Kemenhut Dorong Safe Harbour untuk Kepastian Hukum Pasar Karbon Global
Kementerian Kehutanan mendorong pendekatan safe harbour untuk memberi kepastian hukum bagi perusahaan yang membeli kredit karbon berkualitas tinggi dan menyampaikan klaim iklim secara bertanggung jawab. Mekanisme ini dinilai bisa menekan risiko hukum sekaligus menarik pembiayaan aksi iklim.
Dorongan itu disampaikan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) Kemenhut, Laksmi Wijayanti, dalam peluncuran laporan Unlocking Demand in Voluntary Carbon Markets through Safe Harbour Mechanisms: A Recommendation to Governments di Paviliun Indonesia pada Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-31 (COP31 UNFCCC), Antalya, Türkiye, Sabtu (14/11/2026).
Baca juga: MK Hapus Kata 'Ahli' di Pasal 215 KUHAP: Apa Dampaknya bagi Pemeriksaan Saksi?
Laporan tersebut dikembangkan oleh International Emissions Trading Association (IETA) bersama Coalition to Grow Carbon Markets. Isinya merekomendasikan langkah pemerintah untuk mengurangi ketidakpastian hukum dan risiko reputasi perusahaan saat memakai kredit karbon serta menyampaikan klaim iklim.
Apa Itu Safe Harbour dan Mengapa Dibahas di COP31
Safe harbour adalah perlindungan hukum bersyarat bagi perusahaan yang memenuhi kriteria tertentu. Perlindungan ini tidak otomatis. Ada syarat integritas kredit karbon dan ketepatan klaim lingkungan yang harus dipenuhi perusahaan.
Laporan yang diluncurkan di Paviliun Indonesia itu mengusulkan tiga hal utama. Pertama, pengembangan pedoman pemerintah. Kedua, sistem pelabelan atau sertifikasi yang diakui. Ketiga, kerangka hukum yang lebih kuat untuk meningkatkan kepastian bagi pelaku pasar.
Menurut Laksmi, pasar karbon punya potensi besar memobilisasi pendanaan swasta bagi aksi iklim. Namun pertumbuhannya tidak cukup hanya bergantung pada ketersediaan kredit karbon. Ada faktor lain yang sama penting: kepercayaan pembeli dan kepastian hukum.
Baca juga: Gibran Mundur dari Wapres: Pakar Hukum UMY Jelaskan Syarat Hak Pensiun
"Pasar karbon memiliki potensi yang sangat besar untuk memobilisasi pembiayaan swasta bagi aksi iklim. Namun, pertumbuhannya membutuhkan lebih dari sekadar pasokan kredit karbon yang memadai. Diperlukan kepercayaan pembeli, kepastian hukum, serta keyakinan terhadap integritas lingkungan dari kredit karbon dan kredibilitas klaim iklim perusahaan," ujar Laksmi dalam siaran pers yang diterima redaksi, Senin (16/11/2026).
Ia menjelaskan, perusahaan semakin menghadapi risiko hukum dan reputasi ketika membeli kredit karbon maupun mengomunikasikan penggunaannya sebagai bagian dari aksi iklim. Ketidakpastian itu bisa menghambat investasi, termasuk pada proyek karbon berkualitas tinggi yang sudah memenuhi persyaratan lingkungan.
Safe harbour bukan berarti membebaskan perusahaan dari tanggung jawab hukum. Mekanisme ini juga tidak memberi jaminan mutlak atas kualitas kredit karbon. Perlindungan tetap mensyaratkan standar integritas kredit karbon dan ketepatan klaim lingkungan perusahaan.
Pihak yang Terlibat dan Rekomendasi Laporan IETA
Peluncuran laporan itu melibatkan Coalition to Grow Carbon Markets, IETA, serta perwakilan pemerintah dan pelaku pasar karbon internasional. Rekomendasi di dalamnya ditujukan untuk meningkatkan kepercayaan pelaku usaha terhadap kredit karbon berintegritas tinggi.
Selain itu, laporan mendorong perlindungan terhadap risiko hukum dan reputasi melalui kebijakan yang transparan dan bertanggung jawab. Pendekatan safe harbour menjadi salah satu mekanisme yang dibahas untuk memberikan perlindungan hukum bersyarat dengan kriteria yang jelas.
Pemerintah Indonesia memakai forum COP31 untuk menegaskan posisi bahwa kepastian hukum pasar karbon harus berjalan seiring penerapan standar lingkungan dan sosial. Bagi Kemenhut, ini bukan sekadar soal transaksi. Ada dimensi tata kelola hutan yang melekat pada setiap kredit karbon yang diperdagangkan.
Laksmi menekankan bahwa kelayakan kredit karbon juga harus mempertimbangkan kepatuhan terhadap ketentuan negara asal. Cakupannya meliputi hak atas lahan, perlindungan keanekaragaman hayati, pengamanan lingkungan dan sosial, serta mekanisme pembagian manfaat kepada masyarakat.
"Persyaratan tersebut sangat penting dalam sektor kehutanan, karena kegiatan karbon berkaitan erat dengan tata kelola hutan, masyarakat lokal, masyarakat hukum adat, serta perlindungan ekosistem dalam jangka panjang," tegas Laksmi.
Pernyataan itu menempatkan safe harbour bukan sebagai jalan pintas bagi perusahaan. Mekanisme ini justru menuntut perusahaan membuktikan bahwa kredit yang dibeli benar-benar memenuhi standar, bukan sekadar klaim di laporan keberlanjutan.
Latar Belakang: Risiko Hukum yang Menahan Permintaan Kredit Karbon
Pasar karbon sukarela atau voluntary carbon market tumbuh dari kebutuhan perusahaan untuk menutup emisi yang sulit dihilangkan. Namun pertumbuhan itu menghadapi hambatan yang tidak kecil: ketidakpastian hukum dan risiko reputasi.
Perusahaan yang membeli kredit karbon bisa menghadapi pertanyaan hukum jika klaim iklimnya dipersoalkan. Reputasinya juga bisa terdampak jika kredit yang dibeli dianggap tidak berkualitas. Kondisi ini membuat banyak pembeli potensial menahan diri.
Laporan IETA dan Coalition to Grow Carbon Markets mencoba menjawab persoalan itu. Rekomendasinya mengarah pada pedoman pemerintah, sertifikasi yang diakui, dan kerangka hukum yang lebih kuat. Tujuannya satu: memberi kepastian bagi pelaku pasar tanpa mengorbankan integritas lingkungan.
Dalam konteks Indonesia, persoalan menjadi lebih rumit karena kredit karbon hutan bersinggungan langsung dengan masyarakat lokal dan masyarakat hukum adat. Tata kelola hutan, hak atas lahan, dan pembagian manfaat menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kelayakan kredit.
Karena itu, penguatan kerangka hukum pasar karbon perlu berjalan seiring penerapan standar lingkungan dan sosial. Kemenhut menyebut hal ini sebagai syarat agar pengembangan pasar karbon tetap sejalan dengan kebijakan nasional dan komitmen iklim Indonesia.
Langkah Indonesia: Landasan Hukum, Kontrak Standar, dan Penyelesaian Sengketa
Laksmi menyampaikan, Indonesia terus memperkuat landasan hukum dan tata kelola perdagangan karbon. Ada tiga area yang menjadi perhatian.
- Pengembangan pendekatan safe harbour sebagai perlindungan hukum bersyarat bagi pelaku pasar.
- Kontrak yang lebih terstandar untuk meningkatkan kepastian transaksi.
- Mekanisme penyelesaian sengketa agar perselisihan tidak menghambat investasi.
Penguatan tersebut diharapkan meningkatkan kepastian transaksi sekaligus menjaga agar pengembangan pasar karbon tetap sejalan dengan kebijakan nasional dan komitmen iklim Indonesia.
Dalam siaran pers yang sama, Laksmi menegaskan ambisi Indonesia di pasar karbon hutan. "Bagi Indonesia, ambisi kami adalah mengembangkan pasar karbon hutan yang kompetitif dan tepercaya, mampu menarik investasi yang bertanggung jawab, mendukung komitmen iklim nasional, melindungi keanekaragaman hayati, serta memberikan manfaat yang adil bagi masyarakat lokal," pungkasnya.
Pernyataan itu menutup rangkaian diskusi di Paviliun Indonesia. Namun implementasinya masih menunggu tindak lanjut: bagaimana pedoman pemerintah disusun, bagaimana sertifikasi diakui, dan bagaimana kerangka hukumnya diperkuat.
Rekomendasi dalam laporan ditujukan untuk meningkatkan kepercayaan pelaku usaha terhadap kredit karbon berintegritas tinggi. Sekaligus memperkuat perlindungan terhadap risiko hukum dan reputasi melalui kebijakan yang transparan dan bertanggung jawab.
Bagi pasar karbon global, arahnya jelas: permintaan tidak akan tumbuh hanya karena pasokan kredit tersedia. Pembeli butuh kepastian bahwa kredit yang mereka beli sah secara hukum dan kredibel secara lingkungan. Safe harbour adalah salah satu jawaban yang sedang diuji di COP31.
Analisis Redaksi: Safe Harbour Bukan Jalan Pintas
Gagasan safe harbour masuk akal secara ekonomi. Ketidakpastian hukum membuat perusahaan enggan membeli kredit karbon, terutama yang harganya premium karena kualitasnya tinggi. Tanpa permintaan, pembiayaan aksi iklim dari sektor swasta akan tetap tipis. Di titik ini, kepastian hukum menjadi prasyarat pasar, bukan pelengkap.
Tetapi ada jebakan yang harus dihindari. Safe harbour bisa berubah menjadi tameng bagi perusahaan yang klaim iklimnya lemah. Karena itu, syarat integritas kredit dan ketepatan klaim harus tegas, terukur, dan diaudit. Tanpa itu, mekanisme ini hanya memindahkan risiko dari perusahaan ke publik, sementara emisi tetap tidak turun.
Posisi Kemenhut yang menekankan kepatuhan terhadap ketentuan negara asal, hak atas lahan, dan pembagian manfaat kepada masyarakat sudah tepat. Di sektor kehutanan, kredit karbon tidak pernah netral. Ia menyentuh tata kelola hutan, masyarakat lokal, dan masyarakat hukum adat. Perlindungan hukum bagi pembeli tidak boleh melemahkan perlindungan bagi masyarakat yang hidup di sekitar proyek.
Ujian sesungguhnya bukan pada laporan yang diluncurkan di Antalya, melainkan pada aturan turunannya di Indonesia. Jika pedoman pemerintah, sertifikasi, dan mekanisme penyelesaian sengketa disusun transparan, pasar karbon hutan bisa kompetitif dan tepercaya. Jika tidak, safe harbour hanya akan menjadi istilah baru dalam dokumen kebijakan yang tidak mengubah apa pun di lapangan.
Sumber: nikel.co.id, ieta.org
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0