Sufmi Dasco Layak Jadi Wapres Pengganti Gibran, Kata Waketum NasDem
Wakil Ketua Umum Partai NasDem Saan Mustopa menyatakan Sufmi Dasco Ahmad layak diusulkan sebagai wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka. Menurut dia, Ketua Harian Partai Gerindra itu mampu merangkul berbagai elemen, meski keputusan akhir tetap berada di tangan Presiden Prabowo Subianto.
Penilaian itu disampaikan Saan saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2026). Ia menyebut sosok Wakil Ketua DPR RI tersebut memenuhi kriteria untuk mengisi kekosongan kursi orang nomor dua di Indonesia.
Baca juga: Golkar: Cawapres Pengganti Gibran Harus Punya Chemistry Kuat dengan Prabowo
"Dari nama-nama yang ada, saya melihat dari Partai NasDem sendiri ya, Wakil Ketua DPR Prof. Sufmi Dasco menurut saya layak untuk menjadi pengganti wakil presiden," kata Saan, dikutip dari AFU.ID.
Kursi Wapres Mengerucut ke Gerindra
Pembicaraan antar-pimpinan partai politik soal pengisian kursi wakil presiden memang mulai mengerucut. Arahnya satu: jatah kursi wapres diberikan kepada Partai Gerindra.
Saan menegaskan Partai NasDem mengikuti hasil pertemuan para pimpinan partai politik yang menyepakati hal itu. Posisi NasDem bukan sikap tunggal, melainkan bagian dari kesepakatan yang lebih luas di antara elite koalisi.
Meski begitu, Saan tidak menyebut secara rinci kapan pertemuan itu berlangsung dan siapa saja pimpinan partai yang hadir. Ia hanya memastikan bahwa pembahasan soal nama tetap diserahkan kepada presiden.
Baca juga: Parpol Koalisi Serahkan 1 Nama Calon Wapres ke Prabowo Pekan Depan
"Nah, siapa-siapa dari Partai Gerindra, tentu itu hak prerogatif penuh dari Presiden. Siapa yang akan Presiden usulkan untuk menjadi calon wapres penggantinya, kan gitu," sebutnya.
Pernyataan itu menempatkan NasDem pada posisi mendukung, tetapi tidak menentukan. Partai besutan Surya Paloh tersebut memilih menyorot kualitas figur ketimbang mendorong nama dari internal sendiri.
Alasan Saan Mustopa Menilai Dasco Layak
Ada alasan substantif di balik penilaian Saan. Situasi dan tantangan pemerintahan ke depan, katanya, menuntut figur yang sanggup merangkul berbagai elemen serta membangun komunikasi lintas pihak agar program pemerintah berjalan efektif.
Kemampuan itu, menurut Saan, ada pada diri Dasco. Ia tidak menjabarkan secara teknis pengalaman mana yang menjadi dasar penilaian, tetapi menempatkan kapasitas membangun komunikasi sebagai kriteria utama.
Kriteria tersebut masuk akal dalam konteks pemerintahan koalisi besar. Kursi wapres bukan hanya soal elektoral, tetapi juga soal siapa yang bisa menjaga hubungan antara istana, parlemen, dan partai-partai pendukung.
Dasco sendiri bukan nama baru. Ia menjabat Ketua Harian Partai Gerindra sekaligus Wakil Ketua DPR RI, dua posisi yang menempatkannya di persimpangan antara kerja partai dan kerja legislatif.
DPD dan DPC Gerindra Kompak Usulkan Dasco
Dukungan terhadap Dasco tidak hanya datang dari luar. Juru Bicara Partai Gerindra Sugiat Santoso mengungkapkan, hampir seluruh Dewan Pimpinan Daerah tingkat provinsi hingga Dewan Pimpinan Cabang mengajukan nama Dasco secara mandiri, tanpa instruksi pengurus pusat.
"Kalau dari masukan, usulan, suara akar rumput kami, kemarin hampir semua DPD provinsi dan DPC memang menyebut satu nama Bang Dasco," kata Sugiat, Senin (16/11/2026).
Yang menarik, aspirasi itu mengarah pada satu figur yang sama. Dalam politik partai, keseragaman suara dari struktur bawah sering dibaca sebagai sinyal kuat, meski tidak selalu menjadi penentu keputusan pusat.
Sugiat menegaskan, Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra belum menggelar rapat resmi untuk membahas pencalonan tersebut. Artinya, secara mekanisme partai, prosesnya belum masuk tahap formal.
"Kami serahkan proses ini, mekanisme ini sesuai dengan ketentuan dan hak konstitusi yang dimiliki oleh Pak Prabowo untuk memutuskan," ujarnya.
Peta Dukungan yang Terus Melebar
Nama Dasco kini berada di pusat percakapan politik nasional. Sejumlah pemberitaan terkait menempatkannya sebagai salah satu kandidat terkuat, bersanding dengan nama lain yang ikut masuk bursa cawapres pengganti Gibran.
Dukungan tidak hanya mengalir dari partai. Anggota DPD, termasuk Komeng, ikut bersuara mendukung Dasco menjadi wapres RI. Sinyal dari parlemen dan daerah itu memperkuat posisi Dasco di ruang publik.
Peta dukungan yang melebar itu bisa dibaca sebagai berikut:
- NasDem menilai Dasco layak karena kemampuan merangkul berbagai elemen.
- Struktur Gerindra dari DPD provinsi hingga DPC mengusulkan nama Dasco secara mandiri.
- DPD RI turut menyuarakan dukungan terhadap Dasco.
- DPP Gerindra belum menggelar rapat resmi soal pencalonan.
- Presiden Prabowo Subianto memegang hak prerogatif penentuan nama.
Di sisi lain, PDI Perjuangan juga disebut menaruh perhatian pada sosok Dasco. Sejumlah pemberitaan menyebut partai berlambang banteng itu menilai Dasco sebagai kandidat terbaik, bahkan di atas nama Muzani atau Puan.
Hak Prerogatif Presiden Jadi Penentu Akhir
Semua dorongan itu berhenti di satu pintu: Presiden Prabowo Subianto. Baik Saan maupun Sugiat menempatkan keputusan akhir sebagai hak prerogatif presiden, bukan hasil voting partai atau tekanan struktur.
Secara konstitusional, pengisian kekosongan jabatan wakil presiden memiliki mekanisme tersendiri yang melibatkan presiden dan parlemen. Karena itu, nama yang muncul di ruang publik belum tentu menjadi nama yang diajukan resmi.
Pernyataan Sugiat memperjelas posisi Gerindra. Partai tidak mendahului presiden, meski Ketua Umumnya adalah presiden itu sendiri. Mekanisme partai dan mekanisme negara dipisahkan dengan hati-hati.
Sampai Senin sore, belum ada jadwal resmi rapat DPP Gerindra maupun pengumuman dari istana soal nama yang akan diusulkan. Yang beredar masih sebatas aspirasi daerah dan penilaian partai koalisi.
Publik tinggal menunggu langkah berikutnya. Sebab, sebagaimana ditegaskan Saan, penentuan nama ada di tangan presiden, bukan di tangan mereka yang menyebut nama di koridor parlemen.
Analisis Redaksi: Nama yang Menguat, Keputusan yang Belum
Ada pola yang layak dibaca dari pernyataan Saan Mustopa. NasDem tidak mengajukan kadernya sendiri, melainkan menyebut nama dari partai lain. Sikap itu menandakan prioritas pada stabilitas koalisi ketimbang bagi-bagi kursi yang bersifat transaksional.
Dari sisi Gerindra, keseragaman usulan DPD dan DPC menjadi semacam legitimasi internal. Ketika struktur bawah bergerak tanpa instruksi pusat, posisi Dasco terlihat bukan hasil penunjukan, melainkan akumulasi aspirasi. Namun, justru di situ letak ujiannya: apakah mekanisme partai benar-benar berjalan dari bawah ke atas, atau sekadar mengikuti arah yang sudah terbaca?
Yang paling menentukan bukanlah riuhnya dukungan, melainkan kalkulasi presiden. Kursi wapres dalam pemerintahan koalisi besar selalu menyangkut dua hal sekaligus: kemampuan menjaga mesin pemerintahan dan kemampuan meredam gesekan antarpartai. Sampai nama resmi diajukan, semua pernyataan ini masih berfungsi sebagai sinyal, bukan keputusan.
Sumber: dpr.go.id
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0