Sidang Gus Yaqut: Ahli UMJ Tegaskan UU Haji Bedakan Kuota Awal dan Kuota Tambahan

Nov 16, 2026 - 18:20
 0  1
Sidang Gus Yaqut: Ahli UMJ Tegaskan UU Haji Bedakan Kuota Awal dan Kuota Tambahan

Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) Prof Dr Ibnu Sina Chandranegara menegaskan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah membedakan pengaturan antara kuota awal dan kuota tambahan. Penegasan itu disampaikan dalam sidang lanjutan perkara dugaan korupsi kuota haji tambahan Kementerian Agama 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas atau Gus Yaqut.

Ad
Ad

Prof Ibnu Sina dihadirkan sebagai saksi ahli di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (16/11/2026). Sidang dipimpin Ketua Majelis Hakim Ni Kadek Susantiani dengan dua hakim anggota di ruang sidang Dr HM Hatta Ali.

Baca juga: Adhi Karya dan APP Teken Kerja Sama dengan Kejati Jatim untuk Mitigasi Risiko Hukum

Dalam persidangan, tim kuasa hukum Gus Yaqut lebih dulu mendalami pemahaman ahli mengenai ketentuan Pasal 8 dan Pasal 9 UU Nomor 8 Tahun 2019. Kedua pasal itu menjadi pintu masuk perdebatan soal siapa yang berwenang menetapkan pembagian kuota haji, terutama kuota tambahan yang menjadi objek perkara.

Kronologi Sidang dan Fokus Pemeriksaan Ahli

Persidangan Senin itu merupakan lanjutan perkara dugaan korupsi kuota haji tambahan Kementerian Agama 2023-2024. Gus Yaqut duduk sebagai terdakwa bersama tiga nama lain: mantan Staf Khusus Menteri Agama Isfah Abidal Aziz alias Gus Alex, Direktur Operasional PT Makassar Toraja (Maktour) Ismail Adham, serta Komisaris PT Raudah Eksakti Utama sekaligus Ketua Umum Kesatuan Tour Travel Haji Umrah Republik Indonesia (Kesthuri) Asrul Azis Taba.

Agenda sidang kali ini adalah mendengarkan keterangan saksi ahli yang dihadirkan pihak terdakwa. Selain Prof Ibnu Sina sebagai ahli administrasi negara, kuasa hukum Gus Yaqut menghadirkan Prof Eva sebagai ahli hukum pidana dan Dr Hernold yang memberi keterangan terkait penghitungan kerugian keuangan negara.

Tim kuasa hukum memulai dengan menjelaskan perbedaan antara kuota haji awal yang diberikan Arab Saudi setiap tahun dan kuota haji tambahan. Kuota awal, menurut mereka, jumlahnya telah ditetapkan secara pasti oleh Pemerintah Arab Saudi. Sementara kuota tambahan bersifat tidak pasti karena bergantung pada kebijakan Pemerintah Arab Saudi.

Baca juga: BisKita Tabrak Pejalan Kaki hingga Tewas: Pemkot Bogor Serahkan Kasus ke Polisi

"Kuota haji berasal dari pengalokasian Saudi Arabia. Ada pertama kuota awal yang sudah pasti diberikan setiap tahunnya. Kemudian, jumlahnya pun pasti sesuai dengan formula yang sudah disepakati di konferensi Islam. Ini diberikan oleh Saudi jumlahnya 221.000 sejak tahun sebelum-sebelumnya sampai dengan sekarang," ujar kuasa hukum dalam persidangan.

Adapun kuota haji tambahan, menurut kuasa hukum, tidak memiliki kepastian mengenai jumlah maupun waktu pemberiannya. "Kuota haji tambahan ini sifatnya tidak pasti, tergantung Saudi mau memberikan atau tidak. Jumlahnya juga tidak pasti. Kalau memutuskan memberikan kuota tambahan, jumlahnya terserah Saudi mau berapa," katanya.

Dua Rezim Hukum dalam Pasal 8 dan Pasal 9 UU Haji

Menjawab pertanyaan kuasa hukum, Prof Ibnu Sina menjelaskan bahwa UU Nomor 8 Tahun 2019 mengatur dua rezim hukum berbeda terkait penetapan kuota haji. Kedua rezim itu tercantum dalam Pasal 8 dan Pasal 9 UU Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

"Undang-Undang Penyelenggaraan Haji Nomor 8 Tahun 2019 diketahui bahwa terdapat dua rezim hukum yang berbeda. Yang pertama adalah rezim hukum berkaitan sepanjang menyangkut kuota haji, pembagian kuota haji," kata Ibnu Sina di hadapan majelis hakim.

Prof Ibnu Sina menilai Pasal 8 mengatur mengenai Kuota Haji Indonesia, sedangkan Pasal 9 mengatur mengenai Kuota Haji Tambahan. Perbedaan kedua ketentuan itu, kata dia, terletak pada waktu dan kondisi yang menjadi persyaratan munculnya kuota tambahan.

"Yang membedakan di antara Pasal 8 dan Pasal 9 itu adalah waktu dan kondisionalnya. Ahli memandang bahwa di Pasal 9, lahirnya kuota tambahan itu mempersyaratkan dua keadaan," ujarnya.

Dua persyaratan tersebut yakni tersedianya kuota tambahan dari Pemerintah Arab Saudi dan telah ditetapkannya Kuota Haji Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 8. Dengan demikian, penetapan kuota haji tambahan baru dapat dilakukan setelah kuota haji Indonesia ditetapkan dan terdapat pemberian kuota tambahan dari Arab Saudi.

"Kuota haji tambahan itu akan muncul dan Menteri berwenang menetapkannya apabila dua syarat itu terpenuhi, yaitu syarat adanya kuota itu sendiri dan kedua adalah setelah kuota haji Indonesia ditetapkan," tuturnya.

Kewenangan Menteri Agama dan Proporsi 8 Persen Kuota Haji Khusus

Prof Ibnu Sina menerangkan dalam penetapan kuota haji Indonesia sebagaimana diatur Pasal 8, terdapat kewenangan atribusi yang melekat pada menteri. Pada 2021-2024, jabatan itu dipegang Gus Yaqut. Kewenangan tersebut terikat prosedur dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Salah satu ketentuan yang dimaksud adalah proporsi pembagian kuota haji khusus sebesar 8 persen sebagaimana diatur dalam UU Haji. "Di dalamnya terikat kewenangan atribusi kepada pejabat yang berwenang, yang dalam hal ini adalah menteri. Kemudian, mengikat di dalamnya prosedur-prosedur penetapan kuota haji Indonesia," tuturnya.

Prof Ibnu Sina menerangkan penetapan kuota haji Indonesia harus memperhatikan berbagai persyaratan dan batasan yang telah ditentukan dalam undang-undang. Namun akademisi kelahiran Jakarta 1989 ini berpandangan bahwa pengaturan mengenai kuota haji tambahan dalam Pasal 9 memberikan ruang kewenangan tersendiri bagi Menteri.

Menurut dia, kewenangan tersebut dapat dijalankan apabila persyaratan mengenai ketersediaan kuota tambahan dan penetapan kuota haji Indonesia telah terpenuhi.

"Sedangkan ahli berpandangan dalam Pasal 9, sesuai dengan syarat dalam norma tersebut, bahwa kuota haji tambahan itu hanya bisa dirumuskan, ditetapkan, dan atribusi tersebut dilaksanakan apabila syarat dalam hal adanya kuota tambahan di mana pemberi kuota tambahan itu adalah Kerajaan Saudi Arabia, dan setelah ditetapkannya kuota haji Indonesia," katanya.

Ia juga menyoroti kedudukan menteri agama yang memiliki dua fungsi dalam penyelenggaraan ibadah haji. Selain bertindak sebagai penyelenggara administrasi negara di bidang keagamaan, khususnya urusan haji dan umrah, menteri agama juga ditunjuk sebagai Amirul Hajj sebagaimana diatur dalam Pasal 29 UU Nomor 8 Tahun 2019.

"Menteri dalam Pasal 29 ditunjuk sebagai Amirul Hajj, yang artinya dia menjalankan misi diplomasi penyelenggaraan di dalam maupun di luar negeri yang bertindak atas nama negara," ungkap Prof Ibnu Sina.

Dalam menjalankan fungsi tersebut, menteri agama juga perlu mempertimbangkan berbagai risiko penyelenggaraan serta keberlangsungan ibadah haji dan umrah dalam konteks diplomasi. Karena itu, menurut dia, Pasal 9 memberi ruang bagi Menteri untuk menetapkan kuota haji tambahan berdasarkan kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

"Pasal 9 membuka ruang untuk Menteri dapat menetapkan kuota haji tambahan yang dibuka pintunya dalam kewenangan atribusi didasari oleh peraturan yang dikeluarkan oleh menteri itu sendiri," ucapnya.

Latar Belakang Perkara dan KMA Nomor 130 Tahun 2024

Perkara ini berkaitan dengan kebijakan pembagian kuota haji tambahan tahun 2024 yang dituangkan dalam Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 130 Tahun 2024. Keputusan tersebut mengatur pembagian kuota haji tambahan dengan komposisi 50 persen untuk haji khusus dan 50 persen untuk haji reguler.

Kebijakan itu menjadi simpul dakwaan terhadap Gus Yaqut dan tiga terdakwa lain. Jaksa menilai pembagian kuota tambahan melalui KMA tersebut menimbulkan dugaan korupsi, sehingga perkara bergulir ke Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat.

Pembelaan Gus Yaqut dibangun di atas premis bahwa undang-undang memberi menteri kewenangan atribusi untuk menetapkan kuota haji, termasuk kuota tambahan, sepanjang syarat norma terpenuhi. Karena itu, kuasa hukum menghadirkan ahli administrasi negara untuk memetakan batas kewenangan tersebut.

Keterangan Prof Ibnu Sina menjadi penting karena menyentuh langsung inti dakwaan: apakah penetapan kuota tambahan lewat KMA berada dalam ranah kewenangan menteri atau justru melampaui batas yang diatur undang-undang. Ia memisahkan secara tegas antara rezim Pasal 8 dan Pasal 9, sekaligus menempatkan syarat kumulatif bagi lahirnya kuota tambahan.

Dalam persidangan, ia juga menegaskan bahwa penetapan kuota haji Indonesia harus memperhatikan syarat dan batasan dalam undang-undang, termasuk proporsi kuota haji khusus 8 persen. Namun ia tidak memerinci apakah KMA Nomor 130 Tahun 2024 telah sesuai dengan ketentuan tersebut, karena fokus keterangannya adalah kerangka norma UU Haji.

Dampak bagi Perkara dan Reaksi di Ruang Sidang

Keterangan ahli administrasi negara ini memberi majelis hakim peta hukum untuk menilai dakwaan. Jika majelis menerima tafsir bahwa Pasal 9 memberi ruang kewenangan tersendiri bagi menteri, pembelaan Gus Yaqut akan mendapat pijakan normatif. Sebaliknya, jika majelis menilai syarat kumulatif tidak terpenuhi, dakwaan soal penyalahgunaan kewenangan bisa menguat.

Yang menarik, Prof Ibnu Sina tidak berbicara soal ada atau tidaknya kerugian negara. Itu ranah keterangan Dr Hernold yang juga dihadirkan dalam sidang yang sama. Pembagian peran tiga ahli—administrasi negara, hukum pidana, dan penghitungan kerugian keuangan negara—menunjukkan strategi pembelaan yang menyasar tiga lapis: norma kewenangan, unsur pidana, dan besaran kerugian.

Di ruang sidang, kuasa hukum berulang kali menekankan sifat kuota tambahan yang tidak pasti. Argumen itu dipakai untuk membedakan kebijakan pembagian kuota dari kuota awal yang jumlahnya sudah pasti 221.000 sesuai formula konferensi Islam. Perbedaan sifat inilah yang kemudian dipakai untuk meminta ahli menjelaskan siapa berwenang menetapkan pembagian setelah Arab Saudi memastikan alokasi untuk Indonesia.

Perkara ini juga menyeret nama pelaku usaha perjalanan haji dan umrah. Ismail Adham dari PT Maktour dan Asrul Azis Taba dari PT Raudah Eksakti Utama serta Kesthuri duduk sebagai terdakwa bersama Gus Alex. Kombinasi pejabat negara dan pelaku usaha membuat perkara ini menjadi sorotan industri penyelenggara haji dan umrah.

Bagi publik calon jemaah, persidangan ini menyoroti ihwal yang sangat teknis tetapi berdampak langsung: bagaimana sisa kuota tambahan dibagi antara haji reguler dan haji khusus. Komposisi 50 persen untuk haji khusus dan 50 persen untuk haji reguler dalam KMA Nomor 130 Tahun 2024 adalah angka yang kini diuji di pengadilan.

Langkah Selanjutnya dalam Sidang Gus Yaqut

Setelah tiga saksi ahli dihadirkan, agenda berikutnya bergantung pada majelis hakim dan strategi kuasa hukum. Pihak terdakwa masih memiliki ruang menghadirkan saksi lain, sementara jaksa penuntut umum dapat mengajukan ahli tandingan untuk membantah tafsir Pasal 9 yang diajukan pembelaan.

Majelis hakim akan menimbang keterangan Prof Ibnu Sina bersama alat bukti lain, termasuk KMA Nomor 130 Tahun 2024 dan keterangan saksi sebelumnya. Pertanyaannya bukan lagi sekadar ada atau tidaknya kuota tambahan dari Arab Saudi, melainkan apakah syarat kumulatif dalam Pasal 9 benar-benar terpenuhi saat kebijakan itu ditetapkan.

Perkara ini juga menjadi ujian bagi tata kelola kuota haji ke depan. Apa pun putusannya, persidangan menyingkap bahwa UU Haji memisahkan dua rezim kuota yang sering dipersamakan dalam debat publik. Bagi Kementerian Agama, kejelasan prosedur penetapan kuota tambahan akan menentukan seberapa jauh kewenangan menteri bisa dijalankan tanpa bersinggungan dengan pidana.

Sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat akan menentukan arah pembelaan Gus Yaqut. Sampai saat itu, keterangan Prof Ibnu Sina menjadi rujukan penting untuk membaca batas antara kewenangan atribusi dan penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan kuota haji.

Analisis Redaksi

Keterangan Prof Ibnu Sina menempatkan perkara ini pada rel yang semestinya: sengketa tafsir norma, bukan sekadar soal ada atau tidaknya kuota tambahan dari Arab Saudi. Ia memisahkan Pasal 8 dan Pasal 9 dengan tegas, lalu menetapkan syarat kumulatif bagi lahirnya kuota tambahan. Bagi pembelaan Gus Yaqut, ini amunisi normatif. Bagi jaksa, ini juga bisa menjadi pisau bermata dua, karena syarat kumulatif itu harus dibuktikan terpenuhi, bukan hanya diasumsikan.

Yang luput dari sorotan publik adalah sifat kuota tambahan yang tidak pasti. Kuasa hukum menyebut jumlah dan waktu pemberiannya bergantung pada kebijakan Arab Saudi. Ketidakpastian itu menjelaskan mengapa menteri butuh ruang menetapkan pembagian lewat KMA. Tetapi ketidakpastian juga membuka celah: siapa yang mengawasi, dengan parameter apa, dan bagaimana akuntabilitasnya ketika kuota itu tiba-tiba tersedia.

Persidangan ini seharusnya tidak berhenti pada nasib empat terdakwa. Ada persoalan tata kelola yang lebih besar, yakni bagaimana negara memastikan pembagian kuota haji, terutama kuota tambahan, berjalan transparan dan bebas dari konflik kepentingan. Selama prosedur penetapan kuota tambahan tidak dirinci dalam aturan yang lebih operasional, setiap menteri akan menghadapi risiko yang sama: berhadapan dengan tafsir hukum yang berbeda-beda atas kewenangan yang sama.

Sumber: jogja.antaranews.com, antaranews.com

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Angry Angry 0
Sad Sad 0
Wow Wow 0
admin As a passionate news reporter, I am fueled by an insatiable curiosity and an unwavering commitment to truth. With a keen eye for detail and a relentless pursuit of stories, I strive to deliver timely and accurate information that empowers and engages readers.
Ad
Ad