Pengamat Unesa Ingatkan Risiko Presiden dan Wapres Satu Partai: Catatan Kritis Koalisi

Nov 16, 2026 - 20:20
 0  1
Pengamat Unesa Ingatkan Risiko Presiden dan Wapres Satu Partai: Catatan Kritis Koalisi

Wacana Presiden dan Wakil Presiden berasal dari partai politik yang sama, Partai Gerindra, memunculkan catatan dari sisi konsolidasi kekuasaan. Pengamat politik Unesa, Moch. Mubarak Muharam, mengingatkan komposisi itu bukan pola lazim dalam praktik politik Indonesia setelah reformasi.

Ad
Ad

Diskusi ini mengemuka di tengah pernyataan sejumlah ketua partai politik yang menyerahkan urusan pemilihan calon wakil presiden kepada Presiden Prabowo Subianto. Dari situ muncul pertanyaan soal soliditas koalisi hingga distribusi dukungan politik di pemerintahan.

Baca juga: Harlah ke-15 NasDem Sumbawa: Donor Darah hingga Sunatan Massal di Lima Dapil

Mubarak menilai sikap para pimpinan partai yang memberi keleluasaan kepada Prabowo untuk menentukan sosok wakil presiden bisa memiliki sejumlah alasan. Menurutnya, pernyataan tersebut belum tentu sepenuhnya lahir dari kerelaan politik.

Kronologi Wacana Wapres dari Partai yang Sama

Wacana ini muncul setelah sejumlah ketua partai politik menyatakan menyerahkan keputusan soal calon wakil presiden kepada Prabowo Subianto. Pernyataan itu disampaikan di tengah pembicaraan politik yang masih berlangsung, seperti dilaporkan CakrawalaNews.co pada Senin, 16 November 2026.

Pernyataan para ketua partai itulah yang kemudian memantik pertanyaan publik. Jika semua pimpinan partai menyerahkan urusan wapres kepada Prabowo, apakah koalisi benar-benar solid atau justru sedang menghindari konflik terbuka?

Mubarak menyoroti bahwa sikap tersebut bisa dibaca sebagai upaya menghindari perselisihan internal koalisi akibat perebutan posisi wakil presiden. Partai-partai juga dinilai tidak ingin memberikan keuntungan politik kepada salah satu partai tertentu.

Baca juga: Gerindra Kaltara Sebut Dasco Tokoh Paling Penting, Sinyal Dukungan Wapres Menguat

Dalam wawancara dengan Cakrawala, ia menguraikan kemungkinan tersebut. “Sehingga akhirnya ada ketua parpol yang mengatakan keputusan wakil presiden terserah Pak Prabowo, termasuk apabila Pak Prabowo itu mengambil kader Gerindra,” ujarnya pada Senin, 16 November 2026.

Pernyataan Pengamat Unesa dan Alasan di Baliknya

Moch. Mubarak Muharam, M.IP., adalah pengamat politik dari Universitas Negeri Surabaya. Dalam keterangannya, ia tidak hanya menyoroti motif para ketua partai, tetapi juga implikasi dari komposisi presiden dan wapres yang berasal dari satu partai.

Menurut Mubarak, ada beberapa kemungkinan yang melatari sikap para pimpinan partai:

  • Menghindari perselisihan internal koalisi akibat perebutan posisi wakil presiden.
  • Enggan memberikan keuntungan politik kepada salah satu partai tertentu.
  • Menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada Prabowo sebagai pemegang mandat tertinggi koalisi.

Ia menegaskan bahwa pernyataan para ketua partai belum tentu lahir dari kerelaan politik yang murni. Ada kepentingan-kepentingan yang perlu dibaca lebih jeli di balik pernyataan tersebut.

Yang paling ia soroti adalah preseden historis. Sejak reformasi, komposisi presiden dan wakil presiden yang berasal dari satu partai politik bukanlah pola yang lazim. Biasanya kursi wapres diberikan kepada partai lain dalam koalisi sebagai bentuk bagi hasil politik.

Latar Belakang: Pola Koalisi dan Bagi Hasil Kekuasaan

Praktik politik Indonesia pasca-reformasi terbangun di atas koalisi multipartai. Presiden terpilih hampir selalu menggandeng wakil dari partai berbeda untuk memperluas basis dukungan politik di parlemen.

Pola itu bukan tanpa alasan. Dengan wapres dari partai lain, beban politik pemerintahan bisa dibagi, sekaligus menjaga stabilitas dukungan di legislatif. Sebaliknya, jika presiden dan wapres berasal dari partai yang sama, konsentrasi kekuasaan menjadi lebih terpusat.

Mubarak mengingatkan bahwa komposisi satu partai menyimpan risiko. Salah satunya adalah melemahnya mekanisme saling mengawasi di dalam inti pemerintahan. Jika keduanya berasal dari kubu yang sama, kontrol internal bisa kehilangan daya kritis.

Di sisi lain, wacana ini juga menyangkut soal distribusi dukungan politik di pemerintahan. Partai-partai koalisi yang tidak mendapat kursi wapres tetap perlu mendapat ruang politik yang proporsional agar tidak muncul ketegangan di kemudian hari.

Pernyataan sejumlah ketua partai yang menyerahkan urusan wapres kepada Prabowo bisa dibaca sebagai sinyal bahwa negosiasi masih berjalan. Namun, sinyal itu juga bisa berarti bahwa partai-partai sedang menahan diri agar tidak terlihat berebut posisi.

Dampak jika Presiden dan Wapres Berasal dari Satu Partai

Jika wacana ini terwujud, ada sejumlah dampak yang perlu dicermati. Pertama, konsolidasi kekuasaan di tangan satu partai akan semakin kuat. Kedua, mekanisme checks and balances di dalam koalisi berpotensi melemah.

Mubarak tidak menyebut secara rinci dampak teknis lainnya. Namun, ia menegaskan bahwa komposisi satu partai bukan pola lazim setelah reformasi. Artinya, jika diambil, langkah itu akan menjadi preseden baru dalam praktik politik nasional.

Bagi partai-partai koalisi lain, keputusan semacam ini bisa menimbulkan kekecewaan. Kursi wapres selama ini menjadi salah satu insentif politik utama dalam pembagian kekuasaan. Jika insentif itu hilang, soliditas koalisi bisa diuji.

Publik juga berpotensi mempertanyakan janji bagi hasil politik yang biasa disampaikan saat kampanye. Dalam banyak kasus, dukungan partai koalisi dibangun atas dasar kesepahaman pembagian posisi, termasuk kursi wapres.

Langkah Selanjutnya dan Sikap yang Dinanti

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keputusan resmi soal siapa yang akan mendampingi Prabowo. Pernyataan para ketua partai masih bersifat menyerahkan keputusan kepada presiden.

Yang dinanti publik adalah sikap resmi Prabowo Subianto. Apakah ia akan mengambil kader Partai Gerindra sebagai wapres, atau tetap membuka ruang bagi partai koalisi lain. Keputusan itu akan menentukan arah konsolidasi kekuasaan ke depan.

Mubarak menempatkan persoalan ini sebagai bagian dari pembacaan atas soliditas koalisi. Pernyataan para ketua partai, menurutnya, perlu dibaca sebagai manuver politik, bukan semata-meta kerelaan.

Informasi lebih lanjut soal dinamika koalisi dan pernyataan para aktor politik bisa dipantau melalui pemberitaan terkini di CakrawalaNews.co. Sejauh ini, wacana presiden dan wapres satu partai masih menjadi diskusi yang terbuka.

Analisis Redaksi

Wacana presiden dan wapres dari partai yang sama bukan sekadar soal komposisi kursi. Ia menyangkut cara koalisi mengelola ambisi dan rasa aman antarpartai. Ketika para ketua partai menyerahkan urusan wapres kepada Prabowo, ada dua kemungkinan: mereka benar-benar percaya pada kepemimpinan presiden, atau mereka sedang menghindari pertarungan yang berisiko merusak koalisi.

Peringatan Mubarak soal pola yang tidak lazim setelah reformasi patut menjadi renungan. Selama lebih dari dua dekade, kursi wapres berfungsi sebagai jembatan antarpartai. Fungsi itu bukan formalitas, melainkan mekanisme untuk menjaga keseimbangan politik di dalam pemerintahan. Jika jembatan itu dicabut, beban konsolidasi akan bertumpu pada satu titik.

Yang perlu diawasi bukan hanya siapa yang duduk di kursi wapres, tetapi bagaimana partai-partai koalisi mendapatkan ruang politik yang setara. Tanpa itu, soliditas koalisi hanya soal waktu sebelum diuji. Pernyataan para ketua partai hari ini bisa menjadi tenang, tetapi ketegangan bisa muncul ketika pembagian kekuasaan mulai dibicarakan secara konkret.

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Angry Angry 0
Sad Sad 0
Wow Wow 0
admin As a passionate news reporter, I am fueled by an insatiable curiosity and an unwavering commitment to truth. With a keen eye for detail and a relentless pursuit of stories, I strive to deliver timely and accurate information that empowers and engages readers.
Ad
Ad