Gerabah Mare Tidore Didorong Jadi Indikasi Geografis, Buka Peluang GI Tourism
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara mendorong Gerabah Mare dari Pulau Mare, Kota Tidore Kepulauan, menjadi indikasi geografis. Kerajinan tanah liat warisan turun-temurun ini dinilai berpeluang membuka wisata berbasis identitas lokal atau GI Tourism.
Dorongan itu disampaikan dalam kegiatan Webinar Road to Grand Launching Wisata Indikasi Geografis (GI Tourism) Indonesia. Gerabah Mare saat ini tercatat sebagai potensi indikasi geografis dalam kategori kekayaan intelektual komunal (KIK).
Baca juga: Pala, Cengkeh, dan Kelapa Bido Maluku Utara Didorong Jadi Wisata Indikasi Geografis
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara, Topan Sopuan, menyebut Gerabah Mare masuk daftar target bersama sejumlah produk unggulan lain. "Potensi lain seperti Gerabah Mare Tidore yang saat ini masuk sebagai potensi IG menjadi indikasi geografis," ujarnya.
Gerabah Mare dan Deretan Produk Unggulan Maluku Utara
Maluku Utara memang punya sederet produk yang sedang diusahakan pelindungannya. Selain Gerabah Mare, Topan menyebut Pala Ternate, Pala Dukono, Cengkih Moloku Kie Raha, dan Kelapa Bido Morotai sebagai target Kemenkum Malut untuk didorong menjadi indikasi geografis.
Semua nama itu bukan produk sembarangan. Pala dan cengkih sudah lama menjadi identitas ekonomi kepulauan rempah ini, sementara Kelapa Bido dari Morotai punya ciri khas tersendiri di tingkat lokal.
Gerabah Mare menempati posisi berbeda. Ia bukan komoditas pertanian, melainkan kerajinan tangan berbahan dasar tanah liat yang proses produksinya masih mempertahankan teknik tradisional.
Baca juga: Ditpolairud Polda NTT Gagal? Ini Fakta Pengungkapan 18.930 Liter Moke via Laut
Menurut Topan, Indikasi Geografis tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pelindungan Kekayaan Intelektual. IG juga menjadi sarana memperkuat identitas daerah sekaligus meningkatkan nilai ekonomi produk unggulan masyarakat.
"Sehingga membuka peluang wisata berbasis indikasi geografis bagi para wisatawan lokal maupun mancanegara. Perlu sinergi pemda, kampus dan masyarakat untuk mengoptimalkan potensi Gerabah Mare," kata Topan.
Ia menekankan pentingnya kolaborasi tiga pihak: pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan masyarakat pengrajin. Tanpa sinergi itu, pelindungan IG berisiko berhenti sebagai dokumen tanpa dampak ekonomi.
Kekhasan Proses Produksi Jadi Kunci Pengajuan IG
Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Rian Arvin, memberi gambaran lebih rinci soal Gerabah Mare. Kerajinan berbahan tanah liat ini telah diwariskan secara turun-temurun dan menjadi bagian dari kehidupan serta aktivitas ekonomi masyarakat setempat.
Rian pernah mengunjungi langsung lokasi pembuatan gerabah di Pulau Mare. Dari kunjungan itu ia menilai keunikan produk terletak pada proses pembuatannya yang masih mempertahankan teknik tradisional.
"Kekhasan proses produksi dan keterikatan kerajinan ini dengan kehidupan masyarakat Pulau Mare menjadi potensi yang dapat dikembangkan sebagai IG," ujarnya.
Bagi Rian, pengembangan wisata tidak berhenti pada pemasaran hasil kerajinan. Wisatawan bisa diajak mengenal lebih dekat proses pembuatan gerabah, menyaksikan keterampilan para pengrajin, serta mempelajari sejarah dan tradisi yang melatarbelakangi keberadaan kerajinan tersebut.
"Pengembangan wisata tidak hanya berorientasi pada pemasaran hasil kerajinan, tetapi juga dapat menghadirkan pengalaman bagi wisatawan," pungkas Rian.
Konsep inilah yang disebut GI Tourism atau Wisata Indikasi Geografis. Topan menjelaskan, produk khas daerah dapat dikembangkan lebih luas dengan menghubungkan keunikan produk, sejarah, tradisi, proses produksi, hingga kehidupan masyarakat yang menjadi bagian dari keberadaan produk tersebut.
Koordinasi dengan Pemkot Tidore dan Peninjauan ke Maregam
Upaya mendorong pelindungan Gerabah Mare sebagai Indikasi Geografis sudah berjalan di tingkat teknis. Kanwil Kementerian Hukum Maluku Utara berkoordinasi dengan Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Kota Tidore Kepulauan.
Selain koordinasi, dilakukan peninjauan langsung ke Desa Maregam. Lokasi ini menjadi titik pengamatan proses pembuatan gerabah yang masih dikerjakan dengan cara-cara lama.
Kegiatan tersebut merupakan bagian dari tahapan identifikasi karakteristik produk. Tahapan lain mencakup pengamatan proses pembuatan serta pengumpulan bahan dan literatur untuk mendukung penyusunan dokumen deskripsi Indikasi Geografis.
Dokumen deskripsi IG memuat uraian tentang karakteristik produk, batas wilayah produksi, proses pembuatan, serta keterkaitan produk dengan lingkungan dan masyarakat setempat. Dokumen inilah yang menjadi syarat utama pengajuan pendaftaran IG.
Tanpa deskripsi yang rinci dan berbasis bukti, pengajuan IG sulit diterima. Karena itu, identifikasi lapangan menjadi langkah yang tidak bisa dilewati.
Mengapa Pelindungan Indikasi Geografis Penting bagi Pengrajin Mare
Pelindungan IG punya fungsi konkret bagi keberlangsungan kerajinan rakyat. Rian menyebut pelindungan ini penting untuk menjaga karakteristik, reputasi, dan kualitas Gerabah Mare agar tetap memiliki identitas yang jelas berdasarkan daerah asalnya.
Ada pula dimensi sosial-ekonomi. Pelindungan diharapkan memperkuat posisi masyarakat pengrajin sebagai pemilik pengetahuan tradisional sekaligus pihak yang berperan menjaga keberlangsungan kerajinan tersebut.
Dalam skema IG, hak penggunaan label tidak diberikan kepada pihak luar yang tidak berada di wilayah produksi. Ini melindungi pengrajin dari praktik peniruan oleh produsen lain yang mengklaim produk serupa dari daerah berbeda.
Bagi Pulau Mare, pengakuan semacam ini bernilai ganda. Identitas budaya terjaga, dan nilai jual produk berpeluang naik karena konsumen tahu asal-usul serta cara pembuatannya.
Namun, pelindungan IG bukan jaminan otomatis. Perlu pendampingan berkelanjutan agar pengrajin memahami manfaat pendaftaran dan mampu memenuhi standar kualitas yang disepakati dalam dokumen deskripsi.
Langkah Selanjutnya dan Tantangan di Lapangan
Setelah identifikasi karakteristik dan pengumpulan literatur, tahap berikutnya adalah penyusunan dokumen deskripsi IG secara lengkap. Dokumen itu kemudian diajukan melalui mekanisme pendaftaran indikasi geografis yang berlaku.
Topan menyebut perlunya sinergi antara pemerintah daerah, kampus, dan masyarakat. Perguruan tinggi bisa berperan dalam riset karakteristik produk, sementara pemda menyiapkan dukungan kebijakan dan fasilitasi.
Yang belum tuntas adalah kesiapan ekosistem wisata di Pulau Mare. GI Tourism menuntut akses yang memadai, pemandu yang paham sejarah produk, serta kesiapan pengrajin menerima kunjungan wisatawan.
Ada juga persoalan regenerasi. Kerajinan tanah liat yang dikerjakan dengan teknik tradisional rentan ditinggalkan generasi muda jika nilai ekonominya tidak meningkat.
Di sinilah pelindungan IG dan pengembangan wisata saling menguatkan. Label geografis menaikkan nilai produk, sementara kunjungan wisatawan menghadirkan pemasukan tambahan bagi pengrajin dan warga sekitar.
Untuk memperluas konteks, mekanisme indikasi geografis di Indonesia diatur melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, sementara pemberitaan awal soal dorongan ini dapat dibaca di laporan ANTARA Ambon.
Daftar target Kemenkum Maluku Utara sendiri menunjukkan arah kebijakan yang cukup jelas:
- Pala Ternate
- Pala Dukono
- Cengkih Moloku Kie Raha
- Kelapa Bido Morotai
- Gerabah Mare Tidore
Lima nama itu mencerminkan dua wajah ekonomi Maluku Utara: rempah sebagai warisan sejarah perdagangan dunia, dan kerajinan rakyat sebagai pengetahuan lokal yang hidup di kampung-kampung pesisir.
Analisis Redaksi
Langkah Kanwil Kementerian Hukum Maluku Utara menyasar persoalan yang sering luput: produk khas daerah dibiarkan tanpa identitas hukum. Akibatnya, nilai tambah kerap dinikmati pihak lain, sementara pengrajin di kampung asal hanya menerima upah dari kerja tangan mereka.
Gerabah Mare punya semua bahan untuk menjadi IG yang kuat. Ada wilayah produksi yang jelas, teknik turun-temurun, keterikatan sosial dengan masyarakat Pulau Mare, dan jejak sejarah yang bisa ditelusuri. Yang belum ada adalah dokumen deskripsi yang tuntas dan strategi pasca-pendaftaran yang jelas.
Di titik ini, GI Tourism perlu dibaca dengan hati-hati. Wisata berbasis indikasi geografis bisa menjadi sumber pendapatan baru, tetapi juga berisiko mengubah kerja pengrajin menjadi tontonan. Jika arus kunjungan tidak diatur, proses produksi yang selama ini berjalan lambat dan penuh ketelitian bisa terdesak jadwal kunjungan.
Karena itu, sinergi yang disebut Topan sebaiknya tidak berhenti pada seremoni koordinasi. Pemda Tidore perlu menyiapkan skema pendampingan pengrajin, kampus menyediakan riset karakteristik produk, dan Kemenkum memastikan proses pendaftaran berjalan tanpa hambatan administratif. Tanpa itu, Gerabah Mare hanya akan menjadi nama di daftar potensi, bukan merek kolektif yang benar-benar melindungi warga Maregam.
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0