MK Hapus Kata 'Ahli' di Pasal 215 KUHAP: Apa Dampaknya bagi Pemeriksaan Saksi?
Mahkamah Konstitusi (MK) menghapus kata "Ahli" dalam Pasal 215 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang mengatur larangan pertanyaan menjerat. Mahkamah menilai kata tersebut tidak lagi relevan dipertahankan karena bertentangan dengan prinsip pemeriksaan yang adil.
Putusan MK dan Alasan Penghapusan Kata Ahli
Dalam pertimbangannya, Mahkamah menyatakan bahwa kata "Ahli" dalam Pasal 215 KUHAP tidak lagi relevan dipertahankan. Jika tetap dicantumkan, rumusan tersebut tidak hanya bertentangan dengan prinsip pemeriksaan yang adil, tetapi juga menimbulkan ketidakpastian dalam praktik penyidikan.
Baca juga: Kemenhut Dorong Safe Harbour untuk Kepastian Hukum Pasar Karbon Global
Pasal 215 KUHAP sendiri berbunyi: "Dalam pemeriksaan saksi, penyidik atau penuntut umum tidak boleh mengajukan pertanyaan yang bersifat menjerat, baik terhadap saksi maupun terhadap ahli." Dengan dihapusnya kata "Ahli", pasal tersebut kini hanya melindungi saksi dari pertanyaan menjerat, sementara ahli tidak lagi secara eksplisit disebut.
MK menegaskan bahwa penghapusan kata "Ahli" justru memperkuat perlindungan terhadap saksi. Sebab, rumusan sebelumnya dapat ditafsirkan bahwa larangan pertanyaan menjerat hanya berlaku untuk saksi, tidak untuk ahli. Padahal, dalam praktik, ahli juga rentan terhadap pertanyaan yang bersifat menjerat.
Putusan ini merupakan hasil uji materi yang diajukan oleh pemohon yang tidak disebutkan namanya dalam kutipan sumber. MK menerima permohonan tersebut dan memutuskan untuk mengubah rumusan Pasal 215 KUHAP.
Dampak bagi Penyidikan dan Pemeriksaan Saksi
Penghapusan kata "Ahli" membawa konsekuensi hukum bagi proses penyidikan. Penyidik dan penuntut umum kini tidak lagi memiliki dasar eksplisit untuk melarang pertanyaan menjerat terhadap ahli. Namun, MK menegaskan bahwa larangan tersebut tetap berlaku secara umum sebagai bagian dari asas pemeriksaan yang adil.
Baca juga: Gibran Mundur dari Wapres: Pakar Hukum UMY Jelaskan Syarat Hak Pensiun
Praktisi hukum menilai putusan ini dapat memperjelas batas antara pertanyaan yang bersifat menggali keterangan dan pertanyaan yang menjerat. Selama ini, sering terjadi perdebatan tentang apakah pertanyaan yang diajukan kepada ahli termasuk kategori menjerat atau tidak.
Dengan dihapusnya kata "Ahli", fokus perlindungan hukum kembali kepada saksi. Hal ini sejalan dengan semangat KUHAP yang menempatkan saksi sebagai pihak yang harus dilindungi dari tekanan saat memberikan keterangan.
Namun, beberapa pihak khawatir bahwa penghapusan ini justru melemahkan posisi ahli dalam memberikan keterangan. Sebab, ahli sering diminta memberikan pendapat yang dapat memberatkan atau meringankan tersangka.
Latar Belakang Uji Materi Pasal 215 KUHAP
Pasal 215 KUHAP telah lama menjadi perdebatan di kalangan praktisi hukum. Rumusan yang menyebut "saksi maupun ahli" dianggap menimbulkan multitafsir. Sebagian berpendapat bahwa larangan pertanyaan menjerat hanya berlaku untuk saksi, sementara ahli dapat diajukan pertanyaan apa pun.
Uji materi ini diajukan untuk menguji konstitusionalitas pasal tersebut. Pemohon mendalilkan bahwa rumusan Pasal 215 KUHAP bertentangan dengan hak atas pemeriksaan yang adil sebagaimana dijamin dalam UUD 1945.
MK dalam putusannya menerima sebagian permohonan dan menghapus kata "Ahli" dari pasal tersebut. Mahkamah berpendapat bahwa penghapusan kata tersebut justru mempertegas perlindungan terhadap saksi.
Putusan MK ini bersifat final dan mengikat. Artinya, seluruh aparat penegak hukum wajib menyesuaikan praktik penyidikan dengan putusan tersebut.
Reaksi dan Langkah Selanjutnya
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari Kepolisian atau Kejaksaan mengenai putusan MK tersebut. Namun, putusan ini diperkirakan akan diikuti dengan penyesuaian dalam petunjuk teknis penyidikan.
Pakar hukum pidana menyoroti pentingnya sosialisasi putusan MK kepada penyidik dan penuntut umum. Tanpa pemahaman yang memadai, penghapusan kata "Ahli" bisa menimbulkan kebingungan di lapangan.
MK juga menegaskan bahwa putusan ini tidak mengurangi kewenangan penyidik untuk menggali keterangan dari ahli. Penyidik tetap dapat mengajukan pertanyaan yang relevan, asalkan tidak bersifat menjerat.
Ke depan, DPR dan pemerintah perlu mempertimbangkan untuk merevisi KUHAP secara menyeluruh agar tidak terjadi lagi multitafsir serupa.
Analisis Redaksi
Putusan MK yang menghapus kata "Ahli" dalam Pasal 215 KUHAP patut diapresiasi sebagai upaya memperjelas perlindungan hukum bagi saksi. Namun, ada paradox yang perlu dicermati: di satu sisi, penghapusan ini mempertegas bahwa larangan pertanyaan menjerat hanya berlaku untuk saksi; di sisi lain, ahli justru kehilangan perlindungan eksplisit.
Dalam praktik, ahli sering dihadapkan pada pertanyaan yang bersifat menjerat, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan kepentingan besar. Tanpa perlindungan yang jelas, posisi ahli bisa menjadi rentan. MK seharusnya tidak hanya menghapus kata "Ahli", tetapi juga memberikan penegasan bahwa larangan pertanyaan menjerat berlaku untuk semua pihak yang diperiksa.
Selain itu, putusan ini menunjukkan bahwa KUHAP kita masih memiliki banyak celah yang perlu diperbaiki. Revisi KUHAP yang komprehensif menjadi keniscayaan agar proses hukum berjalan adil dan tidak menimbulkan multitafsir.
Sumber: hukumonline.com, mkri.id
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0