Kingmaker Tanpa Kuasa: Dilema Partai Palestina di Pemilu Israel 2026

Nov 16, 2026 - 18:20
 0  1
Kingmaker Tanpa Kuasa: Dilema Partai Palestina di Pemilu Israel 2026

Presiden Israel Isaac Herzog menyerahkan mandat pembentukan pemerintahan kepada Gadi Eisenkot pada 8 November 2026 setelah 67 anggota Knesset merekomendasikannya, termasuk 19 wakil partai berbasis Arab. Dukungan itu menjadikan mereka kingmaker, tetapi tanpa jaminan hak kolektif.

Ad
Ad

Mandat itu diberikan di Kediaman Presiden di Yerusalem. Sebanyak 67 anggota Knesset merekomendasikan Eisenkot, pemimpin partai Yashar, sementara 46 lainnya mendukung Benjamin Netanyahu. Seluruh 19 wakil dari partai-partai berbasis Arab masuk dalam kelompok 67 tersebut.

Baca juga: Kubu Netanyahu Ingin Gabung Koalisi Eisenkot, Tapi Tolak Ben Gvir

Bagi pengamat di luar, peristiwa ini mudah dibaca sebagai pertarungan internal rezim Zionis. Namun di balik aritmetika kursi itu ada pertanyaan lama: apakah partai warga Palestina di wilayah 1948 bisa mengubah sesuatu, atau justru menjadi penopang stabilitas sistem yang menindas mereka?

Kronologi Pemilu 27 Oktober dan Aritmetika Kursi

Pemilu 27 Oktober 2026 tidak menghasilkan mayoritas bagi kubu mana pun. Likud memperoleh 27 kursi, Yashar 21, dan koalisi Beyachad (Bersama) 12. Joint List meraih 11 kursi dan Ra'am 8. Partai Demokrat yang dipimpin Yair Golan, yang juga memperoleh 8 kursi, bukan partai berbasis Arab dan berada di kubu oposisi.

Dengan hitungan itu, blok Netanyahu mengumpulkan 53 kursi, blok Eisenkot 48, dan partai-partai Arab 19, delapan kursi di bawah ambang 61 yang dibutuhkan untuk membentuk pemerintahan. Tidak ada kubu yang bisa membentuk pemerintahan tanpa dukungan dari luar bloknya sendiri.

Narasi yang beredar setelah pemilu menyebut hasilnya sebagai kekalahan Netanyahu. Penghitungan kursi justru menunjukkan kebalikannya: mayoritas pemilih Yahudi memberi blok sayap kanan 53 kursi, sementara blok yang dipimpin Eisenkot memperoleh 48 kursi dengan dukungan pemilih Yahudi yang lebih sedikit.

Baca juga: Bawaslu Belitung Silaturahmi ke DPC PDI Perjuangan, Konsolidasi Demokrasi Jelang Pemilu

Bagi pemilih Palestina, ini berarti suara mereka tidak pernah menjadi penentu tunggal. Pembentukan pemerintahan selalu bergantung pada partai-partai Zionis. Namun jika Eisenkot tidak bisa mencapai 61 tanpa suara dari luar koalisi, maka 19 kursi Arab menjadi tuas tawar yang nyata, bukan sekadar hiasan.

Pengamat yang mendukung strategi ini berargumen bahwa kekuatan semacam itu hanya berguna bila dipakai untuk menuntut komitmen tertulis, bukan untuk menyerahkannya tanpa syarat. Perdebatan tentang apakah kekuatan itu benar-benar dipakai untuk tuntutan semacam itu adalah inti persoalan yang belum terjawab.

Jejak Fragmentasi: Dari Oslo ke Kursi Kingmaker

Fragmentasi politik warga Palestina tidak lahir pada 2026. Penulis Joseph Massad, dalam analisisnya di Middle East Eye, menelusuri pola itu sejak masa Mandat Britania, ketika gerakan Zionis dan sebagian elite Palestina disebut memperdalam perpecahan antara petani dan tuan tanah, Muslim dan Kristen, serta komunitas Druze dan Sunni.

Setelah 1948, warga Palestina terbagi menjadi empat komunitas: warga di dalam Israel, pengungsi, penduduk Tepi Barat, dan penduduk Gaza. Massad berpendapat bahwa pembagian ini diperkuat oleh kebijakan negara Israel yang memisahkan kategori etnis dan agama.

Catatan kritis perlu diberikan. Sejarah fragmentasi tidak sepenuhnya bisa dibebankan pada satu pihak. Keputusan PLO di Aljir pada 1988 dan Perjanjian Oslo pada 1993 juga merupakan pilihan politik yang diambil oleh kepemimpinan Palestina sendiri, dan pilihan itu memprioritaskan Tepi Barat dan Gaza.

Sejarawan berbeda pendapat tentang sejauh mana pilihan itu bisa dipahami sebagai pengkhianatan, dan sejauh mana ia merupakan respons terhadap keadaan yang sangat tidak seimbang. Kedua pembacaan itu perlu disimpan sekaligus.

Mansour Abbas dan Harga Legitimasi

Pusat perdebatan pekan ini ada pada Mansour Abbas, pemimpin Ra'am. Ynetnews melaporkan pada 10 November bahwa Abbas menyatakan kesepakatan prinsip untuk mengakui Hamas sebagai organisasi teroris, dengan syarat adanya kemitraan politik yang sungguh-sungguh dengan kubu Eisenkot.

Massad menyebut Abbas membantah laporan itu sehari kemudian, meski dalam pernyataan kepada faksinya ia disebut mengatakan partainya "berulang kali menerima pembubaran Hamas". Sebelumnya, dalam konsultasi dengan Herzog, Abbas dilaporkan menolak menyebut Hamas sebagai organisasi teroris dengan alasan keselamatan dirinya dan keluarganya.

Kritik terhadap posisi ini tajam, dan sebagian bersifat sah. Analisis Ynetnews sendiri menilai bahwa label teror yang ditawarkan sebagai imbalan kemitraan politik bukanlah perubahan ideologis.

Namun pembelaan Abbas juga layak dicatat: bagi sebagian warga Arab Israel, tekanan keamanan dan stigma politik adalah kenyataan sehari-hari, dan negosiasi dengan kekuasaan selalu melibatkan kompromi yang tidak nyaman. Pertanyaannya bukan apakah kompromi itu dibenarkan, melainkan apakah kompromi itu menghasilkan jaminan bagi warga Palestina atau hanya menaikkan posisi tawar elite partai.

Eisenkot: Retorika Zionis dan Realitas Dukungan

Eisenkot mengajukan empat prinsip bagi calon mitra koalisi, dan salah satunya adalah pengakuan atas Hamas sebagai organisasi teroris. Ia juga menyatakan bahwa siapa pun yang menyetujui prinsip-prinsip itu dapat bergabung dengan pemerintahan yang ia sebut "Zionis" dan "bersatu".

Massad membaca istilah itu sebagai penanda pemerintahan yang menyingkirkan warga Arab, dan ia mengutip peran Eisenkot dalam kabinet perang Netanyahu pada periode 2023–2024. Peran itu, menurut Massad, membuat klaim Eisenkot sebagai alternatif menjadi problematis.

Catatan ini perlu diperhatikan, karena dalam politik Israel, perbedaan antara oposisi dan kubu perang sering kali lebih tipis daripada yang terlihat di permukaan. Namun pembacaan yang lebih adil juga perlu menimbang bahwa Eisenkot secara terbuka mengajak Likud dan kelompok religius-Zionis untuk bergabung.

Dalam kerangka itu, bergabungnya partai Arab tidak selalu menjadi syarat, dan dukungan dari luar koalisi mungkin menjadi bentuk paling realistis bagi pemerintahan minoritas. Di sinilah letak paradoksnya: bentuk dukungan yang paling mungkin diberikan partai Arab justru adalah bentuk yang paling mudah diabaikan oleh mitra koalisi saat kebijakan dirumuskan.

Kalkulasi Partai: Mencegah Netanyahu atau Mengamankan Posisi?

Pihak yang mendukung Eisenkot berargumen bahwa taruhannya lebih besar daripada sekadar strategi elektoral. Joint List dan Demokrat, misalnya, mengutip kampanye rasis yang menurut mereka berusaha mendelegitimasi suara warga Palestina, dan pemerintahan Netanyahu dianggap bertanggung jawab atas eskalasi tersebut.

Dalam pandangan ini, menyingkirkan Netanyahu adalah prasyarat untuk menghentikan kebijakan yang paling merusak. Surat perintah penangkapan yang dikeluarkan Mahkamah Pidana Internasional pada November 2024 terhadap Netanyahu dan mantan menteri pertahanan Yoav Gallant menjadi salah satu alasan mengapa sebagian pemilih menilai pergantian kekuasaan sebagai hal mendesak.

Argumen tandingan tidak boleh diabaikan. Jika pergantian kekuasaan hanya memindahkan kekuasaan dari satu kubu Zionis ke kubu Zionis lainnya, maka perubahan substantif terhadap kebijakan terhadap warga Palestina mungkin tidak terjadi.

Massad menyebut bahwa sejarah Israel menunjukkan kebijakan pembatasan tanah, pengawasan polisi, dan kekerasan di komunitas Arab berlangsung lintas pemerintahan. Itu sebabnya, bagi kritiknya, kalkulasi jangka pendek yang menyelamatkan pemerintahan Israel dari krisis dapat dibaca sebagai penyelamatan stabilitas kolonial itu sendiri.

"Dukungan tanpa jaminan hak kolektif adalah bentuk tawar-menawar yang paling mahal bagi pihak yang paling lemah."

Yang Dipertaruhkan: Gaza, Tepi Barat, dan Warga Israel Sendiri

Pertanyaan paling sulit adalah dampak keputusan ini bagi warga Palestina di luar Israel. Massad berpendapat bahwa situasi di Gaza, Tepi Barat, dan Al-Quds tidak akan berubah sedikit pun oleh pemilu Israel, dan bahwa keuntungan dari setiap manuver parlemen hanya akan dinikmati partai-partai Israel.

Pendapat ini kuat sebagai peringatan, tetapi perlu diuji dengan data kebijakan yang lebih rinci. Sebagian pengamat berpendapat bahwa ruang legislatif tetap menentukan anggaran, perencanaan wilayah, dan pengawasan terhadap komunitas Arab, sehingga perubahan kecil di sana bisa memiliki efek nyata, meski tidak mengubah struktur kolonial secara keseluruhan.

Di sisi lain, krisis politik Israel sendiri, sebagaimana digambarkan Massad, menunjukkan fragmentasi yang tajam antara komunitas Yahudi dan kubu-kubu di dalamnya. Ini bukan kabar baik bagi siapa pun yang berharap perubahan demokratis di Israel, tetapi juga menunjukkan bahwa kekuasaan Israel tidak lagi berdiri sekokoh yang sering diasumsikan.

Pertanyaannya adalah apakah warga Palestina mampu memanfaatkan keretakan itu tanpa ikut menopang struktur yang retak tersebut.

Mencari Jalan Ketiga di Antara Boikot dan Kompromi

Massad menutup kritiknya dengan seruan agar warga Palestina di Israel mempertimbangkan alternatif politik yang lebih substantif. Seruan itu mudah diucapkan dari luar arena, tetapi sulit dijalankan di dalam sistem yang menghukum partisipasi sekaligus menghukum abstensi.

Tidak ada pilihan yang bebas biaya. Boikot berisiko membiarkan kursi-kursi strategis jatuh ke tangan kubu yang lebih represif, sementara partisipasi tanpa syarat berisiko menjadi legitimasi kosmetik.

Jalan ketiga, yang menuntut komitmen tertulis dan kerja di luar parlemen, mungkin satu-satunya yang layak diuji dengan serius.

"Kursi kingmaker tanpa perjanjian tertulis adalah kekuasaan yang bisa dipinjam, tetapi tidak pernah benar-benar dimiliki."

Ada beberapa langkah yang bisa dilakukan untuk menguji klaim ini:

  • Menuntut kejelasan isi kesepakatan. Pantau apakah dukungan 67 anggota Knesset atau dukungan "dari luar" bagi Eisenkot diikuti komitmen tertulis terkait pembongkaran rumah, anggaran desa-desa Arab, dan pengawasan polisi. Angka 19 kursi hanya bermakna jika ada daftar tuntutan yang bisa diukur.
  • Membedakan rekomendasi dari koalisi. Saat membaca berita, bedakan antara 67 dukungan untuk mandat dan koalisi yang belum terbentuk. Dalam diskusi publik di Indonesia, ketepatan istilah ini mencegah narasi kemenangan yang prematur, baik dari pihak yang mendukung maupun yang menolak.
  • Menyalurkan dukungan kemanusiaan yang tidak bergantung pada parlemen. Ketika kebijakan Israel tidak bisa diubah lewat kursi di Knesset, bantuan langsung kepada warga Gaza dan Tepi Barat tetap berarti. Lembaga seperti INH, MER-C dan Adara Foundation memiliki program yang dapat dipantau dan dicek laporannya.

Analisis Redaksi: Kingmaker yang Tak Pernah Benar-benar Berkuasa

Pemilu Israel 2026 memperlihatkan paradoks yang sudah lama dikenal: warga Palestina di dalam Israel dapat memberi kemenangan bagi pihak tertentu, tetapi sulit mengubah arah sistem yang mendefinisikan mereka sebagai warga kelas dua. Angka-angka yang kita baca hari ini—27, 21, 12, 11, 8, dan 19—adalah ringkasan dari keputusan politik yang belum selesai. Mereka belum menjelaskan siapa yang akan membentuk pemerintahan, dan belum menjelaskan apa yang akan ditukar untuk dukungan itu.

Dukungan 19 kursi Arab kepada Eisenkot bukan tanpa risiko. Tanpa perjanjian tertulis yang mengikat, dukungan itu bisa berubah menjadi legitimasi kosmetik bagi pemerintahan yang tetap menjalankan kebijakan kolonial. Sebaliknya, menolak mendukung Eisenkot juga bukan tanpa biaya: Netanyahu bisa kembali berkuasa dengan kebijakan yang lebih represif. Di titik ini, partai Palestina menghadapi dilema yang tidak punya jawaban mudah.

Yang paling mengganggu dari analisis Massad adalah klaimnya bahwa ruang legislatif tidak akan pernah cukup untuk mengubah struktur kolonial. Jika benar, maka strategi partai Palestina harus bergeser dari sekadar bernegosiasi di Knesset menuju penguatan masyarakat sipil dan tekanan internasional. Namun klaim itu juga perlu diuji: apakah benar tidak ada celah sama sekali? Sejarah menunjukkan bahwa perubahan kecil di level anggaran dan kebijakan lokal bisa berdampak nyata, meski tidak revolusioner.

Kita juga perlu mengakui bahwa sebagian argumen dalam tulisan ini bisa diperdebatkan, terutama soal sejauh mana ruang parlemen memiliki arti praktis. Pengamat yang berbeda pandangan tidak otomatis berpihak pada rezim. Mereka mungkin melihat sejarah yang sama dan menyimpulkan bahwa partisipasi adalah satu-satunya jalan yang tersisa.

Pertanyaan yang tersisa adalah pertanyaan kolektif: jika sebuah partai diberi 19 kursi sebagai penentu, apakah kursi itu akan menjadi tuas yang menggerakkan sesuatu bagi warga Palestina, atau sekadar penyangga yang membuat sistem bertahan lebih lama? Jawabannya tidak akan ditentukan oleh hitungan kursi pada malam pemilu, melainkan oleh apa yang tertulis dalam perjanjian yang belum dibuat, dan oleh siapa yang berani menagihnya.

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Angry Angry 0
Sad Sad 0
Wow Wow 0
admin As a passionate news reporter, I am fueled by an insatiable curiosity and an unwavering commitment to truth. With a keen eye for detail and a relentless pursuit of stories, I strive to deliver timely and accurate information that empowers and engages readers.
Ad
Ad