Parpol Koalisi Bungkam Soal Cawapres Pengganti Gibran, Pengamat: Opsi Prabowo Profesional atau Kader Gerindra

Nov 16, 2026 - 15:30
 0  1
Parpol Koalisi Bungkam Soal Cawapres Pengganti Gibran, Pengamat: Opsi Prabowo Profesional atau Kader Gerindra

Partai-partai koalisi pemerintahan belum mengusulkan nama calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka. Pengamat politik Arifki Chaniago menilai Presiden Prabowo Subianto punya dua opsi: figur profesional atau kader Partai Gerindra.

Ad
Ad

Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Indonesia itu menyampaikan analisisnya pada Senin (16/11/2026) di Jakarta. Menurut Arifki, Prabowo memiliki pertimbangan politik dan kebutuhan pemerintahan dalam menentukan sosok wakil presiden.

Baca juga: To Lam Bertemu Pemimpin Laos dan Kamboja: Poros Strategis Segitiga Vietnam

“Presiden Prabowo tentu perlu mempertimbangkan figur profesional, khususnya yang memiliki kompetensi kuat di bidang ekonomi,” ujar Arifki seperti dikutip Aktual.com.

Dua opsi yang dipertimbangkan Prabowo

Arifki menjelaskan, figur profesional dengan keahlian ekonomi maupun kader internal Gerindra memiliki keunggulan masing-masing. Keduanya dinilai layak dipertimbangkan Presiden.

Untuk figur profesional, Arifki menyoroti pentingnya kapasitas teknokratis. Di tengah ketidakpastian ekonomi global dan orientasi kebijakan ekonomi Prabowo yang cenderung menempatkan negara sebagai aktor utama, kehadiran wakil presiden dengan kapasitas ekonomi yang kuat bisa menjadi nilai tambah.

“Kemampuan teknokratis dibutuhkan untuk memastikan kebijakan ekonomi pemerintah berjalan secara terukur, efektif, dan berkelanjutan,” jelasnya.

Baca juga: Parpol Koalisi Sepakat Wapres Baru dari Kader Gerindra, Zulkifli Hasan Buka Suara

Selain bidang ekonomi, Arifki menilai figur profesional dari kalangan hukum juga layak masuk pertimbangan. Hal itu dikaitkan dengan agenda pemerintahan Prabowo dalam pemberantasan korupsi dan pembenahan penegakan hukum.

Figur profesional, kata dia, juga berpotensi memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah. “Figur profesional bisa menjadi pilihan yang relatif lebih netral secara politik. Mereka dapat memperkuat kapasitas teknokratis pemerintahan tanpa membawa beban kompetisi elektoral partai,” ujarnya.

Arifki menambahkan, figur profesional yang tidak memiliki ambisi politik elektoral pada 2029 lebih mudah diterima sebagai mitra kerja presiden.

Di sisi lain, kader Partai Gerindra disebut memiliki keuntungan politik bagi Prabowo. Kader Gerindra punya kedekatan ideologis dan organisatoris dengan Presiden. Kedekatan itu dinilai dapat mempermudah koordinasi politik dan komunikasi dalam pemerintahan.

Namun, Arifki mengingatkan konsekuensi bagi partai-partai koalisi jika wakil presiden berasal dari Gerindra.

“Kalau wakil presidennya berasal dari Gerindra, maka ketika program pemerintah berhasil, insentif elektoralnya berpotensi lebih banyak dipanen Gerindra. Sebaliknya, jika kinerja pemerintah tidak memuaskan, partai-partai koalisi bisa saja mengambil jarak untuk mengamankan posisi politik masing-masing,” ungkapnya.

Mengapa partai koalisi belum ajukan nama

Arifki menyoroti sikap partai-partai koalisi yang belum secara terbuka mengusulkan calon wakil presiden. Ia mengemukakan tiga kemungkinan yang melatarbelakangi sikap tersebut.

Pertama, partai koalisi dinilai tidak ingin dianggap memiliki ambisi membangun poros politik sendiri menjelang Pemilihan Presiden 2029. Pengajuan kader sebagai calon wakil presiden dapat dibaca sebagai upaya partai memperkuat posisi tawar menjelang kontestasi politik berikutnya.

Kedua, partai-partai koalisi kemungkinan memilih menunggu keputusan Presiden Prabowo daripada secara terbuka mengajukan nama kader. Sikap itu dinilai sebagai bentuk kehati-hatian agar partai tidak dianggap melakukan manuver politik dalam proses penentuan wakil presiden.

Ketiga, partai koalisi kemungkinan sedang mempersiapkan strategi politik masing-masing untuk menghadapi Pemilu 2029. Posisi wakil presiden dapat memengaruhi keleluasaan partai dalam menentukan sikap politik karena harus ikut bertanggung jawab terhadap kinerja pemerintahan.

“Jangan sampai kursi wakil presiden justru menjadi beban politik bagi partai. Sebab, ketika kadernya berada di posisi RI-2, partai akan lebih sulit mengambil jarak atau membangun positioning yang berbeda dari pemerintah menjelang 2029,” kata Arifki.

Menurutnya, persaingan antara figur profesional dan kader Gerindra tidak hanya berkaitan dengan kedekatan personal terhadap Prabowo. Pertimbangan juga mencakup kemampuan calon wakil presiden dalam mendukung program pemerintah dan menjaga hubungan politik menjelang Pemilu 2029.

Dasar konstitusional pengisian jabatan wakil presiden

Berdasarkan Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari untuk memilih satu dari dua calon yang diusulkan Presiden.

Ketentuan tersebut menjadi dasar konstitusional dalam proses pengisian jabatan wakil presiden setelah pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka. Pasal ini memberi mandat kepada MPR untuk memilih, tetapi calon tetap berasal dari usulan Presiden.

Arifki menegaskan, keputusan Presiden dalam menentukan calon wakil presiden akan berkaitan dengan kebutuhan teknokratis dan pertimbangan politik pemerintahan.

“Pada akhirnya, Prabowo membutuhkan wakil presiden yang bukan hanya loyal, tetapi juga mampu melengkapi misi presiden, memperkuat kinerja pemerintahan, dan tidak menciptakan persoalan politik baru. Jadi, keputusan ini akan sangat ditentukan oleh kombinasi kebutuhan teknokratis dan kalkulasi politik Prabowo,” pungkasnya.

Hingga berita ini ditulis, belum ada partai koalisi yang secara resmi mengajukan nama calon wakil presiden. Presiden Prabowo juga belum mengumumkan dua nama yang akan diajukan ke MPR.

Dampak bagi stabilitas pemerintahan dan koalisi

Pemilihan wakil presiden pengganti Gibran akan memengaruhi peta politik koalisi. Jika Prabowo memilih figur profesional, partai-partai koalisi bisa merasa tidak mendapat bagian kekuasaan. Namun, pilihan ini dinilai lebih netral dan berpotensi meningkatkan kepercayaan publik.

Sebaliknya, jika Prabowo memilih kader Gerindra, koalisi mungkin akan menuntut kompensasi politik, misalnya kursi menteri tambahan atau dukungan untuk agenda legislasi. Kader Gerindra juga dianggap lebih mudah diajak koordinasi karena satu partai dengan Presiden.

Pengamat lain menilai proses ini akan menjadi ujian bagi konsolidasi demokrasi. Sebab, wakil presiden tidak dipilih langsung oleh rakyat, melainkan melalui mekanisme MPR. Legitimasi politik wakil presiden akan sangat bergantung pada kualitas calon yang diajukan Presiden.

Selain itu, kinerja wakil presiden akan menjadi sorotan menjelang Pemilu 2029. Partai koalisi perlu mempertimbangkan apakah akan mengambil jarak dari pemerintah atau tetap mendukung penuh, tergantung pada siapa yang dipilih.

Bagi Prabowo, keputusan ini bukan sekadar soal loyalitas, tetapi juga soal efektivitas pemerintahan. Wakil presiden harus mampu menjalankan tugas sehari-hari, termasuk memimpin rapat terbatas dan mewakili Presiden dalam acara kenegaraan.

Analisis Redaksi

Kebisuan partai koalisi bukan tanpa alasan. Mereka sedang menghitung risiko politik. Mengusulkan kader sendiri sebagai wakil presiden bisa membuka peluang konflik internal koalisi. Sebaliknya, menunggu keputusan Prabowo dianggap lebih aman, meski pasif.

Namun, sikap pasif itu juga bisa dibaca sebagai kelemahan. Partai koalisi seolah tidak siap mengambil inisiatif dalam momen krusial. Padahal, posisi wakil presiden sangat strategis untuk mengawal agenda partai.

Prabowo dihadapkan pada pilihan sulit. Figur profesional memberi warna teknokratis, tetapi bisa melemahkan ikatan politik dengan partai. Kader Gerindra memperkuat kohesi, tetapi berisiko memicu kecemburuan koalisi.

Yang lebih penting, proses ini harus transparan dan akuntabel. MPR akan memilih dari dua nama yang diajukan Presiden. Publik berhak tahu kriteria yang digunakan, bukan sekadar tebak-tebakan politik.

Jika Prabowo mampu memilih figur yang tepat, pengisian jabatan wakil presiden bisa menjadi momentum memperkuat pemerintahan. Sebaliknya, keputusan yang salah bisa menimbulkan gejolak politik baru di tengah tantangan ekonomi global.

Sumber: mpr.go.id

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Angry Angry 0
Sad Sad 0
Wow Wow 0
admin As a passionate news reporter, I am fueled by an insatiable curiosity and an unwavering commitment to truth. With a keen eye for detail and a relentless pursuit of stories, I strive to deliver timely and accurate information that empowers and engages readers.
Ad
Ad