Fraksi PKS Soroti Ranperda Sistem Kesehatan Medan: UHC, Rujukan Puskesmas, dan Kepastian Hukum
- Kronologi Ranperda yang Harus Diulang dari Awal
- Sistem Rujukan Puskesmas ke Rumah Sakit Jadi Sorotan
- Pasien UHC dan Tunggakan BPJS yang Menghalangi Pelayanan
- Promotif-Preventif dan Kualitas Tenaga Kesehatan
- Latar Belakang: Mengapa Ranperda Ini Penting bagi Warga Medan
- Langkah Selanjutnya: Menanti Jawaban dan Pembahasan Lanjutan
- Analisis Redaksi: Kepastian Hukum Bukan Formalitas
Fraksi PKS DPRD Kota Medan meminta Pemko Medan memberi kepastian hukum atas Ranperda Sistem Kesehatan Kota Medan. Juru bicara fraksi, H. Rajudin Sagala, menyoroti proses pembentukan regulasi yang harus diulang, sistem rujukan puskesmas, hingga pasien UHC yang ditolak karena tunggakan BPJS.
Permintaan itu disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Medan dengan agenda jawaban fraksi terhadap tanggapan kepala daerah atas Ranperda Sistem Kesehatan Kota Medan, Senin (16/11). Fraksi PKS menjadi salah satu fraksi yang paling keras menyoroti celah administratif maupun teknis dalam rancangan regulasi tersebut.
Baca juga: Kemenkum Kalbar Sosialisasi Layanan Kewarganegaraan di Sanggau, Perkuat Kepastian Hukum Perbatasan
Kronologi Ranperda yang Harus Diulang dari Awal
Rajudin menjelaskan, Fraksi PKS meminta penjelasan mengenai kepastian hukum proses pembentukan Ranperda. Sebab, paripurna terkait rancangan tersebut sudah digelar dua kali, yakni pada 10 Februari dan 6 April 2026.
Namun, terjadi perubahan substansi setelah dua paripurna itu. Akibatnya, proses pengusulan Ranperda harus diulang dari awal. "Kami mengingatkan persoalan ini agar tidak muncul persoalan administratif maupun hukum di kemudian hari," kata Rajudin di hadapan peserta rapat.
Menurut dia, pengulangan proses bukan perkara sepele. Regulasi yang menjadi payung layanan kesehatan publik harus berdiri di atas prosedur yang sah sejak tahap pengusulan, bukan hanya benar secara substansi.
Fraksi PKS menilai, tanpa kejelasan prosedur, Ranperda berisiko digugat atau diperdebatkan di kemudian hari. Dampaknya bukan hanya pada pemerintah, tetapi juga pada masyarakat yang bergantung pada layanan kesehatan kota.
Baca juga: Ma Chung Malang Buka Prodi Business Law 2027/2028, Cetak Legal Entrepreneur
Sistem Rujukan Puskesmas ke Rumah Sakit Jadi Sorotan
Selain soal prosedur, Fraksi PKS meminta Pemko Medan memperbaiki sistem rujukan pelayanan kesehatan dari puskesmas ke rumah sakit. Persoalan ini disebut sebagai keluhan yang paling sering muncul di tengah masyarakat.
"Masyarakat masih kerap mengeluhkan kendala dan keterlambatan mendapatkan rujukan, padahal membutuhkan penanganan medis lanjutan," ujar Rajudin.
Fraksi PKS juga menyoroti keterlambatan rujukan pasien yang kondisinya terus memburuk karena harus lebih dulu menjalani pengobatan di puskesmas. Menurut Rajudin, mekanisme rujukan semestinya mengutamakan kondisi medis dan keselamatan pasien.
"Mekanisme rujukan harus mengutamakan kondisi medis dan keselamatan pasien, terutama bagi mereka yang membutuhkan penanganan segera di rumah sakit," ungkapnya.
Dalam praktiknya, persoalan rujukan berlapis ini kerap berbenturan dengan keterbatasan fasilitas puskesmas. Pasien yang seharusnya segera ditangani di rumah sakit justru harus melewati tahapan administratif lebih dulu.
Pasien UHC dan Tunggakan BPJS yang Menghalangi Pelayanan
Fraksi PKS menyoroti keluhan pasien yang ditolak puskesmas karena memiliki tunggakan BPJS, meskipun telah dijamin program berobat gratis atau UHC. Rajudin meminta Pemko Medan memastikan persoalan administrasi tidak menghalangi hak masyarakat atas layanan kesehatan.
"Pemko Medan diminta memastikan persoalan administrasi tersebut tidak menghalangi masyarakat memperoleh hak pelayanan kesehatan," tegasnya.
Persoalan ketersediaan kamar perawatan bagi pasien BPJS kelas III dan peserta UHC juga menjadi perhatian fraksi. Fraksi PKS meminta transparansi informasi ketersediaan tempat tidur rumah sakit.
Fraksi juga mendesak evaluasi ketika kamar dinyatakan penuh bagi pasien UHC, tetapi tiba-tiba tersedia saat pasien bersedia menjadi pasien umum atau naik kelas perawatan. "Fraksi PKS meminta transparansi informasi ketersediaan tempat tidur rumah sakit serta evaluasi apabila kamar dinyatakan penuh bagi pasien UHC, tetapi tersedia ketika pasien bersedia menjadi pasien umum atau naik kelas perawatan," kata Rajudin.
Promotif-Preventif dan Kualitas Tenaga Kesehatan
Fraksi PKS mendorong penguatan program promotif dan preventif melalui sosialisasi pola hidup bersih dan sehat secara masif dan berkelanjutan. Menurut Rajudin, peningkatan derajat kesehatan masyarakat tidak cukup hanya mengandalkan pengobatan.
"Peningkatan derajat kesehatan masyarakat tidak cukup hanya mengandalkan pengobatan, tetapi harus mengutamakan pencegahan penyakit," jelasnya.
Fraksi PKS juga meminta Pemko Medan meningkatkan kualitas pelayanan tenaga kesehatan di puskesmas maupun rumah sakit. Sikap tenaga medis yang tidak ramah, ketus, bahkan memarahi pasien dan keluarga dinilai tidak boleh dibiarkan.
"Pelayanan kesehatan harus mengedepankan sikap humanis, profesional, serta berorientasi pada keselamatan dan kenyamanan masyarakat," pungkas Rajudin.
Beberapa poin utama yang disorot Fraksi PKS dalam paripurna tersebut:
- Kepastian hukum proses pembentukan Ranperda Sistem Kesehatan yang harus diulang dari awal.
- Perbaikan sistem rujukan dari puskesmas ke rumah sakit agar mengutamakan kondisi medis pasien.
- Perlindungan peserta UHC dari penolakan layanan akibat tunggakan BPJS.
- Transparansi ketersediaan tempat tidur untuk pasien BPJS kelas III dan peserta UHC.
- Penguatan program promotif-preventif melalui sosialisasi pola hidup bersih dan sehat.
- Peningkatan sikap humanis dan profesionalisme tenaga kesehatan.
Latar Belakang: Mengapa Ranperda Ini Penting bagi Warga Medan
Ranperda Sistem Kesehatan Kota Medan dirancang sebagai payung hukum bagi penyelenggaraan layanan kesehatan di tingkat kota. Regulasi ini menyentuh langsung urusan sehari-hari warga, mulai dari puskesmas di tingkat kelurahan hingga rumah sakit rujukan.
Program UHC atau jaminan kesehatan semesta menjadi salah satu pilar yang diatur dalam rancangan tersebut. Skema ini menjanjikan layanan berobat gratis bagi warga yang terdaftar, tetapi pelaksanaannya di lapangan masih menyisakan persoalan administratif.
Kasus penolakan pasien karena tunggakan BPJS menunjukkan jarak antara janji program dan praktik di fasilitas kesehatan. Di sisi lain, keterlambatan rujukan memperlihatkan bahwa alur layanan belum sepenuhnya berorientasi pada keselamatan pasien.
Fraksi PKS menilai, Ranperda semestinya menjawab persoalan-persoalan itu secara tegas. Tanpa aturan yang jelas, keluhan warga berpotensi terus berulang meski program berobat gratis sudah berjalan.
Proses pembentukan yang sempat diulang juga menambah beban waktu. Setiap pengulangan berarti pembahasan mundur, sementara persoalan layanan kesehatan tidak menunggu jadwal paripurna.
Langkah Selanjutnya: Menanti Jawaban dan Pembahasan Lanjutan
Paripurna pada 16 November menjadi tahap jawaban fraksi atas tanggapan kepala daerah terhadap Ranperda Sistem Kesehatan. Setelah itu, pembahasan akan berlanjut ke tahap berikutnya di DPRD Medan.
Fraksi PKS berharap semua catatannya masuk dalam pembahasan substansi. Kepastian hukum proses pembentukan menjadi syarat awal agar regulasi tidak bermasalah di kemudian hari.
Perbaikan rujukan, perlindungan peserta UHC, dan transparansi ketersediaan tempat tidur menjadi ujian bagi Pemko Medan. Publik akan melihat apakah persoalan yang selama ini dikeluhkan warga benar-benar dijawab lewat Ranperda atau hanya menjadi catatan di ruang rapat.
Informasi lebih lanjut mengenai jalannya pembahasan dapat dipantau melalui pemberitaan Waspada.id serta laman resmi DPRD Kota Medan.
Analisis Redaksi: Kepastian Hukum Bukan Formalitas
Permintaan Fraksi PKS soal kepastian hukum Ranperda Sistem Kesehatan bukan sekadar soal prosedur. Ketika sebuah rancangan sudah dibahas dalam dua paripurna, lalu substansinya berubah dan proses harus diulang, pertanyaannya sederhana: siapa yang mengubah, dan atas dasar apa?
Regulasi yang lahir dari proses berbelit berisiko mewarisi kelemahan yang sama saat diterapkan. Warga Medan tidak butuh perdebatan administratif panjang. Mereka butuh aturan yang bisa dipakai untuk menuntut layanan ketika ditolak puskesmas karena tunggakan BPJS, atau ketika rujukan ke rumah sakit tertunda.
Sorotan fraksi soal kamar yang penuh bagi pasien UHC tetapi tersedia bagi pasien umum adalah kritik paling tajam dalam paripurna itu. Jika benar terjadi, ada persoalan serius dalam tata kelola layanan. Ranperda harus menutup celah itu, bukan sekadar mengatur di atas kertas. Kepastian hukum tanpa perbaikan layanan hanya jadi dokumen rapi yang jauh dari puskesmas.
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0