Indonesia Dorong Code of Conduct Laut China Selatan Sesuai Hukum Internasional
Presiden Prabowo Subianto mendesak agar negosiasi Code of Conduct (CoC) di Laut China Selatan menghasilkan kesepakatan yang efektif dan sesuai hukum internasional. Dorongan itu disampaikannya dalam forum KTT ASEAN-China, seraya menegaskan eratnya ikatan sejarah dan ekonomi antara kedua pihak.
Posisi Indonesia itu menempatkan Jakarta pada jalur diplomasi yang sudah lama dipegang: mendorong penyelesaian sengketa melalui perundingan, bukan konfrontasi. Namun tekanan untuk mempercepat CoC kian besar karena perundingan yang berjalan bertahun-tahun belum juga membuahkan dokumen final.
Baca juga: Kapolri Suyudi Ario Seto: Etika Jadi Penentu, Penegakan Hukum Tanpa Moral Akan Sia-sia
Dorongan Prabowo di Forum KTT ASEAN-China
Dalam KTT ASEAN-China, Prabowo menyampaikan dua hal yang saling terkait. Pertama, ia menekankan pentingnya CoC sebagai instrumen untuk mengelola perbedaan di Laut China Selatan. Kedua, ia mengingatkan bahwa hubungan ASEAN dan China tidak bisa dilepaskan dari kedekatan sejarah maupun kepentingan ekonomi.
Desakan agar CoC "efektif" mengandung makna tersendiri. Sebuah dokumen yang lemah, tanpa mekanisme penegakan dan tanpa rujukan jelas pada hukum internasional, dinilai tidak akan menyelesaikan apa pun. Karena itu, Indonesia menempatkan kesesuaian dengan hukum internasional sebagai syarat utama.
Rujukan yang paling sering dipakai dalam konteks ini adalah UNCLOS 1982, kerangka hukum yang mengatur hak dan kewajiban negara di laut, termasuk penyelesaian sengketa secara damai. Bagi Jakarta, CoC harus berdiri di atas kerangka itu, bukan menggantikannya.
Pernyataan Prabowo juga menyiratkan bahwa Indonesia tidak ingin isu Laut China Selatan dibiarkan menjadi sumber ketegangan yang mengganggu stabilitas kawasan. Stabilitas itu, dalam pandangan Jakarta, adalah prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi yang sedang dipacu.
Baca juga: DPRD Kukar Bahas Lima Raperda, Kejari Masuk Jadi Pendamping Hukum
Mengapa Negosiasi CoC Bertahun-tahun Tak Kunjung Rampung
Perundingan CoC sudah berlangsung lama, jauh sejak komitmen politiknya disepakati pada awal 2000-an. Sejak 2018, proses negosiasi teks tunggal berjalan, tetapi sejumlah persoalan mendasar masih menjadi ganjalan.
Beberapa titik sengketa yang kerap muncul dalam pembahasan antara lain:
- Cakupan geografis — apakah CoC hanya berlaku di wilayah sengketa atau mencakup seluruh Laut China Selatan.
- Sifat mengikat — apakah dokumen bersifat politis atau memiliki kekuatan hukum yang mengikat.
- Mekanisme penyelesaian sengketa — bagaimana jika terjadi insiden di laut dan siapa yang berwenang menanganinya.
- Hubungan dengan pihak ketiga — sejauh mana negara di luar kawasan dapat terlibat, termasuk dalam latihan militer bersama.
- Rujukan hukum internasional — seberapa tegas UNCLOS disebut sebagai dasar.
Perbedaan soal rujukan hukum inilah yang membuat posisi Indonesia penting. Jakarta konsisten menyebut UNCLOS sebagai landasan, sementara sebagian pihak menginginkan rumusan yang lebih longgar agar tidak membatasi kepentingan masing-masing.
Di sisi lain, ASEAN sendiri tidak selalu satu suara. Sejumlah negara anggota memiliki kepentingan langsung dalam sengketa, sementara yang lain lebih memilih pendekatan hati-hati agar hubungan ekonomi dengan China tetap terjaga. Kondisi ini membuat proses negosiasi berjalan lambat.
Kepentingan Ekonomi dan Ikatan Sejarah yang Disebut Prabowo
Prabowo secara khusus menyoroti ikatan sejarah dan ekonomi yang erat antara ASEAN dan China. Ini bukan sekadar basa-basi diplomatik. China merupakan salah satu mitra dagang terbesar bagi banyak negara ASEAN, termasuk Indonesia.
Kedekatan itu menciptakan dilema. Di satu sisi, kawasan membutuhkan China sebagai pasar dan sumber investasi. Di sisi lain, ketegangan di laut dapat sewaktu-waktu mengganggu arus perdagangan dan menaikkan biaya risiko bagi pelaku usaha.
Karena itu, dorongan mempercepat CoC bukan semata soal keamanan. Ia juga soal kepastian iklim usaha. Ketegangan yang berulang di perairan strategis membuat perusahaan pelayaran dan investor menghitung ulang risiko, dan itu berdampak pada perekonomian kawasan.
Indonesia memilih menempatkan diri sebagai penghubung. Jakarta bukan pihak yang menggugat di forum arbitrase terkait sengketa Laut China Selatan, tetapi berkepentingan langsung karena sebagian perairan Natuna berbatasan dengan area klaim. Posisi ini memberi Indonesia ruang untuk berbicara kepada semua pihak.
Dampak bagi Diplomasi Indonesia dan Kawasan
Desakan di forum KTT ASEAN-China memperkuat citra Indonesia sebagai negara yang mendorong penyelesaian damai. Namun, citra saja tidak cukup. Yang dibutuhkan adalah hasil konkret berupa teks CoC yang bisa disepakati dan dijalankan.
Bagi kawasan, pernyataan Prabowo menjadi pengingat bahwa proses negosiasi tidak bisa dibiarkan berjalan tanpa batas waktu. Tanpa tenggat yang jelas, CoC berisiko berhenti sebagai dokumen di atas kertas sementara insiden di laut terus terjadi.
Bagi Indonesia sendiri, posisi ini memiliki nilai tawar. Jakarta dapat menawarkan diri sebagai fasilitator yang diterima kedua belah pihak, terutama karena tidak memiliki klaim teritorial yang bertabrakan langsung dalam sengketa utama.
Yang perlu dicermati, keberhasilan diplomasi akan diukur dari apakah CoC benar-benar mengikat dan memiliki mekanisme penanganan insiden. Tanpa itu, pernyataan di forum internasional hanya akan menjadi catatan sejarah pertemuan, bukan solusi.
Informasi latar mengenai kerangka hukum laut dapat ditelusuri melalui situs resmi ASEAN yang memuat dokumen dan pernyataan terkait kerja sama maritim kawasan.
Analisis Redaksi
Pernyataan Prabowo di KTT ASEAN-China menegaskan satu hal: Indonesia tidak ingin isu Laut China Selatan diselesaikan dengan cara-cara yang menguji kekuatan. Namun, menekankan "efektif" dan "sesuai hukum internasional" sekaligus adalah taruhan diplomatik yang tidak ringan, karena dua kata itu justru menyentuh titik paling sensitif dalam perundingan.
Selama bertahun-tahun, negosiasi CoC berjalan dengan pola yang sama: pertemuan rutin, pernyataan optimistis, lalu jalan di tempat. Penyebabnya bukan kurangnya forum, melainkan belum adanya kesepakatan soal seberapa mengikat dokumen itu nantinya. Selama pertanyaan itu belum dijawab, mempercepat jadwal perundingan hanya akan menghasilkan teks yang ambigu.
Karena itu, langkah yang lebih bermakna bukan sekadar mendesak percepatan, melainkan mendorong kesepakatan bertahap. Misalnya, menyepakati lebih dulu mekanisme komunikasi darurat antarpihak di laut, lalu membangun kepercayaan untuk membahas hal-hal yang lebih berat. Pendekatan bertahap memang tidak menghasilkan judul berita besar, tetapi lebih mungkin menyelamatkan nyawa dan mencegah eskalasi.
Bagi Indonesia, posisi sebagai penghubung hanya bernilai jika disertai konsistensi. Jakarta perlu memastikan bahwa prinsip yang disuarakan di forum internasional juga tercermin dalam sikapnya di perundingan teknis. Tanpa konsistensi itu, diplomasi hanya berhenti sebagai retorika.
Sumber: nasional.kompas.com
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0