Parpol Koalisi Serahkan 1 Nama Calon Wapres ke Prabowo Pekan Depan
Partai politik koalisi pemerintah akan menyerahkan usulan satu nama calon wakil presiden kepada Presiden Prabowo Subianto pekan depan. Penyerahan dilakukan setelah presiden menuntaskan kunjungan kerja ke Filipina dan China. Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan memberi isyarat nama itu dari kader Gerindra.
Kesepakatan di Istana Bogor
Kesepakatan penyerahan satu nama calon wakil presiden lahir dari pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan para ketua umum partai politik koalisi pemerintah di Istana Bogor, pekan lalu. Pertemuan itu menghasilkan keputusan bahwa partai politik diberi waktu satu minggu untuk berunding internal sebelum mengajukan nama.
Baca juga: Golkar: Cawapres Pengganti Gibran Harus Punya Chemistry Kuat dengan Prabowo
"Kemarin sudah dipanggil pak presiden [pekan lalu]. Kita sudah sepakat partai politik dikasih waktu satu minggu untuk berunding internal," kata Zulkifli Hasan, dikutip dari video pemberitaan, Senin (16/11/2026).
Menurut Zulkifli, mekanisme pengajuan akan dilakukan secara bertahap. Partai pengusung akan mengajukan calon, lalu presiden mengajukan satu nama, dan setelah itu nama tersebut diajukan ke MPR.
"Nanti kita akan mengajukan satu nama. Parpol pengusung, itu kan Partai Gerindra, PAN, Partai Golkar, dan Partai Demokrat nanti harus mengajukan calon. Presiden satu [nama], dari kita satu [nama], baru diajukan ke MPR," ujarnya.
Pernyataan itu menegaskan bahwa proses pencarian wakil presiden tidak berjalan sendiri-sendiri. Ada koordinasi antara istana dan partai-partai yang selama ini menopang pemerintahan.
Baca juga: Saan NasDem: Dasco Layak Jadi Wapres, Ini Alasan dan Respons Gerindra
Isyarat Nama dari Kader Gerindra
Meski masih dalam tahap perundingan, Zulkifli memberi isyarat kuat bahwa nama yang akan dimunculkan adalah kader Partai Gerindra. Ia menyebut ketiga partai pengusung lainnya, yakni PAN, Golkar, dan Demokrat, sama-sama sepakat tidak akan mengajukan calon dari internal partai masing-masing.
"Nama yang akan muncul adalah kader Partai Gerindra," kata Zulkifli tanpa menyebut identitas kandidat.
Isyarat itu memperkuat arah bahwa kursi wakil presiden akan diisi oleh orang dekat Prabowo dari partainya sendiri. Sejumlah nama kader Gerindra sebelumnya sudah beredar di ruang publik, meski belum ada konfirmasi resmi dari istana maupun partai.
Zulkifli tidak merinci siapa kandidat yang dimaksud. Ia hanya menegaskan bahwa keputusan final akan diambil setelah proses perundingan internal partai-partai koalisi rampung.
Empat Partai Pengusung dan Mekanisme ke MPR
Partai pengusung yang disebut Zulkifli adalah Gerindra, PAN, Golkar, dan Demokrat. Keempatnya akan mengajukan calon sebelum nama tunggal diserahkan kepada presiden.
Mekanisme yang dijelaskan Zulkifli menunjukkan bahwa pengajuan calon wakil presiden melibatkan dua jalur: usulan dari presiden dan usulan dari partai. Keduanya kemudian bertemu dalam satu nama yang akan dibawa ke MPR.
Proses ini penting karena posisi wakil presiden saat ini lowong setelah Gibran Rakabuming Raka meninggalkan Istana Wakil Presiden. Kekosongan itu membuat koalisi harus segera menyepakati pengganti agar pemerintahan tidak berjalan dengan kursi wakil yang kosong terlalu lama.
Sejumlah pihak di MPR sebelumnya menyatakan bahwa calon wakil presiden tidak harus berasal dari partai koalisi. Namun, dinamika politik di internal koalisi menunjukkan arah yang berbeda.
Reaksi dan Dinamika di Luar Koalisi
Di luar koalisi, PDIP memberi catatan tersendiri. Partai oposisi itu mengingatkan agar wakil presiden baru tidak menjadi "matahari kembar" bagi Prabowo. Artinya, posisi wakil presiden harus tetap mendukung presiden, bukan menjadi pesaing yang memecah fokus pemerintahan.
Pernyataan PDIP itu muncul dua hari sebelum pernyataan Zulkifli. Sikap tersebut menunjukkan bahwa publik dan partai di luar koalisi akan mencermati siapa yang akhirnya dipilih.
Selain itu, nama Yusril Ihza Mahendra sempat masuk dalam bursa calon wakil presiden. Ia sendiri sudah angkat bicara soal namanya yang beredar, meski belum ada keputusan resmi dari koalisi.
Dinamika ini memperlihatkan bahwa meski koalisi sudah mengantongi satu nama, tekanan politik dari luar tetap ada. Publik menunggu apakah proses di MPR akan berjalan mulus atau memunculkan perdebatan baru.
Langkah Selanjutnya: Menunggu Kepulangan Presiden
Penyerahan nama calon wakil presiden akan dilakukan setelah Presiden Prabowo Subianto pulang dari kunjungan kerja ke Filipina dan China. Jadwal itu menjadi penentu kapan proses politik bergulir ke tahap berikutnya.
Partai-partai koalisi kini memiliki waktu satu minggu untuk merundingkan nama. Setelah itu, nama tunggal akan diserahkan kepada presiden, lalu dibawa ke MPR untuk proses lebih lanjut.
Jika tidak ada perubahan, pekan depan menjadi momen krusial bagi arah kepemimpinan nasional. Publik akan melihat apakah kesepakatan di Istana Bogor benar-benar berjalan sesuai rencana atau ada dinamika baru yang mengubah peta.
Zulkifli sendiri tidak memberi tenggat pasti selain satu minggu. Ia hanya memastikan bahwa proses berjalan sesuai kesepakatan partai koalisi.
Analisis Redaksi
Keputusan menyerahkan satu nama calon wakil presiden ke Presiden Prabowo pekan depan menunjukkan bahwa koalisi ingin menutup ruang perdebatan publik secepat mungkin. Dengan hanya mengajukan satu nama, partai-partai pengusung seolah ingin memastikan proses di MPR berjalan tanpa hambatan berarti. Namun, cara ini juga menimbulkan pertanyaan tentang seberapa luas partisipasi publik dalam menentukan wakil presiden.
Isyarat bahwa nama berasal dari kader Gerindra memperkuat kesan bahwa kursi wakil presiden akan diisi oleh orang dalam lingkaran presiden. Bagi sebagian pihak, ini efisien karena mempercepat konsolidasi. Bagi yang lain, ini bisa dilihat sebagai pengurangan ruang bagi kader dari partai lain yang juga berkontribusi dalam koalisi.
Pernyataan PDIP soal "matahari kembar" layak dicermati. Itu bukan sekadar sindiran, melainkan pengingat bahwa posisi wakil presiden harus jelas fungsinya. Jika nama yang muncul nanti terlalu kuat secara politik, bisa timbul gesekan dengan presiden. Sebaliknya, jika terlalu lemah, posisi wakil presiden bisa kehilangan bobot. Keseimbangan itulah yang seharusnya menjadi pertimbangan utama, bukan sekadar bagi-bagi kursi di antara partai koalisi.
Sumber: bloombergtechnoz.com, mpr.go.id
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0