Posbankum Sulbar: 648 Pos Bantuan Hukum di Desa, Akses Keadilan Gratis
Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Sulawesi Barat memperkuat akses keadilan masyarakat lewat Pos Bantuan Hukum (Posbankum). Sebanyak 648 Posbankum telah berdiri di desa dan kelurahan, menyediakan layanan hukum gratis, dari konsultasi hingga mediasi.
Kepala Kanwil Kemenkum Sulbar Saefur Rochim mengatakan kehadiran Posbankum menjadi upaya mendekatkan informasi dan bantuan hukum sekaligus membuka ruang penyelesaian perselisihan di luar pengadilan. Pernyataan itu disampaikan di Mamuju, Senin (16/11/2026).
Baca juga: Sengketa Plaza Klaten Memanas: OC Kaligis Tuding Mafia Peradilan di Balik Pembatalan Sewa
Posbankum di Seluruh Desa dan Kelurahan Sulbar
Saefur menjelaskan tujuan pembentukan Posbankum adalah mendekatkan akses keadilan kepada masyarakat, khususnya melalui penyelesaian permasalahan hukum secara nonlitigasi atau di luar pengadilan. Layanan yang tersedia mencakup konsultasi hukum, mediasi, dan musyawarah.
“Tujuan dibentuknya Posbankum di desa dan kelurahan adalah untuk mendekatkan akses keadilan kepada masyarakat, khususnya melalui penyelesaian permasalahan hukum secara nonlitigasi atau di luar pengadilan, seperti konsultasi hukum, mediasi, dan musyawarah,” ujarnya.
Menurut Saefur, pemerataan akses keadilan hingga tingkat desa dan kelurahan sejalan dengan pembentukan Posbankum sebagai salah satu program prioritas Kementerian Hukum. Program ini menyasar warga yang selama ini terkendala jarak dan biaya untuk mendapatkan pendampingan hukum.
Di Sulawesi Barat, 648 Posbankum telah terbentuk di seluruh desa dan kelurahan. Angka itu menunjukkan layanan hukum dasar kini menjangkau wilayah pedesaan, termasuk daerah terpencil yang jauh dari ibu kota kabupaten.
Empat Layanan Utama Posbankum
Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H) Kanwil Kemenkum Sulbar, Kurnia Banani Adam, memerinci empat layanan utama Posbankum. Layanan itu dirancang untuk menangani persoalan hukum warga mulai dari tahap awal hingga rujukan ke pengadilan.
- Informasi hukum, sebagai langkah awal agar masyarakat memahami hak dan kewajibannya.
- Bantuan hukum dan advokasi, untuk mendampingi warga yang menghadapi persoalan hukum.
- Penyelesaian konflik atau sengketa melalui mediasi, dengan mengutamakan musyawarah.
- Rujukan advokat untuk perkara yang memerlukan penanganan melalui jalur pengadilan.
“Ada empat layanan utama Posbankum, yakni informasi hukum, bantuan hukum dan advokasi, penyelesaian konflik atau sengketa melalui mediasi, serta rujukan advokat untuk perkara yang memerlukan penanganan melalui jalur pengadilan,” kata Kurnia.
Kurnia menegaskan layanan Posbankum diberikan secara gratis. Masyarakat dapat memanfaatkannya untuk memperoleh informasi, konsultasi, dan bantuan penyelesaian persoalan hukum sesuai ketentuan yang berlaku.
Penyelesaian melalui jalur nonlitigasi diharapkan menghemat waktu dan biaya, terutama bagi warga yang tinggal jauh dari lokasi pengadilan. Di Sulbar, kondisi geografis yang berbukit dan jarak antarkecamatan yang panjang membuat akses ke pengadilan tidak selalu mudah.
Pelatihan Kepala Desa dan Paralegal Jadi Kunci
Keberhasilan Posbankum, menurut Kurnia, bergantung pada sumber daya manusia yang memiliki pemahaman dan keterampilan memadai. Karena itu, pelatihan bagi kepala desa, lurah, dan paralegal menjadi bagian penting agar layanan berjalan optimal.
“Karena itu, pelatihan bagi kepala desa, lurah, dan paralegal menjadi bagian penting untuk memastikan layanan berjalan optimal. Kepala desa dan lurah yang mengikuti Peacemaker Training diharapkan mampu mengambil peran dalam penyelesaian konflik masyarakat melalui mediasi sesuai kewenangannya,” katanya.
Peacemaker Training membekali kepala desa dan lurah dengan keterampilan mediasi. Peran mereka krusial karena bersentuhan langsung dengan persoalan warga, mulai dari sengketa batas tanah, utang piutang, hingga konflik keluarga.
Dengan pelatihan itu, pemerintah desa tidak hanya menjadi ujung tombak administrasi, tetapi juga garda terdepan penyelesaian sengketa secara damai. Pendekatan ini mengurangi beban pengadilan dan mempercepat penyelesaian perkara di tingkat komunitas.
Jangkauan Nasional Posbankum dan Konteks Sulbar
Secara nasional, pembentukan Posbankum telah mencapai 83.960 desa dan kelurahan. Angka itu menempatkan Posbankum sebagai salah satu program dengan jangkauan terluas dalam layanan bantuan hukum di Indonesia.
Di Sulawesi Barat, 648 Posbankum tersebar di seluruh desa dan kelurahan. Jumlah itu menyesuaikan struktur administratif Sulbar yang terdiri dari sejumlah kabupaten, termasuk Mamuju, Majene, Polewali Mandar, Mamasa, Pasangkayu, dan Mamuju Tengah.
Kehadiran Posbankum melengkapi layanan bantuan hukum yang sudah ada, seperti organisasi bantuan hukum dan lembaga penyuluhan hukum. Warga kini memiliki kanal pertama yang mudah diakses di tingkat desa sebelum perkara dibawa ke jalur formal.
Bagi Kementerian Hukum, Posbankum adalah instrumen untuk memastikan masyarakat mengenal hukum dan tidak ragu mencari bantuan ketika menghadapi persoalan. Program ini juga menjadi bagian dari upaya pembangunan hukum yang merata hingga pelosok.
Langkah Selanjutnya dan Harapan Warga
Ke depan, Kanwil Kemenkum Sulbar akan memperkuat kapasitas pengelola Posbankum melalui pelatihan berkelanjutan. Kualitas layanan menjadi penentu apakah Posbankum benar-benar dimanfaatkan warga atau hanya menjadi papan nama di kantor desa.
Saefur menekankan pemerataan akses keadilan sebagai prioritas. Dengan 648 Posbankum yang sudah terbentuk, fokus berikutnya adalah memastikan setiap pos memiliki personel terlatih dan alur rujukan yang jelas ke advokat maupun pengadilan.
Bagi masyarakat, Posbankum menawarkan jalur yang lebih dekat dan murah untuk menyelesaikan persoalan hukum. Konsultasi gratis, mediasi, dan pendampingan awal menjadi layanan yang bisa dimanfaatkan tanpa harus menempuh perjalanan jauh ke kota.
Keberhasilan program ini akan terlihat dari seberapa banyak warga yang datang, bertanya, dan menyelesaikan sengketa di tingkat desa. Posbankum bukan sekadar fasilitas baru, melainkan ujian bagi pemerintah desa dan Kanwil Kemenkum Sulbar untuk membuktikan keadilan benar-benar sampai ke rumah warga.
Analisis Redaksi
Langkah Kanwil Kemenkum Sulbar membangun 648 Posbankum patut diapresiasi, tetapi jumlah pos bukan ukuran keberhasilan. Yang menentukan adalah apakah warga benar-benar memanfaatkan layanan dan apakah setiap pos memiliki kapasitas menangani perkara. Tanpa itu, Posbankum berisiko menjadi program seremonial.
Persoalan klasik bantuan hukum di daerah adalah keterbatasan tenaga terlatih. Pelatihan bagi kepala desa dan paralegal menjadi kunci, tetapi harus berkelanjutan dan disertai pendampingan. Mediasi di tingkat desa hanya efektif jika mediator memahami batas kewenangan dan tidak memaksakan perdamaian pada perkara yang seharusnya masuk ranah pidana.
Pemerintah juga perlu memastikan alur rujukan advokat berjalan. Jika Posbankum hanya bisa memberi informasi tanpa mampu menghubungkan warga dengan pendamping hukum, keadilan yang dijanjikan tetap jauh. Transparansi data pemanfaatan layanan akan menjadi indikator paling jujur untuk menilai program ini.
Sumber: makassar.antaranews.com, kemenkum.go.id
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0