Bursa Cawapres Pengganti Gibran Mengerucut: Dasco hingga Rosan dan Amran

Nov 16, 2026 - 16:10
 0  1
Bursa Cawapres Pengganti Gibran Mengerucut: Dasco hingga Rosan dan Amran

Bursa calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka mengerucut setelah partai-partai Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus memilih tidak mengajukan kader dan menyerahkan sepenuhnya pilihan kepada Presiden Prabowo Subianto. Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menyebut koalisi sepakat calon wapres berasal dari Partai Gerindra. Di luar partai, sejumlah menteri dan tokoh profesional masuk daftar kandidat potensial versi pengamat.

Ad
Ad

Pemilihan wakil presiden dijadwalkan berlangsung pada 9 Desember 2026 dalam sidang paripurna MPR. Nama calon harus diajukan Presiden dalam waktu 14 hari, dan tim verifikasi beranggotakan 36 orang akan memeriksa persyaratan setiap kandidat. Informasi ini pertama kali dilaporkan AFU.ID pada 16 November 2026.

Baca juga: Pengganti Gibran Berpotensi dari Gerindra, Pengamat Sebut Skenario Besar Prabowo untuk 2029

Kronologi: dari AHY hingga Pertemuan Tertutup di Istana Bogor

Rangkaian peristiwa menuju pengisian kursi wapres bergerak cepat dalam sepekan. Pada Jumat, 13 November 2026, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyatakan partainya tidak mengajukan nama. Pernyataan itu disampaikan di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta Pusat.

"Partai Demokrat tidak mengajukan nama untuk mengisi jabatan wakil presiden," ujar AHY. Ia menegaskan partainya akan mengikuti mekanisme konstitusional dan menyerahkan keputusan pendamping Prabowo kepada Presiden.

Pada malam yang sama, para ketua umum partai koalisi memenuhi undangan pertemuan tertutup Prabowo di Istana Bogor. Menurut Zulhas, Presiden meminta waktu satu pekan untuk membahas kandidat bersama partai koalisi.

"Tapi tadi beliau menyampaikan, dikasih waktu satu minggu, nanti untuk dia mendiskusikan di internal siapa kira-kira usulan. Walaupun semua terserah kepada Bapak Presiden, ya. Tetapi catatan, kalau dari kader PAN, nggak ada," kata Zulhas.

Baca juga: To Lam Bertemu Pemimpin Laos dan Kamboja: Poros Strategis Segitiga Vietnam

Dua hari berselang, Minggu, 15 November 2026, Zulhas menyebut arah pilihan koalisi sudah jelas. "Hampir semua ketum parpol tidak mengajukan kadernya. Kita sepakat dari Gerindra," ucapnya. Ia meminta publik menunggu karena nama calon akan diketahui dalam sepekan.

PKB, PKS, dan Golkar Kompak Serahkan Bola ke Prabowo

Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid membenarkan partai-partai koalisi menyerahkan sepenuhnya nama pengganti Gibran kepada Prabowo. "Sepanjang pengetahuan saya PKB dan partai koalisi lainnya menyerahkan sepenuhnya kepada Pak Prabowo. Bolanya sepenuhnya di tangan Pak Prabowo, semoga mendapatkan yang terbaik," ucap Jazilul.

PKS juga menyatakan tidak mengusulkan nama dan menghormati partai pengusung Prabowo. Sikap serupa datang dari Golkar. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menyebut tiga kader Gerindra yang berpotensi menggantikan Gibran.

Ketiga nama itu adalah Wakil Ketua DPR sekaligus Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, Sekretaris Jenderal Gerindra Sugiono, dan Ketua MPR Ahmad Muzani. Muzani menarik dicatat karena memimpin lembaga yang akan menggelar pemilihan wapres pengganti.

  • Sufmi Dasco Ahmad — Wakil Ketua DPR, Ketua Harian Gerindra
  • Sugiono — Sekretaris Jenderal Gerindra
  • Ahmad Muzani — Ketua MPR, memimpin lembaga penyelenggara pemilihan
  • Rosan Perkasa Roeslani — Menteri Investasi dan Hilirisasi
  • Andi Amran Sulaiman — Menteri Pertanian
  • Sultan Bachtiar Najamudin — Ketua DPD

Nama Profesional dan Menteri Masuk Radar Pengamat

Direktur Utama KedaiKOPI Hendri Satrio memetakan kandidat ke dalam tiga kelompok: Gerindra dan koalisi, partai di luar koalisi, serta kalangan profesional atau masyarakat sipil, termasuk para menteri. Di jalur terakhir, ia menyebut Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Roeslani, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, dan Ketua DPD Sultan Bachtiar Najamudin. Ketiganya bukan kader Gerindra.

Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro menilai figur berlatar belakang ekonomi layak dipertimbangkan. Alasannya, ada tekanan di pasar saham dan beban kebijakan populis yang harus ditanggung pemerintahan Prabowo.

Agung menyoroti persoalan yang belum selesai, seperti stabilitas harga bahan pokok dan lapangan kerja. Menurut dia, dua isu itu bisa berbalik menjadi beban politik bagi Prabowo menjelang Pemilu 2029. Ia mencontohkan janji 19 juta lapangan kerja yang pernah disampaikan Gibran saat kampanye.

Dari luar koalisi, PDI Perjuangan ikut menyuarakan preferensi. Sejumlah pemberitaan menyebut PDIP menilai Dasco sebagai kandidat terbaik cawapres Prabowo, dan sikap itu diamplifikasi oleh dukungan sebagian anggota DPD, termasuk Komeng. Namun dinamika di luar KIM Plus belum mengubah mekanisme formal yang berjalan di MPR.

Jadwal MPR Bergeser dan Tim Verifikasi 36 Orang

MPR menggeser sidang paripurna pemilihan wakil presiden dari 2 Desember menjadi Rabu, 9 Desember 2026. Menurut Ketua Fraksi Gerindra di MPR Habiburokhman, nama calon harus diajukan dalam 14 hari, dan tim verifikasi beranggotakan 36 orang akan memeriksa persyaratan para calon.

Wakil Ketua MPR Sohibul Iman meminta verifikasi dilakukan hingga detail, terutama soal riwayat pendidikan. Permintaan itu masuk akal mengingat posisi wapres adalah jabatan publik yang akan disorot ketat sejak hari pertama.

Dasar konstitusionalnya ada di Pasal 8 ayat (2) UUD 1945. Pasal itu menetapkan MPR memilih satu dari dua calon yang diusulkan Presiden. Artinya, Prabowo memegang kendali penuh atas komposisi bursa, sementara MPR hanya memilih di antara nama yang diajukan.

Prosesnya bisa dipantau melalui pemberitaan resmi maupun kanal parlemen seperti situs MPR RI, yang biasanya merilis jadwal sidang paripurna dan dokumen terkait.

Dampak Politik dan Ekonomi di Balik Pemilihan Wapres

Pilihan Prabowo bukan sekadar soal komposisi kekuasaan. Figur yang masuk ke kursi wapres akan menentukan arah komunikasi ekonomi pemerintahan, terutama saat rupiah dan pasar saham menghadapi tekanan.

Jika Prabowo memilih kader Gerindra murni, sinyal yang dikirim adalah konsolidasi internal partai pengusung. Sebaliknya, memilih figur profesional seperti Rosan atau Amran mengirim pesan bahwa kompetensi teknis dan kinerja pemerintahan menjadi prioritas.

Bagi partai koalisi, sikap tidak mengajukan kader punya konsekuensi. Mereka kehilangan klaim formal atas kursi wapres, tetapi juga lepas dari risiko disalahkan jika kinerja pemerintahan tidak sesuai harapan publik. Zulhas dan Jazilul sama-sama menempatkan tanggung jawab penuh di tangan Presiden.

Beban politiknya nyata. Janji 19 juta lapangan kerja yang pernah disampaikan Gibran saat kampanye masih menjadi tolok ukur yang akan dipakai publik menilai wapres baru. Stabilitas harga bahan pokok juga menjadi ujian harian yang sulit dihindari.

Langkah Selanjutnya: Menunggu Nama dari Prabowo

Dalam sepekan ke depan, publik akan menunggu nama resmi yang diajukan Prabowo ke MPR. Zulhas sudah meminta semua pihak bersabar karena nama calon akan diketahui dalam waktu dekat.

Setelah nama masuk, tim verifikasi 36 orang bekerja memeriksa kelengkapan persyaratan, termasuk riwayat pendidikan sesuai permintaan Sohibul Iman. Verifikasi detail ini menjadi penjaga gawang sebelum paripurna 9 Desember 2026.

Yang jelas, bola ada di tangan Prabowo. Partai-partai sudah menyerahkan pilihan, dan MPR menunggu dua nama untuk dipilih salah satu. Semua mata kini tertuju pada Istana, bukan pada rapat koalisi.

Analisis Redaksi

Menarik membaca sikap kompak KIM Plus yang menolak mengajukan kader. Di permukaan, ini terlihat sebagai bentuk kepercayaan penuh kepada Prabowo. Tetapi ada logika politik lain yang lebih dingin: tidak ada partai yang mau menanggung risiko jika wapres baru gagal memenuhi ekspektasi publik.

Dengan menyerahkan nama ke Presiden, partai koalisi memindahkan seluruh beban legitimasi ke satu orang. Jika pilihan Prabowo tepat, semua ikut menuai hasil. Jika salah, tidak ada partai yang bisa dituntut bertanggung jawab atas nama yang mereka usulkan. Ini pola yang efisien secara politik, tetapi miskin akuntabilitas.

Karena itu, kualitas verifikasi di MPR menjadi penentu. Tim 36 orang yang diminta memeriksa hingga riwayat pendidikan sebaiknya tidak berhenti pada formalitas dokumen. Publik berhak tahu rekam jejak calon, termasuk konsistensi sikap politik dan kapasitas kerja, sebelum paripurna 9 Desember. Tanpa itu, pemilihan wapres hanya akan menjadi pengesahan, bukan pertimbangan.

Sumber: mpr.go.id

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Angry Angry 0
Sad Sad 0
Wow Wow 0
admin As a passionate news reporter, I am fueled by an insatiable curiosity and an unwavering commitment to truth. With a keen eye for detail and a relentless pursuit of stories, I strive to deliver timely and accurate information that empowers and engages readers.
Ad
Ad