satu penggerebekan. Ia terkikis ketika warga berhenti percaya bahwa suara mereka dihitung dengan aturan yang sama untuk semua pihak. Sampai ada klarifikasi resmi dan penyelidikan independen, tuduhan ini akan terus membayangi setiap pemilu Israel berikutnya.

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Angry Angry 0
Sad Sad 0
Wow Wow 0
admin As a passionate news reporter, I am fueled by an insatiable curiosity and an unwavering commitment to truth. With a keen eye for detail and a relentless pursuit of stories, I strive to deliver timely and accurate information that empowers and engages readers.
Ad
Ad