Struktur Pasar dalam Konsep Ekonomi dan Hukum: Analisis Dr. Wirawan B. Ilyas
Dr. Wirawan B. Ilyas, CPA., BKP, akuntan forensik sekaligus advokat dan akademisi, mengupas bagaimana struktur pasar dipahami dari sisi ekonomi dan hukum. Menurutnya, kepastian hukum domestik adalah prasyarat mutlak untuk mewujudkan economies of scale dan memenangkan persaingan global.
Globalisasi Ekonomi dan Strategi Outward Looking
Globalisasi ekonomi membuka peluang pasar bagi Indonesia. Namun peluang itu hanya bisa direbut jika korporasi, baik swasta maupun badan usaha milik negara (BUMN), berbenah diri. Wirawan menyebut penguatan dan penajaman strategi bisnis serta tata kelola korporasi yang baik (good corporate governance) sebagai syarat yang tidak bisa ditawar.
Baca juga: Kapolres Gumas Tekankan Penegakan Hukum Humanis di Operasi Zebra Telabang 2026
"Berbagai regulasi pemerintah agar kondusif dengan perubahan lingkungan dan berkepastian hukum dalam upaya memenangkan persaingan global tersebut," tulis Wirawan dalam artikel opininya yang dikutip dari Madinaline.
Ia menekankan pentingnya outward looking strategy yang didasari penguatan struktur pasar dalam negeri. Strategi itu fokus pada substitusi impor dalam jangka pendek, sambil memperkuat industri berorientasi ekspor. Dua langkah tersebut dinilai akan berdampak pada penghematan dan peningkatan devisa, sekaligus pertumbuhan ekonomi nasional.
Segmen pasar domestik untuk produk substitusi impor sangat besar. Wirawan menyebut populasi penduduk sekitar 280 juta orang sebagai modal yang tidak kecil. Jika pasar domestik itu mampu dipenuhi, akan muncul skala produksi besar (economies of scale) sehingga efisiensi produksi dapat diwujudkan.
Hal serupa berlaku untuk penetrasi pasar ekspor. Tanpa economies of scale, menurut Wirawan, pelaku usaha domestik akan sulit menembus pasar ekspor. "Untuk itu kita butuh keberadaan korporasi raksasa dalam menghadapi pasar global," tulisnya.
Baca juga: Kiai Cabul di Pati Dituntut 16 Tahun Penjara, Kuasa Hukum Desak Hukuman Kebiri
Hukum Ekonomi dan Bisnis: Titik Temu Dua Ilmu
Diskursus persinggungan hukum dan ekonomi bukan persoalan yang pernah usai. Wirawan mengaitkannya dengan tujuan memajukan kesejahteraan umum yang tertulis dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
Ia mengutip Hatta yang menyebut kesejahteraan sebagai kemakmuran masyarakat, bukan kemakmuran orang seorang. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar asas kekeluargaan. Karena itu, cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hidup orang banyak harus dikuasai negara.
"Kalau tidak, akan jatuh ke tangan orang seorang yang berkuasa dan rakyat banyak ditindasnya," tulis Wirawan mengutip IDG Palguna (2019).
Makna itu, menurut dia, membuktikan eratnya persoalan ekonomi dan hukum dalam mewujudkan kesejahteraan. Bahkan keinginan kuat menggabungkan ilmu hukum dan ilmu ekonomi dalam mindset akademik terus digagas para pemikir hukum ekonomi dan bisnis agar dapat diwujudkan dalam menata kebijakan ekonomi kekinian.
Wirawan mengakui memberi batasan pada sisi persoalan Hukum Ekonomi tidak mudah. Setidaknya ada dua parameter yang ia tawarkan untuk mematangkan diskursus: pemahaman makna ekonomi dalam dua kategori, makro dan mikro, serta batasan makna ekonomi makro dan mikro dalam konteks pemenuhan kesejahteraan masyarakat.
Ia juga menyoroti pemahaman politik hukum sebagai arah kebijakan negara mengatur ekonomi. Politik hukum tidak semata dalam wujud perundang-undangan, melainkan sebagai hukum yang hidup di masyarakat (living law).
Ada dua teori hukum yang ia jadikan pedoman. Pertama, teori John Stuart Mill dengan the greatest good for the greatest number, tindakan yang menghasilkan kebahagiaan atau utilitas terbesar bagi sebanyak mungkin orang. Kedua, teori Rousseau bahwa hukum adalah wujud kemauan dan kepentingan umum yang hidup teratur dalam sistem politik negara (Bernard L Tanya, 2010).
Empat Struktur Pasar dan Karakteristiknya
Pasar terdiri dari seluruh perusahaan dan individu sebagai pelaku ekonomi pembeli dan penjual suatu produk atau jasa tertentu. Secara umum, Wirawan membagi pasar menjadi empat struktur:
- Pasar persaingan sempurna (perfect competition)
- Monopoli (monopoly)
- Persaingan monopolistik (monopolistic competition)
- Oligopoli
Dari keempat struktur itu, secara ekstrem hanya terdapat dua: pasar persaingan sempurna dan monopoli. Persaingan monopolistik dan oligopoli berada di antara kedua ekstrem tersebut. Wirawan membatasi pembahasan pada dua bentuk ekstrem itu.
Pada pasar persaingan sempurna, jumlah perusahaan begitu banyak dan kemampuan setiap perusahaan sangat kecil untuk mempengaruhi harga pasar. Masing-masing perusahaan harus berusaha melakukan cost efficiency dan strategi bisnis yang tepat agar mampu memperoleh laba dan arus kas untuk bertahan, karena faktor harga sudah menjadi domain pasar.
Karakteristik pasar persaingan sempurna yang ia sebutkan meliputi:
- Homogeneous product: semua perusahaan memproduksi barang yang homogen atau identik.
- Perfect knowledge: produsen dan konsumen memiliki pengetahuan dan informasi sempurna.
- Small relatively output: output sebuah perusahaan relatif kecil dibandingkan output keseluruhan pasar.
- Price taker: perusahaan menerima harga yang ditentukan pasar.
- Free entry and exit: semua perusahaan bebas masuk dan keluar dari pasar.
Berdasarkan karakteristik itu, pasar persaingan sempurna memberi manfaat positif bagi konsumen, yakni tingkat kemakmuran atau utilitas maksimum. Hal ini sejalan dengan konsep economics analysis of law dari Richard Posner bahwa hukum harus mampu memberikan manfaat maksimum bagi masyarakat. "Hukum adalah untuk masyarakat, bukan masyarakat untuk hukum," tulis Wirawan.
Monopoli, Hambatan Masuk, dan Peran Negara
Kebalikan dari pasar persaingan sempurna adalah monopoli. Dalam pasar ini hanya ada penjual atau produsen tunggal dari suatu produk yang tidak mempunyai produk substitusi. Produk yang dihasilkan bersifat unik sehingga perusahaan lain tidak dapat masuk ke dalam industri karena adanya technical barriers to entry.
Perusahaan mempunyai kendali signifikan terhadap harga dan tidak memiliki pesaing karena hambatan teknis. Misalnya, perusahaan memiliki ilmu dan teknologi khusus dan unik sehingga memungkinkan berproduksi secara efisien. Perusahaan juga memiliki kontrol kuat terhadap sumber faktor produksi, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia.
Selain hambatan teknis, ada pula hambatan legalitas (legal barriers to entry). Contohnya undang-undang khusus yang hanya mengizinkan BUMN tertentu memproduksi barang atau jasa tertentu, seperti Perusahaan Listrik Negara (PLN), atau penunjukan agen tunggal dari produsen di luar negeri. Bentuk hambatan lain adalah hak paten yang dimiliki sehingga monopoli terjadi berdasarkan hukum.
Secara teori, dalam pasar monopoli produsen mampu berproduksi dengan economies of scale. Manfaat atas tingkat efisiensi yang tinggi berakibat harga jual menjadi murah. Karena itu, struktur pasar monopoli seharusnya memberi dampak terhadap tingkat kemakmuran masyarakat.
"Jika dalam prakteknya terdapat sebaliknya, maka fungsi pengawasan pemerintah yang tidak berjalan," tegas Wirawan.
Sementara itu, pelaku usaha pada pasar persaingan sempurna akan berusaha memenangkan persaingan dengan strategi pemasaran yang efektif. Strategi itu didukung fungsi riset dan pengembangan berkelanjutan sehingga efisiensi dan kualitas produk berjalan seiring. Dampaknya adalah perluasan pangsa pasar. Dengan volume penjualan yang semakin besar, tingkat laba semakin besar pula.
Simpulan: Persaingan Sehat dan Monopoli yang Dibolehkan
Terminologi yang digunakan dalam hukum adalah persaingan sehat dan larangan praktik monopoli yang tidak sehat. Artinya, jika monopoli itu sehat, dalam arti mampu meningkatkan efisiensi dalam proses produksi dan proses bisnis lainnya, harga jual produk menjadi murah karena adanya economies of scale. Kondisi itu justru menguntungkan masyarakat luas dan mampu bersaing dalam tataran global.
"Struktur pasar monopoli yang demikian membawa manfaat terhadap kesejahteraan masyarakat luas," tulis Wirawan.
Perusahaan yang tumbuh kembang dan dikelola secara profesional berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi yang tepat akan memberikan trickle down effect terhadap industri ikutan lainnya. Persaingan usaha dan monopoli yang demikian, menurut dia, sesungguhnya diharapkan.
Selama tidak terdapat perjanjian antar pelaku usaha terkait materi perjanjian yang dilarang, persaingan usaha merupakan hal yang wajar dalam dunia bisnis. Dari perspektif efisiensi karena adanya economies of scale, Wirawan menilai PLN seharusnya memperoleh laba dan arus kas yang signifikan.
Alasannya, PLN berada pada pasar monopoli yang mampu berproduksi dalam skala besar. Produknya juga berada pada tahap yang mapan, bukan lagi infant industry. Dengan begitu, PLN semestinya mampu memberikan harga murah kepada masyarakat atau menggunakan saldo laba untuk pengembangan berbagai produk bagi masyarakat luas dalam upaya meningkatkan kemakmuran rakyat sebesar-besarnya.
"Jadi selama persaingan usaha itu sehat dan monopoli terjadi karena hukum dan kemampuan manajemen dan teknologi, maka hal demikian dapat dibenarkan dalam lingkungan bisnis dan struktur pasar yang sehat dalam menghadapi persaingan global kekinian," tutup Wirawan.
Analisis Redaksi
Gagasan Wirawan menarik karena ia tidak memusuhi monopoli secara ideologis. Ia membedakan monopoli yang lahir dari kemampuan teknologi dan efisiensi dengan monopoli yang lahir dari kolusi atau hambatan buatan. Pembedaan ini penting, terutama ketika negara memiliki BUMN yang menguasai hajat hidup orang banyak. Persoalannya, dalam praktik, garis antara keduanya sering kabur.
Wirawan sendiri menyebut bahwa jika monopoli tidak menghasilkan harga murah, berarti fungsi pengawasan pemerintah tidak berjalan. Di titik ini, argumennya justru membuka pertanyaan besar: seberapa kuat pengawasan yang ada sekarang? Tanpa pengawasan yang independen dan transparan, dalil economies of scale mudah berubah menjadi pembenaran atas inefisiensi yang dibebankan kepada rakyat.
Kritik lain menyangkut resep "korporasi raksasa" sebagai syarat menembus pasar global. Skala besar memang membantu, tetapi tanpa tata kelola yang baik, ukuran justru melahirkan risiko moral hazard dan beban fiskal. Karena itu, seruan Wirawan agar hukum memberi kepastian dan kemanfaatan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat seharusnya dibaca sebagai peringatan, bukan sekadar pujian bagi pemain besar.
Sumber: hukumonline.com
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0