KSPI Nilai Dasco Layak Jadi Wapres: Jembatan Parpol dan Masyarakat Sipil
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menilai Ketua Harian Partai Gerindra sekaligus Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad layak menjadi Wakil Presiden RI. Alasannya, Dasco dinilai mampu menjembatani kepentingan partai politik, pemerintah, dan masyarakat sipil.
Penilaian itu disampaikan Ketua Umum KSPI Jumhur Hidayat dalam keterangan di Jakarta, Senin, 16 November 2026. Menurut dia, Dasco merupakan sosok yang telah teruji dalam mengamankan kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Dasco juga berasal dari partai politik yang sama dengan Presiden, yakni Partai Gerindra.
Baca juga: Bawaslu Belitung Silaturahmi ke DPC PDI Perjuangan, Konsolidasi Demokrasi Jelang Pemilu
"Agar pemerintah semakin fokus melaksanakan visi Presiden, maka sebaiknya Wapres dari Gerindra saja," kata Jumhur dalam keterangan tersebut.
Alasan KSPI Dorong Dasco ke Kursi Wapres
Jumhur menyebut ada banyak kader muda Gerindra yang layak menjadi wakil presiden. Namun, pengalaman berinteraksi langsung dengan Dasco membuatnya menilai sosok tersebut paling tepat untuk menduduki posisi itu.
Menurut Jumhur, Dasco memiliki kemampuan membangun komunikasi antara partai politik dan negara. Kemampuan itu sekaligus menjembatani pemerintah dengan masyarakat sipil.
Ia mencontohkan peran Dasco ketika terjadi kebuntuan dalam pembahasan regulasi ketenagakerjaan. Menurut dia, Dasco turut membantu mencarikan solusi atas persoalan tersebut, termasuk dalam isu reforma agraria.
Baca juga: FunFest NasDem Pasangkayu Hadirkan 100 Tenan UMKM, Ribuan Warga Padati Alun-Alun
"Pak Dasco itu jadi jembatan emas antara partai politik dan juga antara negara dan masyarakat sipil. Saya merasakan itu saat terjadi kebuntuan dalam masalah regulasi ketenagakerjaan. Hal yang sama juga terjadi pada isu reforma agraria, semua bisa dicarikan solisinya dengan bijaksana," kata Jumhur.
Pernyataan itu muncul di tengah pembicaraan publik soal komposisi pemerintahan dan posisi wakil presiden. KSPI, sebagai organisasi yang mewakili kepentingan pekerja, menempatkan isu komunikasi antara negara dan masyarakat sipil sebagai pertimbangan utama.
Peran Dasco dalam Regulasi Ketenagakerjaan dan Reforma Agraria
Dua isu yang disorot Jumhur, yakni regulasi ketenagakerjaan dan reforma agraria, merupakan wilayah yang kerap memicu ketegangan antara pemerintah dan organisasi masyarakat sipil. Regulasi ketenagakerjaan menyangkut upah, status hubungan kerja, dan jaminan sosial. Sementara reforma agraria bersinggungan dengan hak atas tanah dan nasib petani.
Dalam dua isu itu, menurut Jumhur, Dasco berperan sebagai pihak yang membantu mencari jalan keluar saat pembahasan menemui jalan buntu. Ia menilai kemampuan tersebut turut membantu meredakan ketegangan antara pemerintah dan masyarakat sipil dibandingkan dengan periode sebelumnya.
Bagi KSPI, kondisi itu menjadi modal penting bagi Presiden Prabowo dalam membangun persatuan politik sekaligus menjaga hubungan pemerintah dengan elemen masyarakat.
"Kalau arahnya membangun persatuan politik dengan penghormatan pada masyarakat sipil maka yang tepat adalah Sufmi Dasco Ahmad," ucap Jumhur.
Pernyataan KSPI ini bukan kali pertama organisasi pekerja menyoroti pentingnya saluran komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Sebelumnya, berbagai organisasi buruh kerap menyampaikan aspirasi melalui jalur demonstrasi dan audiensi dengan DPR. Kini, KSPI menempatkan figur yang mampu menengahi kedua pihak sebagai pertimbangan politik.
Siapa Sufmi Dasco Ahmad
Sufmi Dasco Ahmad menjabat Ketua Harian DPP Partai Gerindra dan Wakil Ketua DPR RI. Posisi itu menempatkannya di persimpangan antara kepentingan partai, parlemen, dan pemerintah.
Sebagai Ketua Harian partai yang menaungi Presiden Prabowo, Dasco memiliki kedekatan struktural dengan lingkaran kekuasaan. Di sisi lain, jabatannya di DPR membuatnya berhubungan langsung dengan proses legislasi, termasuk rancangan undang-undang yang menyangkut dunia kerja dan agraria.
Kombinasi dua posisi itu, menurut Jumhur, membuat Dasco punya ruang untuk menjembatani kepentingan yang sering berseberangan. Ia menilai Dasco tidak hanya berbicara soal kepentingan partai, tetapi juga mendengarkan aspirasi masyarakat sipil.
Dalam pemberitaan ANTARA, Dasco ditampilkan sebagai figur yang telah teruji dalam mengamankan kepemimpinan Presiden. KSPI menilai rekam jejak itu relevan untuk posisi wakil presiden yang membutuhkan kemampuan menjaga stabilitas politik.
Respons Publik dan Dinamika Politik Nasional
Dorongan KSPI menambah warna dinamika politik nasional. Organisasi buruh biasanya menyuarakan isu upah, jaminan sosial, dan hak pekerja. Kali ini, KSPI ikut membicarakan komposisi kepemimpinan nasional.
Langkah itu menunjukkan organisasi masyarakat sipil tidak hanya bergerak di ranah advokasi kebijakan. Mereka juga membaca konstelasi politik dan mengambil posisi ketika merasa ada figur yang bisa memperjuangkan kepentingan mereka.
Bagi Partai Gerindra, pernyataan KSPI menjadi sinyal dukungan dari salah satu organisasi pekerja terbesar di Indonesia. Namun, keputusan soal siapa yang akan mendampingi Presiden tetap berada di ranah partai dan koalisi.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari Dasco maupun Partai Gerindra mengenai dorongan KSPI tersebut. Publik masih menunggu bagaimana respons partai dan pemerintah atas usulan itu.
Yang jelas, isu wakil presiden kembali menghangat setelah KSPI angkat bicara. Organisasi pekerja menempatkan komunikasi antara negara dan masyarakat sipil sebagai ukuran utama, bukan sekadar popularitas atau elektabilitas.
Apa yang Bisa Dibaca dari Usulan KSPI
Usulan KSPI membawa pesan bahwa dunia ketenagakerjaan membutuhkan saluran komunikasi yang lancar ke pusat kekuasaan. Selama ini, kebuntuan regulasi sering berujung pada ketegangan antara pemerintah dan pekerja.
Jumhur menyebut pengalaman berinteraksi langsung dengan Dasco sebagai dasar penilaian. Ia tidak berbicara soal survei atau elektabilitas, melainkan soal kemampuan mencarikan solusi ketika pembahasan regulasi menemui jalan buntu.
Bagi pekerja, figur yang bisa menembus sekat antara partai politik dan masyarakat sipil dinilai lebih berharga daripada janji politik. Itulah yang coba ditawarkan KSPI lewat dukungan kepada Dasco.
Pertanyaannya, apakah dorongan organisasi buruh akan berpengaruh pada keputusan politik di tingkat partai. Sebab, posisi wakil presiden ditentukan oleh konfigurasi koalisi dan keputusan Presiden.
Analisis Redaksi
Dukungan KSPI kepada Sufmi Dasco Ahmad layak dibaca sebagai sinyal dari kelompok pekerja, bukan sekadar manuver politik. Jumhur Hidayat tidak berbicara tentang elektabilitas atau kursi partai. Ia berbicara tentang pengalaman menghadapi kebuntuan regulasi ketenagakerjaan dan reforma agraria, dua isu yang selama bertahun-tahun menjadi sumber ketegangan antara negara dan masyarakat sipil.
Namun, ada catatan yang perlu diajukan. Klaim bahwa Dasco menjadi jembatan emas antara negara dan masyarakat sipil sejauh ini bertumpu pada pengakuan satu pihak. Publik belum melihat rekam jejak tertulis atau dokumentasi proses yang bisa mengukur sejauh mana peran itu benar-benar bekerja. Dalam isu ketenagakerjaan, hasil akhir regulasi tetap menjadi ukuran paling jujur, bukan kesan personal dari pertemuan di ruang tertutup.
Karena itu, dorongan KSPI sebaiknya tidak berhenti pada pencalonan figur. Organisasi pekerja perlu menagih komitmen konkret, misalnya kepastian perlindungan pekerja dalam setiap pembahasan RUU dan transparansi akses dalam proses legislasi. Tanpa itu, dukungan politik hanya berpindah dari satu ruang ke ruang lain tanpa mengubah nasib pekerja di lapangan.
Sumber: sulteng.antaranews.com, antaranews.com
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0