Gibran Mundur: Di Balik Palu Pemakzulan dan Tekanan 120 Anggota DPR

Nov 16, 2026 - 19:40
 0  1
Gibran Mundur: Di Balik Palu Pemakzulan dan Tekanan 120 Anggota DPR

Gibran Rakabuming Raka akhirnya mengundurkan diri sebagai Wakil Presiden setelah upaya hukumnya buntu dan tekanan politik di DPR menguat. Dukungan hak menyatakan pendapat (HMP) yang mencapai sekitar 120 anggota menjadi titik balik yang membuat posisinya tak lagi bisa dipertahankan.

Ad
Ad

Keputusan itu tidak datang tiba-tiba. Sejumlah narasumber detikX menggambarkan tarik-ulur di internal koalisi, pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto, hingga pernyataan yang membuat Istana meradang. Semua bermuara pada satu kesimpulan: mundur adalah pilihan paling rasional.

Baca juga: Musda VI Golkar Padangsidimpuan Dibuka: Formulir Pendaftaran Calon Ketua Resmi Diserahkan

Kronologi: Dari Permintaan Bertemu hingga Surat Pengunduran Diri

Seorang petinggi partai koalisi yang juga orang kepercayaan salah satu ketua umum partai menuturkan, persoalan bermula ketika Gibran meminta bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto. Menurut dia, Gibran awalnya menyampaikan niat mengundurkan diri.

“Gibran tuh kan pengin ketemu Prabowo. Karena apa, minta ketemu karena dia berjanji akan mengundurkan diri,” katanya kepada detikX.

Pertemuan itu kemudian berlangsung. Namun, menurut sumber tersebut, Gibran justru menyampaikan keinginan untuk tetap menghadapi persoalan tersebut. “Kenapa pas ketemu tahu-tahu dia ngomong dia bilang dia mau fight? Dia minta izin fight,” ujarnya.

Setelah pertemuan itu, muncul pernyataan dari pihak Gibran bahwa pengunduran dirinya telah ditolak Presiden. Pernyataan itu disebut membikin Istana meradang. Situasi makin panas setelah Gibran menyampaikan Prabowo memintanya tetap melawan melalui jalur hukum.

Baca juga: Nasdem Klaim Usulkan Dasco Jadi Calon Wapres: Alasan dan Dinamika Koalisi

Pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra akhirnya angkat bicara. Yusril mengumumkan putusan dua lembaga peradilan negara terkait ijazah Gibran sudah bersifat final sehingga tidak ada jalur hukum lagi untuk ditempuh. Dia juga meracik diksi mengundurkan diri menjadi ‘berhenti’, sebagaimana yang dilakukan oleh rezim Soeharto. “Nggak ada, nggak bener tuh Prabowo minta itu bertarung,” katanya.

Di tengah tarik-ulur itu, proses politik di DPR tetap berjalan. Menurut sumber tersebut, sejumlah partai sebenarnya masih menunggu sikap Presiden sebelum menentukan langkah. Setidaknya ada dua partai di parlemen yang disebut cukup ragu-ragu mengambil langkah. Mereka berdalih perlu hati-hati bersikap karena lumbung-lumbung suaranya di berbagai daerah beririsan dengan lumbung suara Joko Widodo.

“Kita kan menunggu (kode) Pak Presiden dulu sebenarnya, maunya apa,” ujarnya.

Tak lama setelah itu, usulan hak menyatakan pendapat (HMP) ternyata memperoleh dukungan yang cukup besar di parlemen. Menurut dia, jumlah dukungan yang mencapai sekitar 120 anggota DPR menjadi salah satu faktor yang membuat situasi berubah. “Nah, kemudian dari HMP itu ternyata lumayan, 120 kan. Itu yang membuat kaget juga,” katanya.

Menurutnya, dukungan tersebut membuat posisi Gibran semakin sulit. Jika proses pemakzulan terus berjalan, persoalan itu berpotensi menjadi proses politik yang panjang. Dia menilai Gibran kemudian mengambil pilihan yang lebih rasional dengan mengundurkan diri sebelum proses tersebut berkembang lebih jauh.

“Kalau kita lihat bahwa dia rasionallah, berarti rasional ngelihat, daripada gue ini dihabisin, ya mendingan gue berhentilah,” ujarnya.

Meski pengunduran diri akhirnya disampaikan, proses politik di parlemen sempat tetap berjalan. Namun, ketika Gibran menyatakan kesediaannya datang ke MPR dan menyerahkan surat pengunduran diri, proses tersebut kemudian berhenti. “Dengan dia mengirimkan surat, datangnya langsung MPR, itu kan berarti setop, udah,” katanya.

Desakan Pemakzulan dan Dinamika di Parlemen

Sebelumnya, skenario pemakzulan Gibran disebut telah dimasak beberapa waktu setelah putusan MK keluar. Beberapa narasumber detikX menyebut, tak lama setelahnya, diadakan pertemuan lintas fraksi di parlemen.

Menurut sumber detikX dari kalangan elite partai, komunikasi lintas fraksi menguat setelah muncul putusan Mahkamah Agung mengenai surat keterangan yang menjadi persoalan dalam kasus ijazah Gibran. “Pokoknya habis suketlah. Nggak lama habis suket tuh, ada diskusi,” katanya.

Dia menyebut ada dua hal yang menjadi perhatian dalam proses tersebut. Pertama, kapan langkah politik di DPR mulai digulirkan. Kedua, menunggu analisis terhadap salinan putusan MA yang akan menjadi dasar bagi DPR untuk mengambil langkah.

Di kalangan internal koalisi, sikap partai-partai juga disebut tidak sepenuhnya seragam. Beberapa partai dinilai mulai melunak, sementara mayoritas partai disebut masih cukup aktif mendorong proses tersebut.

Namun sumber tersebut mengatakan langkah di parlemen masih sebatas pada hak konstitusional DPR untuk menyatakan pendapat. Belum ada arahan baru dari pucuk pimpinan partai mengenai langkah selanjutnya. “Kalau kita tetap maju-maju aja. Hak menyatakan pendapat ada, tapi kan ya udah, sampai sebatas itu aja,” katanya.

Menurut dia, partai-partai parlemen juga masih melihat sikap Gerindra sebagai partai penguasa. Arah politik Gerindra dinilai akan sangat menentukan langkah partai koalisi lainnya. “Apa pun langkahnya, tergantung inilah, Gerindra arahnya ke mana. Sederhananya gitu,” ujarnya.

Belakangan, berbagai pengurus Partai Gerindra, di tingkat pusat maupun daerah, menyatakan dukungannya terhadap salah satu kadernya untuk menggantikan Gibran sebagai wakil presiden.

Rentetan Gugatan Hukum Berujung Jalan Buntu

Berbagai upaya menguji keabsahan jenjang pendidikan Gibran berakhir. Ujungnya, Kemendikdasmen resmi mencabut surat keterangan (suket) penyetaraan pendidikan tingkat SMA milik Gibran pada 12 November 2026.

Perkara ini bermula dari gugatan Muhammad Subhan Palal di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Subhan menggugat penerbitan Suket Nomor 9149/D.D1/KS/2019 yang diterbitkan pada 6 Agustus 2019. Pada tingkat pertama, PTUN Jakarta tidak menerima gugatan tersebut. Putusan itu kemudian dikuatkan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) Jakarta pada Agustus 2026.

Subhan kemudian mengajukan kasasi. Pada 30 Oktober 2026, MA mengabulkan gugatan tersebut. MA membatalkan putusan PT TUN Jakarta dan mengadili sendiri perkara dengan menyatakan Suket Nomor 9149/D.D1/KS/2019 batal serta mewajibkan pemerintah mencabutnya.

Putusan MA tersebut mengacu pada fakta hukum baru berupa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, tanggal 5 Oktober 2026 sebagai notoire feiten. Dalam artian, fakta hukum baru itu tidak terbantahkan, sehingga tidak perlu dibuktikan lagi di persidangan. Majelis hakim MK menyatakan, dalam persidangan, tidak ditemukan atau didapatkan bukti yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah SLTA/SMA atau sederajat (maupun ijazah/sertifikat kelulusan luar negeri yang sah untuk disetarakan) sebagai syarat pencalonan wakil presiden.

Di sisi lain, putusan kasasi MA tersebut muncul selang beberapa jam setelah gugatan lain terkait suket Gibran di PTUN Jakarta dicabut. Gugatan dengan nomor perkara 255/G/2026/PTUN.JKT ini dilayangkan PT Mercy Toga Kirana, yang diwakili oleh pegiat pendidikan Mercy Sihombing bersama tim kuasa hukumnya, antara lain Denny Indrayana. Kemudian pada sidang putusan tanggal 12 November 2026, majelis hakim menilai gugatan tersebut telah kehilangan objek sengketa karena pihak tergugat (Kemendikdasmen) telah resmi mencabut suket penyetaraan ijazah SMA luar negeri milik Gibran sebagai tindak lanjut dari putusan kasasi MA sebelumnya.

Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra menyebut rangkaian putusan tersebut menutup jalur hukum untuk mempertahankan keberlakuan suket. Menurut Yusril, putusan MK bersifat final and binding, sedangkan putusan MA telah berkekuatan hukum tetap. Gibran juga tidak dapat mengajukan PK dalam perkara MA karena bukan pihak dalam perkara tersebut. Terlebih dengan dicabutnya suket oleh Kemendikdasmen dan gugatan lain di PTUN dinyatakan gugur, jalur hukum untuk memulihkan keberlakuan Suket Nomor 9149/D.D1/KS/2019 pun tertutup.

“Karena itu, dalam perkara ini, tidak ada lagi jalan hukum untuk mempertahankan surat keterangan yang sudah dibatalkan oleh MA,” kata Yusril.

PSI Tak Terima Rencana Pemakzulan

Ketua Bidang Politik DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Bestari Barus mengaku heran terhadap langkah DPR RI yang langsung mendorong hak menyatakan pendapat (HMP). Menurut dia, DPR RI semestinya lebih dulu menggunakan hak interpelasi dan angket untuk meminta penjelasan serta mendalami persoalan sebelum mengambil kesimpulan.

Dia menilai proses politik tersebut seharusnya memberi ruang kepada Gibran untuk memberikan klarifikasi. “Ada kebencian apa di balik itu sehingga orang yang mau diberangus gini, tidak diberi kesempatan untuk mengklarifikasi atau untuk bicara apa pun,” katanya kepada detikX.

Mengenai sikap Joko Widodo, Bestari mengatakan mantan presiden tersebut telah menyerahkan proses politik terkait posisi Gibran kepada DPR RI. Ia juga membantah anggapan rangkaian dinamika politik tersebut merupakan tekanan terhadap kubu Solo, termasuk PSI. Menurut dia, terlalu jauh jika pengunduran diri sejumlah kader PSI dikaitkan dengan tekanan politik terhadap kelompok Jokowi.

“Kekuatan kita apa sih, Pak Jokowi sudah pensiun, cuma beliau punya karisma, itu aja kekuatannya Pak Jokowi,” ujarnya.

Setelah Gibran resmi mengundurkan diri, PSI juga membuka kemungkinan bagi mantan wakil presiden itu untuk bergabung. Namun Bestari mengatakan Gibran perlu diberi waktu untuk melakukan evaluasi sebelum mengambil keputusan. “Tentu Mas Gibran harus juga. Mungkin diberi kesempatan untuk berkontemplasi. Evaluasi apalah segala macam gitu,” katanya.

Dampak Politik dan Langkah Selanjutnya

Pengunduran diri Gibran meninggalkan sejumlah pertanyaan tentang arah koalisi ke depan. Partai Gerindra disebut mulai menyiapkan calon pengganti Gibran sebagai wakil presiden. Berbagai pengurus Partai Gerindra, di tingkat pusat maupun daerah, menyatakan dukungannya terhadap salah satu kadernya untuk menggantikan Gibran.

Proses pergantian wakil presiden akan melalui mekanisme konstitusional yang melibatkan MPR. Namun, hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi mengenai jadwal dan nama calon pengganti.

Di sisi lain, tekanan politik di parlemen sempat berhenti setelah Gibran menyerahkan surat pengunduran diri langsung ke MPR. “Dengan dia mengirimkan surat, datangnya langsung MPR, itu kan berarti setop, udah,” kata sumber detikX.

Meski demikian, dinamika di internal koalisi masih akan menentukan langkah partai-partai lain. Sikap Gerindra sebagai partai penguasa akan menjadi acuan. “Apa pun langkahnya, tergantung inilah, Gerindra arahnya ke mana. Sederhananya gitu,” ujarnya.

Analisis Redaksi: Palu Pemakzulan yang Tak Pernah Jatuh

Kisah mundurnya Gibran adalah tentang kekuatan politik yang bergerak lebih cepat dari proses hukum. Ketika Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung sudah menutup pintu, bukan berarti persoalan selesai. Justru di ruang parlemen, tekanan berubah bentuk menjadi hak menyatakan pendapat yang mengumpulkan sekitar 120 anggota. Angka itu cukup untuk membuat siapa pun berpikir dua kali, termasuk seorang wakil presiden.

Yang menarik, sumber detikX menyebut Gibran sempat ingin ‘fight’. Ia meminta izin melawan. Tapi realitas politik berbicara lain. Partai-partai yang semula ragu mulai bergerak setelah melihat besarnya dukungan HMP. Di sinilah logika rasional bekerja: lebih baik mundur dengan hormat daripada dihabisi lewat proses pemakzulan yang panjang dan melelahkan.

Pernyataan Yusril yang mengubah diksi ‘mengundurkan diri’ menjadi ‘berhenti’ juga layak dicatat. Itu bukan sekadar pilihan kata, melainkan sinyal bahwa pemerintah ingin menutup babak ini tanpa memberi ruang bagi Gibran untuk membangun narasi perlawanan. Sementara PSI, yang mencoba membela dengan pertanyaan ‘ada kebencian apa’, seakan lupa bahwa politik memang sering kali soal hitung-hitungan suara, bukan soal kebencian.

Ke depan, pertanyaannya sederhana: siapa yang akan mengisi kursi wakil presiden, dan apakah koalisi akan tetap solid setelah salah satu anggotanya tersingkir bukan oleh palu pemakzulan, melainkan oleh tekanan yang tak terbendung.

Sumber: news.detik.com, mkri.id

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Angry Angry 0
Sad Sad 0
Wow Wow 0
admin As a passionate news reporter, I am fueled by an insatiable curiosity and an unwavering commitment to truth. With a keen eye for detail and a relentless pursuit of stories, I strive to deliver timely and accurate information that empowers and engages readers.
Ad
Ad