Adhi Karya dan APP Teken Kerja Sama dengan Kejati Jatim untuk Mitigasi Risiko Hukum

Nov 16, 2026 - 18:20
 0  2
Adhi Karya dan APP Teken Kerja Sama dengan Kejati Jatim untuk Mitigasi Risiko Hukum

Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menandatangani perjanjian kerja sama dengan PT Adhi Karya (Persero) Tbk dan anak usahanya, PT Adhi Persada Properti (APP), untuk memperkuat tata kelola perusahaan dan mitigasi risiko hukum di lingkungan BUMN konstruksi tersebut. Penandatanganan berlangsung di Surabaya, sebagaimana dilaporkan laman resmi Kejati Jatim.

Ad
Ad

Adhi Karya merupakan BUMN yang bergerak di bidang konstruksi, sementara APP adalah anak perusahaan yang menangani lini properti. Kerja sama ini menempatkan Kejati Jatim sebagai mitra dalam pendampingan hukum, bukan sebagai aparat penegak hukum yang menangani perkara.

Baca juga: BisKita Tabrak Pejalan Kaki hingga Tewas: Pemkot Bogor Serahkan Kasus ke Polisi

Peran Kejati Jatim dalam Pendampingan Hukum BUMN

Kejaksaan memiliki fungsi di luar penuntutan, yakni memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan pendampingan kepada instansi pemerintah dan BUMN. Fungsi ini diatur dalam Undang-Undang Kejaksaan dan menjadi dasar bagi kerja sama semacam ini.

Melalui perjanjian kerja sama, Kejati Jatim akan mendampingi Adhi Karya dan APP dalam aspek hukum yang melekat pada kegiatan usaha konstruksi dan properti. Ruang lingkupnya mencakup konsultasi hukum, penanganan perkara perdata dan tata usaha negara, serta pencegahan risiko hukum sejak awal.

Bagi BUMN konstruksi, risiko hukum tidak hanya muncul dari sengketa kontrak dengan mitra kerja. Proyek infrastruktur melibatkan pengadaan barang dan jasa, pembebasan lahan, perizinan, hingga kontrak kerja sama dengan pemerintah daerah. Setiap tahap memiliki potensi sengketa yang bisa berujung ke pengadilan atau arbitrase.

Pendampingan sejak dini diharapkan meminimalkan celah yang bisa menimbulkan kerugian negara atau tuntutan pihak ketiga. Dalam banyak kasus, sengketa konstruksi muncul karena klausul kontrak yang tidak jelas, bukan karena kesalahan teknis di lapangan.

Baca juga: Pasca Gibran Berhenti sebagai Wapres, Pemerintah Didorong Benahi Tata Kelola Pemilu

Cakupan Kerja Sama dan Fokus Tata Kelola

Kerja sama ini menekankan dua hal: penguatan tata kelola dan mitigasi risiko hukum. Tata kelola yang baik mencakup transparansi dalam pengambilan keputusan, kepatuhan terhadap regulasi, serta akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dan aset.

Adapun mitigasi risiko hukum mencakup identifikasi potensi masalah hukum sebelum muncul, penyusunan kontrak yang lebih kuat, dan kesiapan menghadapi sengketa bila terjadi. Kejati Jatim berperan sebagai pemberi pertimbangan hukum, bukan pihak yang mengambil keputusan bisnis.

Beberapa bentuk kegiatan yang biasanya menyertai kerja sama semacam ini antara lain:

  • Konsultasi hukum rutin untuk manajemen dan tim legal perusahaan.
  • Penyuluhan dan pelatihan bagi karyawan terkait kepatuhan hukum.
  • Pendampingan dalam penyusunan dan evaluasi kontrak kerja sama.
  • Penanganan perkara perdata dan tata usaha negara yang melibatkan perusahaan.
  • Pertimbangan hukum atas kebijakan atau transaksi strategis.

Dengan pola ini, perusahaan tidak perlu menunggu masalah membesar sebelum mencari bantuan hukum. Pendekatan pencegahan dinilai lebih efisien dibanding penyelesaian sengketa yang memakan waktu dan biaya.

Latar Belakang: Mengapa BUMN Konstruksi Butuh Pendampingan Hukum

Adhi Karya terlibat dalam sejumlah proyek strategis nasional, termasuk pembangunan infrastruktur transportasi dan properti. Skala proyek yang besar membuat perusahaan berhadapan dengan beragam pihak: pemerintah, kontraktor lain, konsultan, hingga masyarakat terdampak.

Anak perusahaan APP bergerak di sektor properti, yang memiliki karakter risiko berbeda. Pengembangan properti melibatkan pembebasan lahan, perizinan, dan kontrak jual beli dengan konsumen. Sengketa konsumen dan masalah perizinan menjadi dua titik rawan yang kerap muncul.

Di sisi lain, BUMN menghadapi tekanan untuk menjaga kinerja keuangan sekaligus mematuhi aturan pengadaan dan pengelolaan aset negara. Kesalahan prosedur bisa berimplikasi pada dugaan kerugian negara, meski niatnya bukan korupsi.

Karena itu, pendampingan dari kejaksaan dipandang sebagai langkah preventif. Kejaksaan memiliki pemahaman atas regulasi yang mengikat BUMN dan bisa memberi masukan agar keputusan manajemen tidak melanggar koridor hukum.

Pola kerja sama serupa sudah lazim di lingkungan BUMN lain. Beberapa perusahaan pelat merah menandatangani nota kesepahaman dengan kejaksaan setempat untuk urusan yang sama: bantuan hukum perdata dan tata usaha negara.

Dampak bagi Perusahaan dan Proyek di Jawa Timur

Kerja sama ini berpotensi mempercepat penyelesaian persoalan hukum yang menghambat proyek. Sengketa lahan atau kontrak yang berlarut-larut sering membuat proyek tertunda dan menambah biaya.

Bagi manajemen, adanya pendampingan hukum membuat pengambilan keputusan lebih hati-hati. Tim legal perusahaan mendapat rujukan resmi saat menghadapi dilema antara target bisnis dan kepatuhan aturan.

Dampak jangka panjangnya adalah penguatan reputasi. BUMN konstruksi yang bersih dari sengketa hukum lebih mudah mendapat kepercayaan investor dan mitra kerja, termasuk dalam proyek yang melibatkan pembiayaan pihak ketiga.

Di Jawa Timur sendiri, Adhi Karya dan APP memiliki sejumlah proyek yang menjadi bagian dari portofolio mereka. Pendampingan hukum di tingkat wilayah memudahkan koordinasi karena persoalan bisa ditangani lebih dekat dengan lokasi proyek.

Langkah Selanjutnya dan Pengawasan

Setelah penandatanganan, tahap berikutnya adalah penyusunan rencana kerja dan penunjukan tim yang akan menjalankan perjanjian. Kedua pihak perlu menyepakati mekanisme konsultasi, jadwal pertemuan, dan bentuk keluaran yang diharapkan.

Kejati Jatim juga berkepentingan memastikan kerja sama ini tidak menimbulkan konflik kepentingan. Pendampingan hukum tidak boleh menjadi tameng bagi praktik yang melanggar aturan, melainkan alat untuk mencegahnya.

Publik berhak menilai hasilnya dari dua indikator sederhana: berkurangnya sengketa hukum yang melibatkan Adhi Karya dan APP, serta meningkatnya kepatuhan dalam pengadaan dan pengelolaan proyek.

Informasi lebih lanjut mengenai layanan hukum kejaksaan dapat dilihat di laman Kejaksaan Republik Indonesia.

Analisis Redaksi

Kerja sama antara BUMN dan kejaksaan bukan hal baru, tetapi tetap relevan untuk dibaca kritis. Di satu sisi, pendampingan hukum membantu perusahaan menghindari jebakan prosedur yang kerap menjerat BUMN. Kontrak yang lemah dan perizinan yang tidak lengkap adalah dua sumber masalah yang paling sering muncul.

Di sisi lain, ada risiko bahwa kerja sama ini dipahami sebagai bentuk kekebalan hukum. Kejaksaan bukan konsultan pribadi perusahaan. Batas antara pendampingan preventif dan perlindungan atas kesalahan harus dijaga ketat, terutama bila muncul dugaan kerugian negara.

Yang paling menentukan adalah pelaksanaannya. Tanpa transparansi dan evaluasi berkala, perjanjian semacam ini mudah menjadi seremoni belaka. Publik perlu melihat bukti konkret: apakah sengketa berkurang, apakah kepatuhan meningkat, dan apakah temuan hukum ditindaklanjuti.

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Angry Angry 0
Sad Sad 0
Wow Wow 0
admin As a passionate news reporter, I am fueled by an insatiable curiosity and an unwavering commitment to truth. With a keen eye for detail and a relentless pursuit of stories, I strive to deliver timely and accurate information that empowers and engages readers.
Ad
Ad