Kemenkum Kalbar Perkuat Paralegal Posbankum Lewat Penyuluhan Hukum

Nov 16, 2026 - 16:50
 0  1
Kemenkum Kalbar Perkuat Paralegal Posbankum Lewat Penyuluhan Hukum

Kanwil Kementerian Hukum Kalimantan Barat menggelar penyuluhan hukum bagi pengelola Pos Bantuan Hukum (Posbankum) desa dan kelurahan pada Kamis (12/11). Pembinaan hybrid ini diikuti paralegal dari tujuh kabupaten untuk memperkuat akses keadilan warga di tingkat tapak.

Ad
Ad

Kegiatan dipusatkan di Ruang Rapat Kanwil Kemenkum Kalbar dan disiarkan lewat Zoom Meeting. Peserta datang dari Kubu Raya, Sambas, Kayong Utara, Ketapang, Mempawah, Bengkayang, hingga Sanggau. Laporan lengkapnya dapat dibaca di Pontianak Post.

Baca juga: Kemenkum Kalbar Sosialisasi Layanan Kewarganegaraan di Sanggau, Perkuat Kepastian Hukum Perbatasan

Pembukaan dan Arahan Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan

Acara dibuka resmi oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Lanang Dwi Kurniawan. Ia memberi apresiasi tinggi atas dedikasi para paralegal dalam memperluas akses keadilan.

Dalam arahannya, Lanang menekankan posisi krusial Posbankum sebagai garda terdepan pelayanan hukum di tingkat tapak. Menurutnya, pembinaan berkelanjutan diperlukan agar paralegal mampu memetakan persoalan hukum warga dan menghubungkannya dengan layanan bantuan yang tepat.

Penekanan itu bukan tanpa alasan. Posbankum berada di titik paling dekat dengan warga, jauh sebelum kasus masuk ke pengadilan atau kantor advokat. Ketika paralegal desa memahami alur bantuan hukum, warga yang selama ini menahan persoalan sendiri bisa segera mendapat pendampingan.

Kanwil Kemenkum Kalbar memang menjadikan penguatan Posbankum sebagai agenda rutin. Sebelumnya, lembaga ini juga membina Posbankum Desa Sungai Duri I di Kabupaten Mempawah sambil membedah aturan KUHP, serta melakukan monitoring dan evaluasi layanan bantuan hukum di Pontianak dan Kubu Raya.

Baca juga: Ma Chung Malang Buka Prodi Business Law 2027/2028, Cetak Legal Entrepreneur

Mekanisme Bantuan Hukum dan Peran 12 OBH Terakreditasi

Sesi materi pertama dibawakan Penyuluh Hukum Ahli Madya, Sri Ayu Septinawati. Ia mengupas mekanisme bantuan hukum di Indonesia dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Melalui regulasi itu, negara menjamin pemberian fasilitas bantuan hukum secara cuma-cuma bagi masyarakat tidak mampu. Di Kalimantan Barat, operasionalisasi program tersebut disokong oleh 12 Organisasi Bantuan Hukum (OBH) terakreditasi.

Sri Ayu menegaskan peran vital paralegal sebagai jembatan antara masyarakat pencari keadilan dan lembaga pemberi bantuan hukum. Kehadiran mereka diharapkan mempermudah warga memperoleh informasi, ruang konsultasi, serta akses layanan hukum.

Kelompok rentan menjadi perhatian utama. Warga di pelosok sering terkendala jarak dan biaya ketika harus berurusan dengan persoalan hukum. Paralegal di desa memangkas hambatan itu, setidaknya pada tahap awal ketika warga masih ragu melapor.

Dalam praktiknya, alur yang dipahami paralegal mencakup beberapa tahap:

  • Menerima dan mendengarkan keluhan hukum warga di tingkat desa atau kelurahan.
  • Memetakan jenis persoalan untuk menentukan apakah masuk ranah pidana, perdata, atau administrasi.
  • Menghubungkan warga dengan OBH terakreditasi yang menangani perkara secara cuma-cuma.
  • Mendampingi warga selama proses pengaduan dan konsultasi berjalan.
  • Melaporkan kasus kekerasan ke kanal resmi seperti TPPK atau SAPA 129 bila menyangkut anak dan perempuan.

Pemahaman atas alur ini penting agar warga tidak salah pintu. Kesalahan awal dalam melapor kerap membuat kasus berlarut atau justru tidak tertangani.

Pencegahan Bullying dan Konsekuensi Pidana Perundungan

Materi kedua disampaikan Penyuluh Hukum Ahli Pertama, Julmiati, yang membedah aspek hukum dan pencegahan bullying atau perundungan. Pembahasan mengulas ragam bentuk perundungan, mulai dari kekerasan fisik, verbal, nonverbal, hingga cyberbullying di ruang digital.

Julmiati tidak berhenti pada aspek pencegahan. Peserta dibekali pemahaman mengenai konsekuensi pidana atas tindakan perundungan merujuk pada Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak beserta regulasi terkait lainnya.

Pendekatan pedagogik dan peran aktif lingkungan juga ditekankan sebagai cara memutus mata rantai kekerasan. Sekolah, keluarga, dan pemerintah desa diminta tidak menutup mata ketika muncul tanda-tanda perundungan di sekitar mereka.

Para paralegal diarahkan proaktif memanfaatkan kanal pengaduan resmi negara. Dua di antaranya adalah Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) serta layanan SAPA 129 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Bagi desa yang jauh dari kota kabupaten, keberadaan kanal semacam ini menjadi jalur tercepat. Tanpa pengetahuan soal kanal tersebut, kasus kekerasan pada anak berisiko hanya berhenti sebagai kabar burung di lingkungan sekitar.

Antusiasme Peserta dan Dinamika Diskusi Kasus Desa

Suasana penyuluhan berlangsung dinamis dan interaktif. Tingginya partisipasi peserta terlihat pada sesi diskusi dan tanya jawab seputar dinamika kasus di desa masing-masing.

Pertemuan lintas wilayah lewat Zoom memungkinkan paralegal dari kabupaten berbeda bertukar pengalaman. Persoalan yang muncul di Kubu Raya belum tentu sama dengan yang dihadapi di Ketapang atau Sanggau, sehingga forum semacam ini menjadi ruang belajar bersama.

Kanwil Kemenkum Kalbar menyatakan komitmennya terus mendongkrak kualitas sumber daya manusia pengelola Posbankum. Targetnya, layanan semakin responsif dan mudah dijangkau seluruh lapisan masyarakat.

Pembinaan terjadwal disebut akan terus dilakukan. Bagi warga yang membutuhkan pendampingan, informasi seputar bantuan hukum juga bisa diakses melalui laman resmi Kementerian Hukum dan kanal layanan daerah.

Analisis Redaksi

Langkah Kanwil Kemenkum Kalbar membina paralegal Posbankum menyentuh titik yang jarang dilirik kebijakan hukum nasional: desa. Selama ini perdebatan bantuan hukum lebih sering berputar di ruang sidang dan kantor advokat, padahal persoalan warga justru muncul di tingkat paling bawah, dari sengketa tanah hingga kekerasan pada anak.

Angka 12 OBH terakreditasi di Kalimantan Barat terdengar cukup di atas kertas. Namun sebaran geografis provinsi ini luas, dengan banyak kecamatan yang berjarak berjam-jam dari ibu kota kabupaten. Di sinilah paralegal desa menjadi ujung tombak yang menentukan apakah warga benar-benar mendapat layanan atau hanya tahu bahwa layanan itu ada.

Karena itu, pembinaan satu kali dalam forum hybrid tidak cukup. Yang dibutuhkan adalah pendampingan berkala, akses ke materi hukum yang terus diperbarui, dan jalur komunikasi cepat antara paralegal dengan OBH maupun kanal pengaduan negara. Tanpa itu, kapasitas yang dibangun hari ini bisa mengendur ketika kasus nyata datang menghadang.

Pilihan memasukkan materi perundungan juga tepat sasaran. Kasus kekerasan pada anak sering luput karena warga menganggapnya urusan internal keluarga. Ketika paralegal desa memahami Pasal 76C UU Perlindungan Anak dan tahu ke mana harus melapor, peluang kasus ditangani secara benar menjadi lebih besar.

Yang tersisa kini adalah pembuktian di lapangan. Kualitas Posbankum tidak diukur dari jumlah forum yang digelar, melainkan dari jumlah warga yang benar-benar terbantu ketika berhadapan dengan persoalan hukum.

Sumber: kemenkumham.go.id

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Angry Angry 0
Sad Sad 0
Wow Wow 0
admin As a passionate news reporter, I am fueled by an insatiable curiosity and an unwavering commitment to truth. With a keen eye for detail and a relentless pursuit of stories, I strive to deliver timely and accurate information that empowers and engages readers.
Ad
Ad