Sengketa Plaza Klaten Memanas: OC Kaligis Tuding Mafia Peradilan di Balik Pembatalan Sewa

Nov 16, 2026 - 20:20
 0  1
Sengketa Plaza Klaten Memanas: OC Kaligis Tuding Mafia Peradilan di Balik Pembatalan Sewa

Sengketa perjanjian sewa Plaza Klaten antara PT Matahari Makmur Sejahtera (MMS) dan Pemkab Klaten memanas. Kuasa hukum PT MMS, OC Kaligis, menduga ada mafia peradilan di balik pembatalan perjanjian oleh Pengadilan Tinggi Semarang.

Ad
Ad

Perjanjian yang diteken saat Klaten dipimpin Bupati Sri Mulyani itu dibatalkan tanpa alasan wanprestasi. PT MMS menilai langkah itu merugikan investasi besar yang sudah dikeluarkan. Kaligis menyebut pembatalan tersebut sebagai bentuk perampokan.

Baca juga: Kedaluwarsa tapi Dijerat: Kuasa Hukum Pedagang Kosmetik Yaman Desak Mabes Polri Gelar Perkara Khusus Merek Wajhul Arush

Kronologi Sengketa Sewa Plaza Klaten

Perjanjian sewa-menyewa Plaza Klaten ditandatangani oleh PT MMS dan Pemerintah Kabupaten Klaten. Saat itu, Klaten dipimpin Bupati Sri Mulyani. Dalam perjanjian, PT MMS mendapat hak pengelolaan lahan parkir.

Namun, Pemkab Klaten mengambil alih lahan parkir secara sepihak. Pengambilalihan dilakukan melalui surat pemberitahuan dari Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Pemkab Klaten tertanggal 27 November 2025.

PT MMS lalu menggugat Pemkab Klaten ke Pengadilan Negeri Klaten. Gugatan berfokus pada pengambilalihan lahan parkir. PN Klaten menyatakan tidak berwenang memeriksa perkara tersebut.

Di tingkat banding, Pengadilan Tinggi Semarang justru membatalkan perjanjian sewa secara keseluruhan. Padahal, objek gugatan awal hanya lahan parkir. Pembatalan menyeluruh inilah yang memicu kemarahan PT MMS.

Baca juga: Posbankum Sulbar: 648 Pos Bantuan Hukum di Desa, Akses Keadilan Gratis

“Apa yang dialami oleh PT MMS membuktikan adanya mafia peradilan. PT MMS telah menginvestasikan dana yang begitu besar untuk merenovasi Plaza Klaten, membayar sewa kepada Pemkab Klaten, kemudian perjanjian dibatalkan tanpa ada wanprestasi dan tanpa mengganti kerugian kepada PT MMS, ini namanya perampokan,” ujar OC Kaligis dalam keterangan persnya, Senin (16/11).

Pernyataan OC Kaligis dan Bantahan Alasan Pembatalan

OC Kaligis menegaskan bahwa perjanjian sewa dibuat oleh Bupati Klaten saat itu, Sri Mulyani, bukan oleh PT MMS. Menurutnya, alasan pembatalan yang menyebut proses lelang dan harga appraisal tidak digunakan tidak berdasar.

Kaligis menjelaskan, proses lelang sempat diusulkan namun tidak ada peserta. Sementara harga appraisal tidak mencakup nilai investasi dan kondisi ekonomi saat pandemi COVID-19. Kedua belah pihak pun sepakat menggunakan harga kesepakatan setelah negosiasi selama empat tahun.

“Masa perjanjian sewa yang dibuat oleh Bupati kemudian dibatalkan? Akibat hukumnya apa? Semua uang yang sudah dibayarkan, mau ke mana? Ini ibarat perampokan, bukan?” tanya OC Kaligis dengan nada keberatan.

Ia juga menyoroti dampak hukum pembatalan. Menurutnya, PT MMS telah membayar sewa dan berinvestasi besar, tetapi tidak ada ganti rugi. Kaligis menilai hal ini melukai rasa keadilan.

PT MMS menyatakan siap menghadapi laporan jika ada keterangan yang tidak benar. Saat ini, mereka tengah menyiapkan langkah kasasi ke Mahkamah Agung.

Investasi PT MMS dan Lonjakan Pendapatan Plaza Klaten

Selama masa perjanjian, PT MMS melakukan berbagai investasi untuk kepentingan umum dan renovasi. Investasi meliputi pembangunan fasilitas penunjang seperti toilet umum, renovasi lantai dan plafon, serta pemasangan lift dan eskalator baru.

Investasi tersebut berhasil mengundang tenant nasional dan internasional. Pendapatan kawasan pun meningkat signifikan. Sebelumnya hanya Rp 600 juta per tahun, melonjak menjadi lebih dari Rp 3 miliar pada tahun pertama.

Potensi pendapatan selama 20 tahun masa perjanjian mencapai Rp 200 miliar. Angka ini menunjukkan bahwa perjanjian sewa memberikan manfaat ekonomi bagi daerah.

Namun, gugatan PT MMS di PN Klaten dinyatakan tidak berwenang. Banding di Pengadilan Tinggi Semarang berujung pada pembatalan perjanjian. Kini, PT MMS menyiapkan kasasi ke Mahkamah Agung.

“Perkara ini dipantau masyarakat luas karena menyangkut kepercayaan terhadap kepastian hukum dan keadilan di Indonesia,” tandas Kaligis.

Dampak Pembatalan terhadap Iklim Investasi di Klaten

Pembatalan perjanjian sewa Plaza Klaten menimbulkan kekhawatiran bagi iklim investasi di daerah. Investor menilai kepastian hukum menjadi taruhan. Jika perjanjian yang sudah berjalan dibatalkan sepihak, investor lain bisa ragu menanamkan modal.

PT MMS telah menanamkan dana besar untuk renovasi dan pengelolaan. Pembatalan tanpa ganti rugi berpotensi menimbulkan kerugian finansial. Selain itu, tenant yang sudah beroperasi juga terancam ketidakpastian.

Kasus ini juga menyoroti pentingnya transparansi dalam proses lelang dan penilaian aset. Pemerintah daerah perlu memastikan setiap perjanjian dibuat sesuai prosedur dan menghormati hak investor.

OC Kaligis berharap proses hukum berjalan objektif. Menurutnya, seluruh fakta hukum harus diperiksa secara adil tanpa intervensi. “Perkara ini dipantau masyarakat luas karena menyangkut kepercayaan terhadap kepastian hukum dan keadilan di Indonesia,” ujarnya.

Langkah Selanjutnya: Kasasi ke Mahkamah Agung

PT MMS saat ini menyiapkan langkah kasasi ke Mahkamah Agung. Mereka berharap MA dapat mengoreksi putusan Pengadilan Tinggi Semarang. Kasasi menjadi upaya hukum terakhir untuk membatalkan pembatalan perjanjian.

OC Kaligis menegaskan bahwa pihaknya siap menghadapi laporan jika ada keterangan yang tidak benar. Ia juga meminta agar proses hukum tidak diintervensi oleh pihak mana pun.

“Perkara ini dipantau masyarakat luas karena menyangkut kepercayaan terhadap kepastian hukum dan keadilan di Indonesia,” tandasnya.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari Pemkab Klaten maupun Pengadilan Tinggi Semarang. Publik menantikan langkah Mahkamah Agung dalam menyelesaikan sengketa ini.

Analisis Redaksi

Kasus Plaza Klaten bukan sekadar sengketa sewa-menyewa biasa. Tudingan mafia peradilan yang dilontarkan OC Kaligis menyentuh inti kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Jika benar ada intervensi, maka ini adalah pukulan telak bagi reformasi peradilan.

Namun, tuduhan tersebut juga perlu diuji secara objektif. PT MMS harus membuktikan bahwa pembatalan perjanjian memang sarat kepentingan. Sebaliknya, Pemkab Klaten dan pengadilan harus menjelaskan dasar putusan secara transparan. Tanpa penjelasan, kecurigaan publik akan terus membesar.

Yang paling dirugikan dalam sengketa ini adalah masyarakat Klaten. Plaza yang sempat menyumbang pendapatan miliaran rupiah kini terancam mangkrak. Investor yang sudah menanam modal besar pun menghadapi ketidakpastian. Sudah saatnya Mahkamah Agung memberikan putusan yang adil dan berkepastian hukum.

Sumber: wwb.co.id, mahkamahagung.go.id

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Angry Angry 0
Sad Sad 0
Wow Wow 0
admin As a passionate news reporter, I am fueled by an insatiable curiosity and an unwavering commitment to truth. With a keen eye for detail and a relentless pursuit of stories, I strive to deliver timely and accurate information that empowers and engages readers.
Ad
Ad