Kerugian Negara Ekspor CPO: Ahli Hukum UIA Suparji Beberkan Modus Selisih Penerimaan

Nov 16, 2026 - 21:40
 0  1
Kerugian Negara Ekspor CPO: Ahli Hukum UIA Suparji Beberkan Modus Selisih Penerimaan

Sidang lanjutan dugaan korupsi tata kelola ekspor CPO di Pengadilan Tipikor PN Jakarta Pusat menghadirkan ahli hukum pidana Prof. Dr. Suparji dari UIA Jakarta. Ia menegaskan kerugian keuangan negara muncul saat ada selisih antara penerimaan yang seharusnya dan penerimaan yang sebenarnya.

Ad
Ad

Persidangan digelar di ruang Wirjono Projodikoro 2, Pengadilan Tipikor pada PN Jakpus, Jalan Bungur, Kemayoran, Senin (16/11/2026). Agenda hari itu adalah mendengar keterangan ahli yang dihadirkan jaksa penuntut umum Kejaksaan Agung.

Baca juga: Polri Sodorkan 10 Substansi RUU Penyadapan: Kepastian Hukum dan Perlindungan

Perkara ini menjerat sebelas terdakwa dari kalangan pejabat, pengusaha, dan korporasi. Dakwaan menyorot dugaan rekayasa klasifikasi komoditas ekspor yang membuat negara kehilangan penerimaan dari bea keluar dan pungutan sawit.

Kronologi Dugaan Penyimpangan Ekspor CPO Periode 2022-2024

Jaksa penuntut umum Widya Sihombing membacakan dakwaan yang menyebut perkara bermula dari kebijakan pemerintah membatasi dan mengendalikan ekspor CPO. Kebijakan itu diterapkan untuk menjaga ketersediaan minyak goreng di dalam negeri sekaligus mempertahankan stabilitas harga.

Pembatasan dilakukan lewat mekanisme dan persyaratan persetujuan ekspor, termasuk kewajiban membayar bea keluar dan pungutan sawit. Menurut jaksa, CPO adalah komoditas strategis nasional yang dalam ketentuan kepabeanan diklasifikasikan dengan kode HS 1511.

Klasifikasi itu, kata jaksa, tidak membedakan CPO berdasarkan kadar asam. Seluruh bentuk CPO, termasuk yang berkadar asam tinggi, tetap tunduk pada ketentuan pembatasan ekspor serta kewajiban pembayaran kepada negara.

Baca juga: Sengketa Plaza Klaten Memanas: OC Kaligis Tuding Mafia Peradilan di Balik Pembatalan Sewa

Namun jaksa menduga terjadi penyimpangan berupa rekayasa klasifikasi komoditas ekspor. CPO berkadar asam tinggi diduga diklaim dan diperlakukan sebagai POME atau Palm Acid Oil (PAO).

Komoditas itu kemudian disebut memakai kode HS 2306 yang dikategorikan sebagai residu atau limbah padat. Perubahan klasifikasi itu diduga dilakukan untuk menghindari ketentuan pembatasan ekspor CPO serta kewajiban pembayaran kepada negara.

Para terdakwa mulai menjalani persidangan di Pengadilan Tipikor pada PN Jakpus sejak Selasa (18/08/2026). Dakwaan menyebut dugaan perbuatan mereka mengakibatkan kerugian keuangan negara berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan (LHP) yang dilakukan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Daftar Terdakwa dan Peran dalam Dakwaan

Sebanyak sebelas orang duduk sebagai terdakwa dalam perkara ini. Mereka berasal dari unsur kementerian, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, serta sejumlah perusahaan eksportir.

  • Lila Harsyah Bakhtiar, Fungsional Analis Kebijakan dan Pembina Industri Ahli Madya Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan Kemenperin RI periode 2021-2024.
  • Randy Tjahyadi Maliwarna, Direktur PT Trimitra Agro Jaya.
  • Van Ricardo, Direktur PT Surya Inti Primakarya.
  • Felix, Direktur dan pemilik PT Agrojaya Perdana.
  • Fadjar Donny Tjahjadi, mantan Direktur Teknik Kepabeanan DJBC Kemenkeu RI yang menjabat pada 2017-2024.
  • Muhammad Zulfikar, Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai VI Kantor Pengawasan dan Pelayanan BC VI Tipe Madya Pabean B Dumai pada 2021.
  • Edy Susanto, Direktur Utama PT Sinar Mutiaranusa Palmindo.
  • Tony, Direktur PT Tanimas Edible Oil.
  • Yusrin Husin, Direktur sekaligus pemilik PT Kencana Permata Nusantara.
  • Erwin, Direktur PT Bumi Mulia Makmur.
  • Robin, Direktur PT Cakra Kaya Kreasi.

Empat terdakwa yang disidang pada Senin (16/11/2026) adalah Lila Harsyah Bakhtiar, Randy Tjahyadi Maliwarna, Van Ricardo, dan Felix. Dakwaan terhadap mereka dibacakan jaksa pada agenda tersebut.

Keterangan Ahli Suparji soal Selisih Penerimaan Negara

Pada sidang hari itu, JPU menghadirkan Prof. Dr. Suparji, S.,H., M.,H., Ahli Hukum Pidana dan Guru Besar Universitas Islam Al-Azhar (UIA) Jakarta. Ia menerangkan soal kompetensi absolut dan kompetensi relatif di hadapan Majelis Hakim, JPU, dan tim kuasa hukum terdakwa.

Suparji menegaskan negara dirugikan karena bila mengekspor dengan jenis CPO, biaya ekspornya bisa lebih mahal. Beban itu berbeda ketika komoditas yang sama ditulis sebagai POME.

“Tapi kalau ditulis ekspornya POME, biaya ekspornya jadi lebih murah,” ujar Prof. Dr. Suparji, S.,H., M.,H., kepada wartawan Madina Line.Com di sela-sela sidang.

Menurutnya, kerugian keuangan negara lahir dari selisih antara penerimaan yang seharusnya dan penerimaan yang sebenarnya. “Pihak yang harus bertanggung jawab terjadinya perbuatan yang merugikan keuangan negara tadi karena ekspor itu terjadi tidak akan bisa mengekspor tidak disetujui oleh pihak yang berwenang,” tegasnya.

Ia menyoroti peran pihak berwenang dalam penerbitan persetujuan ekspor. “Padahal, kalau pihak berwenang tertulis CPO saja supaya murah, pajaknya. Pihak yang mengarahkan itu harus bertanggung jawab. Itu yang menyebabkan kerugian keuangan negara tadi,” jelasnya.

Suparji menilai perkara ini terkena Pasal 603 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor. Ia berharap kerugian negara bisa dipulihkan lewat pidana denda dan uang pengganti.

“Harapan saya melalui persidangan ini kerugian negara bisa dipulihkan karena ada uang denda dan uang pengganti,” katanya. Ia juga menyebut pihak yang bisa menghitung kerugian negara adalah JPU, seraya berharap proses ini menimbulkan efek jera agar tidak terulang.

Latar Belakang Kebijakan Ekspor CPO dan Kode HS

Perkara ini bersandar pada rezim pengendalian ekspor yang dibangun pemerintah untuk mengamankan pasokan minyak goreng domestik. Lewat kebijakan itu, eksportir wajib memenuhi persetujuan ekspor dan membayar bea keluar serta pungutan sawit.

Dalam ketentuan kepabeanan, CPO masuk klasifikasi kode HS 1511. Kode ini tidak membedakan CPO menurut kadar asam, sehingga seluruh bentuk CPO tetap terikat pembatasan ekspor dan kewajiban pembayaran kepada negara.

Di sisi lain, POME dan PAO ditempatkan pada kode HS 2306 sebagai residu atau limbah padat. Perbedaan pos tarif inilah yang membuat beban biaya ekspor keduanya tidak sama.

Dakwaan jaksa menyebut selisih itulah yang dimanfaatkan para terdakwa. CPO berkadar asam tinggi diduga dialihkan identitasnya menjadi POME atau PAO agar biaya ekspor lebih murah dan kewajiban pembayaran kepada negara berkurang.

Untuk menguji dugaan itu, persidangan akan memeriksa dakwaan, alat bukti, keterangan saksi, dan pembelaan masing-masing terdakwa di hadapan Majelis Hakim. Laporan BPKP soal kerugian keuangan negara menjadi salah satu pijakan penuntutan.

Informasi seputar kebijakan ekspor dan kepabeanan dapat ditelusuri melalui kanal resmi Kementerian Keuangan. Sementara dinamika penanganan perkara korupsi di lingkungan peradilan dapat dipantau lewat pemberitaan Madina Line.

Dampak pada Penerimaan Negara dan Arah Persidangan

Bagi negara, selisih penerimaan dari bea keluar dan pungutan sawit berarti ruang fiskal yang hilang. Nilainya akan dipaparkan melalui LHP BPKP yang menjadi dasar penghitungan dalam dakwaan.

Bagi para terdakwa, keterangan ahli hari itu memperkuat konstruksi bahwa kerugian negara tidak hanya soal angka, tetapi juga soal rantai persetujuan ekspor. Suparji menempatkan pihak yang menyetujui dan mengarahkan sebagai pihak yang ikut bertanggung jawab.

Agenda persidangan berikutnya akan diisi pemeriksaan alat bukti dan saksi. Tim kuasa hukum terdakwa juga diberi ruang menyampaikan pembelaan atas dakwaan yang dibacakan jaksa.

Yang paling dinanti adalah bagaimana Majelis Hakim menilai kaitan antara klasifikasi kode HS, dokumen persetujuan ekspor, dan perhitungan kerugian negara. Tiga hal itu akan menentukan arah putusan atas sebelas terdakwa.

Analisis Redaksi

Keterangan Suparji sebenarnya sederhana, tetapi menusuk inti perkara: kerugian negara dihitung dari selisih antara yang seharusnya diterima dan yang benar-benar masuk kas. Dengan logika itu, perdebatan soal kadar asam CPO atau status POME menjadi soal teknis yang tidak bisa dilepaskan dari dokumen ekspor.

Yang menarik, ahli tidak berhenti pada para eksportir. Ia menyoroti pihak berwenang yang menyetujui dan mengarahkan penulisan komoditas. Pernyataan itu menempatkan persoalan di ruang birokrasi, bukan semata di ruang rapat direksi perusahaan. Bila dakwaan jaksa konsisten, rantai tanggung jawab akan merambat dari meja eksportir hingga meja pejabat penerbit persetujuan.

Namun semua itu masih harus dibuktikan. Klasifikasi kode HS, persetujuan ekspor, dan angka BPKP perlu diuji silang di persidangan. Tanpa pembuktian yang rapat, dalil kerugian negara bisa dipatahkan oleh pembelaan. Publik layak menunggu apakah persidangan ini benar-benar memulihkan uang negara, atau hanya berhenti pada vonis yang tidak menyentuh penerimaan yang hilang.

Sumber: kemenkeu.go.id

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Angry Angry 0
Sad Sad 0
Wow Wow 0
admin As a passionate news reporter, I am fueled by an insatiable curiosity and an unwavering commitment to truth. With a keen eye for detail and a relentless pursuit of stories, I strive to deliver timely and accurate information that empowers and engages readers.
Ad
Ad