DPRD Kukar Bahas Lima Raperda, Kejari Masuk Jadi Pendamping Hukum

Nov 16, 2026 - 14:50
 0  1
DPRD Kukar Bahas Lima Raperda, Kejari Masuk Jadi Pendamping Hukum

Ketua DPRD Kutai Kartanegara Ahmad Yani membuka Forum Konsultasi Publik pembahasan lima rancangan peraturan daerah di ruang serbaguna Sekretariat DPRD Kukar, Senin (16/11/2026). Kejaksaan Negeri Kukar dihadirkan sebagai pendamping hukum agar pembahasan raperda tidak menabrak aturan.

Ad
Ad

"FKP ini sangat penting demi keterbukaan terhadap publik," kata Yani di hadapan peserta forum.

Baca juga: Kapolri Suyudi Ario Seto: Etika Jadi Penentu, Penegakan Hukum Tanpa Moral Akan Sia-sia

Forum itu bukan sekadar seremoni. Setiap ketua panitia khusus raperda memaparkan materi, sementara Kejari memberi arahan hukum sebelum draf dibawa ke tahap berikutnya.

Lima Raperda yang Masuk Meja Forum Konsultasi Publik

Ada lima raperda yang dibahas dalam forum tersebut. Yani menyebut tiga di antaranya secara gamblang, sementara dua lainnya menjadi bagian dari paket pembahasan pansus yang sama.

Raperda pertama adalah pencabutan Perda Nomor 19 Tahun 1999 tentang pembentukan Kecamatan Sedulang. Raperda kedua menyangkut penyertaan modal pada Graha 165. Raperda ketiga berkaitan dengan perhubungan, khususnya pandu tunda di perairan Mahakam yang akan dikelola Perusahaan Daerah Tunggang Parangan.

"Kami berharap raperda ini berjalan lancar dan sukses," ujar Yani.

Baca juga: Indonesia Dorong Code of Conduct Laut China Selatan Sesuai Hukum Internasional

Pembahasan di forum terbuka semacam ini menjadi tahap yang menentukan. Sebab, raperda yang lolos di forum konsultasi publik akan dibawa ke pembahasan tingkat pansus bersama eksekutif sebelum disahkan menjadi perda.

Alasan Kejari Kukar Dilbatkan dalam Penyusunan Perda

Kehadiran Kejari bukan tanpa maksud. Yani menjelaskan, pendampingan hukum dilakukan untuk mengantisipasi potensi pelanggaran hukum saat raperda dibahas.

"Intinya upaya pendampingan hukum oleh aparat penegak hukum. Hari ini pihak Kejari secara khusus memberikan arahan dan pendampingan," tegas Yani.

Arahan tersebut disampaikan perwakilan Kejari, Muhammad Yusran. Menurut Yani, pendampingan ini memastikan setiap materi raperda punya dasar hukum yang kuat sejak awal, bukan setelah persoalan muncul.

Praktik ini sejalan dengan peran aparat penegak hukum dalam memberikan pertimbangan hukum terhadap produk legislasi daerah. Rujukan serupa juga diatur dalam pemberitaan Headlinekaltim.co soal forum tersebut.

Pansus Sedulang dan Alasan Pencabutan Perda 1999

Politikus Gerindra yang memimpin pansus pencabutan perda Kecamatan Sedulang, Hendra, memaparkan materi di forum. Ia menyebut perda lama sudah tidak relevan.

"Pencabutan perda tentang Kecamatan Sedulang sangat penting karena tidak sesuai dengan kondisi terkini," kata Hendra.

Perda Nomor 19 Tahun 1999 lahir di masa awal otonomi daerah, ketika pembentukan kecamatan masih mengikuti peta administratif yang berbeda. Sejumlah kecamatan kemudian dimekarkan, sehingga perda itu dianggap tidak lagi mencerminkan struktur pemerintahan yang berlaku.

Pencabutan bukan berarti menghapus kecamatan. Ini soal merapikan dasar hukum agar tidak ada perda yang saling bertentangan dengan aturan yang lebih baru.

Pandu Tunda Mahakam dan Penyertaan Modal Graha 165

Dua raperda lain menyentuh soal ekonomi dan pelayanan publik. Raperda perhubungan mengatur pandu tunda di perairan Mahakam yang akan dikelola Perusda Tunggang Parangan.

Mahakam adalah jalur logistik utama di Kukar. Aktivitas tongkang dan kapal pengangkut batu bara maupun barang kebutuhan sehari-hari melintasi sungai itu setiap hari. Pengaturan pandu tunda menentukan standar keselamatan pelayaran sekaligus sumber pendapatan daerah.

Raperda penyertaan modal pada Graha 165 menyangkut posisi keuangan daerah dalam badan usaha. Penyertaan modal perlu dasar perda agar mekanisme anggaran dan pertanggungjawabannya jelas.

Sejumlah anggota DPRD Kukar hadir dalam forum. Tercatat Wakil Ketua DPRD Junadi dari Fraksi Gerindra; Eko Wulandanu dan Desman Minang dari Fraksi PKB; Erwin dari Fraksi Golkar; Annisa Putri Utami dan Hamdiyah dari Fraksi Nasdem; serta Muhammad Idham dari PKS.

Hadir pula Sekretaris DPRD Kukar Lukman, perwakilan kepala dinas, dan kepala desa. Kehadiran kepala desa penting karena sebagian raperda bersinggungan langsung dengan wilayah administratif di bawah kecamatan.

Dampak bagi Warga dan Tahapan Setelah Forum Konsultasi Publik

Forum konsultasi publik adalah pintu masuk partisipasi warga. Setiap masukan yang masuk di tahap ini bisa mengubah substansi raperda sebelum disahkan.

Beberapa hal yang perlu dicermati dari paket raperda ini:

  • Kepastian status administratif wilayah setelah Perda Kecamatan Sedulang dicabut.
  • Skema tarif dan standar keselamatan pandu tunda di perairan Mahakam.
  • Besar dan mekanisme penyertaan modal daerah pada Graha 165.
  • Kesiapan Perusda Tunggang Parangan sebagai pengelola layanan baru.

Setelah forum, pembahasan berlanjut ke tingkat pansus dan konsultasi dengan pemerintah kabupaten. Tahap berikutnya adalah harmonisasi oleh bagian hukum, lalu pengesahan dalam rapat paripurna.

Proses ini biasanya memakan waktu beberapa bulan. Rujukan tahapan legislasi daerah bisa dilihat pada laman resmi DPR RI yang memuat alur pembentukan peraturan daerah.

Yang paling menentukan justru seberapa serius masukan publik ditampung. Forum yang dibuka lebar tanpa tindak lanjut hanya menghasilkan dokumen tanpa dampak.

Analisis Redaksi

Langkah DPRD Kukar menghadirkan Kejari dalam forum konsultasi publik layak diapresiasi, tapi jangan berhenti di seremoni. Pendampingan hukum sejak awal memang menekan risiko raperda bermasalah di kemudian hari, terutama raperda yang menyentuh aset dan pendapatan daerah seperti pandu tunda Mahakam dan penyertaan modal.

Persoalannya, kehadiran aparat penegak hukum di ruang pembahasan legislasi selalu menyisakan pertanyaan soal batas. Pendampingan hukum seharusnya memperkuat kualitas norma, bukan menggantikan fungsi pengawasan politik DPRD. Kalau Kejari terlalu jauh masuk ke ranah kebijakan, fungsi legislasi bisa kehilangan independensinya.

Yang juga patut ditagih adalah tindak lanjut. Pencabutan Perda Kecamatan Sedulang, misalnya, harus disertai penjelasan terbuka soal dampaknya bagi pelayanan administrasi warga di wilayah itu. Begitu pula soal pandu tunda, publik berhak tahu berapa tarif yang akan ditetapkan dan siapa yang mengawasi keselamatannya.

Forum konsultasi publik baru berarti jika masukan warga benar-benar mengubah draf. Kalau hasilnya sama dengan draf awal, maka keterbukaan yang disebut Yani hanya jadi kalimat pembuka.

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Angry Angry 0
Sad Sad 0
Wow Wow 0
admin As a passionate news reporter, I am fueled by an insatiable curiosity and an unwavering commitment to truth. With a keen eye for detail and a relentless pursuit of stories, I strive to deliver timely and accurate information that empowers and engages readers.
Ad
Ad