Parpol Koalisi Sepakat Wapres Baru dari Kader Gerindra, Zulkifli Hasan Buka Suara
Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan memastikan partainya tidak akan mengajukan kader sendiri sebagai calon Wakil Presiden (wapres) untuk menggantikan Gibran Rakabuming Raka. Keputusan serupa, kata dia, diambil nyaris seluruh partai politik anggota Koalisi Indonesia Maju (KIM).
Menurut Zulkifli, partai koalisi pengusung Prabowo pada Pemilu 2024 telah menemukan kesepakatan: kursi wapres diserahkan kepada kader Partai Gerindra untuk mendampingi Prabowo hingga 2029.
Baca juga: To Lam Bertemu Pemimpin Laos dan Kamboja: Poros Strategis Segitiga Vietnam
"Hampir semua Ketum Parpol tidak mengajukan kadernya. Kita sepakat dari Partai Gerinda. Kalau pun diminta, [kita] serahkan sepenuhnya kepada bapak presiden [Prabowo], siapa yang beliau nyaman, siapa yang beliau setuju," kata Zulkifli dikutip, Senin (16/11/2026).
Pernyataan itu menegaskan arah koalisi setelah MPR mengirim surat kepada Presiden Prabowo untuk mengajukan dua nama calon wapres dalam kurun 14 hari. Simak ulasan lengkapnya di Bloomberg Technoz.
Kronologi: Surat MPR dan Batas 14 Hari
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) telah mengirimkan surat resmi kepada Presiden Prabowo Subianto. Isinya permintaan agar kepala negara mengajukan dua nama calon wakil presiden dalam waktu 14 hari.
Aturan tersebut merujuk pada mekanisme pengisian kekosongan jabatan wapres. Nama yang diajukan harus berasal dari usulan partai atau koalisi partai pemenang Pemilu 2024.
Dalam konteks inilah pernyataan Zulkifli Hasan muncul. Ia menyatakan partai koalisi tidak mengajukan kader masing-masing, melainkan menyerahkan sepenuhnya kepada Prabowo.
"Kita serahkan sepenuhnya kepada bapak presiden. Nanti untuk kader-kadernya dari Partai Gerindra," ujarnya menegaskan.
Sejumlah pemberitaan terkait sebelumnya menyebut MPR menargetkan pemilihan wapres baru pada 2 Desember 2026. Namun, artikel ini fokus pada kesepakatan parpol koalisi dan pernyataan Zulkifli.
Pihak yang Terlibat dan Sikap Parpol Koalisi
Zulkifli Hasan adalah Ketua Umum PAN sekaligus Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Dalam pernyataannya, ia mewakili sikap partai koalisi yang solid mendukung kader Gerindra.
Partai yang disebut telah sepakat meliputi PAN, Partai Gerindra, Partai Golkar, dan Partai Demokrat. Keempatnya adalah pengusung utama Prabowo pada Pemilu 2024.
Menurut Zulkifli, hampir semua ketua umum parpol tidak mengajukan kadernya. Sikap ini menunjukkan koalisi menyerahkan sepenuhnya kepada presiden untuk memilih nama yang paling nyaman dan disetujui.
"Kalau pun diminta, [kita] serahkan sepenuhnya kepada bapak presiden," kata Zulkifli.
Pernyataan ini juga menepis spekulasi bahwa kursi wapres akan diperebutkan antarpartai koalisi. Dengan begitu, bola panas berada di tangan Prabowo dan Partai Gerindra.
Latar Belakang: Mengapa Kursi Wapres Kosong?
Kursi wapres menjadi sorotan setelah Gibran Rakabuming Raka tidak lagi menjabat. Sejumlah pemberitaan menyebut Gibran telah berpamitan meninggalkan Istana Wakil Presiden.
Pengisian kekosongan jabatan wapres diatur dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Presiden mengajukan dua nama kepada MPR untuk dipilih dalam sidang.
Partai atau koalisi partai pemenang Pemilu 2024 memiliki hak mengusulkan nama. Karena itu, KIM sebagai koalisi pengusung Prabowo menjadi pintu masuk utama pencalonan.
Dalam beberapa hari terakhir, sejumlah nama muncul di bursa calon wapres. Salah satunya Yusril Ihza Mahendra, yang angkat bicara soal namanya masuk bursa. Ada pula dukungan dari Gerindra Sumbar untuk Dasco menjadi wapres pengganti Gibran.
PDIP juga memberi catatan: wapres baru jangan menjadi "matahari kembar" bagi Prabowo. Sementara MPR menegaskan calon wapres tidak harus dari partai koalisi.
Dampak Kesepakatan bagi Peta Politik 2029
Kesepakatan parpol koalisi memperkuat posisi Gerindra sebagai partai penguasa. Kursi wapres dari kader Gerindra berarti duet eksekutif sepenuhnya berasal dari partai yang sama.
Bagi PAN, Golkar, dan Demokrat, keputusan tidak mengajukan kader menunjukkan prioritas menjaga stabilitas koalisi. Mereka memilih mendukung presiden daripada membuka pertarungan internal.
Namun, keputusan ini juga menimbulkan konsekuensi politik. Partai koalisi kehilangan kesempatan menempatkan wakilnya di kursi wapres, yang selama ini menjadi simbol pembagian kekuasaan.
Di sisi lain, publik akan mencermati siapa nama yang akhirnya dipilih Prabowo. Sosok tersebut harus mampu menjalankan tugas wapres dan menjaga hubungan dengan parlemen.
Sejumlah pengamat menilai pemilihan wapres dari kader Gerindra bisa mempercepat konsolidasi pemerintahan. Tetapi, hal itu juga bisa memicu kritik soal kurangnya representasi partai lain.
Langkah Selanjutnya: Menunggu Nama dari Prabowo
Setelah surat MPR diterima, Presiden Prabowo memiliki waktu 14 hari untuk mengajukan dua nama. Nama-nama itu akan dibahas dan dipilih oleh MPR.
Zulkifli Hasan menegaskan partai koalisi tidak akan memaksakan kader. "Kita serahkan sepenuhnya kepada bapak presiden. Nanti untuk kader-kadernya dari Partai Gerindra," katanya.
Dengan begitu, publik kini menunggu siapa kader Gerindra yang akan dipilih. Beberapa nama sudah muncul di permukaan, tetapi belum ada konfirmasi resmi dari istana.
Proses ini akan menjadi ujian pertama koalisi pasca-Gibran. Stabilitas politik hingga 2029 bergantung pada bagaimana Prabowo merangkul semua kekuatan.
Untuk informasi lebih lanjut mengenai dinamika politik nasional, kunjungi Bloomberg Technoz.
Analisis Redaksi
Kesepakatan parpol koalisi untuk menyerahkan kursi wapres kepada kader Gerindra adalah langkah pragmatis. Di satu sisi, ini menghindari perebutan kursi yang bisa meretakkan KIM. Di sisi lain, keputusan itu menunjukkan dominasi Gerindra dalam koalisi.
Pernyataan Zulkifli Hasan bahwa "hampir semua Ketum Parpol tidak mengajukan kadernya" patut dicermati. Apakah ini bentuk solidaritas tulus, ataukah karena memang tidak ada ruang negosiasi? Yang jelas, PAN, Golkar, dan Demokrat memilih diam daripada berkonflik.
Publik berhak menuntut transparansi. Presiden Prabowo harus memilih sosok yang kapabel, bukan sekadar kader partai. Wapres baru nanti akan menghadapi tantangan ekonomi dan politik yang tidak ringan. Jangan sampai kursi wapres hanya menjadi alat konsolidasi kekuasaan tanpa memperhatikan kualitas.
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0