Kapolri ke Brimob: Etika Tak Dijaga, Penegakan Hukum Jadi Sia-sia

Nov 16, 2026 - 14:50
 0  1
Kapolri ke Brimob: Etika Tak Dijaga, Penegakan Hukum Jadi Sia-sia

Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengingatkan jajaran Brimob bahwa etika adalah fondasi penegakan hukum. Tanpa etika, kerja keras Polri dinilai sia-sia di mata masyarakat. Pesan itu disampaikan pada syukuran HUT ke-81 Brimob di Mako Brimob, Depok, Senin (16/11).

Ad
Ad

Etika sebagai Panglima di Tubuh Brimob

Dalam pidatonya, Suyudi menggambarkan tugas anggota Polri dan personel Brimob seperti dua sisi mata uang. Di satu sisi, personel dituntut hadir sebagai pelayan, pelindung, dan pengayom masyarakat. Di sisi lain, polisi harus tegas menegakkan aturan dengan prinsip profesional, prosedural, proporsional, dan etis.

Baca juga: Kapolri Suyudi Ario Seto: Etika Jadi Penentu, Penegakan Hukum Tanpa Moral Akan Sia-sia

“Seperti saya sering katakan, tugas kita ini seperti dua sisi mata uang yang berbeda. Di satu sisi kita dituntut harus menjadi pelayan, pelindung, dan pengayom masyarakat, termasuk Brimob,” ujar Suyudi di hadapan personel Brimob.

Ia menegaskan moto Brimob—Profesional, Modern, dan Etika—bukan sekadar slogan. Menurutnya, etika adalah syarat mutlak agar penegakan hukum tidak kehilangan legitimasi. “Sehebat apapun kita Polri dalam melaksanakan tugas penegakan hukum, kalau etika tidak dijaga, akhirnya penegakan hukum yang kita lakukan menjadi sia-sia di mata masyarakat,” katanya.

Pernyataan itu menjadi penegasan bahwa keberhasilan operasi tidak cukup diukur dari jumlah kasus yang diungkap. Cara bertindak di lapangan, sikap terhadap warga, dan kepatuhan pada prosedur sama pentingnya dengan hasil.

Kepercayaan Publik Tak Bisa Dibeli dengan Survei

Masih dalam kesempatan yang sama, Suyudi menyoroti soal kepercayaan publik. Ia menegaskan Polri tidak perlu membayar survei untuk mendapatkan rating tinggi. Menurutnya, selama seluruh anggota Korps Bhayangkara berbuat baik dan bekerja tulus untuk rakyat, kepercayaan masyarakat akan tumbuh dengan sendirinya.

Baca juga: DPRD Kukar Bahas Lima Raperda, Kejari Masuk Jadi Pendamping Hukum

“Kita tidak perlu membeli survei, kita tentu tidak perlu membayar survei. Tapi yakinlah saudara-saudaraku semua, bekerjalah dengan hati, karena rakyat tidak pernah bisa dibohongi, rakyat tidak bisa direkayasa,” ujarnya.

Ia menambahkan, jika polisi sudah berada di hati masyarakat, situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) akan aman dan kondusif. “Dan kalau polisi sudah di hati masyarakat, jangan khawatir, situasi Kamtibmas Insyaallah akan aman dan kondusif,” katanya.

Pesan ini relevan di tengah diskusi publik tentang indeks kepercayaan terhadap institusi penegak hukum. Alih-alih mengejar angka survei, Suyudi mendorong jajarannya fokus pada pelayanan nyata di lapangan.

Brimob Genap 81 Tahun: Refleksi dan Harapan

Syukuran HUT ke-81 Korps Brimob Polri menjadi momen refleksi atas perjalanan satuan elite ini. Sejak dibentuk pada 1945, Brimob telah terlibat dalam berbagai operasi penanganan konflik, pengamanan, dan bantuan kemanusiaan. Di usia 81 tahun, tantangan yang dihadapi tidak lagi hanya bersifat fisik, tetapi juga menyangkut perilaku dan kepercayaan publik.

Dalam acara tersebut, Suyudi mengaku sangat setuju dengan moto Brimob yang menekankan etika. Ia melihat moto itu sebagai pengingat bahwa kekuatan bersenjata harus selalu dikawal oleh pertimbangan moral dan hukum.

Pernyataan Kapolri ini juga dapat dibaca sebagai arahan bagi seluruh personel Brimob di daerah. Mereka diminta tidak hanya mengedepankan kekuatan, tetapi juga mengedepankan empati dan pelayanan kepada masyarakat.

Sejumlah pengamat menilai penekanan pada etika menjadi penting karena Brimob kerap diterjunkan dalam situasi berisiko tinggi, seperti konflik sosial dan bencana. Di titik itu, sikap personel menjadi cermin wajah Polri di mata publik.

Dampak ke Dalam dan ke Luar Institusi

Pesan etika dari Kapolri berpotensi memengaruhi cara Brimob bekerja di lapangan. Pertama, penekanan pada prosedur dan etika dapat mengurangi risiko pelanggaran yang merusak citra institusi. Kedua, pendekatan humanis diharapkan memperkuat kerja sama antara polisi dan masyarakat.

Di sisi lain, pernyataan tentang survei menyiratkan kritik terhadap praktik pengukuran citra yang tidak jujur. Suyudi ingin memastikan bahwa legitimasi Polri dibangun dari kinerja nyata, bukan dari angka yang direkayasa.

Bagi masyarakat, pernyataan ini menjadi harapan agar setiap tindakan aparat dapat dipertanggungjawabkan. Bagi internal Polri, ini adalah ujian konsistensi: apakah pesan etika diterjemahkan ke dalam tindakan sehari-hari atau berhenti sebagai retorika di panggung upacara.

Langkah Selanjutnya: dari Pidato ke Praktik

Ke depan, publik akan menunggu bagaimana arahan Kapolri diimplementasikan. Brimob memiliki struktur komando yang jelas, sehingga pesan etika dapat diteruskan hingga tingkat paling bawah. Pendidikan dan pelatihan etika, pengawasan melekat, serta penegakan disiplin internal menjadi kunci.

Selain itu, transparansi dalam penanganan kasus yang melibatkan personel Brimob akan menjadi ujian. Jika pelanggaran ditindak tegas, kepercayaan publik bisa tumbuh. Sebaliknya, jika ada pembiaran, pesan etika akan kehilangan makna.

Kapolri telah menutup pidatonya dengan ajakan bekerja dari hati. Kini bola ada di tangan seluruh personel Brimob untuk membuktikannya di lapangan.

Analisis Redaksi

Pernyataan Kapolri di HUT Brimob bukan sekadar rutinitas seremonial. Ada dua pesan strategis yang layak dicatat. Pertama, etika ditempatkan sebagai prasyarat keberhasilan penegakan hukum. Ini pengakuan bahwa kekuatan represif tanpa kendali moral hanya akan melahirkan resistensi. Kedua, pernyataan tentang survei adalah sindiran halus terhadap budaya pengukuran citra yang kerap mengabaikan substansi.

Namun, publik tentu tidak berhenti pada pidato. Tantangan terbesar adalah menerjemahkan etika ke dalam budaya organisasi. Selama ini, beberapa insiden yang melibatkan aparat di lapangan masih terjadi. Jika tidak ada penindakan tegas, pesan etika akan menjadi kalimat manis tanpa gigi. Konsistensi pimpinan dalam menegakkan disiplin akan menjadi penentu.

Di sisi lain, ajakan untuk tidak membeli survei patut diapresiasi. Kepercayaan publik adalah hasil kerja nyata, bukan angka yang dibeli. Jika Polri serius, indeks kepercayaan akan naik dengan sendirinya. Sebaliknya, jika hanya retorika, publik akan menilai dari tindakan sehari-hari. Etika bukan bahan pidato, melainkan praktik.

Sumber: cnnindonesia.com, polri.go.id

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Angry Angry 0
Sad Sad 0
Wow Wow 0
admin As a passionate news reporter, I am fueled by an insatiable curiosity and an unwavering commitment to truth. With a keen eye for detail and a relentless pursuit of stories, I strive to deliver timely and accurate information that empowers and engages readers.
Ad
Ad