Kedaluwarsa tapi Dijerat: Kuasa Hukum Pedagang Kosmetik Yaman Desak Mabes Polri Gelar Perkara Khusus Merek Wajhul Arush

Nov 16, 2026 - 20:20
 0  1
Kedaluwarsa tapi Dijerat: Kuasa Hukum Pedagang Kosmetik Yaman Desak Mabes Polri Gelar Perkara Khusus Merek Wajhul Arush

Kuasa hukum pedagang kosmetik asal Yaman, RIF, mendesak Mabes Polri menggelar perkara khusus terkait kasus dugaan pelanggaran merek Wajhul Arush. Mereka menilai perkara yang sudah kedaluwarsa itu tetap dipaksakan dan menimbulkan ketidakadilan bagi kliennya.

Ad
Ad

Kronologi Kasus Merek Wajhul Arush

Kasus dugaan pelanggaran merek kosmetik Wajhul Arush kembali mencuat ke permukaan. Seorang pedagang kosmetik berinisial RIF, warga keturunan Yaman, masih harus berhadapan dengan proses hukum meski tenggat waktu penuntutan telah lewat. Kuasa hukum RIF menyebut perkara ini seharusnya sudah kedaluwarsa sejak lama.

Baca juga: Sengketa Plaza Klaten Memanas: OC Kaligis Tuding Mafia Peradilan di Balik Pembatalan Sewa

Menurut keterangan kuasa hukum, kasus ini bermula dari laporan pihak lain yang mengklaim merek Wajhul Arush telah dilanggar. Namun, proses hukum yang berjalan justru dinilai sarat kejanggalan. "Kami melihat ada upaya memaksakan pasal untuk menjerat klien kami meskipun perkara telah kedaluwarsa," kata kuasa hukum RIF dalam keterangan yang diterima media.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari Mabes Polri terkait permintaan gelar perkara tersebut. Kuasa hukum berharap Mabes Polri segera merespons desakan ini agar tidak ada kesan proses hukum berjalan lambat dan tidak transparan.

Pihak yang Terlibat dan Pernyataan Kuasa Hukum

Dalam kasus ini, pihak yang paling vokal menyuarakan keberatan adalah tim kuasa hukum RIF. Mereka menegaskan bahwa kliennya adalah pedagang sah yang menjual produk kosmetik dengan merek Wajhul Arush. Namun, ia justru dituding melakukan pelanggaran merek oleh pihak lain.

Kuasa hukum menyoroti aspek kedaluwarsa perkara. Menurut mereka, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, tenggat waktu penuntutan untuk dugaan pelanggaran merek telah habis. "Kami sudah mengkaji secara mendalam, dan perkara ini jelas kedaluwarsa. Tidak seharusnya klien kami terus diproses," ujar kuasa hukum.

Baca juga: Posbankum Sulbar: 648 Pos Bantuan Hukum di Desa, Akses Keadilan Gratis

Selain itu, tim kuasa hukum juga mempertanyakan dasar penyidikan yang terus berlanjut. Mereka mendesak Mabes Polri untuk melakukan gelar perkara khusus guna menilai ulang apakah kasus ini layak dilanjutkan atau dihentikan. "Kami minta Mabes Polri turun tangan, gelar perkara khusus, dan hentikan kriminalisasi terhadap pedagang kecil," tegasnya.

Latar Belakang dan Konteks Hukum

Kasus pelanggaran merek di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Dalam UU tersebut, pelanggaran merek dapat dikenai sanksi pidana. Namun, ada batas waktu tertentu untuk melakukan penuntutan.

Asas kedaluwarsa dalam hukum pidana mengatur bahwa kewenangan menuntut pidana hapus setelah jangka waktu tertentu. Untuk tindak pidana pelanggaran merek, tenggat kedaluwarsa biasanya lebih singkat dibandingkan tindak pidana berat. Kuasa hukum RIF menilai bahwa dalam perkara ini, batas waktu tersebut telah terlampaui jauh sebelum proses hukum berjalan.

Selain itu, kasus ini juga menyoroti pentingnya perlindungan bagi pedagang kecil. RIF disebut sebagai pedagang yang menjual produk kosmetik tanpa mengetahui adanya sengketa merek. "Klien kami hanya menjual barang yang ia beli secara sah. Jika ada sengketa merek, seharusnya pihak pemilik merek yang menyelesaikan secara perdata, bukan menjerat pedagang dengan pidana," jelas kuasa hukum.

Praktik kriminalisasi terhadap pedagang kecil dalam sengketa merek bukan pertama kali terjadi. Beberapa kasus serupa pernah mencuat dan menuai kritik dari berbagai pihak, termasuk akademisi dan organisasi masyarakat sipil. Mereka menilai pendekatan pidana sering kali tidak proporsional dan lebih tepat diselesaikan melalui jalur perdata.

Dampak dan Reaksi Publik

Kasus ini kembali menyedot perhatian publik setelah kuasa hukum RIF menyuarakan desakan gelar perkara. Di media sosial, sejumlah warganet mempertanyakan mengapa perkara yang sudah kedaluwarsa masih diproses. Mereka menilai ada kejanggalan dalam penegakan hukum.

Pengamat hukum pidana dari Universitas Indonesia, dalam keterangan terpisah, mengingatkan bahwa asas kedaluwarsa adalah bagian dari hak asasi tersangka. "Jika benar perkara telah kedaluwarsa, maka proses hukum harus dihentikan. Ini bukan soal menang-kalah, tapi soal kepastian hukum," ujarnya.

Dampak lain juga dirasakan oleh RIF secara langsung. Ia mengaku mengalami kerugian materiil dan imateriil akibat proses hukum yang berlarut-larut. "Saya hanya pedagang kecil. Saya ingin keadilan," kata RIF singkat.

Langkah Selanjutnya: Desakan Gelar Perkara

Tim kuasa hukum RIF berencana mengirim surat resmi ke Mabes Polri pekan depan. Mereka akan melampirkan bukti-bukti yang menunjukkan bahwa perkara telah kedaluwarsa. "Kami akan tempuh semua jalur yang tersedia, termasuk mengadukan ke Komisi Kepolisian Nasional jika tidak ada respons," ancam kuasa hukum.

Mereka juga mendesak agar Mabes Polri segera menggelar perkara khusus yang melibatkan penyidik, jaksa, dan ahli hukum pidana. Tujuannya untuk menilai secara objektif apakah perkara ini masih bisa dilanjutkan atau harus dihentikan demi kepastian hukum.

Sementara itu, Mabes Polri belum memberikan tanggapan resmi. Namun, berdasarkan informasi yang dihimpun, penyidik masih mempelajari berkas perkara. Publik menantikan langkah tegas Mabes Polri untuk menyelesaikan kasus ini secara adil dan transparan.

Analisis Redaksi

Kasus RIF adalah cermin bagaimana penegakan hukum pidana di Indonesia masih sering mengabaikan asas kedaluwarsa. Jika benar perkara telah lewat tenggat, memaksakan proses hukum hanya akan merusak rasa keadilan. Penegak hukum seharusnya lebih jeli membaca batas waktu yang diatur undang-undang.

Desakan gelar perkara khusus oleh kuasa hukum RIF adalah langkah tepat. Mabes Polri perlu merespons dengan cepat dan transparan. Jangan sampai kasus ini menjadi preseden buruk bagi pedagang kecil yang rentan dijerat pidana dalam sengketa merek.

Yang lebih penting, negara harus memastikan perlindungan hukum bagi pelaku usaha kecil. Sengketa merek seyogianya diselesaikan melalui jalur perdata, bukan pidana, kecuali ada unsur kesengajaan yang jelas. Kriminalisasi terhadap pedagang kecil harus dihentikan.

Sumber: lensaindonesia.com, hukumonline.com

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Angry Angry 0
Sad Sad 0
Wow Wow 0
admin As a passionate news reporter, I am fueled by an insatiable curiosity and an unwavering commitment to truth. With a keen eye for detail and a relentless pursuit of stories, I strive to deliver timely and accurate information that empowers and engages readers.
Ad
Ad