Kanwil Kemenkum Riau Dorong Anggaran Posbankum Desa di Rokan Hulu, Rp750 Ribu per Pos

Nov 16, 2026 - 15:30
 0  1
Kanwil Kemenkum Riau Dorong Anggaran Posbankum Desa di Rokan Hulu, Rp750 Ribu per Pos

Kanwil Kementerian Hukum Riau mendorong pemerintah Kabupaten Rokan Hulu menganggarkan operasional Pos Bantuan Hukum (Posbankum) desa. Dalam koordinasi bersama Dinas PMD, Senin (16/11/2026), dibahas alokasi Rp250.000 per bulan per Posbankum serta dukungan Bantuan Keuangan Khusus Rp1.000.000.

Ad
Ad

Pertemuan berlangsung di Ruang Pokja II Kanwil Kemenkum Riau, Pekanbaru. Rombongan Kanwil dipimpin Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H) yang juga Plh. Kepala Kantor Wilayah, Yeni Nel Ikhwan, bersama jajaran Perancang Peraturan Perundang-undangan dan Penyuluh Hukum.

Baca juga: Kemenhut Dorong Safe Harbour untuk Kepastian Hukum Pasar Karbon Global

Agenda utamanya satu: memastikan Posbankum di tingkat desa dan kelurahan punya sumber pembiayaan yang jelas. Tanpa anggaran, layanan hukum gratis bagi warga desa berisiko berhenti di tengah jalan.

Rincian Anggaran yang Dibahas di Ruang Pokja II

Koordinator pertemuan membahas dukungan pembiayaan operasional Posbankum dengan hitungan Rp250.000 per bulan selama tiga bulan. Totalnya Rp750.000 untuk satu Posbankum dalam satu tahap.

Angka itu bukan tanpa dasar. Yeni Nel Ikhwan merujuk Pasal 22 Peraturan Menteri Hukum Nomor 11 Tahun 2026 yang membuka ruang pendanaan Posbankum melalui tiga jalur sekaligus: APBN, APBD, dan APBDes.

"Ketentuan ini menjadi dasar bagi pemerintah daerah dan pemerintah desa untuk mendukung operasional Posbankum sesuai kewenangan dan mekanisme penganggaran yang berlaku," kata Yeni dalam pertemuan tersebut.

Baca juga: MK Hapus Kata 'Ahli' di Pasal 215 KUHAP: Apa Dampaknya bagi Pemeriksaan Saksi?

Jalur APBDes menjadi fokus utama koordinasi. Sebab, pemerintah desa memegang kendali langsung atas belanja operasional di wilayahnya. Sementara pemerintah kabupaten bisa masuk lewat mekanisme bantuan keuangan atau dukungan anggaran dinas terkait.

Kanwil juga membawa bekal hasil koordinasi sebelumnya dengan Dinas PMD Provinsi Riau. Dari pertemuan itu muncul dukungan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) sebesar Rp1.000.000 untuk operasional Posbankum desa.

Dukungan provinsi itu, menurut Kanwil, perlu ditindaklanjuti di level kabupaten dan desa. Tanpa koordinasi lanjutan, BKK hanya berhenti sebagai komitmen di atas kertas.

Dasar Hukum dan Jalur Pendanaan Posbankum

Permenkum Nomor 11 Tahun 2026 memberi tiga pintu pendanaan. Rinciannya:

  • APBN — melalui anggaran Kementerian Hukum di pusat dan kanwil.
  • APBD — lewat pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, termasuk skema Bantuan Keuangan Khusus.
  • APBDes — melalui belanja operasional pemerintah desa untuk Posbankum di wilayahnya.

Pasal 22 regulasi itu disebut Yeni sebagai landasan formal. Artinya, desa yang mengalokasikan dana untuk Posbankum tidak melanggar aturan keuangan desa. Sebaliknya, alokasi itu justru sesuai amanat regulasi.

Selain soal angka, pertemuan menekankan tertib administrasi. Setiap Posbankum didorong mencatat dan melaporkan kegiatannya melalui laman resmi posbankum.kemenkum.go.id.

Pelaporan itu bukan formalitas. Kanwil menyebutnya sebagai bagian penting untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas penggunaan anggaran operasional.

Dalam aspek layanan, Posbankum mengutamakan penyelesaian sengketa secara nonlitigasi: konsultasi, mediasi, dan musyawarah. Warga yang membutuhkan jalur pengadilan bisa dirujuk ke Lembaga Bantuan Hukum (LBH) terakreditasi.

Data Kanwil menyebut Provinsi Riau kini punya 22 LBH terakreditasi. Jumlah itu menjadi rujukan ketika kasus warga desa harus masuk ranah litigasi dan pendampingan perkara.

Mengapa Anggaran Posbankum Selalu Jadi Titik Lemah

Persoalan Posbankum jarang berhenti di soal niat. Hampir selalu bersinggungan dengan kemampuan fiskal desa dan prioritas belanja.

Dana desa punya banyak pos yang harus dibiayai: infrastruktur, ketahanan pangan, hingga penanganan stunting. Layanan hukum sering kalah bersaing karena manfaatnya tidak langsung terlihat seperti jalan cor beton.

Padahal, sengketa tanah, warisan, dan batas lahan kerap muncul di desa. Persoalan-persoalan itu biasanya berujung pada biaya sosial dan ekonomi yang lebih mahal jika dibiarkan tanpa pendampingan.

Di sinilah peran Dinas PMD Kabupaten Rokan Hulu diuji. Dinas ini memegang fungsi pembinaan pemerintahan desa, termasuk pendampingan penyusunan APBDes.

Jika Dinas PMD memasukkan Posbankum dalam instrumen perencanaan dan penganggaran desa, alokasi dana bisa lebih terjamin. Sebaliknya, tanpa arahan teknis, tiap desa akan menafsir sendiri besaran dan bentuk dukungannya.

Kanwil Kemenkum Riau menyatakan harapan agar Dinas PMD Rokan Hulu mendorong dukungan penganggaran melalui APBDes. Sekaligus meningkatkan pemahaman pemerintah desa soal pengelolaan dan pelaporan kegiatan Posbankum.

Koordinasi serupa sebelumnya juga dilakukan Kanwil dengan Dinas PMD Provinsi Riau. Pola yang sama diulang di level kabupaten karena eksekusi anggaran desa berada di ranah itu.

Dampak bagi Warga Desa dan Arah Langkah Berikutnya

Bagi warga, keberadaan Posbankum berarti ada tempat bertanya soal hukum yang tidak memungut biaya konsultasi. Persoalan kecil bisa diselesaikan lewat mediasi sebelum membesar.

Namun layanan itu hanya berjalan jika ada petugas aktif, ruang layanan, dan pencatatan kegiatan yang tertib. Ketiganya butuh biaya, sekecil apa pun nilainya.

Alokasi Rp250.000 per bulan per Posbankum terbilang kecil. Tetapi dalam skala desa, angka itu cukup untuk menutup kebutuhan operasional dasar seperti transportasi petugas dan bahan layanan.

Yang lebih menentukan justru keberlanjutan. Sebab, dukungan BKK Rp1.000.000 dari provinsi dan alokasi APBDes perlu diikat dalam dokumen anggaran yang mengikat secara hukum.

Langkah berikutnya ada di tangan pemerintah kabupaten dan desa. Kanwil sudah membuka jalur regulasi, menyiapkan kanal pelaporan, dan menyediakan rujukan LBH terakreditasi.

Selebihnya bergantung pada keputusan politik anggaran di Rokan Hulu. Apakah Posbankum masuk sebagai prioritas, atau kembali tersisih oleh belanja lain yang dianggap lebih mendesak.

Analisis Redaksi

Persoalan Posbankum sebenarnya bukan soal uang. Rp750.000 untuk tiga bulan bukan beban fiskal yang berat bagi desa mana pun. Yang mahal justru biaya ketiadaan layanan hukum: sengketa batas tanah yang berlarut, warisan yang pecah, atau konflik warga yang berujung pidana.

Karena itu, koordinasi Kanwil Kemenkum Riau bersama Dinas PMD Rokan Hulu layak diapresiasi, tetapi belum menyelesaikan akar masalah. Selama Posbankum hanya menjadi program yang bergantung pada kesadaran tiap desa, keberlanjutannya akan timpang. Satu desa aktif, desa sebelah vakum.

Yang dibutuhkan adalah kepastian di tingkat kebijakan daerah. Dinas PMD bisa menerbitkan panduan teknis yang mengikat, misalnya memasukkan Posbankum sebagai pos belanja dalam template APBDes. Dengan begitu, desa tidak lagi menafsir sendiri.

Kanwil juga perlu menjaga disiplin pelaporan lewat posbankum.kemenkum.go.id. Data kegiatan yang rapi akan menjadi amunisi untuk mengadvokasi anggaran tahun berikutnya. Tanpa data, klaim bahwa Posbankum bermanfaat hanya jadi pernyataan tanpa bukti.

Pada titik ini, ujian terbesar bukan pada kemampuan menyusun regulasi, melainkan pada konsistensi menjalankannya hingga ke tingkat desa.

Sumber: riau.antaranews.com, posbankum.kemenkum.go.id

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Angry Angry 0
Sad Sad 0
Wow Wow 0
admin As a passionate news reporter, I am fueled by an insatiable curiosity and an unwavering commitment to truth. With a keen eye for detail and a relentless pursuit of stories, I strive to deliver timely and accurate information that empowers and engages readers.
Ad
Ad