Bursa Kandidat Wapres Mengerucut ke Kader Gerindra, Jubir Partai Buka Suara
Bursa kandidat wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka mengerucut ke tiga kader Partai Gerindra: Sufmi Dasco Ahmad, Ahmad Muzani, dan Sugiono. Jubir Gerindra Sugiat Santoso menegaskan usulan kader partai bukan berarti mengesampingkan aspek teknokratis dan profesionalitas.
Pernyataan itu disampaikan Sugiat di tengah menguatnya spekulasi soal siapa yang akan mendampingi Presiden Prabowo Subianto setelah Gibran menyatakan berhenti dari jabatan wakil presiden. Nama ketiga kader Gerindra itu disebut-sebut paling santer masuk bursa.
Baca juga: Kubu Netanyahu Ingin Gabung Koalisi Eisenkot, Tapi Tolak Ben Gvir
Sugiat berbicara dalam dialog Sapa Indonesia Pagi KompasTV, Senin (16/11/2026). Ia menepis anggapan bahwa mengusulkan kader sendiri berarti menutup pintu bagi figur teknokrat dari luar partai.
Tiga Nama Kader Gerindra di Bursa Cawapres
Nama Sufmi Dasco Ahmad, Ahmad Muzani, dan Sugiono muncul sebagai kandidat yang paling sering disebut. Ketiganya merupakan kader inti Partai Gerindra yang selama ini berada di lingkar kekuasaan Prabowo.
Sufmi Dasco Ahmad saat ini menjabat Wakil Ketua DPR. Ahmad Muzani memimpin MPR. Adapun Sugiono dikenal sebagai salah satu kader yang dipercaya menduduki posisi strategis di pemerintahan.
Menurut Sugiat, rekam jejak ketiganya cukup untuk menjawab keraguan soal kapasitas. Ia menyoroti latar belakang Dasco yang bukan hanya politikus, tetapi juga akademisi.
Baca juga: Kingmaker Tanpa Kuasa: Dilema Partai Palestina di Pemilu Israel 2026
"Misalnya kalau nanti benar bahwa yang diusulkan oleh Pak Prabowo adalah Bang Dasco, saya pikir memang selain beliau seorang politikus mumpuni, juga seorang rektor, akademisi, guru besar," kata Sugiat.
Ia menambahkan, dalam dua tahun pemerintahan Prabowo, Dasco berperan membantu menyelesaikan sejumlah isu krusial dari sisi legislatif. "Banyak sekali isu-isu yang seharusnya menjadi ranah eksekutif, eh Bang Dasco sebagai legislatif membantu bagaimana pemerintahan Pak Prabowo menuntaskan beberapa isu krusial," ujarnya.
Alasan Jubir Gerindra Sebut Kader Partai Tetap Profesional
Kritik yang beredar di publik menyebut pencalonan kader partai berpotensi menggeser pertimbangan profesionalitas. Sugiat menolak logika itu.
Ia menilai profesionalitas tidak ditentukan oleh asal-usul politik seseorang. Kader partai, menurutnya, justru memiliki pemahaman lebih soal arah kebijakan pemerintahan karena terlibat langsung dalam proses politik.
"Kalau kader Gerindra diusulkan, bukan berarti pihaknya mengesampingkan aspek teknokratis dan profesionalitas dalam pemilihan wapres," kata Sugiat, seperti dikutip dari pemberitaan Kompas TV.
Ia juga menegaskan bahwa keputusan akhir tetap berada di tangan Prabowo. Partai, katanya, hanya menyiapkan kader terbaik bila presiden membutuhkan.
Pernyataan senada sebelumnya juga muncul soal Dasco yang disebut tak meminta didukung menjadi wapres. Sikap itu, menurut Sugiat, bagian dari menghormati kewenangan presiden dalam memilih pendampingnya.
Dorongan agar Prabowo Jelaskan Alasan ke Publik
Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia (LSI) Jayadi Hanan menilai Prabowo perlu memberi penjelasan terbuka bila mengusulkan kandidat dari koalisi atau partainya sendiri.
Penjelasan itu, menurut Jayadi, penting agar publik memahami dasar pertimbangan presiden. Terutama soal kemampuan wapres baru dalam mengimplementasikan dan membantu mengelola kebijakan strategis pemerintah.
"Kalau pertanyaan publik mengapa hanya Gerindra (jadi kandidat wapres), itu yang bisa menjelaskan nanti Pak Prabowo bersama partai-partai," kata Jayadi.
Ia menyoroti bahwa pertanyaan publik bukan sekadar soal nama, tetapi soal logika politik di balik pilihan tersebut. Tanpa penjelasan, ruang spekulasi akan makin lebar.
Pandangan ini sejalan dengan diskusi publik yang berkembang di berbagai kanal pemberitaan nasional, termasuk soal tidak adanya aturan khusus dalam UUD 1945 mengenai mekanisme penggantian wapres di tengah masa jabatan.
Latar Belakang Mundurnya Gibran dan Proses Penggantian
Gibran Rakabuming Raka mengumumkan berhenti dari jabatan wakil presiden di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (12/11/2026). Pengumuman itu disampaikan langsung di hadapan Prabowo.
Dalam momen tersebut, Ketua MPR Ahmad Muzani dan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad tampak mengapit Presiden Prabowo dan Gibran. Kehadiran keduanya menegaskan posisi mereka di lingkar inti kekuasaan.
Mundurnya Gibran membuka proses politik baru: memilih wapres pengganti untuk sisa masa jabatan. Proses ini melibatkan presiden, partai koalisi, dan lembaga legislatif.
Sejumlah nama sempat muncul dalam daftar delapan kandidat yang beredar di ruang publik. Selain tiga kader Gerindra, ada nama Puan Maharani hingga Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang disebut dalam berbagai pemberitaan.
Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan bahkan menyebut hampir semua ketua umum partai politik tidak mengajukan kader sendiri. Menurutnya, partai-partai sepakat wapres berasal dari Gerindra.
Dampak Politik dan Langkah Selanjutnya
Mengerucutnya bursa ke kader Gerindra memberi sinyal kuat soal arah koalisi. Partai-partai mitra pemerintah tampaknya memilih tidak membuka front baru dengan memperebutkan kursi wapres.
Bagi Gerindra, posisi wapres menjadi penguat konsolidasi internal. Namun bagi publik, keputusan itu memunculkan pertanyaan soal representasi koalisi yang selama ini dibangun.
- Prabowo memegang kewenangan penuh mengusulkan nama wapres pengganti.
- Tiga kader Gerindra disebut paling santer masuk bursa: Dasco, Muzani, dan Sugiono.
- Partai koalisi disebut tidak mengajukan kader sendiri.
- Publik menunggu penjelasan resmi soal dasar pertimbangan presiden.
Sejumlah pengamat mengingatkan dampak politik bila presiden dan wapres berasal dari partai yang sama. Konsentrasi kekuasaan di satu partai bisa memengaruhi mekanisme kontrol antarlembaga.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pengumuman resmi soal nama yang dipilih. Proses politik masih berjalan, dan pernyataan Prabowo akan menjadi penentu arah berikutnya.
Untuk konteks aturan dan dinamika parlemen, pemberitaan terkait juga dapat ditelusuri melalui kanal Kompas.com.
Analisis Redaksi
Pernyataan Sugiat soal profesionalitas kader partai layak dicatat, tetapi belum menjawab inti keresahan publik. Persoalannya bukan sekadar apakah seorang kader capable, melainkan apakah mekanisme pemilihan wapres memberi ruang bagi pertimbangan yang lebih luas dari kepentingan koalisi.
Ketika hampir semua ketua umum partai disebut sepakat menyerahkan kursi wapres ke Gerindra, yang terlihat bukan kompetisi gagasan, melainkan pembagian kuasa yang rapi. Publik berhak tahu apa yang dipertukarkan dalam kesepakatan itu.Jayadi Hanan menempatkan jari pada titik yang tepat: penjelasan presiden. Tanpa itu, isu teknokratis versus kader partai hanya menjadi debat permukaan. Yang dipertaruhkan adalah kualitas kontrol pemerintahan dan kepercayaan publik pada proses politik yang transparan.
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0