Kuasa Hukum Sulaiman: 30 Tahun PT KAI Tak Pernah Kuasai Tanah Bongkaran Tanah Abang

Nov 16, 2026 - 16:50
 0  1
Kuasa Hukum Sulaiman: 30 Tahun PT KAI Tak Pernah Kuasai Tanah Bongkaran Tanah Abang

Kuasa hukum penggugat Sulaiman, Wilson Colling, S.H., M.H., menegaskan PT Kereta Api Indonesia tidak pernah secara fisik menguasai tanah bongkaran Tanah Abang, Jakarta Pusat, selama 30 tahun. Dalil itu disampaikan dalam sidang perdata Nomor 241/G.Pdt/2026 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (12/11/2026), dengan agenda mendengar empat saksi.

Ad
Ad

Sidang berlangsung di ruang Sujono, PN Jakpus, Jalan Bungur, Kemayoran. Perkara ini berjenis Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dan mempertemukan PT KAI sebagai tergugat dengan warga bernama Sulaiman sebagai penggugat. Agenda hari itu adalah pemeriksaan saksi dari pihak penggugat di hadapan Majelis Hakim.

Baca juga: Kemenkum Kalbar Sosialisasi Layanan Kewarganegaraan di Sanggau, Perkuat Kepastian Hukum Perbatasan

Wilson, yang juga bagian dari Tim Hukum dan Advokasi DPP Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya, membagi saksi yang dihadirkan ke dalam dua klasifikasi. Keterangan mereka menyorot peristiwa pembebasan gubuk liar pada 1993 dan 1994, serta pihak-pihak yang menerima uang pembebasan tersebut.

Kronologi Pembebasan Gubuk Liar 1993-1994 di Bongkaran Tanah Abang

Menurut Wilson, narasi yang selama ini dibangun pihak lawan menyebut ada pembayaran kepada penghuni liar di area tersebut. Saksi yang dihadirkan hari itu justru memperkuat peristiwa pembebasan yang berlangsung bertahap, bukan penguasaan oleh perusahaan negara.

"Saksi tentang tahun 1993, 1994, yang berkaitan dengan pembebasan gubuk-gubuk perumahan liar yang ada di area di dalam. Itu yang selama ini Ketua Umum DPP GRIB sudah menarasikan, bahwa pernah membayar kepada penghuni-penghuni liar yang ada di dalam," ujar Wilson kepada wartawan, termasuk Madina Line.Com, usai sidang.

Ia menjelaskan, pendekatan yang dipakai saat itu bersifat persuasif dan kekeluargaan. Warga diberi uang sebagai kompensasi untuk mengosongkan lahan. Nilainya bervariasi, mulai dari Rp5 juta hingga Rp7 juta, dan tidak dibayarkan sekaligus.

Baca juga: Ma Chung Malang Buka Prodi Business Law 2027/2028, Cetak Legal Entrepreneur

"Makanya, tadi kami ada dua klasifikasi saksi, satu tentang dia sebagai pendekatan secara persuasif melakukan pembayaran kepada rumah-rumah liar yang ada di lokasi area tersebut. Kedua, penerima manfaat. Penerima uang yang dahulu mereka menerima dari uang pembayaran pembebasan tersebut," kata Wilson.

Empat saksi yang hadir merupakan penerima pembebasan. Menurut Wilson, mereka memberikan keterangan tentang bagaimana proses pengosongan berjalan, termasuk soal warga yang memilih pindah ke luar lingkungan dan sebagian bertahan di sekitar lokasi.

Ia menyebut jumlah warga yang berdiam di sana tidak terlalu banyak, tetapi satu orang bisa menguasai banyak pintu. "Tapi satu orang itu bisa 10 pintu. Ada yang bisa 20 pintu. Itu kan rumah-rumah triplek jaman dulu, semi permanen. Jadi ada orang yang menyewa-nyewakan. Ketika pembayaran, mereka yang lain pulang ke Jawa dan lainnya," ucapnya.

Ada pula warga yang tidak pulang ke kampung halaman. Mereka hanya berpindah tak jauh dari lokasi, masih di lingkungan bongkaran Tanah Abang. Asal usul nama kawasan itu pun dijelaskan saksi: berasal dari aktivitas bongkar muat barang di kawasan tersebut.

Dalil Tanah Kosong dalam Warkah HPL PT KAI Dipertanyakan

Inti gugatan Sulaiman bukan soal kepemilikan sertifikat, melainkan asal usul tanah dan pelepasan haknya. Wilson mempertanyakan klaim PT KAI bahwa lahan tersebut kosong saat hak pengelolaan berpindah dari Kementerian Perhubungan.

"Lalu kalau dilihat dari Hak Pengguna Lahan (HPL) mereka dalam hal ini PT KAI dan perpindahan dari Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, itu dalam warkah tanah itu tanah kosong," ungkapnya.

Ia menilai keterangan itu tidak sesuai fakta. Pada 1998, ketika dokumen tersebut diterbitkan, kawasan itu sudah dihuni banyak orang. Menurut Wilson, klaim tanah kosong dalam warkah hanya menggambarkan penguasaan di atas kertas, bukan kondisi fisik di lapangan.

"Sedangkan terbitnya 1998, itu sudah ada banyak penghuni liar. Kalau itu hak pakainya timbul dan mengatakan dalam warkah tanah itu tanah kosong itu bohong. Bohongnya artinya dalam warkah tanah juga sudah bohong. Artinya, tanah itu hanya melakukan okupasi melalui surat. Mengenai fisiknya, tidak pernah dikuasai," tegasnya.

Wilson menyebut pembebasan tetap berjalan bertahap setelah 2002 hingga 2003. Sebagian warga masih bertahan. H. Hercules kemudian turun langsung mengetuk pintu ke pintu untuk melakukan pembayaran kepada warga, termasuk mereka yang berasal dari Indramayu dan Karawang.

Dari situ ia menyimpulkan, selama tiga dekade PT KAI tidak pernah hadir secara fisik di tanah bongkaran Tanah Abang. Yang menguasai lahan adalah ahli waris dan warga yang menempatinya. "Selama 30 tahun PT KAI tidak pernah ada di tanah bongkaran Tanah Abang, Jakpus dan Ahli waris yang menguasai," ujarnya.

Alasan Gugatan Baru Diajukan pada Agustus 2026

Wilson mengungkap alasan pihaknya baru mengajukan gugatan pada Agustus 2026, meski sengketa lahan sudah berlangsung puluhan tahun. Pemicunya adalah pernyataan Menteri Pekerjaan Umum Maruarar Sirait yang menyebut tanah bongkaran tersebut sudah inkracht atau berkekuatan hukum tetap.

Pernyataan itu diuji lewat jalur pengadilan. Menurut Wilson, jika tanah sudah inkracht, seharusnya ada putusan dari gugatan sebelumnya. Karena itu, gugatan perdata ini menjadi langkah pertama untuk menguji klaim tersebut.

"Kami baru melakukan gugatan di Agustus 2026, karena Menteri Pekerjaan Umum (PU) Maruarar Sirait mengatakan, tanah bongkaran tersebut sudah inchraat, makanya kami uji. Yang kami uji tentang kebohongan publik tentang, bahwa tanah tersebut sudah inchraat. Kalau sudah inchraat berarti sudah ada gugatannya. Makanya kami lakukan gugatan. Gugatannya baru sekali dilakukan," jelasnya.

Wilson menegaskan, pihaknya tidak menolak bila lahan itu hendak dipakai untuk perumahan harga murah bagi masyarakat. Namun ia menuntut alas hak warga di bawahnya diselesaikan lebih dulu. Menurut dia, negara hukum tidak memberi ruang bagi tindakan sewenang-wenang.

"Kalau tanah itu dipergunakan untuk tanah harga murah untuk masyarakat, pihaknya mendukung itu. Tapi alas hak bawah masyarakat harus diselesaikan. Tidak bisa sewenang-wenang bermain seperi itu karena ini negara hukum, makanya kami melakukan gugatan," kata Wilson.

Dalam perkara ini, Wilson menyebut pihaknya masih mempertimbangkan menghadirkan saksi ahli untuk menguatkan dalil soal Verponding Indonesia. Ia juga menyatakan H. Hercules akan membuat keterangan pada akhirnya.

Agenda Sidang Berikutnya dan Saksi Pasca-2024

Majelis Hakim masih memberi kesempatan kepada penggugat untuk menghadirkan saksi pada sidang pekan depan. Wilson menyebut saksi lanjutan akan menyorot peristiwa setelah 2024, termasuk transaksi tanah dan keberadaan pihak yang hendak membeli lahan tersebut.

"Minggu depan kami masih diberi kesempatan untuk menghadirkan saksi. Saksi itu pasca tahun 2024 sampai pemilik tanah itu yang ditransaksikan atau menjadi ada orang atau PT Properti yang mau membeli itu, itu akan menjadi saksi pasa sidang selanjutnya," tuturnya.

Empat saksi yang hadir hari itu berasal dari kalangan penerima pembebasan. Keterangan mereka menjadi pijakan awal penggugat untuk membangun kronologi penguasaan lahan sejak awal 1990-an hingga kini.

Perkara ini berjalan dengan agenda pemeriksaan saksi dari pihak penggugat. Pihak tergugat, PT KAI, belum menyampaikan keterangan resmi di luar ruang sidang terkait dalil yang disampaikan Wilson. Publik menanti bagaimana majelis hakim menimbang benturan antara dokumen HPL dan fakta penguasaan fisik di lapangan.

Bagi warga yang menempati kawasan itu, sidang lanjutan pekan depan menjadi penentu arah. Sebab, keputusan pengadilan akan menentukan apakah klaim PT KAI atas tanah bongkaran Tanah Abang berdiri di atas dasar yang sah atau sekadar okupasi di atas kertas.

Informasi dasar perkara dapat ditelusuri melalui laporan Madina Line.Com yang meliput langsung sidang tersebut. Rujukan lain mengenai sengketa lahan dan perbuatan melawan hukum dapat dibaca pada kanal Hukumonline.

Analisis Redaksi: Beban Pembuktian Ada di Sisi Penguasaan Fisik

Yang menarik dari perkara ini bukan sekadar benturan dua pihak di ruang sidang, melainkan cara sebuah dokumen bisa bercerita berbeda dari kenyataan di lapangan. Wilson membangun argumen bahwa PT KAI hanya hadir lewat surat, sementara manusia dengan rumah semi permanen sudah menempati lahan sejak jauh sebelum dokumen itu terbit. Jika benar, pertanyaannya sederhana: bagaimana mungkin lahan disebut kosong ketika di atasnya berdiri puluhan pintu hunian?

Namun pengadilan tidak bekerja dengan kesan. Penggugat tetap harus membuktikan asal usul tanah dan pelepasan haknya secara runut, termasuk mengapa gugatan baru diajukan pada Agustus 2026. Alasan yang dipakai, yakni menguji klaim inkracht dari Menteri PU, akan diuji pula oleh majelis hakim. Di sisi lain, PT KAI perlu menjelaskan dasar penguasaan berdasarkan HPL yang berpindah dari Kementerian Perhubungan, tanpa bersembunyi di balik dokumen semata.

Publik berhak menyoroti satu hal: bila lahan itu memang akan dipakai untuk perumahan harga murah, penyelesaian alas hak warga tidak bisa dilewati. Negara hukum tidak mengenal pengosongan yang mengabaikan riwayat penghuninya. Sidang pekan depan, dengan saksi pasca-2024 dan kemungkinan keterangan H. Hercules, akan menjadi ujian pertama bagi semua klaim yang beredar.

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Angry Angry 0
Sad Sad 0
Wow Wow 0
admin As a passionate news reporter, I am fueled by an insatiable curiosity and an unwavering commitment to truth. With a keen eye for detail and a relentless pursuit of stories, I strive to deliver timely and accurate information that empowers and engages readers.
Ad
Ad